batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti laporan dugaan mark-up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun dan dugaan kerugian negara akibat demurrage atau denda impor beras senilai Rp 294,5 miliar. Laporan itu sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto ke KPK, pada Rabu (3/7).

“Mendesak Ketua KPK RI untuk menindaklanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa dan menangkap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” kata koordinator aksi SDR, Fauzan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7).

Fauzan juga meminta agar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terkait pengadaan beras. “Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” tegasnya.

Bahkan, jika memang ada kerugian negara, Presiden Jokowi juga dapat memberhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dari jabatannya. Ia menyebut, kedua sosok itu tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik lantaran terindikasi melakukan dugaan korupsi.

“Karena tidak bisa menjalankan amanat dengan baik dan berindikasi melakukan dugaan korupsi,” ucap dia.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya dilaporkan ke KPK terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun. Keduanya juga dilaporkan terkait dugaan kerugian negara akibat demurrage atau denda impor beras senilai Rp 294,5 miliar.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” ucap Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7).

Hari menjelaskan, dugaan mark-up dua lembaga yang bertanggung jawab atas impor beras tidak profesional dalam menentukan harga. Hal ini menyebabkan terdapat selisih harga beras impor yang sangat singnifikan.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up. KPK harus bergerak dan memeriksa Kepala Bapanas dan Kepala Bulog,” ujar Hari.

Hari mengungkapkan, data dugaan praktik mark-up ini terjadi. Dia menduga adanya perusahaan asing asal Vietnam yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras.

“Ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras seharga USD 538 per ton dengan skema FOB dan USD 573 per ton dengan skema CIF,” ungkap Hari.

Dugaan mark-up ini juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD 371,60 juta. Sehingga, Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655 per ton. Ia menyebut, dari nilai ini, ada selisih harga atau mark up senilai USD 82 per ton.

“Jika kita mengacu harga penawaran beras asal Vietnam, maka total selisih harga sekitar USD 180,4 juta. Jika menggunakan kurs Rp 15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp 2,7 triliun,” terang Hari.

Sementara, terkait dugaan kerugian negara akibat demurage atau denda pelabuhan impor beras senilai Rp 294,5 miliar terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada pertengahan hingga akhir Juni 2024.

“Beredar informasi yang masih diperlukan pendalaman, penyebab utama dari keterlambatan bongkar muat yang berujung denda atau demurage ini akibat kebijakan dari Kepala Bapanas yang mewajibkan Bulog menggunakan peti kemas (kontainer) dalam pengiriman beras impor ini. Ini dituding menyebabkan proses bongkar lebih lama dari cara sebelumnya yang menggunakan kapal besar tanpa kontainer,” pungkas Hari.(*)

batampos – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyetujui asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025, masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja bagi pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan. Adapun sebelumnya, asumsi makro ini telah dibahas dan disepakati dalam berbagai panja.

“Dalam rapat panja tersebut, kami menyepakati setiap sasaran, sasaran, dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang luas bagi pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi presiden terpilih,” kata Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Kamis (4/7).

Rapat kerja tersebut menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025 bahwa kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2025 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen dan laju inflasi 1,5-3,5 persen.

Berikutnya, nilai tukar rupiah 15.300-15.900 per USD dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2 persen. Selain itu, disepakati harga minyak mentah Indonesia USD 75-85 per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 yang diusulkan Pemerintah dan kemudian disepakati adalah tingkat kemiskinan 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen. Selanjutnya, indeks modal manusia 0,56, nilai tukar petani 115-120, dan nilai tukar nelayan 105-108.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan penjelasan dan catatan dari rapat kerja akan sangat berguna bagi pemerintah untuk menyusun RAPBN 2025 dengan mengoptimalkan seluruh laporan Panja agar tetap harmonis dan konsisten. “Kami akan bekerja keras dan terus berkomunikasi agar RAPBN 2025 tetap bisa menjawab tantangan pembangunan sembari menjaga kesehatan dan sustainabilitasnya. Terima kasih, Pimpinan Banggar,” ujar Menkeu.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025
– Pertumbuhan ekonomi: 5,1 – 5,5 persen
– Laju inflasi: 1,5 – 3,5 persen
– Nilai tukar rupiah: Rp 15.300 – Rp 15.900
– Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2 persen
– Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel
– Lifting minyak bumi: 580 – 605 ribu barel per hari
– Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Postur makro fiskal 2025
– Pendapatan negara: 12,3 persen hingga 12,36 persen dari PDB
– Belanja negara: 14,59 persen hingga 15,18 persen dari PDB
– Belanja pemerintah pusat: 10,92 persen hingga 11,17 persen dari PDB
– Transfer ke daerah: 3,67 persen hingga 4,01 persen dari PDB
– Keseimbangan primer 0,14 persen hingga 0,61 persen dari PDB
– Defisit: 2,29 persen hingga 2,82 persen dari PDB
– Pembiayaan investasi: 0,3 persen hingga 0,5 persen dari PDB
– Rasio utang: 37,82 persen hingga 38,71 persen dari PDB

Sasaran dan indikator pembangunan 2025
– Tingkat kemiskinan: 7 persen hingga 8 persen
– Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen
– Rasio gini: 0,379-0,382
– Tingkat pengangguran terbuka: 4,5 persen hingga 5 persen
– Indeks modal manusia: 0,56
– Nilai tukar petani: 115 hingga 120
– Nilai tukar nelayan: 105 hingga 108

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPK belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kasus dugaan yang tengah dalam penyelidikan itu.

“Untuk perkara AS (Anggota BPK) dan HG (Anggota DPR) masih dalam proses lidik,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7).

Asep masih enggan menyampaikan informasi kasus itu secara lengkap. Sebab tahap penyelidikan merupakan proses yang rahasia.

“AS kemudian pak HG ini masih dalam proses lidik. Jadi, pak AS dan pak HG di Komisi XI masih dalam penyelidikan. Nanti kita kabari,” ucap Asep.

KPK diketahui telah memproses kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Namun, Asep memastikan perkara yang tengah diselidiki KPK itu berbeda.

“Untuk lidik ada perkara sendiri bukan pengembangan dari perkara Sorong,” ujar Asep.

KPK telah memproses hukum terhadap enam orang, mereka di antaranya Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Efer Sigidifat; Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Daya Patrice Lumumba Sihombing; Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Daya Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung.

Dalam kasus itu, diduga ada keterlibatan Anggota VI BPK Pius Lustrilanang. Ia telah diperiksa di proses penyidikan maupun persidangan di Pengadilan Tipikor Manokwari.

“Untuk saudara PS (Pius Lustrilanang) sudah bersaksi di persidangan perkara OTT Sorong secara daring,” pungkas Asep. (*)

batampos – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,5 triliun. Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk mengganti 3 kapal tua.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Pimpinan Sidang, Kahar Muzakar dan disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran Kementerian Keuangan RI dan pimpinan BUMN disebutkan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,5 triliun untuk pengadaan tiga unit kapal baru penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang telah melewati batas usia operasi dengan memperhatikan kapasitas dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Pelni (Persero) Tri Andayani, menjelaskan bahwa tiga unit kapal baru penumpang tersebut untuk menggantikan kapal-kapal penumpang Pelni yang usianya sudah melebihi usia teknisnya, yaitu 30 tahun. “Adapun kapal-kapal yang akan diganti sesuai urutan umur tertua kapal yang dimiliki oleh Pelni, yaitu Kapal Umsini dan Kapal Kelimutu yang telah berusia 39 tahun serta Kapal Lawit yang telah berusia 38 tahun pada tahun 2024 ini,” kata Anda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/7).

Anda sendiri menegaskan bahwa upaya perusahaan untuk mengganti seluruh kapal-kapal Pelni yang telah melebihi usia teknisnya akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun ke depan dengan mengusulkan skema PMN kepada pemerintah. “Keterlibatan pemerintah dalam hal ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan moda transportasi yang layak, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anda mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada Pelni sebagai Perusahaan Pelayaran BUMN yang menjalankan penugasan dari pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk melayani kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut.

“Keputusan yang dibacakan oleh pimpinan rapat tadi menunjukkan perhatian dan komitmen yang serius dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut yang aman dan nyaman,” katanya.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan kami akan memastikan pemanfaatannya akan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan sesuai aturan,” pungkasnya. (*)