batampos – Penerimaan CPNS 2024 bakal membuka peluang besar bagi yang ingin jadi penghulu. Sebanyak 3.641 formasi penghulu ahli pertama yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, KemenPAN-RB telah menyetujui usulan kuota formasi penghulu sebanyak 3.641.

“Tahun 2024 akan ada formasi baru. Jumlahnya 3.641 kuota Penghulu Ahli Pertama. Formasi itu sudah disetujui. Sementara untuk formasi penghulu madya dan utama sampai hari ini belum ada respons pasti dari KemenPAN-RB. Namun, kami optimistis usulan itu disetujui,” papar Kamaruddin.

Pernyataan itu sudah disampaikan Kamaruddin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) 2024 di Jakarta pada Selasa (6/5).

Berdasarkan Peraturan Menpan RB – Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Zainal Mustamin mengatakan, kebutuhan jabatan penghulu fungsional secara nasional mencapai 16.263 orang. Saat ini baru tersedia 9.054 penghulu. “Penghulu yang akan pensiun hingga tahun 2027 mencapai 2.383 orang. Jumlah ini sangat besar, tetapi kita bersyukur kuota formasi tahun ini bertambah,” paparnya.

Zainal mengatakan, sebelumnya Kemenag menyampaikan kebutuhan Penghulu Ahli Pertama sebanyak 7.012 formasi. “Tahun ini mendapat kuota 3.641 CASN, sepao dari usulan awal,” imbuhnya. Zainal berkomitmen untuk mendukung APRI dalam menjalankan tugas pemerintah, serta peningkatan kesejahteraan para penghulu di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, APRI merupakan organisasi penghulu yang didirikan pada 17 Juli 2019 di Bogor. Pada November 2020 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Zainal Mustamin secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) APRI masa bakti 2019-2023. (*)

batampos – Menag RI Yaqut Cholil Qoumas meninjau kesiapan hotel dan bus jamaah haji 2024 di Makkah, Arab Saudi. Ada tiga hotel yang ditinjau kesiapannya, yaitu Hotel Romance Elit (kapasitas 1700 orang) dan Castle Ajyad Hotel (kapasitas 1.900) di Rei Bakhsy, serta Hotel Wihdah (kapasitas 5.000) di Jarwal.

Setelah itu, Menag mengecek kesiapan bus antar kota dan bus salawat di Terminal Syib Amir, Makkah.

“Saya siang ini bersama Pak Konjen dan rombongan melakukan kunjungan tiga hari ke depan, mengecek persiapan layanan haji. Saya sudah lihat hotel serta bus jemaah, baik salawat maupun antar kota,” kata Yaqut, Rabu (8/5).

Menag memastikan seluruh akomodasi dalam keadaan layak. Selanjutnya sudah siap menyambut kedatangan para jamaah.

“Saya lihat secara umum semua baik. Ada kemajuan yang lebih baik. Mudah-mudahan pada waktunya nanti benar-benar siap memberikan layanan terbaik,” sambungnya.

Jamaah haji Indonesia akan mulai berangkat ke Madinah pada 12 Mei 2024. Mereka akan tinggal selama sembilan hari di Madinah sebelum bertolak ke Makkah. Diperkirakan jamaah haji Indonesia akan mulai masuk Makkah pada 21 Mei 2024. Kemenag telah menyiapkan 169 hotel untuk jamaah haji Indonesia saat di Makkah.

“Ada beberapa catatan perbaikan. Masih cukup waktu untuk melakukan perbaikan agar layanan lebih baik lagi, sebelum jamaah tiba di Makkah,” jelas Yaqut.

Di Terminal Syib Amir, Yaqut menyempatkan diri mengecek kesiapan bus salawat dan bus antar kota. Untuk bus salawat, pihak syarikah (perusahaan) telah menyiapkan bus yang ramah lansia dan disabilitas.

Untuk memudahkan jemaah naik, deck bus ini bisa diturunkan. Pintu bus juga dilengkapi deck yang bisa dilewati kursi roda.

“Bus salawat disabilitas sudah disiapkan, ada sekitar 20 bus salawat dan lansia. Bus dilengkapi dengan deck yang bisa dilewati kursi roda. Sehingga, ini memudahkan lansia dan disabilitas untuk mengakses masuk bus. Ini kemajuan dari pelayanan,” kata Yaqut.

Bus salawat produksi tertua adalah tahun 2019. Banyak juga yang diproduksi pada 2022 dan 2023. Ada dua tipe, yaitu city bus dan bus ramah disabilitas/lansia.

Untuk city bus, kapasitas mencapai 70 jemaah (duduk dan berdiri). Untuk bus disabilitas dan lansia, ada 18 kursi yang tersedia. Pada bagian tengah bus, ada ruang untuk meletakkan kursi roda jemaah haji. Setiap bus dilengkapi dengan pendingin udara, pemecah kaca, P3K, Apar, GPS, ban cadangan, tombol pintu darurat, dan lainnya.

Bus salawat akan melayani jamaah dari hotel ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada 22 rute yang disiapkan untuk antar jemput jamaah yang tinggal di lima wilayah, yaitu Syisyah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Rei Bakhsy.

Untuk bus antarkota, paling tua diproduksi 2019. Banyak juga yang produksi 2023 dan 2024. Bus yang digunakan adalah type couch dengan kapasitas rata-rata 47 kursi. Meski demikiaj, masing-masing bus akan diisi maksimal 42 jamaah. Untuk keamanan dan kenyamanan jamaah, bus dilengkapi pendingin udara, kulkas, toilet, pemecah kaca, P3K, apar, GPS, USB, ban cadangan, tombol pintu darurat, bagasi bawah dengan kapasitas memadai.

Bus antar kota akan melayani rute: Bandara Madinah ke Hotel Madinah (dan sebaliknya), Hotel Madinah ke Hotel Makkah (dan sebaliknya), serta Bandara Jeddah ke Hotel di Makkah (dan sebaliknya.

“Saya pastikan agar bus tidak hanya dipamerkan tapi pada waktunya dioperasikan agar dimanfaatkan jemaah haji kita. Kita juga telah siapkan 76 halte. Setiap halte akan ada petugas transportasi yang berjaga 24 jam penuh secara bergantian,” tandasnya. (*)

batampos – Bareskrim Polri kembali membongkar kejahatan siber lintas negara. Lima tersangka berhasil ditangkap dengan barang bukti Rp 32 miliar. Warga Nigeria berinisial S masih dalam pengejaran. Dia diduga berada di luar negeri.

Direktur Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Brigjen Himawan Bayu Aji menerangkan, kasus itu berawal dari laporan kepolisian Singapura kepada Divisi Hubungan Internasional Polri. Laporan itu memiliki nomor LP/A/12/VIII/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM tertanggal 18 Agustus 2023. ”Kasus dimulai dengan peretasan e-mail perusahaan,” paparnya.

Perusahaan Kingsford Hurray Development berkomunikasi dengan PT Hutton Asia. Namun, dalam komunikasi itu, sindikat memalsukan e-mail atas nama PT Hutton Asia International. ”Dalam e-mail terdapat nomor rekening palsu atas nama PT Hutton Asia International,” ujarnya.

Dengan hanya menambahkan kata International, sindikat mampu mengelabui korban untuk mentransfer uang Rp 32 miliar ke rekening pelaku. ”Akhirnya, kami melakukan penangkapan terhadap lima orang,” jelasnya.

Lima orang itu berinisial CO, DM, EJA, YC, dan I. Mereka berperan membuat perusahaan atas nama PT Hutton Asia International yang rekeningnya digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. ”Salah satu pelaku juga residivis kasus business e-mail compromise,” terangnya.

Berdasar pengakuan para tersangka, pelaku yang berkomunikasi dengan perusahaan Kingsford adalah S, warga negara Nigeria. Dia juga yang meretas e-mail perusahaan. ”Pelaku utamanya S ini. Dia diduga tinggal di luar negeri,” ujarnya.

Uang Rp 32 miliar yang disita akan diserahkan ke pengadilan untuk diputuskan apakah dikembalikan ke korban atau keputusan lain. ”Itu bergantung pengadilan,” jelasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut meminta uang Rp 12 miliar agar Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Permintaan uang itu atas temuan pemeriksaan sejumlah kegiatan di Kementan, salah satunya terkait program lumbung pangan nasional atau Food Estate.

Fakta hukum itu terungkap saat Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5).

BACA JUGA: Kebutuhan SYL Bersama Keluarganya di Luar Negeri Rp 800 Juta Dibebankan Kepada Bawahan di Kementan

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mendalami keterangan Hermanto soal pemeriksaan BPK di Kementan. Menurutnya, Kementan mendapatkan WTP dari BPK saat dirinya menjabat sebagai Sesditjen PSP.

Jaksa KPK lalu mendalami pengetahuan Hermanto soal Haerul Saleh dan Victor.
“Sebelum kejadian WTP itu, saksi ada kenal namanya Haerul Saleh? Victor? Siapa orang-orang itu?,” tanya jaksa.

“Kalau Pak Victor itu memang auditor yang memeriksa kita (Kementan),” jawab Hermanto.

“Kalau Haerul Saleh?,” cecar jaksa.

“Ketua AKN (Akuntan Keuangan Negara) IV,” timpal Hermanto.

Hermanto juga mengakui, mengenal Haerul Saleh, yang merupakan Anggota IV BPK. Hermanto pun menjelaskan adanya temuan BPK terkait pengelolaan anggaran Food Estate di Kementan. Sebab, Program Strategis Nasional (PSN) itu dianggarkan dalam pos anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).

Hermanto menyebut, temuan soal Food Estate itu tidak banyak namun mencakup nilai anggaran yang besar. Menurut Hermanto, BPK menemukan adanya kekurangan dalam kelengkapan dokumen administrasi.

“Ada temuan dari BPK terkait food estate. Yang menjadi concern itu yang food estate. Itu temuan kurang kelengkapan dokumen, administrasinya. Istilah di BPK itu bayar di muka dan itu belum menjadi TGR. Jadi itu ada kesempatan kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan,” ujar dia.

Lebih lanjut, jaksa KPK mendalami alasan Kementan tetap mendapatkan WTP meski adanya temuan soal program food estate itu. “Kalau begitu kejadian apa saksi pernah bertemu dengan Pak Victor Daniel Siahaan, Toranda Saifullah? Apa yang disampaikan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?,” cecar jaksa.

“Pernah disampaikan konsep dari temuan-temuan itu bisa menjadi penyebab tidak bisanya WTP di Kementan,” tutur Hermanto.

Jaksa KPK lalu mendalami apakah ada permintaan dari BPK terkait pemberian opini. Hermanto tak membantah adanya permintaan uang dari pihak BPK untuk menyuap sejumlah temuan agar pihaknya mendapat WTP.

“Terkait hal tersebut bagaimana, apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar menjadi WTP?,” tanya jaksa.

“Ada, waktu itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan,” ungkap Hermanto.

“Diminta Rp 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu?,” dalami jaksa.

“Iya, Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,” jawab Hermanto.

“Akhirnya apakah dipenuhi semua permintaan Rp 12 M itu atau hanya sebagian yang saksi tahu?,” tanya Jaksa.

“Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi (Rp 12 miliar). Saya dengar mungkin ngga salah sekitar Rp 5 miliar atau berapa. Yang saya dengar-dengar,” ucap dia

Hermanto mengaku mendengar hal itu dari Muhammad Hatta. Hal itu didengar Hermanto dari Hatta setelah uang Rp 5 miliar diserahkan.

“Sudah selesai. Saya enggak tahu proses penyerahannya kapan, dari mana uangnya,” ujar Hermanto.

“Itu kan saksi tahunya Pak Hatta yang urus Rp 5 Miliar itu? Pak Hatta dapat uangnya dari mana ?,” tanya Jaksa.

“Vendor pekerjaan di Kementan,” jawab Hermanto.

Hermanto mengaku tak mengetahui sosok vendor yang memberikan yang kepada Hatta itu. Namun, setelah pemberian uang keluarlah predikat WTP dari BPK.

“Keluar, WTP (Kementan) itu keluar,” pungkas Hermanto. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka. Kali ini, Abdul Gani Kasuba terjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengembangan kasus ini setelah KPK menelusuri aliran uang penerimaan suap terhadap Abdul Gani Kasuba.

BACA JUGA: Kebutuhan SYL Bersama Keluarganya di Luar Negeri Rp 800 Juta Dibebankan Kepada Bawahan di Kementan

“Melalui penelusuran data dan informasi maupun keterangan para pihak yang diperiksa tim penyidik, didapatkan kecukupan alat bukti adanya dugaan TPPU yang dilakukan AGK selaku Gubernur Maluku Utara,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (8/5).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menduga, Abdul Gani Kasuba menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.

“Adapun, bukti awal dugaan TPPU tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp 100 miliar,” ucap Ali.

Sejauh ini, penyidik KPK telah menyita berbagai aset milik Abdul Gani Kasuba. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi pasal TPPU yang disangkakan.

“Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan beberapa aset bernilai ekonomis dalam upaya memenuhi unsur-unsur pasal TPPU yang disangkakan,” tegas Ali.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah mengembangkan dengan menetapkan dua pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci identitas dua tersangka baru tersebut.

Ali hanya mengungkapkan, dua tersangka baru itu di antaranya merupakan pejabat dilingkungan Pemprov Maluku Utara dan satu pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua tersangka itu yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut, Imran Jacub, serta Muhaimin Syarif dari pihak swasta.

“Pihak dimaksud adalah salah satu pejabat dilingkungan Pemprov Maluku Utara dan satu pihak swasta,” ucap Ali.

KPK sebelumnya menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara dan Jakarta, pada Senin (18/12).

Selain Abdul Gani Kasuba, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Adapun keenam tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman, Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Malut, Daud Ismail; Kepala BPPBJ, Ridwan Arsan; ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim; dua pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.

KPK menduga terdapat penerimaan uang senilai Rp 2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara. Dugaan itu saat ini masih didalami dalam proses penyidikan.

Sebagai pemberi, Stevi Thomas, Adnan Hasibuan, Daud Ismail, dan Kristian Wuisan disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Abdul Gani, Ramadhan dan Ridwan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan anggota DPR RI Muhammad Azis Syamsudin mangkir dari panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK Jakarta.

“Pak Azis Syamsudin sampai sore ini, informasi dari penyidik tidak ada keterangan,” Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali pun mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada agenda pemanggilan selanjutnya, yang rencananya dijadwalkan pada pekan depan.

“Keterangan yang bersangkutan sangat penting agar konstruksi perkara dugaan kecurangan di Rutan KPK ini menjadi utuh dan jelas,” ujarnya.

Untuk diketahui, hari ini tim penyidik KPK memanggil sejumlah saksi terkait perkara dugaan pungli di Rutan KPK, para saksi tersebut yakni mantan Staf Administrasi DPR Ainul Faqih, pegawai negeri sipil M. Naim Fahmi, dan anggota Satpol PP Dasep Sutrisno.

Selain itu pihak KPK juga memanggil sejumlah pihak swasta yakni Rezky Herbiyono, Hiendra Soenjoto, Bong Tjiee Tjiang alias Aseng, serta petugas pengamanan rutan KPK Mustarsidin.

Ali Fikri menerangkan para saksi tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK dengan tersangka mantan Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi dan kawan-kawan.

KPK pada Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 orang pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK.

Hasil pemeriksaan itu menyatakan 66 orang pegawai KPK terbukti melanggar Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Selanjutnya pada 17 April 2024, sekretaris jenderal KPK menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021.

KPK menerangkan pemberhentian tersebut efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.

Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zerro tolerance terhadap praktik-praktik korupsi.

Mengenai pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya.

Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.

Sebanyak 66 orang pegawai akhirnya diberhentikan, 15 orang pegawai ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum dan 12 orang pegawai lainnya masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (*)

Sumber: Antara