Ilustrasi: Buruh melakukan longmars saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
batampos – Bagi negara, para pekerja atau buruh merupakan elemen pembangunan. Karena itu, negara akan hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP untuk mengatur pelaksanaan teknisnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, program JKP merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan buruh. Sebelum ada program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK belum mendapatkan skema jaminan sosial.
”Hal ini yang mendorong pemerintah membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,” tutur Fajar.
Fajar menyebut manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama. Lalu, 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.
Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat reskilling maupun upskilling. ”Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” ujar Fajar.
Meski pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK. Perusahaan harus mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami.
Sementara itu, saat unjuk rasa buruh secara besar-besaran berlangsung di Jakarta, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar kota. Sejak Selasa, Jokowi berada di Jawa Timur dan dilanjutkan ke NTB.
Plt Deputi Protokol dan Pers Media Jusuf Permana menjelaskan, kunjungan ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh hari. ”Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, dari Jawa Timur langsung ke Provinsi NTB. Tidak kembali ke Jakarta,” katanya.
Kunjungan luar kota Jokowi berlangsung hingga Kamis (2/5). Jusuf mengungkapkan, salah satu agenda Jokowi di Lombok adalah meresmikan jalan. Perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk meresmikan Bendungan Tiu Suntuk. (*)
batampos-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kepri hasil Pemilu 2024.
Ketua Komisioner KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, mengatakan dari rekapitulasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan KPU, pihaknya terlebih dahulu menetapkan perolehan kursi dan dilanjutkan dengan calon terpilih berdasarkan jumlah kursi.
Hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih itu terlihat ada dua partai politik yang menjadi peraih kursi terbanyak yaitu partai gerindra dan partai golkar masing-masing sembilan kursi.
Secara berurutan jumlah kursi terbanyak disusul oleh partai Nasdem tujuh kursi, PKS enam kursi, PDIP empat kursi, demokrat tiga kursi, PKB dan PAN dua kursi, sedangkan sisanya hanura, PSI serta perindo masing-masing satu kursi.
“Jadi kami hanya menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih saja, sementra untuk pelantikan dan alat kelengkapan dewan beda lagi,” kata Indrawan di Tanjungpinang, Kamis (2/5).
Indrawan menyampaikan selanjutnya akan diserahkan ke Pemeprov Kepri untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengesahan dan pelantikannya berdasarkan jadwal yang ditentukan.
“Sebelum pelantikan kami ingatkan kembali kepada anggota terpilih untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) karena akan berpengaruh nantinya dengan pelantikan yang bersangkutan,” ungkap Indrawan.
Namun demikian, ia meyakini 45 calon terpilih itu akan melengkapi LHKPN yang menjadi salah satu persyaratan tersebut. Apalagi waktunya cukup lama yaitu tiga pekan sebelum pelantikan.
“Untuk pelantikan perkiraanya bulan September, tapi kita masih menunggu kepastianya,” demikian Indrawan. (*)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam segera membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Kota Batam 2024. Pendaftaran tidak hanya untuk calon melalui jalur partai politik saja, namun juga jalur independen (non partai).
Komisioner KPU Kota Batam Bosar Hasibuan mengatakan untuk pendaftaran calon dukungan jalur independen akan berlangsung pada awal Mei hingga pertengahan Agustus 2024.
Hal ini sejalan dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan dibuka mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus.
“Ya kita buka mulai 5 Mei ini, ” ujarnya, Rabu (1/5).
Menurutnya, setiap paslon yang maju melalui jalur independen harus mendapat dukungan masyarakat. Adapun syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi Paslon Perseorangan Wali kota dan Wakil Wali kota Batam sekitar 63.825 dukungan. Angka tersebut merupakan 7,5 persen dari total DPT Kota Batam pada pemilu 2024 yakni sebanyak 851.625 pemilih.
“Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen dari DPT,” terang Bosar.
Jumlah dukungan itu harus tersebar di lebih dari 50 persen kecamatan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.
Setelah tahapan pendaftaran, selanjutnya bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Batam non partai sudah bisa mulai mengumpulkan berkas dukungan. Terdiri dari surat pernyataan dukungan pasangan calon perorangan (model B.1-KWK) yang disertai bukti dukungan berupa fotokopi KTP-elektronik. Bukti dukungan ditempel di surat pernyataan. Satu surat pernyataan dukungan untuk satu orang.
“Penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan ini ke KPU Batam ditutup pada19 Agustus 2024,” terang Bosar. (*)
Sejumlah siswa kelas IX SMPN 2 Curug menyantap menu makan siang gratis, Kamis (29/2). Foto-Foto: Hanung hambara/jawa pos
batampos – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai mengkaji dan menyusun program makan siang gratis untuk anak sekolah dari pasangan Prabowo-Gibran. Khususnya terkait dampaknya terhadap keuangan negara.
Perencana Ahli Utama Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Nugroho mengatakan belum bisa menjelaskan detail dampak program makan siang gratis itu terhadap keuangan negara.
”Sampai sekarang Bappenas dalam proses menyusun dan mendengar dari pihak (tim) paslon,” kata Anang dalam diskusi di kantor PBNU yang digelar DPP Konfederasi Sarbumusi, Rabu (1/5).
Sampai saat ini pun, Bappenas belum merumuskan pokok-pokok teknis implementasi program makan siang tersebut. Meski begitu, Anang menekankan bahwa program makan siang gratis itu idealnya berbasis pangan lokal sehingga sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah. Yakni, pemanfaatan sumber pangan lokal.
Dengan memanfaatkan sumber pangan lokal itu, pemerintah bisa menjawab kekhawatiran publik. Yakni, kekhawatiran bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk makan siang gratis berasal dari produk impor.
Selain memaksimalkan bahan pangan lokal, Anang mengatakan bahwa program makan siang gratis itu harus mempertimbangkan gizi. Tidak cukup hanya mengenyangkan atau kaya karbohidrat.
”Untuk konsumsi karbohidrat, di negara kita ini sudah cukup,” kata mantan direktur pangan dan pertanian Bappenas itu. Sementara yang masih kurang adalah konsumsi sayur dan buah.
Pada kesempatan yang sama, Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menyatakan mendukung program makan siang dan susu gratis tersebut. Sebab, itu menjadi bagian integral untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi sektor perekonomian bangsa.
Namun, dia mengatakan, pemerintah dalam menjalankan program makan siang gratis itu jangan mengambil jalan pintas. Misalnya, mendatangkan bahan baku makan siang gratis secara impor. Tetapi, harus menumbuhkan perekonomian lokal setempat.
”Harus mampu mendorong sektor perekonomian tradisional kerakyatan. Meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau nelayan,’’ jelasnya.
Dia menegaskan, program makan siang gratis itu harus membawa efek domino. Tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang atau korporasi besar. (*)
batampos – Diabetes Melitus (DM) yang merupakan suatu panyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin.
Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, ada sejumlah faktor yang memicu seorang terkena penyakit diabetes melitus. Hal itu mulai dari gaya hidup yang tak sehat, kurangnya aktivitas, hingga stres yang berkelanjutan.
“Diabetes melitus berawal dari gaya hidup tak sehat, selain itu karena aktivitas yang kurang, gaya hidup tak sehat lainnya dapat meningkatkan risiko diabetes,” katanya, Rabu (1/5).
Adapun ciri-ciri orang yang mengidap Diabetes Melitus adalah mudah lelah, berat badan turun tanpa alasan yang jelas dan sering merasa haus. Tanda-tanda seperti itu tak ada bedanya baik yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa.
“Penyebabnya cukup bermacam-macam, yaitu bisa karena genetik, kemudian pola makan yang banyak mengandung gula atau olahan gula, serta pola aktivitas, ” ucap Didi.
Menurutnya, perawatan penderita diabetes melitus menyasar pada target kualitas hidup penderita seoptimal mungkin dengan kontrol metabolik yang baik. Untuk penderita diabetes ini, harus memperhatikan antara lain suntikan insulin secara rutin, pengaturan makanan, olahraga dan pemantauan mandiri
“Selain orang dewasa diabetes ini juga bisa menyasar anak anak. Diabetes datang dalam keadaan berat,” tambahnya.
Di Kota Batam sendiri pada tahun 2024 ini ada 2.961 kasus diabetes melitus. Angka tersebut tidak jauh beda dibandingkan dengan data tahun lalu.
“Ya, sampai dengan awal tahun ini tercatat ada 2.961 kasus yang menempatkan diabetes di posisi empat besar kasus penyakit tertinggi di Batam,” ungkap Didi. (*)
Sidang dugaan pembobolan uang nasabah BRI sebesar Rp 12,5miliar oleh tiga mantan karyawan BRI Batubesar, Batam, di Pengadilan Negeri Batam beberapa waktu lalu. Foto: Yashinta/Batam Pos
batampos – Hanya bermodal nomor rekening, tabungan nasabah BRI belasan miliar bisa dibobol. Prosesnya perpindahan uang belasan miliar itu pun hanya dalam waktu beberapa saat.
Hal itu terungkap dalam proses persidangan keterangan terdakwa kasus pembobolan rekening nasabah BRI di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (2/5). Dalam keterangan para terdakwa yang merupakan mantan pegawai BRI, Harry, Furqon dan Khairul, terungkap mudahnya cara membobol rekening nasabah BRI.
Terdakwa Harry mengatakan pembobolan rekening nasabah itu berawal saat ia dihubungi Sepra (DPO) yang merupakan teman ngopi yang baru dikenal kurang 1 tahun. Dikatakan Harry, Sepra kemudian mengajak bertemu untuk ngopi dan menyampaikan maksudnya agar rekening orang tuanya bisa disinkronkan karena sedang sakit.
“Saya kenal Sepra antara 6 bulan atau kurang dari 1 tahun. Baru sekali ketemu. Dia minta tolong menyingkronkan data tabungan orang tuanya yang ada di Makasar. Dia bilang orang tuanya tak bisa ke Batam karena sakit,” ujar Harry dalam sidang yang dipimpin hakim Yuanne didampingi Douglas dan Andi Bayu.
Menurut dia, permintaan Sepra, yang merupakan teman ngopi itu dipenuhi dengan mengajak rekannya Furqon dan Khairul. Dimana tugas untuk menyinkronkan data itu bisa dilakukan oleh Furqon selaku CS BRI di Unit Batubesar Nongsa.
“Furqon menyanggupi kalau hal itu sesuai SOP. Jadi Sepra memberi nomor rekening orang tuanya ke saya, saya pun memberikan kepada Furqon,” ungkap Harry.
Dikatakannya, proses sinkron data itu dilakukan dari Unit BRI Batubesar sehari setelah pertemuan itu. Proses sinkron juga dilakukan melalui telpon WA oleh orang yang mengaku sebagai pemilik rekening.
“Proses Vidio call, saya lihatkan saya Furqon ada yang menelpon. Saya cuma kasih nomor rekening yang diberikan Sepra yang kemudian Furqon yang menyinkronkan data,” jelas Harry.
Masih kata Harry, ia mau menolong permintaan Sepra, karena mengiming-ngimingnya untuk bisa jadi nasabah dana BRI. Apalagi ia yang bertugas sebagai marketing dana memiliki target untuk mendapatkan nasabah.
“Dia belum jadi nasabah, tapi mau jadi nasabah. Sebelum jadi nasabah kami sudah ditahan oleh BRO, dan sekarang tak tahu Sepra itu kemana,” aku Harry.
Tak hanya itu, Harry berdalih ia hanya menjadi korban penipuan Sepra. Apalagi setelah diiming-imingi sejumlah uang agar bisa membuka tabungan di rekening yang diberi.
“Ini memang bukan tugas saya, namun saya dijanjikan uang. Begitu juga untuk Furqon dan Fadly ( Khairul). Ya kami jadi korban penipuan, ” dalih Harry lagi.
Sinkron data yang dilakukan untuk membobol rekening nasabah itu menurut Harry sampai beberapa kali. Sebab Sepra juga mengaku ingin menyinkronkan data adiknya yang sedang di luar negeri.
“Ada adek juga di luar negeri. Beri nomor rekening juga. Karena adiknya di luar negeri, maka uang yang dijanjikan lebih besar, yakni untuk Furqon Rp 500 juta,” dalih Harry lagi.
Setelah proses sinkron data nasabah BRI selesai, ia pun mendapat kiriman dana sebesar Rp 1,3 miliar. Dana itu kemudian ia bagikan kepada Furqon Rp 450 juta dan Khairul Rp 100 juta.
“Uang masuk ke rekening saya, dan saya mengirim ke rekening Furqon dan Khairul. Menurut saya uang itu wajar, karena ucapan terimakasih. Dulu saat saya di marketing kredit, pernah dapat ucapkan terimakasih antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta,” sebutnya.
Sedangkan Furqon mengaku hanya ingin membantu permintaan Harry. Apalagi, Harry juga menjanjikan sejumlah uang untuk dirinya jika berhasil menyinkronkan data nasabah tersebut.
“Harry kasih saya nomor rekening, kemudian follow up dengan telpon seseorang. Saya sempat dengar wanita bicara. Sesaat saja, kemudian saya lakukan perubahan data tanpa adanya approve dari pimpinan,” jelas Furqon.
Furqon berdalih, perubahan data tanpa approve itu karena sudah yakin jika yang menelpon adalah pemilik rekening. Karena itu, ia tak perlu lagi password dari pemilik rekening untuk penyikronan data.
“Saya lakukan tanpa minta password, karena mikir itu memang pemiliknya. Saya sudah pernah juga lakukan ini, tapi sebelumnya tak disalahgunakan seperti ini,” ujar Furqon.
Sementara Khairul, hanya mengetahui akan adanya penyikronan data untuk mengakusisi rekening nasabah BRI di Makasar ke Batam. Sehingga ia mendapat bagian Rp 100 juta dari hal itu.
“Saya tahunya akan ada akusisi tabungan nasabah di Makasar ke Batam. Untuk proses yang lainnya saya tidak tahu, cuma memang saya dapat transferan dana dari Harry Rp 100 juta,” ungkap Furqon.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel sempat geram dengan keterangan terdakwa yang berbelit-belit. Padahal para terdakwa merupakan karyawan bank yang telah lama bekerja.
“Ternyata semudah ini untuk mengambil uang nasabah, kasih nomor rekening, kemudian bisa mengambil uang nasabah. Kalian orang-orang pintar, namun keterangan seperti orang yang tidak bekerja di bank,” sebut jaksa
Tak hanya jaksa, kuasa hukum terdakwa Vierki Siahaan dan Lisman juga geram dengan keterangan terdakwa. Dimana menilai keterangan terdakwa tidak memiliki ujung pangkal dan saling menyalahkan.
“Akui saja, jangan berbelit-belit. Apalagi kalian semua bekerja sebagai pegawai bank diatas 8 tahun. Itu sudah sangat profesional menurut saya. Namun keterangan kalian tak masuk akal,” jelas Vierki.
Menurut Vierki, para terdakwa juga tak bisa menjabarkan kemana uang nasabah lainnya hilang. Bahkan ia menduga, terdakwa masih menyembunyikan sesuatu dan untuk orang yang bernama Sepra tidak ada.
“Bagaimana saya mau membela kalau keterangan kalian saja tak jelas dan saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi pertemuan dengan Sepra hanya 1 kali,” ungkap Vierki.
Usai mendengar keterangan para terdakwa, sidang pun ditunda hingga Minggu depan dengan agenda tuntutan dari jaksa.
Diketahui, ketiganya dijerat dengan pasal undang-undang IT karena telah membobol rekening nasabah BRI senilai Rp 12,5 miliar. Uang belasan miliar itu merupakan milik dari 2 nasabah BRI yang tinggal di Makasar dan Palu. (*)
Ustadz Abdul Somad (UAS), saat mengisi Tausiyah Ba’da Zuhur (Tadabur) di Masjid BJ Habibie BP Batam, Kamis (2/5/2024).
batampos – Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) BP Batam dan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam menghadirkan penceramah kondang asal Riau, Ustadz Abdul Somad (UAS), dalam mengisi Tausiyah Ba’da Zuhur (Tadabur) di Masjid BJ Habibie BP Batam, Kamis (2/5/2024).
Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko sekaligus Ketua BKDI BP Batam, Asep Lili Holilulloh mengatakan, Tausiyah Ba’da Zuhur ini digelar dalam rangka pembinaan kerohanian bagi pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam diluar pegawai BP Batam.
Asep mengatakan, dalam tausiyah yang disampaikan oleh ustadz bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara tersebut, ada beberapa pesan yang sangat bermakna untuk pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam. Dimana, pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustad Abdul Somad ini, diharapkan menjadi bekal bagi pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
“Intinya, dalam tausiyah itu dijelaskan bahwa bekerja itu merupakan suatu ibadah. Namun dalam bekerja itu, yang paling penting tentunya kita melaksanakan ibadah dengan tepat waktu dan datang ke Masjid,” ujarnya.
Dengan melaksanakan ibadah tepat waktu sebagai pembinaan dan pendidikan, kedepannya akan menghasilkan kedisiplinan dari pegawai BP Batam maupun jemaah Masjid BJ Habibie dalam melaksanakan ibadah.
“Insya Allah, dikesempatan yang akan datang, kita akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini. Sehingga akan menghasilkan nilai-nilai yang bermakna dari setiap pekerjaan yang dilakukan,” imbuhnya. (*)
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Whisnu Hermawan (dua dari kanan) dan Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan (dua dari kiri) di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, kemarin (16/11). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)
batampos – Polisi tengah menyelidiki kasus penipuan modus pinjaman online yang dilakukan 56 passobis atau pelaku penipuan secara online di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga berasal dari sindikat yang sama.
Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian R Djajadi, Selasa (30/4), menyebut penyidik membutuhkan waktu untuk memilah korban dari masing-masing pelaku karena banyaknya barang bukti yang diamankan. Dia juga mengatakan, penyidik telah mengamankan ratusan perangkat elektronik yang digunakan pelaku saat beraksi.
Atas pengungkapan ini, Polda Sulsel pun mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun selain itu, politikus NasDem tersebut ingin Polda Sulsel turut membongkar aktor utama di balik jaringan penipuan ini.
“Apa yang Polda Sulsel bongkar ini masih lapisan luar dari inti masalah yang sebenarnya. Ini pasti jaringannya besar sekali, dan pastinya ada dalang yang mengendalikan atau bahkan memperkerjakan mereka semua. Maka saya minta Polda Sulsel turut membongkar pelaku utamanya, agar kita bisa tutup modus-modus yang rugikan masyarakat ini,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, (2/5).
Lebih lanjut, Sahroni pun turut mendorong Polda Sulsel untuk bekerja sama dengan PPATK, guna mengungkap aliran dana para penipu ini. Sebab menurut Sahroni, langkah ini akan menjadi komitmen tegas negara dalam mengusut kasus penipuan yang merugikan masyarakat.
“Saya minta pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan PPATK untuk lacak aliran dana penipuan ini. Jangan dianggap remeh, ini bisa jadi jumlahnya besar, dan patut diduga bermuara ke aktor-aktor utama yang mendalangi aktivitas ilegal ini. Karena yang dirugikan dari modus-modus seperti ini itu sudah pasti rakyat kecil, apalagi modusnya pinjol. Jadi situasi sedang terhimpit, diiming-imingi, lalu ditipu. Kan kasihan,” tambah Sahroni.
Maka dari itu, Sahroni berharap kasus-kasus penipuan seperti ini selalu bisa ditindak dengan cepat, tanpa harus menunggu banyaknya korban yang dirugikan.
“Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, polisi harus selalu bertindak cepat. Telat sedikit saja, jumlah korban pasti meningkat signifikan,” pungkas Sahroni. (*)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (ANTARA/Anadolu)
batampos – Israel dalam diskusinya dengan mitra Amerika Serikat mengancam akan membalas Otoritas Palestina (PA) jika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat senior Israel, menurut laporan media pada Rabu (1/5).
Israel mengatakan kepada AS pihaknya memiliki informasi bahwa pejabat-pejabat PA menekan ICC untuk mengeluarkan surat penangkapan tersebut.
Israel mengancam akan menahan penghasilan pajak PA, yang dikumpulkan dan dibagikan ke pemerintah Palestina. Pembalasan di bidan ekonomi dapat menghancurkan PC, yang mengelola beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki berdasarkan Perjanjian Oslo 1993.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada situs berita Amerika, Axios, bahwa Washington yakin surat penangkapan bagi pejabat Israel adalah kesalahan.
Pejabat tersebut mengatakan, “Kami diam-diam mendorong ICC untuk tidak melakukan hal itu. Ini akan meledakkan segalanya. Israel akan melakukan pembalasan terhadap Otoritas Palestina.”
Israel semakin resah atas kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Angkatan Bersenjata Israel, lapor Axios yang mengutip dua pejabat Israel dan AS.
Pada Selasa (30/4), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan kembali bahwa AS tidak mendukung penyelidikan ICC yang sedang berlangsung.
Namun, katanya, pemerintahan Presiden AS Joe Biden juga “pastinya tidak akan mendukung hakim di ICC atau di mana pun menyangkut masalah tersebut diintimidasi atau diancam.”
ICC telah memimpin penyelidikan sejak 2021 terhadap potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan kelompok-kelompok Palestina mulai 2014. Penyelidikan tersebut telah berkembang hingga mencakup serangan yang sedang berlangsung dalam perang di Gaza. (*)
