batampos – Katarak masih menjadi ancaman terbesar bagi penglihatan di seluruh dunia. Pada tahun 2020, lebih dari 100 juta orang di dunia menderita katarak, dengan 17 juta di antaranya mengalami kebutaan. Di Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) melaporkan bahwa sekitar 1,6 juta orang mengalami kebutaan, dengan sekitar 80 persen disebabkan oleh katarak. Meskipun bisa menyebabkan kebutaan, katarak sebenarnya sangat bisa diatasi melalui operasi.

Sayangnya, masih banyak penderita katarak yang belum menjalani operasi. Ironisnya, alasan utama mereka tidak melakukan operasi adalah karena tidak menyadari bahwa mereka mengidap katarak. Menurut Kementerian Kesehatan, selain alasan utama ketidaksadaran (51,6 persen), alasan lain termasuk ketidakmampuan membiayai operasi (11,6 persen) dan takut operasi (8,1 persen). Ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai katarak belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi masalah ini, JEC Eye Hospitals and Clinics bersama PERDAMI terus meningkatkan sosialisasi tentang katarak kepada masyarakat. Salah satu upaya terbaru adalah Peringatan Bulan Kesadaran Katarak 2024 yang berlangsung sepanjang bulan Juni. Kegiatan ini mencakup JEC Eye Talks bersama para jurnalis media di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan kesadaran, JEC juga akan memberikan operasi katarak gratis kepada masyarakat pada Oktober 2024 sebagai bagian dari inisiatif berkelanjutan “Bakti Katarak” yang telah berjalan selama lebih dari empat dekade.

Ketua Umum PERDAMI, Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M(K), M.Med.Ed. menyatakan, “Meski banyak ditemukan pada pasien berusia di atas 50 tahun, katarak sebenarnya tidak mengenal usia. Semua orang bisa terkena katarak dan satu-satunya penanganannya adalah melalui operasi. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Sejak PERDAMI didirikan pada tahun 1964, kami terus berkomitmen untuk memberantas kebutaan. Pada Peringatan Bulan Kesadaran Katarak ini, kami berterima kasih kepada JEC yang telah turut serta dalam upaya ini, termasuk melalui bakti kemanusiaan pemberian operasi katarak. Kami berharap dapat menekan angka kebutaan minimal 25 persen pada tahun 2030.”

Katarak adalah gangguan mata multifaktorial yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh, sehingga cahaya tidak dapat melewatinya dengan benar. Ini menyebabkan penglihatan buram, berbayang, dan silau. Kesadaran tentang katarak yang masih terbatas memunculkan anggapan bahwa penyakit ini hanya diderita oleh lansia, padahal katarak dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia.

Direktur Utama RS Mata JEC @ Kedoya, DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM(K) mengatakan, “Ketidakpahaman mengenai katarak sebagai alasan utama enggannya pasien menjalani operasi perlu menjadi perhatian kita bersama. Kami di JEC terus menekankan pentingnya pemeriksaan mata secara berkala sebagai langkah antisipatif yang efektif untuk penanganan gangguan mata sedini mungkin, termasuk katarak. Bukan hanya lansia, tetapi semua kalangan usia. Dengan mengetahui kondisi katarak lebih awal, penderita bisa menghindari risiko menurunnya kualitas hidup akibat penglihatan yang semakin kabur. Bagi mereka yang sudah buta karena katarak, operasi katarak adalah solusi untuk mengembalikan penglihatan, dengan catatan tidak ada kelainan pada saraf mata.”

Selain mengganggu kualitas hidup, katarak yang tidak ditangani dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kerugian finansial yang signifikan. Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa pengeluaran rata-rata pasien yang mengalami kebutaan hampir dua kali lipat dari biaya lainnya. Pasien yang buta pada kedua mata diperkirakan mengeluarkan biaya Rp 170-196 juta, belum termasuk biaya tidak langsung yang cukup besar akibat kehilangan produktivitas.

Pemerintah telah menetapkan penurunan prevalensi gangguan penglihatan akibat katarak sebagai prioritas dalam “Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan pada Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Indonesia Tahun 2017-2030”. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk memperluas edukasi terkait katarak serta meningkatkan kualitas dan cakupan deteksi dini dan operasi katarak secara cepat dan optimal.

Ketua Seksi Penanggulangan Buta Katarak (SPBK) PERDAMI, dr. Ahmad Ashraf Amalius, MPH, Sp.M(K), M.Kes, menambahkan, “Problem pelayanan katarak adalah A, awareness; B, barriers of surgery; C, cost; dan D, distance. Kerja sama lintas sektoral sangat penting. Kami di PERDAMI selalu berdampingan dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, seperti JEC, dalam membantu masyarakat Indonesia terbebas dari gangguan penglihatan dan kebutaan akibat katarak. Ini selaras dengan visi kami untuk meningkatkan kualitas kesehatan mata rakyat Indonesia. Salah satu langkah penting adalah edukasi mengenai pemeriksaan mata rutin, yang krusial untuk pencegahan dan penanganan dini. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat menekan angka kebutaan akibat katarak. Sinergi antara edukasi dan layanan medis yang optimal adalah kunci mengatasi masalah ini.”

Sebagai pionir penyedia layanan kesehatan mata di Indonesia, JEC telah konsisten selama empat dekade menggelar Bakti Katarak, yakni tindakan operasi katarak gratis bagi mereka yang membutuhkan. Sejak 1984, inisiatif ini telah memfasilitasi lebih dari 3.206 operasi katarak. Tahun ini, JEC akan melaksanakan Bakti Katarak bertepatan dengan World Sight Day pada pekan kedua Oktober 2024, melibatkan cabang-cabang JEC di berbagai kota.

“Operasi katarak adalah tindakan medis minim risiko dan merupakan investasi terbaik untuk kesehatan mata. Program Bakti Katarak ini menjadi wujud kepedulian JEC terhadap akses layanan kesehatan mata yang memadai bagi mereka yang membutuhkan. Lebih luas, Bakti Katarak juga merupakan kontribusi aktif JEC dalam mendukung upaya pemberantasan kebutaan di Indonesia,” jelas DR. Dr. Setiyo Budi Riyanto, SpM(K).

Untuk masyarakat umum, JEC menawarkan layanan komprehensif untuk menangani katarak, termasuk Layanan Katarak, Lensa dan Bedah Refraktif yang telah hadir sejak awal berdiri. Layanan ini menyediakan berbagai modalitas pemeriksaan berteknologi mutakhir untuk mendiagnosis katarak. Untuk penanganan, JEC menawarkan berbagai pilihan terapi operasi katarak, termasuk extracapsular cataract extraction (ECCE), phacoemulsification, dan Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery (FLACS). Hingga saat ini, JEC telah melakukan lebih dari 200.000 operasi katarak.

Teknologi FLACS, yang memberikan akurasi tinggi dan proses pemulihan cepat, tersedia di RS Mata JEC @ Kedoya dan RS Mata JEC @ Menteng sejak 2019 dan akan segera hadir di RS Mata JEC @ Makassar pada semester kedua tahun ini. Selama lima tahun terakhir, JEC telah melaksanakan 14.415 operasi katarak berbasis FLACS. (*)

batampos – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengemukakan bahwa judi berkontribusi terhadap konflik yang terjadi di dalam rumah tangga dan konflik itu bisa berujung perceraian.

“Jadi saya khawatir kalau kepala rumah tangganya itu hidup dengan spekulasi (judi), saya yakin itu akan berkontribusi terhadap konflik di dalam keluarga,” katanya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Hasto mengemukakan, penjudi umumnya membuat situasi keluarga tidak tenteram lantaran penjudi tidak stabil emosinya dan cepat kecewa. “Dan saya yakin juga tidak berkahlah hasilnya. Sehingga perceraian pun akan terpengaruh. Itu baru hipotesis saya,” kata Hasto.

Dia khawatir kalau ada suami spekulasi dengan berjudi pasti situasi keluarga itu tidak tenteram. “Karena orang berjudi itu mungkin juga emosi, kecewa. Kalau menang pun juga eforia kadang-kadang uangnya dihambur-hamburkan,” kata Hasto.

Menurut Hasto, perilaku judi adalah perilaku toksik yang dapat membuat orang di sekitar toksik juga.

“Karena itu perilaku toksik kalau menurut saya. Dan perilaku toksik itu, orang toksik ketemu orang normal kan jadi kacau juga,” kata Hasto.

Meskipun belum memiliki penelitian yang objektif mengenai korelasi antara judi daring dengan perceraian, Hasto menyebutkan bahwa 70 persen perceraian di Indonesia disebabkan oleh perbedaan pendapat kecil antara suami dan istri.

“Kami belum punya penelitian yang secara objektif menghubungkan antara perceraian sama judi ‘online’. Tetapi perceraian yang kita lihat sekarang lebih dari 70 persen sebabnya karena perbedaan pendapat (konflik) yang kecil-kecil antara suami dan istri,” kata Hasto.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2023 ada 516.000 kasus perceraian.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sebanyak 5.000 rekening perorangan maupun kelompok terkait kasus judi daring (online).

Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan nilai transaksi yang ada pada 5.000 rekening yang sudah diblokir terkait judi daring tersebut.

“Itu terus meningkat, sampai sejauh ini sudah ada 5.000 rekening yang kita blokir. Kalau akumulasi sejak kuartal pertama 2024 mencapai Rp600 triliun,” kata Natsir dalam diskusi bertajuk “Mati Melarat Karena Judi” di Jakarta, Sabtu (15/6).

Selain itu, Natsir mengungkapkan sekitar 80 persen dari 3,2 juta pemain judi daring yang telah teridentifikasi, mereka rata-rata bermain di atas Rp100 ribu.

Profil yang bermain judi daring itupun bervariasi, mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan sampai ibu rumah tangga. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengakui bahwa sampai kemarin pelaku yang menyerang PDNS 2 belum terdeteksi. ”Kami baru menemukan indikasi-indikasi yang nantinya dari indikasi itu kami olah untuk menemukan (pelaku),” ungkapnya dalam raker dengan Komisi I DPR. Namun, dia memastikan bahwa proses forensik sudah berjalan sejak instansinya menerima laporan gangguan PDNS 2 pada 20 Juni lalu.

Hinsa menyatakan, langkah-langkah digital forensik sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme. ”Tapi, memang awalnya kesulitan juga. Karena semua data itu terenkripsi,” bebernya. Beruntung masih ada data yang bisa dianalisis oleh BSSN.

Dia memastikan hasil analisis tersebut bakal disampaikan. Selain itu, proses recovery juga langsung berjalan. ”Dan tentunya kami segera melakukan evaluasi, kenapa sampai terjadi,” tambahnya.

Hasilnya, pada 22 Juni 2024, BSSN berhasil mengidentifikasi penyebab gangguan pada PDNS 2. Yakni, serangan ransomware. Juga langsung diambil langkah cepat untuk memastikan gangguan pada PDNS 2 tidak menyebar sampai ke PDNS di Serpong dan Batam. Meski demikian, langkah tersebut tidak serta-merta menghentikan gangguan pada PDNS 2. Akibatnya, berbagai layanan publik tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.

Situasinya kian buruk ketika BSSN mendapati bahwa hanya 2 persen data pada PDNS yang memiliki backup di Kementerian Kominfo. Padahal, seharusnya seluruh data pada PDNS ada backup-nya.

Keterangan yang disampaikan Hinsa tidak sembarangan. Dia menyebut, buruknya tata kelola hingga hanya ada 2 persen data PDNS yang memiliki backup adalah temuan. ”Tugas kami antara lain adalah membantu, tetapi kami harus membuat laporan kepada presiden bagaimana ini bisa terjadi. Antara lain itulah temuan kami,” bebernya.

Dalam rapat itu, Hinsa juga menyinggung betapa fatalnya akibat dari tata kelola yang buruk tersebut. Kondisi itu berpengaruh pada sulitnya pemulihan pasca serangan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mampu melakukan pemulihan cepat ketika terkena ransomware. ”Mungkin mereka (negara lain) punya DRC (disaster recovery center). Tapi, kalau kita ini kan tidak ada backup-nya, itu yang sebenarnya fatal,” terangnya.

Mestinya, data yang ada pada PDNS di Batam sama persis seperti yang ada pada PDNS di Surabaya. Namun, karena persentase data yang ter-backup sangat minim, pemulihan butuh waktu. Lain halnya bila seluruh data ter-backup. PDNS bisa saling backup. Analoginya seperti pemutusan aliran listrik. ”Jadi, misalnya begitu ada gangguan di Surabaya, analoginya hampir sama dengan mati Listrik, hidupkan genset,” bebernya.

Merespons penjelasan Hinsa, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid secara tegas menyatakan bahwa persoalannya ada pada backup data yang sangat minim. Bukan pada tata kelola. Menurut politikus Partai Golkar tersebut, kondisi itu menunjukkan adanya kebodohan dalam urusan proteksi data. ”Kalau alasannya nggak ada backup, itu bukan (masalah) tata kelola, itu kebodohan saja. Ini bukan masalah tata kelola, ini kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun backup,” tegasnya. (*)

Sumber: JP Group