batampos – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana kepada dua mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Febrian dan Yulmanizar. Mereka diketahui terlibat kasus suap dan gratifikasi dalam pemeriksaan pajak.

Kedua terdakwa masing-masing divonis 4 tahun penjara dan dikenakan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri menyatakan, Febrian dan Yulmanizar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan karena keduanya berstatus sebagai justice collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus korupsi itu.

”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yulmanizar dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” ujar Fahzal Hendri saat membacakan putusan.

Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Febrian. Kedua terdakwa yang merupakan pemeriksa pajak di DJP dan anak buah Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, terbukti melanggar pasal 12a dan pasal 12B juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. Febrian diwajibkan membayar Rp 7,01 miliar dan Yulmanizar Rp 8,43 miliar, dengan pidana pengganti kurungan selama satu tahun jika tidak dibayar.

Dalam mempertimbangkan putusan, majelis hakim menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah bahwa para terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan didakwa dengan dua pasal dakwaan. Sedangkan yang meringankan, kedua terdakwa mengakui kesalahan, meminta maaf, bersikap sopan dalam persidangan, dan berstatus sebagai justice collaborator serta kepala rumah tangga.

”Sesuai dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi para terdakwa dan masyarakat,” ucap Fahzal Hendri.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Yulmanizar dan Febrian masing-masing dengan hukuman 4 tahun dan 4,5 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Mereka didakwa menerima suap lebih dari Rp 17 miliar terkait pemeriksaan pajak pada 2016 dan 2017 dari PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin), dan PT Jhonlin Baratama.

Suap diterima Yulmanizar dan Febrian bersama mantan pemeriksa pajak DJP Alfred Simanjuntak dan Wawan Ridwan; mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani; serta mantan Direktur P2 DJP Angin Prayitno Aji. Alfred, Wawan, Dadan, dan Angin, telah divonis bersalah sebelumnya.

Terdakwa menerima Rp 15 miliar dari Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas dari PT Gunung Madu Plantations, 500 ribu dolar Singapura dari Veronika Lindawati, kuasa PT Bank Panin, dan 3,5 juta dolar Singapura dari Agus Susetyo, konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Total suap yang dijanjikan Veronika Rp 25 miliar, namun yang diterima hanya setara Rp 5 miliar. (*)

batampos – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam tindakan R, 22, seorang ibu yang mencabuli anak laki-laki kandungnya berusia 5 tahun. Pihaknya juga meminta polisi benar-benar menindak tegas pelaku.

Hal itu merupakan tanggapan dari KemenPPPA terkait beredarnya video pencabulan R terhadap anak kandungnya tersebut. “KemenPPPA mengecam tindakan pencabulan terhadap anak ini dan mohon kepolisian untuk dapat menindak pelakunya,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, dikutip dari Antara, Senin (3/6).

Hal itu dikatakannya menanggapi beredarnya di media sosial video pelecehan terhadap seorang anak laki-laki yang diduga dilakukan ibu kandungnya. Menurut dia, pelaku dapat terancam sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Ia bahkan dengan tegas menilai R tidak layak mengasuh anak kandungnya tersebut akibat pencabulan yang dilakukan. “Jika memenuhi unsur pidana dan terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, maka pelakunya tidak layak mengasuh anak dan anak dapat diasuh oleh kerabat atau menggunakan pengasuhan alternatif seperti mencarikan orang tua asuh, orang tua angkat, atau wali,” kata Nahar.

Nahar mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pendampingan terhadap korban anak. Sementara itu, Tim dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya menyebut kondisi anak kandung R masih normal.

“Kalau dari hasil interview, karena dengan waktu yang sangat singkat, secara psikologis, nampaknya normal, dalam artian, dia mampu berkomunikasi secara terbuka, dan nyaman dengan orang baru, ” kata Psikolog Biddokkes Polda Metro Jaya, Vitriyanti, Senin (3/6).

Namun,, ia tetap menyarankan penyidik agar si anak mendapat pendampingan dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan juga pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog anak. Vitriyanti mengaku belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi anak tersebut untuk mendapatkan pendampingan, karena tergantung pemeriksaan lebih lanjut.

“Kalau berapa lama, tergantung kedalaman penghayatan, ini kan belum kita lakukan seberapa dalam penghayatan yang bersangkutan terhadap insiden yang si anak alami, jadi masih perlu pemeriksaan lebih lanjut, ” katanya.

Polisi kini telah menetapkan pelaku R sebagai tersangka, pasca pelaku menyerahkan diri ke Polres Tangerang Selatan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, R rencana semula akan beradegan asusila dengan suaminya untuk direkam dan diberikan ke pemilik akun Facebook Icha Shakila dengan imbalan uang jutaan rupiah.

“Awalnya pemilik akun Icha Shakila meminta tersangka R merekam hubungan badan dengan suaminya namun ditolak karena sedang tidak ada di rumah,” kata Ade Ary masih dikutip dari Antara.

Karena R tidak bersama suaminya, akhirnya pemilik akun Facebook tersebut meminta R beradegan asusila dengan anaknya dan tetap direkam. “Saya hanya tinggal sama anak, ya sudah sama anaknya saja, ” kata Ade Ary menirukan keterangan dari tersangka R saat diminta oleh akun Icha Shakila.

R awalnya sempat menolak, namun karena diancam, maka R akhirnya menerima permintaan tersebut dan videonya menjadi viral namun ia tetap tidak mendapat uang yang dijanjikan. Namun, Ade Ary menambahkan pengakuan R tersebut masih terus didalami oleh penyidik.

“Akun Facebooknya (Icha Shakila) yang kata tersangka memerintahkan dia atau meminta dia, mengancam dia, masih ditelusuri, mohon waktu, penyidik masih bekerja,” ujarnya. (*)

batampos – Pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan dana manfaat layanan tambahan (MLT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal. Termasuk program jaminan hari tua (JHT) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015.

Pemanfaatn MLT juga diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17/2021 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 35/2016 tentang tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis MLT.

Tak ayal, program Tapera yang menyasar sektor swasta saat ini tentu menimbulkan polemik. Lantas, apakah Tapera akan tumpang tindih dengan MLT BPJS Ketenagakerjaan?

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha meyakini setiap kebijakan pemerintah sudah ada kajiannya dan bertujuan untuk kesejahteraan para pekerja. Dengan demikian, Asep menyatakan, bahwa program Tapera dan MLT jelas berbeda.

Tapera merupakan tabungan untuk memiliki rumah. Sedangkan MLT merupakan program tambahan untuk memperluas manfaat yang diterima peserta.

Sejak tahun lalu, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan perluasan manfaat MLT untuk perumahan dalam tiga bentuk manfaat.

“Satu untuk perumahan maksimal Rp 500 juta plafonnya. Kemudian untuk renovasi Rp 200 juta, dan uang muka perumahan itu Rp 150 juta. Dan ada juga yang kita kerja sama khusus dengan pengembang untuk membangun rumah pekerja. Nah itu sudah ada sekitar 8 (pengembang),” jelas Asep di Menara Bank Danamon, Senin (3/6).

Menurut dia, saat ini jumlah yang ikut program MLT belum banyak. Berkisar 4.000 peserta untuk perumahan. “Memang masih ada PR di situ (untuk meningkatkan jumlah kepesertaan),” imbuhnya.

Terkait imbas program Tapera terhadap kepesertaan program MLT, Asep belum bisa berkomentar. Yang jelas, BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan peraturan pemerintah. Meski memang, sudah ada diskusi dengan Badan Pengelola (BP) Tapera terkait sinkronisasi manfaat-manfaat yang ditawarkan kedua belah pihak untuk masing-masing pesertanya.

“Saat ini, kami banyak diskusi juga dengan regulator dan beberapa pihak Tapera. Di Tapera itu ada peserta, di kita juga ada peserta. Nah, bagaimana menyinkronkan manfaat yang ada. Saat ini baru sejauh itu,” tandasnya. (*)

batampos – PT Taspen (Persero) sebagai perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun siap menyalurkan salah satu manfaat dari program pensiun, yaitu gaji ke-13 yang akan dibayarkan mulai tanggal 3 Juni 2024 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.

Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Pembayaran gaji ketiga belas dilakukan secara otomatis oleh Taspen secara langsung ke rekening setiap peserta penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.

Corporate Secretary Taspen, Yoka Krisma Wijaya mengatakan, pihaknya siap menyalurkan gaji ketiga belas kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 mulai tanggal 3 Juni 2024. Ketentuan pembayaran ini dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

“Taspen terus berkomitmen menyalurkan jaminan hari tua sebagai bentuk penghargaan dari negara atas jasa-jasa mereka selama mengabdi kepada negeri,” ujarnya.

Diketahui, besaran gaji ketiga belas tahun 2024 ditetapkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024. Komponen tersebut, terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan. Bagi penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus dari pejabat negara, maka gaji ketiga belas dibayarkan 1 (satu) yang nilainya paling besar.

Sementara itu, lanjutnya, bagi pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda, maka gaji ketiga belas dibayarkan keduanya. Pembayaran gaji ketiga belas tahun 2024 ini tidak dikenakan potongan iuran, kredit pensiun, dan lain-lain kecuali pajak penghasilan.

Penyaluran gaji ketiga belas ini merupakan bentuk komitmen Taspen sebagai BUMN pengelola dana pensiun dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat khususnya pensiunan yang sejahtera dan berdaya. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir

“BUMN sekarang ini adalah kapal induk yang menyatukan semua, untuk membangun keseimbangan ekonomi, dan pertumbuhan bisnis serta memastikan juga kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Erick Thohir.

Upaya meningkatkan kesejahteraan pensiun melalui penyaluran gaji ketiga belas tidak terlepas dari komitmen negara untuk mengapresiasi pengabdian para aparatur sipil negara selama masih menjalan tugas sebagai ASN. Hal ini dipertegas dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menekankan bahwa negara dan pemerintah tidak melupakan jasa para aparatur negara dalam membangun bangsa.

Lebih lanjut, ia juga selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi dan tindak dugaan penipuan yang mengatasnamakan Taspen. (*)