batampos – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyelenggarakan kegiatan “Komwasjak Mendengar” di Kampus Politeknik Negeri Batam, Kamis (27/6). Kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan dan aspirasi masyarakat terkait permasalahan perpajakan ini, sukses mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan.

Dalam acara yang dihadiri sekitar seratus peserta ini, Komwasjak memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Batam untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi di bidang perpajakan. Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dosen, mahasiswa, konsultan pajak, asosiasi, dan komunitas antikorupsi, serta media massa, menunjukkan betapa beragamnya isu perpajakan yang ada.

Ketua Komwasjak, Amien Sunaryadi, dalam sambutannya menyatakan bahwa salah satu tugas Komwasjak adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Biasanya, kepatuhan yang timbul akibat terpaksa, disebabkan karena adanya kebijakan yang dirasa tidak baik dan tidak adil oleh wajib pajak.

”Urgensi dibentuknya Komwasjak adalah supaya kebijakan dan administrasi perpajakan bisa berjalan dengan baik dan adil, agar antara fiskus dan wajib pajak sama-sama nyaman,” ujarnya.

Karena itu, sambung dia, pihaknya hadir untuk memperkenalkan diri dan ingin mendengar terkait pengalaman yang pernah dialami atau didengar oleh wajib pajak dan masyarakat.
Mengenai permasalahan perpajakan yang ada di Kepulauan Riau, lanjut Amien, beberapa isu yang muncul dalam diskusi di antaranya terkait kompleksitas prosedur perpajakan, kemudahan untuk memperoleh fasilitas perpajakan, permasalahan yang terjadi di kawasan Free Trade Zone (FTZ), serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi bagi wajib pajak.

”Komwasjak berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan-masukan ini dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Kegiatan “Komwasjak Mendengar” pertama yang dilaksanakan di Palembang juga telah memberikan banyak wawasan berharga dan kini menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan sistem perpajakan. Dengan diadakannya acara kedua di Batam, Komwasjak berharap dapat terus memperluas jangkauan dan mendengar lebih banyak aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Komwasjak mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dan berbagi pandangan dalam acara ini. Partisipasi aktif dan kontribusi yang berharga dari masyarakat akan menjadi dasar yang kuat untuk reformasi perpajakan yang lebih baik dan lebih adil di masa mendatang. (*)

Reporter : ARJUNA

batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam belum menerapkan denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Toleransi dan berbagai pertimbangan menjadi alasan DLH belum menerapkan sanksi denda sesuai Perda 11 Tahun 2013.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam melalui Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Batam, Eka Suryanto, menyebutkan denda sebesar Rp2,5 juta bagi warga yang membuang sampah sembarangan belum bisa mereka terapkan saat ini.

”Masih banyak pertimbangan. Intinya toleransi,” ujarnya Kamis (27/6). Menurutnya, sejauh ini pihak DLH masih bisa menerapkan sanksi-sanksi ringan seperti menahan identitas pelaku yang membuang sampah sembarangan seperti KTP dan melakukan berita acara pemeriksaan bagi pelaku pembuangan sampah.

”Sejauh ini baru itu, sanksi-sanksi ringan seperti ini yang bisa kita terapkan di lapangan,” tambah Eka.

DLH, lanjutnya, rutin melak-sanakan razia di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat. Hasilnya, beberapa orang diduga membuang sampah sembarangan ditangkap dan KTP-nya ditahan.

”Ini juga bagian dari penerapan Perda Batam Nomor 11 Tahun 2013 tersebut. Memang belum memberikan sanksi denda, dan penahanan identitas ini juga bagian dari sanksi yang diberikan. Sehingga ketika dia ingin mengambil KTP-nya lagi harus membuat surat perjanjian untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi,” tuturnya.

Seperti yang dilakukan di wilayah Sagulung, Selasa (14/5/) malam, beberapa warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di tepi jalan jalan dan fasilitas umum. Tepatnya di Simpang Pelabuhan Sagulung, atau di depan PT Gunung Sapta Logam, langsung diamankan DLH Kota Batam.

Selain di Sagulung, razia juga dilaksanakan di 70 titik lokasi larangan membuang sampah. Hasilnya, 13 warga tertangkap basah membuang sampah sembarangan berhasil diamankan. Identitasnya disita dan mereka diminta untuk membuat BAP di TPA Punggur.

”Kami tahan kartu identitas dan disuruh ke kantor TPA Punggur hari ini (kemarin). BAP di TPA Punggur untuk memberikan efek jera bagi warga yang suka buang sampah sembarangan ini,” ucapnya.

Setelah di-BAP, warga tersebut diwajibkan menandatangani surat yang menyatakan dia tak akan membuang sampah lagi. Jika kedapatan, maka akan menerima sanksi tegas.

Mekanisme pembuangan sampah sudah diatur dalam Perda Batam Nomor 11 Tahun 2013. Sayangnya, masih banyak warga yang belum sadar lingkungan sehingga membuang sampah sembarangan. Kondisi ini menimbulkan TPS-TPS liar di Kota Batam. Itu, membuat pembangunan Kota Batam yang masif dikotori sampah liar.

Padahal pada Pasal 64 ayat 1 huruf a menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, taman atau tempat umum. Sementara itu, pada Pasal 69 ayat 1 menyebutkan, bagi setiap orang yang melanggar perda dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp2,5 juta.

Sementara itu, pengamat lingkungan Hendrik Hermawan yang juga Founder NGO Akar Bhumi Indonesia menilai pemerintah (DLH Batam, red) harus tegas menjalankan aturan yang sudah dalam bentuk peraturan daerah. ”Kalau menurut saya aturan denda di Perda Sampah ini harus segera dijalankan. Sehingga ada sanksi yang tegas bagi oknum yang suka membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme denda jika di Perda tersebut sudah ditetapkan maka harus dijalankan. Sebab untuk membuat perda tersebut tentu sudah melalui sejumlah kajian dan juga pembahasan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya.

”Apakah itu dendanya penjara atau denda itu dibayar ke mana harus jelas. Untuk denda ini sebenarnya harus ada penegasan dan pelaksanaan perda ini harus maksimal lagi,” ucap Hendrik.

Ia menambahkan, kontribusi kerusakan lingkungan di Batam itu bukan hanya karena penegakan hukum yang lemah tapi juga karena rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Ia menyebutkan, rumah liar menjadi salah satu penyum-bang sampah besar di Batam. Sampah dibuang di pinggir jalan sehingga tak hanya merusak kebersihan kota tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk selalu tidak tertib akan kebersihan lingkungannya.

”Sumbangan sampah dari rumah liar itu sangat tinggi, mereka tak hanya melanggar Perda Nomor 11 tahun 2013, akan tetapi juga melanggar Perda No 4 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH),” tegas Hendrik.

Ia mendorong pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota Batam selaku pengawal Perda menindak tegas masya-rakat yang tidak tertib ini. Namun nyatanya di lapangan masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan. Dari sisa makanan, sofa, lemari, hingga kasur.

”Artinya dari kesadaran masyarakat itu juga sangat penting. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan protokol sampah dibuang sembarangan. Diangkut petugas besoknya lagi dikumpul di sana. Yang seperti ini harusnya ditertibkan juga,” tegasnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Andika dan Toman Simatupang, dua terdakwa penyelundupan minuman beralkohol satu kontainer akhirnya disidang di Pengadilan Negeri Batam. Agenda sidang adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam dakwaan jaksa dijelaskan perbuatan terdakwa telah melanggar kepabeanan. Dua terdakwa memasukkan minuman beralkohol ke Batam tanpa adanya surat. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa keduanya dengan dakwaan primer dan subsider, yakni Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Kemudian dakwaan subsider, Pasal 54 UU RI nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan UU RI nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atas dakwaan itu, terdakwa Andika melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Sedangkan Toman menerima dakwaan dan tak akan mengajukan keberatan.

”Kami minta waktu untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi atas dakwaan,” ujar penasehat hukum Andika.

Atas permintaan itu, majelis hakim yang diketuai Tiwik dan didampingi Douglas dan Andi Bayu menunda sidang hingga minggu depan untuk sidang terdakwa Andika. Sedangkan untuk terdakwa Toman kembali disidang pada 22 Juli mendatang.

”Karena saksi untuk keduanya sama, maka sidang pemeriksaan saksi diagendakan sama. Menunggu sidang keberatan dan jawaban terdakwa Andika,” ujar Tiwik mengakhiri sidang dakwaan.

Diketahui, Penyidik Bea Cukai Batam menaikkan status kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp6,9 miliar dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini dilakukan setelah penyidik meminta keterangan para saksi dan gelar perkara, yang akhirnya menetapkan dua orang tersangka.

Mikol ilegal produk Tiongkok ini sudah beredar di Batam selama 2 tahun. Mikol dipasok dari Singapura via kontainer.

Di Batam, mikol ini didistribusikan PT Buana Omega Sakti (BOS) beralamat di kawasan Kompleks Town House Buana Central Park Clifton, Batuaji. Pemilik mikol ini disebut merupakan pengusaha hiburan malam, Andika.

Penegahan mikol tanpa dokumen senilai Rp6,9 miliar dilakukan BC Batam pada awal Februari lalu. Dari pemeriksaan, mikol tersebut terdiri dari golongan A berupa bir dan golongan C berupa spirit dengan total 30.864 botol atau 10.057,8 liter. Untuk golongan sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter).

Kasus ini juga sempat bergulir ke PN Batam dalam permohonan praperadilan yang diajukan tersangka Andika melalui kuasa hukumnya. Namun, majelis hakim menolak permohonan itu, karena menilai proses penyidikan dan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. (*)

Reporter : Yashinta

batampos – Sejumlah keluhan terkait angkutan umum penumpang dan barang di Kota Batam terus menjadi sorotan masyarakat. Tak sedikit masyarkat menilai angkutan tersebut tidak layak beroperasi dan minimnya pengawasan dari pemerintah. Tak heran, angkutan-angkutan tersebut perlahan mulai ditinggalkan masyarakat.

Terlebih, ada angkutan penumpang maupun barang yang nekat beroperasi tanpa uji KIR. Padahal, uji KIR wajib bagi angkutan penumpang dan barang.

Dishub Kota Batam mencatat, jumlah angkutan umum dan kota yang beroperasi di jalan saat ini sebanyak 243 kendara-an. Jumlah itu terbagi dalam trayek utama 176 kendaraan dan cabang ada 67 kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, mengatakan, pihaknya melakukan razia gabungan untuk kelayakan angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

“Apabila tidak ada uji KIR, maka diminta untuk diwajibkan mengikuti uji KIR ketika penin-dakan. Sementara ketika tidak ada razia, kami juga tidak bisa memberhentikan angkutan itu. Salah satu upayanya yaitu dengan persuasif ketika razia gabungan,” terangnya, Kamis (27/6).

Dari bulan Januari hingga Juni 2024, Dishub Kota Batam telah melaksanakan razia sebanyak tiga sampai empat kali. Namun, upaya menertibkan angkutan umum dan barang tersebut masih menjadi prioritasnya dengan menggelar razia gabungan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat tetap masih ada di sisa waktu ini dan fokus kami untuk melakukan penindakan kepada angkutan umum penumpang dan barang yang tidak ada uji KIR-nya,” ujarnya.

Salim mengakui, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kendaraan yang melintas, untuk mengarahkan agar pengendara ikut uji KIR.

“Itu adalah masalahnya. Sebenarnya kesehatan kendaraan ini menjadi kesadaran bagi pemiliknya. Tapi di lapangan tidak begitu. Sangat banyak yang tidak patuh,” ujarnya.
Lanjutnya, uji kelayakan kendaraan ini memang masih banyak diabaikan pemilik kendaraan untuk mengecek kelayakan kendaraan mereka.

“Dampaknya adalah banyak kendaraan yang tidak layak tapi masih beroperasi. Maka dengan adanya razia gabungan nantinya, bisa di maksimalkan untuk menjaring kendaraan yang tidak patuh KIR,” tutupnya.

Sementara itu, seorang warga yang sebelumnya kerap naik angkutan umum trayek Batuaji-Batam Kota, Asih, mengaku mulai tak nyaman naik kendaraan umum tersebut. Pasalnya, banyak pengendara yang ugal-ugalan demi mendapatkan penumpang di sepanjang rute yang dilalui.

”Sudah begitu, ternyata mobilnya tak uji KIR, kan bahaya itu,” katanya.

Karena itu, ia sekarang lebih memilih naik bus Trans Batam atau naik ojek saat harus bepergian ke wilayah Batam Center atau sebaliknya.

”Makanya ini perlu jadi perhatian, angkutan umum itu kalau bisa selain nyaman, juga berupaya memastikan keamanan penumpangnya,” kata dia. (*)

Reporter : AZIS MAULANA