batampos – Peristiwa langka dialami Marliah, warga Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yang mendadak berstatus warga negara Malaysia. Status itu dia ketahui setelah selalu kesulitan mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Setelah dicek di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) setempat, Marliah disebut telah menanggalkan status warga negara Indonesia-nya sejak 2022. Sontak saja, pensiunan PNS itu bingung hingga kasusnya ramai jadi sorotan di banyak platform.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran jajarannya, kasus itu berawal dari adanya dua orang dengan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir sama. Yakni, Marliah yang lahir pada 17 September 1963.

Ada Marliah yang berdomisili di Lubuklinggau dan Marliah WNI yang telah lama tinggal di Malaysia. Pada Desember 2022, lanjut dia, Ditjen Dukcapil Kemendagri menerima surat pelepasan kewarganegaraan dari Direktur Jenderal AHU Nomor AHU.4.AH.10-158 tanggal 28 November 2022. Salah satunya bernama Marliah. Surat itu pun ditindaklanjuti dengan pencabutan NIK.

Rupanya, Marliah yang hendak berganti kewarganegaraan belum pernah melakukan perekaman e-KTP. Sementara itu, Marliah yang berdomisili di Kota Lubuklinggau sudah melakukan perekaman e-KTP dan tercatat dalam database kependudukan.

Imbasnya, pada saat pengecekan dalam database kependudukan, yang muncul hanyalah data Marliah yang berdomisili di Kota Lubuklinggau. ”Pada saat itu, terjadi kesalahan teknis terkait penonaktifan NIK atas nama Marliah yang berdomisili di Lubuklinggau,” jelas Teguh kemarin (6/5).

Terkait kasus itu, Teguh memastikan bahwa pihaknya telah menuntaskannya. Ditjen Dukcapil telah memerintah Dispendukcapil Kota Lubuklinggau untuk segera meminta pemulihan data kependudukan atas nama Marliah dengan NIK 167308590763 0002 tersebut. (*)

batampos – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha menilai salinan putusan perceraian antara figur publik Ria Ricis dan Teuku Ryan merupakan informasi terbuka.

”Posisi salinan putusan perceraian secara umum. Pertama, tanggapan kami ini sifatnya sosialisasi pedoman, bukan respons terhadap kasus pihak tertentu saja,” kata Arya seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (8/5).

Secara regulasi, dia menyebutkan, salinan putusan perceraian masuk kualifikasi informasi wajib tersedia setiap saat. Hal itu berarti kapan pun ada permohonan informasi dari masyarakat. Termasuk juga kalangan pewarta, badan publik terkait wajib merespons.

Arya juga menyebutkan pasal yang melandasi. Hal itu dimasukkan dalam kategori pasal 11 ayat (1) b dan/atau c mengenai keputusan dan/atau kebijakan suatu badan publik.

”Itu artinya salinan tersebut informasi publik yang terbuka,” terang Arya Sandhiyudha.

Secara lebih spesifik, menurut Arya, salinan putusan perceraian pengadilan itu termasuk kualifikasi informasi wajib tersedia setiap saat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dia menguraikan bahwa badan publik ada yang memilih menayangkan putusan perceraian di laman situs web atas pertimbangan memudahkan masyarakat untuk tahu, terutama berkaitan dengan figur publik.

”Hal ini juga diperbolehkan di dalam undang-undang,” tutur Arya Sandhiyudha.

Berbeda dengan pendapat Mahkamah Agung (MA) yang menganggap perlu menyamarkan identitas nama yang bercerai, Arya melihat ada hal yang lebih penting dirahasiakan, disamarkan, atau dikecualikan daripada soal nama. Yakni riwayat, kondisi, dan catatan pribadi.

”Aibnya kan di situ, bukan di nama pihak yang bercerai. Justru nama yang bercerai tetap masuk informasi terbuka. Sebagai bahan pengumuman perihal status terbaru dari kedua warga negara tersebut,” ucap Arya Sandhiyudha. (*)

batampos – Eks capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal larangan untuk membawa orang toxic ke pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Anies mengatakan, bila ada perbedaan di tengah iklim demokrasi Indonesia, hal itu tak berarti buruk dan mestinya dihormati. Bukannya menggunakan diksi yang merendahkan.

“Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Hormati. Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/5).

Dalam negara demokrasi, ia mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki pandangan berbeda tak menjadikannya di posisi yang buruk ataupun salah.

“Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu. Justru di situlah penghargaan pada prinsip demokrasi dan itu yang kami khawatirkan makin hari pelan-pelan makin luntur,” ucap Anies.

“Bila Anda sepaham dengan saya, maka Anda benar dan Anda sehat. Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya, maka Anda adalah tidak benar, Anda tidak sehat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toxic ke pemerintahannya. Hal itu menurutnya hanya akan merusak pemerintahan di bawah kepemimpinannya. (*)

batampos – Mantan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan akan berada di luar pemerintahan atau oposisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menjelaskan alasan dirinya memilih oposisi.

“Saya menyampaikan kemarin di acara halal bihalal TPN bahwa saya menyampaikan, saya tidak akan berada di pemerintahan ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan memunculkan sikap kepada publik ini, (saya) tidak di pemerintahan,” kata Ganjar di acara halal bihalal Barikade 98 Jakarta, Selasa (7/5).

Ganjar menjelaskan, kontestasi Pilpres 2024 tidak hanya bertujuan untuk memperebutkan kursi penguasa. Dia mengingatkan kepada pemenang untuk tidak bagi-bagi kursi.

“Pendidikan politik yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekadar berebut kursi dan dibagi-bagi, tapi ada value dan program dan ada sikap yanng bisa kita berikan, itu intinya,” ucap Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar merespons soal isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 menteri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri ada batasnya.

“Setahu saya, undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalu lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang musti kita ingatkan, bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan, maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak disitu. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana,” ujar Ganjar.

Ganjar mengingatkan, bagi-bagi jabatan sehingga membuat jumlah menteri menjadi menggelembung tidak sesuai dengan semangat perjuangan.

“Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan,” pungkasnya. (*)