batampos – Usai maju mundur tak kunjung melunasi utang pembayaran proyek pesawat jet tempur KFX/IFX atau KF-21 Boramae, kini Indonesia justru meminta diskon kepada Korea Selatan (Korsel). Dilansir dari kantor berita Korsel, Yonhap, Indonesia telah mengusulkan pengurangan pembayaran untuk proyek pengembangan jet tempur itu menjadi sekitar sepertiga dari jumlah aslinya.

Permintaan diskon itu dilakukan di tengah kekhawati-ran atas penundaan pemba-yaran utang yang belum dilunasi RI. Sumber Korsel menyebut, Indonesia baru-baru ini meminta keringanan untuk membayar total KRW 600 miliar (sekitar Rp 7 triliun) untuk proyek jet KF-21. Adapun jumlah awal yang harus dibayarkan Indonesia dalam proyek ini adalah sebesar KRW 1,6 triliun (sekitar Rp 18,8 triliun) pada Juni 2026.

Awalnya, Indonesia menyatakan setuju untuk membayar jumlah tersebut sebagai imbalan atas penerimaan satu model prototipe dan transfer teknologi, serta memproduksi 48 unit di Indonesia. Namun, Indonesia juga me-ngusulkan pengurangan jumlah pembayaran untuk transfer teknologi yang lebih sedikit.

Sejauh ini Indonesia telah menyumbang sekitar KRW 300 miliar untuk proyek tersebut. Indonesia juga telah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran, sehingga me-nimbulkan pertanyaan me-ngenai komitmennya.

Tahun lalu, Indonesia meminta untuk menunda pembayaran proyek tersebut hingga 2034. Namun, Korsel tetap mempertahankan pendiriannya bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan sebelum batas waktu pembangunan pada 2026.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan, konsultasi sedang dilakukan dengan Indonesia, dan menambahkan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah akan menerima proposal tersebut.

’’Agar berhasil menyelesaikan pengembangan sistem KF-21, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia sedang melakukan negosiasi akhir untuk menye-lesaikan masalah pembagian biaya saat ini,’’ jelas Administrasi Program Akuisisi Pertaha-nan Korea Selatan, dikutip dari Reuters.
Sebagai informasi, ada 3 fase utama dalam program KFX/IFX. Yaitu TD phase 2010-2012, EMD phase 2014-2026, dan Production phase setelah 2026.

Sebelumnya, Chief Representative Officer KAI Indonesia Office Woo Bong Lee menuturkan, Korsel masih menunggu pelunasan kewajiban itu. Sebab, Korsel telah menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk melanjutkan proyek jet tempur tersebut.

Dia berharap, baik RI maupun Korsel dapat mencari solusi terbaik dari persoalan yang ada. Sehingga, kerja sama kedua negara tetap berjalan baik.

’’Yang saya tahu bahwa baik pemerintah Korsel maupun Indonesia terus membicarakan hal ini. Kami berharap bisa mendapat solusi terbaik. Kami tetap menunggu pembayaran dan melanjutkan kemitraan dengan Indonesia, termasuk dengan PT Dirgantara Indonesia,’’ ujar Lee ditemui dalam sebuah diskusi.

KF-21 merupakan proyek bersama Indonesia-Korsel yang bernilai senilai USD 8 miliar atau sekitar Rp 121,35 triliun. Melalui kerja sama tersebut, kedua negara akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korsel dan 48 jet tempur untuk Indonesia.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapat transfer teknologi yang akan mendorong industri pertahanan dalam negeri dalam produksi pesawat KF-21 untuk pasar global.

Sesuai kesepakatan awal pada 2014, Indonesia dibebankan 20 persen dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia masih menunggak pembayaran karena keterbatasan APBN. (*)

Sumber: JP group

batampos – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan cara mengganti tanaman tua atau tidak produktif dengan bibit baru yang lebih berkualitas. Melihat hal itu, Bank Riau Kepri Syariah membuka peluang yang besar untuk petani atau lembaga pekebun di wilayah Riau untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit.

Direktur Dana dan Jasa, MA Suharto menyebutkan BRK Syariah pada tahun 2023 sudah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) kepada 1074 Pekebun/Petani dengan total dana sebesar Rp70,3 Miliar. Di Tahun 2024 sampai dengan bulan April ini BRK Syariah sudah menyalurkan Dana PPKS kepada 353 pekebun/petani dengan total dana sebesar Rp23,6 Miliar.

“BRK Syariah menggandeng Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota untuk melihat potensi program PSR di daerah masing-masing,” kata Suharto membuka acara sosialisasi penyaluran dan peremajaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Pertemuan Hotel I Baloi, Batam, Selasa (7/5/2024).

Masih kata Suharto, BRK Syariah juga memiliki produk pembiayaan dana lanjutan atau pendamping seperti pembiayaan agribisnis replanting sawit dengan total sampai dengan Maret 2024 yakni sebesar Rp 260 M yang disalurkan kepada 4.098 nasabah.

“Kami optimistis bahwa potensi sektor perkebunan dapat menjadi tumpuan peningkatan kesejahteraan warga dan kemajuan desa, karena ini menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian di Provinsi Riau. BRK Syariah sebagai Bank Milik Daerah akan memudahkan petani melakukan peremajaan kelapa sawit melalui program penyaluran pembiayaan,” kata Suharto.

Dalam program ini, kata Suharto, tantangan yang dihadapi oleh para petani sawit tidaklah sedikit, salah satu tantangan terbesar adalah dalam hal peremajaan sawit.

“Melalui BPDP-KS, kita memiliki kesempatan untuk mengatasi tantangan tersebut, melalui program-program kolaborasi dari BPDP-KS, Dinas perkebunan dan BRK Syariah yang nantinya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk memperbaiki lingkungan dan menjaga keberlangsungan kelapa sawit di Provinsi Riau,” tutur Suharto lagi.

Dalam acara sosialisasi itu, sebanyak 12 Branch Manager BRK Syariah wilayah Riau beserta beserta Kepala Dinas Perkebunannya yang hadir melakukan diskusi terkait kendala yang ditemukan di lapangan terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini dengan dua narasumber yaitu Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir dan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti.

Beberapa kendala proses pengusulan program PSR yang biasa terjadi yaitu persyaratan pengusulan PSR yang sulit untuk dipenuhi misalnya surat bebas HGU dan lahan kawasan hutan, belum ada norma waktu dalam verifikasi baik onsite maupun ondesk yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

Selanjutnya penundaan mengikuti pengusulan program PSR dikarenakan isu perubahan besaran dana PSR menjadi Rp60 juta per hektare dan SDM yang kurang memadai dari pihak lembaga pekebun untuk mengajukan pengusulan program PSR.

“Terkadang lembaga pekebun ini malu bertanya, ini peran Dinas Perkebunan untuk mengedukasi pekebun tentang program ini. Melakukan kordinasi yang intensif kepada pekebun tentang teknis program PSR ini,” kata Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir menambahkan.

Demikian pula disampaikan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti di akhir acara. Ia sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan BRK Syariah terhadap program PSR ini.

“Melalui jalur kemitraan ini, diharapkan banyak menggunakan BRK Syariah. Karena BRK Syariah merupakan bank daerah yang harus kita prioritaskan. Program PSR pola kemitraan ini, menghasilkan perkembangan ekonomi yang signifikan,” kata Vera.

Menurutnya, perusahaan telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional.

Ia mengajak kepada semua pihak untuk membangkitkan program PSR dan perbaikan tata kelola sawit. Diharapkan, sawit Riau yang berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multipihak, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing kelapa sawit.

“Bagaimana caranya jemput bola, lakukan kordinasi dengan pusat. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu penyemangat kita semua untuk menjalankan program PSR ini. Tidak ada kepentingan aneh-aneh di sini, mari kita berbuat dengan optimal untuk masyarakat,” tutup Vera.

Acara yang digagas Divisi MKM ini juga dihadiri oleh Pemimpin Divisi MKM BRK Syariah M Jazuli, Pemimpin Divisi MSDI yang diwakilkan Pemimpin Bagian Corporate Learning Center, Tengku Rahman beserta Staf dan Tim Leader BRK Syariah Wilayah Provinsi Riau.

batampos – KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, kemarin. Usai dipe-riksa selama delapan jam oleh tim penyidik KPK di gedung Merah Putih. Bupati berusia 33 tahun itu terbukti menerima hasil pemotongan insentif ASN pajak di Pemkab Sidoarjo.

Pukul 08.16, Mudhlor datang bersama kuasa hukumnya. Mengenakan jaket dan topi hitam Muhdlor berjalan cepat memasuki gedung. Sekitar pukul 16.30 WIB, tampilan Muhdlor berubah. Tertunduk lesu, dia mengenakan rompi oranye tahanan KPK.

”Guna keperluan penyidikan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama 20 hari ke depan,” ucap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers, kemarin.
Dalam perkara pemotongan insentif ASN pajak di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) dimulai dari Keputusan Bupati yang dikeluarkan selama 4 triwulan di tahun 2023.

”Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan untuk berikan penghargaan pada ASN. Termasuk pemberian insentif,” katanya.

Berawal dari keputusan itu, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono memerintahkan Siska Wati selaku Kasubag Umum BPPD untuk menghitung besaran insentif ASN pajak. Termasuk pemotongan insentif sebesar 10-30 persen untuk diberikan kepada Ari dan Muhdlor.

Ari lantas memerintahkan Siska sebagai koordinator untuk mengumpulkan potongan in­sentif. Agar tersamarkan, Ari meminta Siska untuk menarik potongan insentif itu se­cara tunai lewat setiap bendahara di tiga bidang BPPD Si­doarjo. Selama 2023 pemotongan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 2,7 miliar.

Hasil duit potongan insentif itu lantas diberikan kepada Ari dan Muhdlor. Untuk Muhdlor, pemberian duit lewat perantara sopir pribadinya.

”Dan setiap menyetor ke bupati, Siska akan melaporkan kepada Ari,” paparnya.
Dalam penyidikan KPK, penerima dominan dalam pemotongan insentif ini adalah Muhdlor. Selain juga dinikmati oleh Ari.

Baru ditahannya Muhdlor dalam perkara ini semula dipertanyakan banyak pihak. Mengingat Siska sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Januari lalu. Sementara Ari Suryono sudah ditahan KPK pada 23 Februari. Sementara kasus ini dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Januari 2024.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengakui soal kelambatan kasus ini. Kondisi itu terjadi lantaran OTT yang berlangsung dalam pengungkapan kasus tersebut berjalan tidak sempura. ”Sebab tidak seluruh pejabat yang kami OTT bisa kami bawa,” katanya.

Akibat OTT yang tak sempurna, Komisi Antirasuah akhirnya menerapkan model luar ke dalam saat pengembangan penyidikan. Dalam arti, mengumpulkan bukti dari pinggiran untuk menuju pokok kasusnya. ”Seperti orang makan bubur dari pinggir,” terangnya.

Akibat perkara ini, KPK menjerat Muhdlor dengan pasal 12 huruf f UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (*)

Sumber: JP group