batampos – Eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dinyatakan bebas murni. Sebelumnya dia menjalani masa pembebasan bersyarat selama dua tahun terakhir.

Bebasnya Rizieq berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS- 1508.PK. 05.09 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bersyarat dan Berita Acara Penyerahan Narapidana Pembebasan Bersyarat ke Bapas Jakarta Pusat Nomor W10.PAS.PAS10.PK.05.09.3824 tanggal 20 Juli 2022.

“Klien kami IBHRS, Senin tanggal 10 Juni 2024 telah selesai menjalani seluruh tahapan rangkaian masa pembebasan bersyarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan atas perkara kriminalisasi yang menimpa beliau,” kata Pengacara Rizieq, Aziz Yanuar kepada wartawan, Senin (10/6).

Dengan begitu, maka Rizieq sudah tidak terikat dengan ketentuan bebas bersyarat. Kini dia telah berstatus bebas murni.

“Bahwa dengan telah bebasnya beliau maka beliau tidak lagi terikat dengan ketentuan bagi warga binaan Bapas Jakpus yang selama ini telah beliau jalani selama kurang lebih 2 tahun,” jelasnya.

Dia diketahui dihukum atas tiga kasus berbeda yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Kasus tersebut yakni kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat; kerumunan di Megamendung, Bogor; dan kasus tes swab Rumah Sakit Ummi, Bogor.

Sementara, Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pas Kemenkumham Deddy Eduar Eka Saputra jugaembenarkan Rizieq sudah bebas murni. “Masa bimbingan Pembebasan Bersyarat (PB) beliau berakhir di tanggal 10 Juni 2024,” ucapnya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab bebas bersyarat pada Rabu, 20 Agustus 2022. Rizieq sebelumnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri sejak 12 Desember 2020.

Rizieq Shihab dikabarkan keluar dari Rutan Bareskrim Polri pukul 06.45 WIB. Hal ini setelah memenuhi semua persyaratan.

“Bahwa yang bersangkutan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada 20 Juli 2022,” kata Koordinator Humas dan Protokol Rika Aprianti dalam keterangan tertulis.

Rika menjelaskan, Rizieq sebelumnya dijebloskan ke penjara atas dua tindak pidana. Pertama, terkait Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan satu tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Terkait tindak pidana kekarantinaan kesehatan, Rizieq divonis pidana penjara selama delapan bulan dan denda Rp 20 juta subsider lima bulan kurungn. Sementara itu, terkait tindak pidana menyiarkan berita bohong diputus pidana penjara selama dua tahun. (*)

batampos – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan partainya berhasil menguasai 18 persen kursi DPR RI setelah mengamankan 102 kursi pada Pemilu 2024. Kepastian itu setelah seluruh tahapan Pemilu 2024, dengan selesainya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Doli menyebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berhasil membawa partai berlambang pohon beringin menguasai 102 kursi DPR RI.

“Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Ketum Airlangga, Golkar menguasai 18 persen atau mendapatkan 102 kursi DPR dari seluruh kursi yang diperebutkan. Angka ini fantastis karena perolehan kursi Golkar naik 17 kursi dibandingkan Pemilu 2019,” kata Doli kepada wartawan, Minggu (9/6).

Doli menjelaskan, melejitnya perolehan kursi DPR RI Partai Golkar di angka 102 setelah dua kader yang berhasil menang gugatan Pileg 2024, yakni caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat I, Nurul Arifin dan caleg dapil Papua Tengah, Soedeson Tandra. Keduanya dipastikan melenggang ke Senayan, setelah berhasil memenangkan sengketa di dapilnya masing-masing.

“Kedua kader, Ibu Nurul dan Soedeson Tandra menjadi kader yang gigih memperjuangkan kemenangan Golkar di PHPU MK. Keduanya putra-putri terbaik Partai Golkar yang telah melengkapi jumlah perolehan kursi DPR RI menjadi 102,” ucap Doli.

Plt Ketua DPD Golkar Papua ini menuturkan, perolehan kursi Golkar di DPR RI ini menunjukkan masyarakat menerima dan menyetujui sikap serta kebijakan Partai Golkar selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun memastikan, Golkar konsisten mengamankan kebijakan strategis Presiden Jokowi dan berkomitmen menjaga keberlanjutan dengan mendukung penuh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain berhasil menguasai 18 persen kursi DPR RI, Golkar juga merajai perolehan kursi di tingkat DPRD provinsi. Menurutnya, Golkar menjadi partai terbanyak yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi, naik 50 kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 di Pemilu 2019.

Selain itu, Partai beringin juga mendominasi perolehan pimpinan DPRD tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Raihan kursi Golkar di tingkat provinsi juga diikuti perolehan kursi DPRD di tingkat kabupaten dan kota. Golkar mengamankan 2.521 kursi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jumlah ini setara dengan 14,4 persen dari total 17.510 kursi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Ahmad Doli.

Lebih lanjut, Doli berujar bahwa Airlangga juga berhasil mengantarkan 120 kader Golkar menduduki kursi ketua DPRD, serta 220 kursi wakil ketua DPRD kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Ada kenaikan jumlah perolehan kursi DPRD kabupaten/kota dari Partai Golkar sebanyak 99 kursi atau 4 persen dibandingkan Pemilu 2019 lalu sebanyak 2.422 kursi,” pungkasnya. (*)

Nyaris setengah populasi Indonesia eksis di media sosial (medsos). Rata-rata mereka menghabiskan waktu 3 jam 11 menit untuk menggulir medsos setiap hari. Januari lalu, Meltwater dan We Are Social menempatkan Indonesia pada urutan ke-9 daftar 10 Negara Paling Gemar Bermedsos.

—

APA yang Anda cari begitu bangun tidur? Smartphone? Lalu, apa yang Anda lihat kali pertama? Jika jawaban Anda adalah status dan story para mutual di medsos, Anda tidak sendirian. Penduduk Indonesia memang tak bisa lepas dari medsos. Jumlah penggunanya di atas rata-rata, demikian pula durasi penggunaannya.

Yogi Anugrah, pekerja swasta di Jakarta, mengaku tak bisa lepas dari gawai. Selain untuk urusan pekerjaan, pemuda asal Kepulauan Riau itu perlu mengakses smartphone untuk menghibur diri. Tentu, yang dia maksud dengan hiburan adalah medsos.
’’Kadang kalau lagi lelah, buka medsos lalu lihat video lucu itu bikin semangat lagi,’’ katanya saat berbincang dengan Jawa Pos pada Senin (3/6).

Selain Facebook, Yogi juga punya akun di X, Instagram, YouTube, dan TikTok. Hampir setiap online, dia menyatroni masing-masing platform. Lantas, berapa lama waktu yang dia habiskan di depan gawai setiap hari? ’’Bisa 16 jam sehari. Dari jam 6 pagi sampai 10 malam,’’ ujarnya.

Namun, waktu sebanyak itu tak hanya dia gunakan untuk bermedsos. Layaknya insan modern zaman sekarang, Yogi melakukan banyak hal via gawainya. Termasuk bekerja dan bergaul.

Tak jauh berbeda dengan Yogi, Tiara Sutari pun jarang mengabaikan gawai. Hanya, dia tidak tahu persis berapa lama waktu yang dia habiskan di depan layar smartphone. ’’Tapi, kayaknya aku tuh hampir nggak pernah lepas dari gadget,’’ ujarnya Senin lalu.

Perempuan berdarah Sunda itu mengaku berpisah dengan gawainya hanya ketika memasak, bermain dengan kucing, baca buku, dan membersihkan rumah. Yang paling sering dia akses saat online adalah TikTok. Meskipun platform medsos yang lain juga dia sambangi.

’’Senang aja, banyak hiburan. Karena real life udah stres, di TikTok banyak video kucing-kucing lucu yang jadi hiburan,’’ tuturnya.

Selain berselancar untuk mengakses beragam konten, dia juga memanfaatkan TikTok untuk berbelanja. Terutama saat pedagangnya live alias melakukan siaran langsung. Saking akrabnya dengan platform itu, Tiara bahkan mengaksesnya lebih dulu tiap membutuhkan apa pun. Di antaranya, resep masakan atau macam-macam tips.

Punya Sisi Positif-Negatif, Pengguna Pegang Kendali

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyatakan, laporan Meltwater dan We Are Social itu memang gambaran Indonesia yang sebenarnya.

’’Itu juga dipengaruhi oleh semakin tingginya penetrasi smartphone dan akses internet dalam masyarakat. Jadi, hampir semua orang bisa mengakses medsos kapan saja dan di mana saja,’’ paparnya pekan lalu.

Masyarakat Indonesia, lanjut Pratama, memiliki budaya sosial yang kuat dan senang berinteraksi. Di era digital seperti sekarang, aspek itu difasilitasi oleh medsos. ’’Bahkan, bisnis dan pekerjaan juga memanfaatkan media sosial untuk promosi dan berkomunikasi dengan pelanggan,’’ jelasnya.

Alasan lain yang membuat masyarakat Indonesia kerasan di medsos adalah kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi diri. ’’Media sosial memberi ruang bagi individu untuk menunjukkan eksistensi dan pencapaian mereka serta mendapat pengakuan dari orang lain,’’ terang Pratama.

Penggunaan medsos dalam waktu lama memang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial tiap individu. Salah satu efek positifnya adalah memperkuat hubungan dan mempermudah koordinasi.

Namun, sejatinya meski tampak kian terhubung dengan banyak orang, terlalu tenggelam dalam medsos justru membuat para penggunanya terisolasi secara sosial. Sebab, mereka jauh lebih sibuk berinteraksi di dunia maya ketimbang dengan orang-orang di sekitarnya. Maka, ungkapan bahwa medsos mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat itu benar adanya.

Pratama mengingatkan, penggunaan medsos berlebih juga mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Itu berlaku di sekolah dan tempat kerja. ’’Banyak waktu terbuang begitu saja karena sibuk scrolling media sosial,’’ tegasnya.

Karena itu, kemampuan mengendalikan diri sangat dibutuhkan dalam interaksi di jagat maya. Jangan sampai identitas manusia sebagai makhluk sosial lantas berubah menjadi makhluk medsos. (*)

batampos – Polda Jawa Timur resmi menetapkan Briptu FN, Polwan yang membakar suaminya Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW) di Mojokerto, sebagai tersangka.

Briptu Rian Dwi yang sempat mendapat perawatan akibat luka bakar parah, akhirnya meninggal dunia.

“Saat ini (Briptu) FN sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Dirmanto di Surabaya, Minggu (9/6) seperti dikutip dari Antara.

Dirmanto menambahkan Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto turut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian ini. Meski demikian, proses hukum terhadap kasus ini tetap berlanjut, antara lain dengan menetapkan pelaku sebagai tersangka.

“Kapolda Jatim turut menyampaikan duka yang mendalam atas kejadian ini,” imbuhnya.

Ia menyebut, Briptu FN kini sudah ditahan oleh kepolisian. Namun, dari sisi psikologis, pelaku masih terguncang akibat tindakan dan akibat yang dilakukannya.

“Sudah dilakukan penahanan terhadap Briptu FN. Tapi yang bersangkutan saat ini masih mengalami trauma yang mendalam,” ujarnya.

Baca Juga: Penyebab Polwan Bakar Suami Sendiri di Mojokerto Jawa Timur Karena Gaji 13 Berkurang

Dirmanto menambahkan untuk sementara ini penyidik menerapkan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada pelaku yang juga merupakan anggota Polres Mojokerto Kota.

“Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga,” ungkapnya.

Diketahui, Briptu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota diduga membakar suaminya, Briptu RDW di rumah mereka yang berada dalam kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu (8/6) pagi.

Menurut Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel Somanusa Marunduri, insiden tersebut dipicu konflik rumah tangga. Namun, pihaknya belum merinci kronologi kejadiannya.

Dikutip dari Radar Mojokerto, Briptu Rian Dwi diduga kecanduan judi online akut dan melakukan KDRT terhadap pelaku. Dua hal itulah yang disebut-sebut sebagai akar permasalahan insiden ini.

Puncaknya adalah saat korban mendapat insentif sekitar 2,8 juta, pelaku mengetahui uang yang tersisa dari jumlah tersebut tinggal Rp 800 ribu dan diduga kemudian terjadi cekcok hingga berujung pelaku membakar suaminya tersebut.

Meskipun demikian, hal itu belum dijelaskan secara mendalam oleh kepolisian karena sejauh ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait kronologi kejadian.

“Untuk kronologi awal masih kita lakukan pemeriksaan. Yang penting (untuk diketahui), ini adalah konflik dalam keluarga dan kebetulan adalah keduanya anggota Polri,” kata Daniel Sabtu (8/6) malam.

Briptu RDW sempat menjalani perawatan medis di ruangan ICU RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto karena menderita luka bakar 96 persen. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (9/6) pukul 12.55 WIB. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita berbagai aset milik mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari. Penyitaan itu dilakukan setelah penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Kertanegara.

Total terdapat 72 mobil, 32 motor, tanah dan bangunan di enam lokasi, uang Rp 6,7 miliar, dan uang asing senilai kurang lebih Rp 2 miliar disita KPK. Kini total kendaraan yang disita KPK, dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita Widysari mencapai 195 unit.

“Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik KPK telah melakukan penyitaan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (9/6).

Tessa menjelaskan, penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di Jakarta dan sekitarnya pada 13-17 Mei 2024. Selanjutnya, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Kota Samarinda dan Kabupateb Kutai Kertanegara pada 27 Mei- 6 Juni 2024.

“Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah,” ucap Tessa.

Adapun berbagai aset kendaraan yang disita dari upaya paksa penggeledahan itu yakni satu unit mobil Austin, dua unit Avanza Veloz, tiga unit BMW, satu unit Ferrari, satu unit mobil Ford, dua unit Honda CRV, satu unit Hummer, dua unit Jeep, dua unit Jeep Wrangler, satu unit Kijang Innova, tiga unit Lamborghini, dua unit Land Rover.

Selanjutnya, satu unit Lexus, satu unit Mclaren, 17 unit Mercedez Benz, dua unit Mini Cooper, dua unit Mitsubishi Expander, dua unit Mitsubishi Triton, satu unit Motor Honda Forza, satu unit Pajero, dan lainnya.

Sebagaimana diketahui, KPK menjerat Rita dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang.

Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Sementara, dalam kasus gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Rita dan Khairudin telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap ini, Rita dan Khairudin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar. (*)

Sumber: JP Group