batampos – Parkir tepi jalan masih menjadi polemik yang tak kunjung tuntas. Mulai dari kenaikan tarif parkir, pelayanan, karcis hingga yang terakhir seragam baru juru parkir.

Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sialoho mengaku sudah capek dengan berbagai persoalan parkir yang tak berakhir. Padahal, ia sudah banyak memberi masukan agar persoalan parkir di Kota Batam bisa terselesaikan.

“Saya sudah capek bahas ini, dari mereka (dinas tekait) juga tak masuk,” ujar Udin.

Baca Juga: Sabu yang Diproduksi di Apartamen Bakal Dikirim Ke Palembang, Polisi Buru Pelaku Lainnya

Dijelaskan Udin, banyaknya persoalan parkir tepi jalan bisa diselesaikan dengan cara membebaskan untuk sementara waktu. Sehingga bisa dilihat bagaimana potensi pendapatan dan pelayanan parkir.

“Kalau menurut saya, bebaskan parkir. Bisa dilihat nanti potensinya seperti apa. Siapa raja-raja kecil dan sebagainya. Jadi dibebaskan itu untuk dibenahi,” tegas Udin.

Adanya aturan-aturan baru, lanjutnya, seperti parkir langganan membuat kesalah pahaman antara Dinas Perhubungan dan masyarakat. Begitu juga juru parkir dan masyarakat.

“Karena untuk parkir langganan ini harus jelas seperti apa. Jangan tiba-tiba mengeluarkan parkir langganan, namun sosialisasi sangat minim,” sebut Udin.

Baca Juga: Armada Pengangkut Sampah Kewalahan Bersihkan Sampah di TPS Liar

Menurut Udin, sosialisasi terkait parkir langganan sangat minim untuk masyarakat dan juga juru parkir. Sehingga jika juru parkir yang tak mendapat sosialisasi akan tetap meminta parkir kepada pengendara.

“Nah sosialisasi ini yang masih minim. Buktinya masih banyak jukir yang tidak paham dan tetap meminta (uang) parkir. Jadi yang dirugikan masyarakat,” imbuhnya.

Dengan sosialisasi yang masif, maka masyarakat dan juru parkir tahu seperti apa hak dan kewajibannya. Bahkan, jika ada aturan parkir berlangganan, juru parkir seharusnya bisa mendapat honor juga.

“Nah aturan ini yang tak jelas. Tiba-tiba, ujug-ujug ada parkir langganan, tanpa memikirkan dampak di lapangan. Kasihan masyarakat jadinya,” kata Udin.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Lampau Target, Kanwil DJP Kepri Beri Penghargaan ke WP Terbesar

Mengenai seragam baru, menurut Udin sah-sah saja, asalkan dilaksanakan merata. Jangan hanya separuh yang kemudian membuat masyarakat bingung. Begitu juga dengan peralatan juru parkir, jangan hanya dari seragam saja, namun juga harus melengkapi jas hujan dan lainnya.

“Untuk seragam baru sah-sah saja, namun harus dilengkapi. Karena kalau untuk mengganti saja, percuma kalau gak dilengkapi,” pungkasnya. (*)

batampos – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Keprimembongkar sebuah industri kecil produksi sabu cair yang diolah menjadi sabu kristal (padat) siap edar di sebuah apartemen Queen Victoria Batam, Senin (27/5) malam.

Puluhan botol ukuran 500 mililiter berisikan sabu cair dan peralatan produksi disita sebagai barang bukti dan tiga orang pelaku turut diamankan.

“Jadi ada 68 botol sabu cair, sebanyak 10 botol rencana akan dibawa ke daerah di Sumatera. Dengan rincian 52 botol ditemukan di TKP dan 6 botol sabu cair sedang proses produksi menjadi kristal bening,” kata Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Dony Alexander.

Baca Juga: Berkas Penyidikan Mikol 1 Kontainer Masih Dilengkapi Bea Cukai Batam

Ia menerangkan para pelaku yang diamankan yakni pemilik apartemen berinisial yakni AR, 37, yang merupakan residivis. Kemudian IS dan FM (perempuan). Dari hasil pemeriksaan sabu ini positif methapethamin.

Dari penggeledahan pula ditemukan 10 botol telah dipisahkan oleh pelaku yang rencananya akan dibawa ke Palembang, Sumsel.

“Dari satu botol sabu cair dapat diracik menjadi 2 kilogram sabu kristal,” terangnya.

Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut dan masih ada pelaku dalam pengejaran polisi.

“Sementara untuk lamanya aktivitas ini diakui pelaku baru tiga hari. Namun kami selidiki aktivitas ini sudah cukup lama, dan direncanakan dengan mempersiapkan apartemen sebagai tempat produksi,” sebutnya.

Baca Juga: Gauli Anak Pemilik Warung Kopi, Pekerja Serabutan Diadili di PN Batam

Ketiga pelaku bersama barang bukti ini dibawa dan disita Ditresnarkoba untuk didalami pemeriksaan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyebut mengenai unsur pasal UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika sudah memenuhi unsur kepada ketiga pelaku.

“Kami tetap melakukan pengambangan untuk melakukan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri bersama bersama Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam menggelar acara Tax Gathering di Swiss Bell Hotel Harbourbay, Batuampar Selasa (28/5) pagi.

Kepala Kanwil DJP Kepri, Imanul Hakim mengatakan kegiatan ini untuk memberikan penghargaan terhadap wajib pajak terbesar di tahun 2023.

“Karena tahun 2023 pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Kepri berhasil melampaui target dari Rp 9,5 Triliun mencapai Rp 9,8 Triliun atau 103 persen,” ujarnya.

Baca Juga: BLK Batam Diresmikan Juni 2024, Siapkan 5 Pelatihan Bagi Masyarakat Batam

Selain itu, penghargaan turut diberikan ke instansi dan asosiasi yang sudah mendukung penerimaan pajak tersebut. Seperti Ditlantas Polda Kepri, BP Batam, dan Kejaksaan.

“Jadi kita mengambil langkah, dan wajar memberikan apresiasi. Termasuk beberapa instansi yang memberikan ruang,” katanya.

Imanul menjelaskan untuk tahun 2024, Kanwil DJP Kepri mempunyai target penerimaan pajak mencapai Rp 10,3 Triliun. Untuk itu, pihaknya ke depannya akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

“Ini bisa dibuat dan berjalan jika ada saling percaya. Diluar itu bagaimana kita memperluas tax base agar membuat wajib pajak yang tadinya tidak membayar menjadi membayar,” ungkapnya.

Baca Juga: Kadinkes Batam Sebut Gejala Virus Covid-19 Singapura Ringan dan Tidak Mematikan

Kemudian mengajak para pengusaha atau wajib pajak untuk memikirkan perkembangan ekonomi di daerah masing-masing. Sebab, saat ini penerimaan pajak terbesar Kanwil DJP Kepri 80 persennya berasal dari Batam.

“Sementara di luar Batam masih banyak Kabupaten lain. Kita terus mengimbau pengusaha harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Karena ketimpangan suatu daerah akan berdampak ke sosial,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Bea Cukai Batam hingga saat ini masih melengkapi berkas penyidikan dugaan penyelundupan minuman beralkohol (mikol) yang dikembalikan Kejaksaan Negeri Batam.

“Masih dilengkapi,” ujar Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) Bea Cukai Batam Evi Oktavia, Selasa (28/5) siang.

Ia menjelaskan berkas tersebut dilengkapi sesuai petunjuk jaksa. “Segera kita selesaikan sesuai petunjuk,” katanya.

Baca Juga: Terselip Saat Mendahului Lori, Pengendara Motor Wanita Tewas Dilindas

Evi menjelaskan pihaknya akan secepatnya melengkapi berkas tersebut dan kembali mengirimkannya ke Kejaksaan. Sehingga kasus ini bisa P21 atau barang bukti dan tersangka diserahkan ke Kejaksaan.

“Kita juga punya terget untuk berkas tersebut harus P21. Atau harus selesai sampai disidangkan,” katanya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Batam, Andreas Tarigan mengatakan berkas penyidikan dugaan penyelundupan mikol telah dikembalikan beberapa hari lalu.

“Berkas kami P19-kan ke Bea Cukai, atau kami kembalikan,” ujar Andreas.

Baca Juga: Permintaan SKCK Meningkat Setelah Siswa SMA/SMK Dinyatakan Lulus

Menurut dia, pengembalian berkas disertai dengan petunjuk baru yang diberikan jaksa. Dimana jaksa meminta penyidik Bea Cukai melengkapi petunjuk yang diberikan tersebut.

Diketahui, penyidik Bea Cukai Batam menaikkan status kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp 6,9 miliar dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini dilakukan setelah penyidik meminta keterangan para saksi dan gelar perkara, yang akhirnya menetapkan dua orang tersangka.

Mikol ilegal produk Tiongkok ini sudah beredar di Batam selama dua tahun. Mikol dipasok dari Singapura via kontainer.

Di Batam, mikol ini didistribusikan PT Buana Omega Sakti (BOS) beralamat di kawasan Komplek Town House Buana Central Park Clifton, Batuaji. Pemilik mikol ini disebut merupakan pengusaha hiburan malam, Andika.

Baca Juga: Polda Kepri Koordinasi dengan Imigrasi Terkait Enam WNA Tiongkok di Batam

Penegah mikol tanpa dokumen senilai Rp 6,9 miliar dilakukan BC pada awal Februari lalu. Dari pemeriksaan, mikol tersebut terdiri dari golongan A berupa bir dan golangan C berupa spirit dengan total 30.864 botol atau 10.057,8 liter.

Untuk golongan sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter). (*)

Reporter: Yofi Yuhendri