batampos – Polemik soal besaran uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) masih jadi polemik. Sebab, ancaman kenaikan UKT yang ugal-ugalan diprediksi masih akan terjadi nantinya.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, pembatalan kenaikan UKT di tahun ini tidak permanen. Tahun depan, masih dimungkinkan kasus yang sama bakal terjadi lagi. Apalagi, jika salah kelolah dana pendidikan yang terjadi saat ini tak juga dibenahi.

”Ini bukan distop, ini hanya ditunda. Jadi ya seperti diprank,” ujarnya dalam diskusi pendidikan, di Jakarta, Rabu (30/5).

Pemerintah saat ini pun seolah cuci tangan karena tak ada kebijakan jelas mengenai UKT ini. Sehingga nantinya, urusan UKT ini akan diserahkan ke presiden selanjutnya.

Menurutnya, persoalan UKT hingga transformasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menunjukkan adanya salah kelola secara sistemik. Hal ini membuat pendidikan tinggi akhirnya dikomersialisasi. ”Cara mengelolanya sudah bukan sebagai institusi pendidikan yang seharusnya nirlaba. Tapi untuk mencari uang. Wajar kalau satuan pendidikan jadi market place, jualan buku, seragam, wisuda, dan lainnya,” keluhnya.

Diakuinya, satuan pendidikan memang membutuhkan dana untuk bisa berkembang. Namun, tidak berarti mendorong komersialisasi terhadap mahasiswanya. Biaya pendidikan yang semakin tinggi ini pun akhirnya menimbulkan tekanan ekonomi yang tidak mudah bagi orang tua maupun mahasiswa. Mereka yang paling terdampak justru bukan dari keluarga dengan ekonomi rendah, tapi keluarga dengan ekonomi menengah.

Harusnya, kata dia, pemerintah harus mulai merubah mindsetnya. Kampus harus mulai fokus pada riset. Tidak hanya pembelajaran saja, tapi juga pengembangan-pengembangan inovasi.

Senada, Sudirman Said mengatakan, bahwa pendidikan harusnya bukan tempat nyari uang. Tapi, justru tempat untuk mengeluarkan uang dalam pembiayaan pendidikan. ”Kita memahami biaya pendidikan itu tinggi tapi itu fungsi negara untuk turun tangan,” tegasnya. Sebab, pendidikan tinggi ini yang bakal jadi penyelamat bukan hanya negara tapi juga sebuah keluarga untuk bisa keluar dari jeratan kemiskinan.

Seperti diketahui, Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah memerintahkan untuk menghentikan dan mencabut aturan soal kenaikan UKT. Para rektor PTN pun diminta kembali mengajukan besaran UKT-nya pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Abdul Haris maksimal 6 Juni 2024. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim MA pada Rabu, 29 Mei 2024.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda),” demikian bunyi putusan sebagaimana yang dilansir dari laman resmi MA di Jakarta, Kamis.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

MA pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “…berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

Diketahui, pasal itu berbunyi bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dengan dikabulkannya permohonan Partai Garuda maka terdapat perubahan pada syarat batas minimal usia dan titik penghitungan usia calon.

Dalam pertimbangannya, MA berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon maupun calon terpilih.

Menurut lembaga peradilan tersebut, apabila titik penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, maka ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga berpendapat bahwa adressat UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan.

“Terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara,” demikian bunyi pertimbangan tersebut.

Pada akhir putusan itu, MA juga memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Wakil Duta Besar Palestina untuk PBB Majed Bamya menyoroti suramnya situasi di Gaza dan meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menjunjung tinggi tugasnya dalam menetapkan batas perilaku yang sudah tidak dapat diterima.

“Jika kita memutuskan untuk mengadakan pemakaman setiap hati untuk setiap warga Palestina yang terbunuh dalam delapan bulan terakhir, maka kita membutuhkan waktu 100 tahun untuk memberi penghormatan (terakhir) kepada mereka semua,” kata Bamya di DK PBB pada Rabu (29/5).

Dia mengatakan Israel telah menghancurkan segalanya hingga hampir tiada lagi yang tersisa di Gaza.

“Tetapi masih ada segalanya di Gaza yaitu 2,3 juta orang yang terus-menerus berjuang melawan kematian selama delapan bulan terakhir. Mereka adalah korban, tetapi mereka juga pahlawan karena mereka menolak menyerah pada kematian,” ujarnya.

Meskipun ada tindakan pencegahan yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ), Bamya menyebut Israel terus memblokade aliran bantuan kemanusiaan dan melancarkan bom ke para pengungsi Palestina yang tinggal di tenda-tenda di Rafah.

Menurut dia, dunia jelas bisa melihat bahwa tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza, di mana anak-anak dibakar hidup-hidup.

“Kapan ini akan cukup? Berapa tingkat kekejaman yang harus dicapai sebelum serangan ini akhirnya diakhiri?” tanya Bamya.

Ia pun menegaskan bahwa Israel telah melanggar setiap batasan perilaku yang ditetapkan seluruh negara di dunia.

“Tidak ada batasan yang diberlakukan secara legal, rasional, dan kemanusiaan yang belum dilewati oleh Israel. Kini Israel melewati batasan yang ditetapkan oleh seluruh dunia di Rafah. Kini menjadi tugas Dewan ini untuk menegakkan batasan itu,” kata Bamya.

“Bagi mereka, warga sipil kami bukan lah warga sipil. Dibandingkan warga sipil mereka, kami bukanlah manusia,” ujarnya, menambahkan.

Dia mempertanyakan keinginan Israel untuk perdamaian dan keamanan bagi negaranya sendiri, tetapi terus memaksakan pendudukan terhadap Palestina.

Apalagi, Israel belum membayar kejahatannya terhadap bangsa Palestina selama 75 tahun terakhir.

“Jika setelah Gaza, setelah genosida, kita tidak memiliki akuntabilitas. Kapan kita akan memilikinya?” kata Bamya.

Wakil Dubes Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva mendesak DK PBB untuk terus memberikan tekanan pada Israel serta sekutunya, AS, karena Tel Aviv tampaknya masih akan melanjutkan operasinya di Gaza meskipun tidak mencapai tujuannya.

“Jelas bahwa kita tidak bisa mengharapkan mesin militer Israel menghentikan tindakannya dalam waktu dekat,” kata dia.

Evstigneeva mencatat bahwa tuduhan Israel atas kekerasan seksual dan keterlibatan pegawai badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dalam serangan 7 Oktober tahun lalu, telah menjadi bumerang dan terbukti tidak berdasar.

Sementara itu, Wakil Dubes AS untuk PBB Robert Wood mencatat bahwa serangan udara Israel dan serangan serupa terhadap warga sipil pada 26 Mei lalu telah merusak “tujuan penting Tel Aviv di Gaza.”

Wood mengatakan AS juga menentang operasi militer besar-besaran di jantung Kota Rafah, yang akan membahayakan sejumlah besar warga sipil.

Menurut dia, ada alternatif yang lebih baik dibandingkan operasi besar Israel yang bertujuan mengalahkan kelompok Palestina, Hamas. Wood pun menyatakan keprihatinan atas terbatasnya jumlah bantuan yang sampai ke Gaza. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menetapkan sebanyak 110.553 formasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mewakili Tim Panselnas saat menghadiri dan memberikan arahan pada Sosialisasi dan Penyerahan Formasi CASN Kementerian Agama Tahun 2024 di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (29/5).

Dia menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan total kebutuhan CASN tahun 2024 sebesar 2.302.543. Di antaranya terdiri dari 6.027 formasi sekolah kedinasan, 429.183 formasi instansi pusat, dan 1.867.333 formasi pemerintah daerah.

“Dari 429.183 formasi instansi pusat, 110.553 formasi dialokasikan untuk Kementerian Agama baik formasi CPNS maupun CPPPK,” kata Haryomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Terkait prioritas kebutuhan seleksi CASN tahun ini, dia mengungkapkan akan ada alokasi CPNS khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini sebagai upaya menyamaratakan penyebaran ASN agar tidak hanya terpusat di perkotaan tetapi juga di daerah.

Begitu pula Kementerian Agama yang akan membuka formasi khusus tersebut di IKN sebagai upaya mendukung pembangunan dan pengembangan program nasional pemerintah.

Selain itu, di hadapan para pejabat pimpinan tinggi Kementerian Agama, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat dan Daerah yang hadir dalam penyerahan formasi tersebut, Haryomo menyinggung target Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan SDM sehingga reformasi birokrasi berdampak akan lebih cepat diwujudkan.

“Meski formasi yang dibuka pada seleksi CASN tahun ini terbilang paling banyak di banding tahun-tahun sebelumnya, namun BKN akan mengoptimalkan 14 titik Kantor Regional BKN dan 16 Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia agar seleksi CASN tahun 2024 dapat terealisasi dengan cepat, tepat, akuntabel dan transparan,” pungkasnya.

Dalam proses rekrutmen CASN tahun ini termasuk tahapan penetapan formasi, Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan BKN melalui sistem SIASN untuk menginjeksi data, persiapan pendaftaran di portal SSCASN, dan sistem CAT pelaksanaan seleksi. (*)

Sumber: JP Group