batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Anambas menyayangkan warga yang tidak mengurus akta kematian keluarganya yang telah meninggal dunia.

Sekretaris Disdukcapil Kepulauan Anambas, Firmansyah mengatakan terhitung dari Januari hingga Juni 2024 pihaknya baru menerbitkan 541 akta kematian dari 550 laporan kematian. Artinya saat ini ada 9 warga yang ahli warisnya belum mengurus akta kematian.

“Semua ini hasil jemput bola kita. Kalau kita tidak jemput bola, warga tak akan mengurus akta kematian ini,” ujar Firmansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, (12/6).

Disdukcapil dalam hal penerbitan akta kematian tidak pernah mempersulit warga. Malah, membuat program jemput bola untuk mempermudah warga.

BACA JUGA: Fakta Baru, Pelaku Pembuang Bayi

“Siap (lakukan) jemput bola. Misalnya ada laporan. Warga telah meninggal tapi datanya masih aktif, kita jemput bola jumpai pihak keluarganya,” tutur Firmansyah.

Adapun persyaratan mengurus akta kematian yaitu surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas.

“Jika meninggal dunia di rumah pihak kelurahan atau desa yang mengeluarkan surat kematian,” ujar Firmansyah.

Lalu, data Kartu Tanda Pendudukan (KTP) saksi sebanyak dua orang. Setelah itu surat tersebut dibawa ke Disdukcapil untuk diproses penerbitan akta kematian.

“Harus ada saksi dua orang untuk menyatakan benar telah meninggal dunia. Terus kita lakukan penerbitan akta kematian,” terang Firmansyah.

Sampai saat ini tingkat kesadaran warga mengenai pentingnya akta kematian di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat rendah.

Akta kematian memiliki banyak manfaat diantaranya menghindari penyalahgunaan data penduduk, memastikan keakuratan data penduduk, syarat mengurus penetapan ahli waris, syarat mengklaim asuransi dan Taspen, hingga persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali.

“Kesadaran ahli waris urus akta kematian masih rendah. Padahal akta kematian itu penting. Bisa menekan penyalahgunaan data. Orang menganggap kalau keluarganya meninggal sudah tak ada kepentingan lagi,” pungkas Firmansyah. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin

batampos– Penyidik Satreskrim Polres Bintan akan berkoordinasi dengan BKSDA Batam terkait kerusakan mangrove akibat dampak pembangunan tambak udang di Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan.

Kanit Tipidter Satreskrim Polres Bintan, Ipda Adi Satrio mengatakan, ada beberapa pohon mangrove yang rusak sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan BKSDA Batam.

“Kita koordinasi dulu dengan BKSDA Batam, karena ada mangrove yang ditebang. Jumlahnya mungkin puluhan mangrove yang dirusak,” ujarnya.

Dia mengatakan, sejauh ini sudah memeriksa 8 orang saksi, mulai dari pemilik usaha, orang lapangan, pemilik lahan, dan pihak dinas.

Dari pemeriksaan itu, ia mengatakan, pelaku usaha sudah mengajukan izin lingkungan hidup tapi belum selesai.

BACA JUGA: Polisi Selidiki Dugaan Perusakan Bakau dan Perizinan Usaha Tambak Udang di Desa Pengujan

Meski izin masih proses, dia mengatakan, saat itu aktivitas di lokasi pembangunan jalan.

“Karena izin sudah diajukan namun belum keluar dan aktivitas sudah dilakukan maka sanksi administrasi,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, saat itu pihaknya telah menghentikan aktivitas di lokasi setelah menerima pengaduan dari warga terkait adanya kerusakan mangrove.

“Sudah kita hentikan, kalau masih ada aktivitas tolong masyarakat infokan ke kita,” ujarnya.

Dia juga memastikan proses terus berjalan karena ada kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi tersebut.

“Karena ada mangrove yang ditebang, masalah lingkungan hidup untuk pasal sangkaannya ke UU pesisir pantai, sanksinya bisa denda bisa pidana,” tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga mengadukan ke kantor polisi karena ada sejumlah mangrove yang dirusak akibat pembangunan tambak udang itu.

Saat itu, pemilik usaha H Syafarudin mengakui, ada beberapa pohon mangrove yang ditebang untuk membuka akses pipa dari laut ke lokasi tambak udang.

Namun dia bersedia melakukan ganti rugi atas pohon mangrove yang ditebang itu. (*)

Reporter: Slamet N

batampos– Dalam rangka untuk menciptakan ketertiban umum dan penataan, Satpol PP melakukan patroli dan pengawasan di sejumlah lokasi di Tanjungbalai Karimun. Khususnya, di pasar dan taman terbuka hijau terhadap para pedagang.

”Sesuai dengan tugas dan fungsi kita, untuk menciptakan situasi ketertiban umum, satu tim patroli ketertiban umum melakukan pengawasan dan penertiban sekaligus melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima. Ada tiga lokasi yang dilakukan penertiban dan penataan oleh anggota kita. Yakni, Pasar Puan Maimun, Pasar Teluk Uma Tebing dan taman terbuka hijau yang ada di depan rumah sakit,” ujar Kasat Pol PP Kabupaten Karimun, Tejaria, Rabu (12/6).

BACA JUGA: Satpol PP Tertibkan PKL di Sekitar Pasar Encik Puan Perak

Dikatakan Teja, dalam menjalankan tugas penertiban umum dan penataan terhadap pedagang kaki lima, dia sudah berpesan kepada anggota agar melaksanakan tugas dengan humanis. Sehingga, kegiatan bisa berjalan dengan lancar fan kondusif.

”Alhamdulillah, kegiatan penertiban umum dan penataan pedagang kaki lima berjalan lancar sampai dengan selesai. Karena, penertiban yang dilakukan anggota sifatnya himbauan kepada pedagang kaki lima agar berjualan pada tempatnya. Tujuannya, agar fasilitas jalan umum tidak terganggu,” ungkapnya.

Para pedagang, katanya, juga mengerti mana daerah yang diperbolehkan untuk berdagang dan mana yang tidak. Yang terpenting dalam menjalankan tugas profesional dan humanis. (*)

Reporter: Sandi P

batampos – Satu unit mesin Anjungan Digital Desa (ADD) disediakan Pemerintah Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mempermudah warga dalam mengurus surat administrasi.

Cara penggunaan mesin ADD ini sangat mudah, warga harus memasukkan nama dan alamat didalam sistem mesin tersebut. Kemudian, ada pilih kebutuhan surat yang diinginkan. Setelah itu, mesin langsung mencetak surat yang diinginkan warga.

“Contoh kalau mau surat izin keramaian pesta. Warga tinggal klik saja. Otomatis langsung tercetak suratnya,” kata Kepala Desa Piasan, Zainal Arifin, Kamis, (13/6).

Tidak hanya surat menyurat, mesin tersebut juga bisa untuk mencetak dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran dan akta kematian.

Namun, untuk pencetakan dokumen kependudukan Pemdes Piasan harus berkordinasi dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Kita sudah kordinasi dengan Disdukcapil. Nantinya mesin ini terintegrasi dengan sistem yang ada di Disdukcapil. Biar pencetakan dokumen kependudukan warga tak harus ke Tarempa,” ujar Arifin.

BACA JUGA: LPK Kepri Kirim Surat ke BPOM, Menindaklanjuti Dugaan Kosmetik Tanpa Izin Edar

Arifin menerangkan dengan adanya mesin ini, Pemdes Piasan telah siap beralih menjadi Desa Digital. Yang mana, desa digital adalah desa yang menerapkan sistem kerja pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat dengan berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Hal ini untuk mendukung kesiapan Desa Piasan menjadi pilot project Desa Digital di Provinsi Kepulauan Riau.

“Digitalisasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, percepatan akses, dan pelayanan publik,” kata Arifin.

Dengan digitalisasi, semua kegiatan yang dilakukan dapat dilihat oleh masyarakat. Termasuk penggunaan Dana Desa.

“Nah, kita ada website resmi www.piasan.digitaldesa.id, Disitu semua aktivitas Desa bisa dilihat orang. Termasuk penggunaan dana Desa. Kita buat transparansi,” kata Arifin.

Meski tempatnya jauh dari jangkauan sinyal, Arifin memastikan tidak ada kendala dalam penerapan sistem Desa Digital.

“Tak ada kendala. Internetnya cukup, mesin ini punya satelit tersendiri. Intinya kami ingin memberikan kemudahan warga dalam mengurus administrasi,” pungkas Aripin. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin

batampos– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menargetkan sekira 6.249 nelayan terkover BPJS Ketenagakerjaan pada 2024.

Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko kecelakaan kerja.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan, pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan perlindungan bagi nelayan dengan mendaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus membayarkan iurannya.

Dikatakannya, jika tahun lalu sebanyak 4.749 nelayan di Bintan telah terkover BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran dibayarkan Pemkab Bintan, setiap bulan.

Tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 6.249 nelayan di Kabupaten Bintan terkover BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA: Hilang Kontak Dua Hari, Seorang Nelayan asal Bintan akhirnya Ditemukan Tak Bernyawa

“Dari 4.749 orang nelayan di tahun 2023, tahun ini kita tambah 1.500 orang lagi sehingga menjadi 6.249 orang nelayan,” ujarnya.

Dikatakannya dana premi iuran BPJS Ketenagakerjaan nelayan merupakan sharing antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Bintan.

Dimana tahun 2023, tercatat sekitar 3.000 nelayan dikover melalui APBD Provinsi Kepri sedangkan 1.749 nelayan lagi melalui APBD Bintan.

Sementara untuk tahun 2024, sebanyak 4.749 nelayan dicover melalui APBD Provinsi Kepri dan 1.500 nelayan lagi melalui APBD Bintan.

Dana iuran premi yang ditanggung dan dibayarkan  sekitar Rp 16.800 per nelayan setiap bulannya, sehingga tahun 2024 alokasi yang dikeluarkan untuk target 6.249 nelayan sekira Rp 1,259 miliar. (*)

Reporter: Slamet N