batampos – DPRD Kota Batam resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Persetujuan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (26/6).

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Aman membacakan Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Ranperda tentang “Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023” dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam.

“Melalui rapat paripurna yang terhormat untuk kiranya Ranperda ini dapat disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan berbagai rekomendasi yang diberikan oleh Badan Anggaran merupakan bagian tak terpisahkan dari Raperda dimaksud,” ujar Aman.

Pada laporan tersebut, Badan Anggaran menyoroti menurunnya Sisa Lebih Pembayaan Anggaran (Silpa) disebabkan tidak tercapainya target pendapatan daerah.

Realisasi Pendapatan tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp 184.708.330.025, sedangkan tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp 241.791.899.862.

Badan Anggaran menyatakan sangat menyayangkan tidak tercapainya pendapatan daerah ini, mengingat, kondisi ekonomi Kota Batam sangat baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,04 persen. Selain itu, masih banyaknya para wajib pajak yang belum terdaftar dan dikelola potensi pajaknya.

“Badan Anggaran meminta kepada Walikota Batam agar lebih serius dalam hal pencapaian target pendapatan ini. Terlebih, BPK menyoroti tidak tercapainya target pendapatan dari tahun ke tahun,” ujar Aman.

Selain itu, dari sisi Realisasi Belanja Daerah, ada beberapa jenis belanja yang serapannya di bawah target, yaitu Belanja Barang Jasa terserap 89,6 persen; Belanja Hibah terserap 93,6 persen; Belanja Bansos terserap 94,4 persen; Belanja Pegawai terserap 97,3 persen; dan Belanja Modal terserap 82,2 persen.

Atas kondisi tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Batam agar lebih efektif dalam penyerapan Belanja Daerah, sebab berpotensi menambah dan meningkatkan aset daerah.

Aset Tetap Pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.722.181.396.736,40, mengalami peningkatan 13,1 persen sebesar Rp 1.360.390.858.886,38 dari tahun 2022. Aset tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan aset tetap.

“Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemko Batam untuk melakukan tata kelola yang lebih efektif terhadap aset Pemerintah Kota Batam. Aset-aset yang telah rusak dan telah habis nilai ekonomisnya, sebaiknya segera dilakukan pemusnahan,” jelas Aman.

Sementara itu, Realisasi Belanja Modal tahun 2023 juga mengalami tren yang cenderung menurun. Jumlahnya kembali pada level di bawah Rp 600 miliar atau di bawah 20 persen dari total Belanja Daerah. Padahal tahun 2022, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 646,1 miliar atau 21,5 persen dari total Belanja Daerah.

“Kebijakan peningkatan alokasi belanja modal dalam APBD setiap tahunnya hendaknya terus dilakukan,” tambah Aman.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menyampaikan pendapat Walikota Batam terhadap laporan badan anggaran. Pihaknya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, khususnya badan anggaran yang telah membahas Ranperda tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti catatan dan masukan yang disampaikan oleh Badan Anggaran, baik pada saat pembahasan maupun pada sidang paripurna ini, untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Pengamat Lingkungan Kota Batam Hendrik Hermawan menilai, rendahnya anggaran pengelolaan sampah di Kota Batam menjadi salah satu kendala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengelola sampah. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan ikut mempengaruhi persoalan sampah tersebut.

“Saya melihatnya ada beberapa aspek. Dari sisi anggaran dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri,” ujarnya, Rabu (27/6).

Hendrik yang juga selalu Founder NGO Akar Bhumi Indonesia itu menyebutkan, berdasarkan data yang ia miliki hampir 1.200 ton sampah dihasilkan tiap hari. Tingginya tonase sampah ini tidak lepas dari budaya konsumtif masyarakat Batam. Bahkan, 70 persen dari sampah tersebut adalah sampah organik.

“Kalau data kami malahan 1.200 ton sampah per hari. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab DLH Batam,” tambahnya.

Baca Juga: Tiap Hari 850 Ton Sampah Masuk, TPA Punggur Terancam Overload Tahun 2026

Hendrik mencontohkan, sampah di Kota Batam hampir sama dengan produksi sampah di Kota Surabaya yang mencapai 1.500 ton per hari. Hanya saja dari sisi anggaran Batam kalah jauh dimana anggaran per tahun Surabaya mencapai Rp 300 miliar. Sementara Batam hanya Rp 70 miliar per tahun.

“Dengan tonase yang hampir sama namun anggaran jauh berbeda ini tentu menjadi dilema. Karena bagaimana pun juga pengelolaan sampahnya itu tak lepas dari sisi anggaran. Makanya kita sering melihat di jalan armada tua dan bahkan melebihi kapasitasnya mengangkut sampah,” ucap Hendrik.

Pemerintah daerah, lanjutnya, harus memikirkan tentang anggaran pengelolaan sampah. Sudah seharusnya anggaran dinaikan sehingga permasalahan sampah di Kota Batam bisa diminimalisirkan. Selain itu ia juga melihat gaji untuk honorer dan juga petugas kebersihan saat ini masih minimal dan bahkan jauh lebih rendah dari upah minimum Kota Batam.

“Kami dari akar Bumi Indonesia akan mengevaluasi dan membuat analisa membandingkan dengan daerah Surabaya. Karena kasihan, mereka mengangkut sampah namun hanya dibayar Rp 3 juta per bulan. Mestinya anggaran Batam lebih besar lagi dari Surabaya. Apalagi kita berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura,” ucap Hendrik.

Ia menambahkan, kontribusi kerusakan lingkungan di Batam itu bukan hanya karena penegakan hukum tapi juga karena rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Ia menyebutkan, rumah liar menjadi salah satu penumpang sampah besar di Batam. Sampah ini dibuang di pinggir jalan sehingga tak hanya merusak kebersihan kota tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk selalu tidak tertib akan kebersihan lingkungannya.

Baca Juga: Realisasi PMDN Capai Rp 1,71 Triliun, DPRD Batam Dukung Upaya Peningkatan Investasi

“Sumbangan sampah dari rumah liar itu sangat tinggi, mereka tak hanya melanggar Perda Nomor 2 tahun 2013, akan tetapi juga melanggar Perda no 4 tahun 2026 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tegas Hendrik.

Ia mengaku pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota Batam selaku pengawal Perda seharusnya menindak tegas masyarakat yang tidak tertib ini. Namun nyatanya di lapangan masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan.

“Artinya dari kesadaran masyarakat itu juga sangat penting. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan protokol sampah dibuang sembarangan. Diangkut petugas besoknya lagi dikumpul disana. Yang seperti ini harusnya ditertibkan juga,” tegasnya.

Disinggung mengenai penerapan teknologi untuk mengelola sampah di Batam, Hendrik menjawab, beberapa waktu lalu DLH Batam dan DLH Provinsi Kepri berkunjung ke Norwegia. Disana mereka belajar bagaimana mengelola sampah menjadi energi. Hanya saja penerapan di daerah masih sangat lamban.

“Mestinya yang seperti ini sudah harus diadopsi. Karena kalau hanya manual seperti saat ini, berapa sih lahan kita yang tersedia untuk membuang sampah. Tentu ini harus dipikirkan juga sehingga ke depan tak ada masalah,” ucapnya.

Selain dari sisi teknologi, pemilihan sampah anorganik, sampah plastik, sampah elektronik dan sampah B3 juga harus dimaksimalkan. Karena banyak sampah di Batam yang memiliki nilai ekonomis tak harus berakhir di TPA Punggur.

“Dua teknologi ini saya pikir cukup penting, bagaimana kita mengelola sampah menjadi energi dan kedua bagaimana kita memilah sampah tersebut, sehingga ke depan tak semua sampah tersebut masuk ke TOA Punggur,” pungkas Hendrik.

Baca Juga: Motifnya Diduga Perselingkuhan, Polisi Buru Pelaku Penikaman di Jodoh Square

Ketua Komisi III DPRD Batam Djoko Mulyono mengatakan, sudah seharusnya Pemko Batam memiliki sistem pengolahan sampah yang memakai teknologi modern guna keseimbangan TPA Punggur. Menurutnya, beberapa waktu lalu sudah ada beberapa investor yang akan menanamkan modal untuk pengelolaan TPA Punggur. Hanya saja mereka menawarkan biaya (cost) yang sangat tinggi sehingga membebani APBD.

“Ada juga investor yang sudah datang ke DPRD, namun karena biaya pengelolan sampai ke TPA Punggur sangat tinggi dan cukup membebani APBD kita. Makanya kita berharap ada solusi jangka panjang, teknologi pengolahan sampah modern namun tidak menguras APBD kita, ” kata Djoko.

Ia mencontohkan ketika saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Manggar Kalimantan Timur. TPA ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menghasilkan gas metana, namun juga memasok biomassa untuk co-firing PLTU Teluk Balikpapan.

Penumpukan sampah yang digunakan TPA Sampah Manggar dengan memanfaatkan tumpukan sampah yang menghasilkan gas metan tersebut menjadi energi baru terbarukan.

“Di Manggar sampah bisa dimaksimalkan dengan menjadi disel. Cuma memang butuh anggaran untuk instalasi. Selain itu biayanya juga tak terlalu besar dibanding dengan teknologi yang lain dan bisa diterapkan di Batam,” ujar Djoko.

Ia menyebutkan, dengan menggunakan teknologi canggih yang dapat mengubah fungsi atau memusnahkan sampah. Sehingga, tumpukan sampah tidak semakin meningkat setiap harinya. “Ke depan mau tidak mau kita harus menerapkan teknologi pengolahan sampah yang modern ini,” ucap Djoko. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Batam menunjukkan optimisme yang menggembirakan di triwulan I 2024. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam mencatat realisasi PMDN mencapai Rp 1,71 triliun atau melampaui target Rp 7 miliar.

Kepala DPMPTSP Kota Batam, Reza Khadafi, mengatakan capaian luar biasa ini menunjukkan tingginya minat investor untuk menanamkan modal di Batam.

“Hal ini tak lepas dari kemudahan perizinan yang ditawarkan oleh Pemko Batam,” jelasnya Rabu (26/6).

Baca Juga: Polemik Pariwisata Kepri: VoA, Harga Tiket, dan Target Ambisius

Sistem online terintegrasi dengan OSS RBH dan kemudahan proses perizinan, mulai dari kategori risiko menengah rendah hingga menengah atas, menjadi daya tarik utama bagi para investor.

“Rata-rata PMDN di Batam bergerak di sektor menengah rendah dengan nilai di bawah Rp 5 miliar. Proses perizinannya mudah dan bisa diakses dalam hitungan jam, sehingga investor bisa segera memulai usahanya,” terangnya.

Data menunjukkan sektor terbesar PMDN adalah perumahan dan kawasan industri, yang menunjukkan kebangkitan sektor tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri di Batam mulai menggeliat kembali,” kata Reza.

Baca Juga: Tiap Hari 850 Ton Sampah Masuk, TPA Punggur Terancam Overload Tahun 2026

Selain itu, sektor perumahan dan properti juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, sejalan dengan naiknya pendapatan daerah dari BPHTB.

Kemudahan investasi dan sistem online yang terkoneksi menjadi nilai tambah bagi Batam, menjadikan kota ini tujuan investasi yang menarik.

“Kami terus melakukan promosi dan menawarkan kemudahan investasi, sehingga investor memiliki banyak pilihan untuk menanamkan modal mereka di Batam,” tambah Reza.

Upaya Pemko Batam dalam menarik investor ini mendapat apresiasi dari DPRD Batam. Anggota Komisi 1 DPRD Batam, Safari Ramadhan, menilai kinerja DPMPTSP sudah cukup baik, termasuk koordinasi dengan pihak terkait.

“Bahkan kemudahan perizinan sudah dilakukan dengan sistem OSS RBH yang terkoneksi dengan pusat,” kata dia.

Baca Juga: Beras Cadangan Bulog Batam Sebanyak 1.500 Ton, Impor dari Thailand dan Vietnam

DPRD Batam juga turut membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi investor terkait regulasi di tingkat kementerian.

“Kami selalu memfasilitasi bersama PTSP hingga sampai ke pusat,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang dan Unit Reskrim Polsek Batu Ampar sudah mengantongi identitas penikam yang menewaskan Samsudin di Komplek Jodoh Square, Batuampar.

“Identitasnya sudah kita kantongi. Dan saat ini masih proses pengejaran,” ujarnya, Rabu (26/6) siang.

Ia menjelaskan penikaman ini berawal saat korban dan pelaku bertemu di lokasi kejadian. Keduanya cek-cok, namun sempat dilerai oleh istri korban.

“Istri korban di lokasi, dan sempat melerai cek-cok ini. Hal ini juga didapati dari keterangan saksi-saksi,” katanya.

Diketahui, Samsudin yang merupakan pedagang kaki lima di Komplek Jodoh Square tewas dengan luka 7 tikaman di bagian perut dan leher. Pria yang akrab disapa Pak De ini sempat dievakuasi ke RS Harapan Bunda, namun nyawanya tak tertolong.

“Jasad sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan,” ungkap Hatmoko.

Dalam kejadian ini, kata Hatmoko, pihaknya turut memeriksa lima orang saksi. Yang terdiri dari istri korban, dan pedagang sekitar lokasi kejadian.

“Ada dua saksi yang melihat langsung, dan tiga lagi berada di dekat TKP,” tutupnya.

Sebelumnya, Samsudin tewas bersimbah darah, Selasa (25/6) dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB. Pria 60 tahun ini ditikam di Komplek Jodoh Square, Batuampar.

Informasi yang didapatkan, sebelum tewas, Samsudin terlibat cekcok dengan seorang pria berinisial G. Pelaku kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan menikam korban.

“Motifnya istri Pak De ini selingkuh (dengan pelaku) terus cek-cok. Gak lama, selingkuhan Pak De ini langsung nusuk,” ujar Fahmi, salah seorang warga sekitar. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri