batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap calon legislatif (caleg) terpilih baik DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dilantik.

Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman di Manokwari, Rabu, mengatakan sesuai pasal 52 PKPU No. 6/2024 calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Tanda terima pelaporan harga kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU sesuai tingkatan baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota,” jelas Sidarman.

Ia menjelaskan, tanda terima pelaporan harga kekayaan tersebut wajib diserahkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Ia mengatakan, jika tidak membuat laporan harta kekayaan akan berdampak pada calon terpilih. Sesuai pasal 52 ayat 3 PKPU No. 6/2024, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

“Informasi ini sebagai bentuk sosialisasi pada calon yang sudah menghitung dan memperoleh kursi. Pelaporan harga kekayaan adalah syarat mutlak untuk diserahkan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan,” katanya.

Terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Manokwari, ia mengatakan KPU saat ini belum bisa menetapkan perolehan kursi calon terpilih karena KPU Manokwari sudah terdaftar pada sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan, KPU Manokwari telah digugat ke MK oleh pemohon dari Partai Hanura. Sidang pendahuluan gugatan MK tersebut dijadwalkan tanggal 3 Mei 2024.

“Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih baru bisa dilakukan tiga hari setelah MK mengeluarkan surat ke KPU RI dan menyatakan daerah bersangkutan tidak ada lagi sengketa yang terdaftar di MK,” ujarnya.

Ia mengatakan, KPU Manokwari juga sudah menyurati sekretariat dewan (Setwan) DPRD Manokwari terkait akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024. Hal itu menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui. (*)

batampos – Selama 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkuasa dinilai telah membungkam hak konstitusional dan demokrasi rakyat, terlebih hak dan kesejahteraan buruh yang terus dikurangi dengan dalih kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menjelaskan, Jokowi telah menerbitkan tujuh paket kebijakan ekonomi yang memperparah praktek kebijakan anti buruh. Sejak awal menjabat, pada 2015 Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 terkait penetapan upah minimum yang didasarkan pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Aturan inilah yang menandai dimulainya pembungkaman serikat buruh. Melucuti fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja/serikat dan keluarganya sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” kata Arif dalam keterangannya, Rabu (1/5).

Sementara pada 2020, lanjut Arif, Pemerintah dan DPR berupaya keras Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, MK telah menyatakan bahwa aturan itu inkonstitusional, yang mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembentukannya.

“Peraturan yang ditolak oleh semua serikat buruh dan banyak organisasi masyarakat sipil,” tegas Arif.

Alih-alih merevisi dengan mengikuti putusan MK, Pemerintah justru melakukan pengaspalan jalan pintas. Berlandaskan pada alasan kegentingan yang memaksa, Jokowi justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Isinya tak ada beda dengan Undang-Undang Omnibus Law yang inkonstitusional sebelumnya.

“Berjalan selama kurang lebih 3 tahun, Undang-Undang Cipta Kerja begitu nyata berdampak buruk bagi kaum buruh di Indonesia. Dengan memanfaatkan kebijakan inkonstitusional ini, yang gayung bersambut dengan masa Covid-19 kaum pemodal semakin leluasa melakukan praktik fleksibilitas hubungan kerja, PHK terhadap buruh, politik upah murah,” ucap Arif.

Arif mengungkapkan, tidak cukup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 untuk melegalkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Rezim Jokowi di masa pemerintahan 10 tahunnya juga mengesahkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan di Dalam Negeri dan merevisi PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Dua paket kebijakan ini telah mendorong rakyat Indonesia untuk mengikuti mau Jokowi semata, menciptakan rezim kerja. Kaum buruh dituntut untuk terus bekerja dengan upah yang minim di tengah membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok. Di tengah mahalnya biaya pendidikan. Di tengah mahalnya biaya kesehatan di satu sisi, di sisi lain busuknya sistem jaminan sosial nasional,” ujar Arif.

Hal itu berdampak pada kaum buruh dihalangi dan dihilangkan kesadaran kritisnya untuk bergabung dengan serikat buruh, serta jam kerja yang panjang dan upah yang minim. Sehingga mereka tidak ada waktu berpikir tentang berserikat.

Melemahnya kekuatan serikat buruh berhadap-hadapan dengan pemodal. Serta, hak-hak buruh terus dilanggar dan kesejahteraan buruh semakin jauh.

“Belajar dari realitas tersebut, kami melihat tidak pernah ada kebijakan baik sedikitpun yang dikeluarkan oleh negara selama Jokowi berkuasa bagi kaum buruh di Indonesia,” pungkas Arif. (*)

batampos – Gelombang panas menerpa beberapa negara di Asia Tenggara dan Selatan mulai dari Filipina, Thailand, hingga India. Akibatnya, kematian hingga aturan sekolah dari rumah diberlakukan di wilayah-wilayah tersebut lantaran panas yang tak terbendung. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa meskipun cuaca di Indonesia sejak beberapa waktu lalu cukup panas, tetapi tidak ada indikasi gelombang panas menerjang.

“Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini bukan merupakan gelombang panas atau heat wave,” ujar Subbidang Prediksi Cuaca Pusat Meteorologi BMKG Nurul Izzah kepada JawaPos.com, Rabu (1/5).

Ia menerangkan bahwa secara indikator statistik pengamatan suhu, fenomena panas terik di Indonesia tidak termasuk ke dalam kategori gelombang panas.

Menurutnya, secara karateristik gelombang panas umumnya terjadi pada wilayah yang terletak pada lintang menengah hingga lintang tinggi.

“Dengan syarat terjadi kenaikan suhu mencapai lima derajat lebih tinggi dari suhu rata-rata maksimum harian dalam kurun waktu lima hari berturut-turut atau lebih,” ungkap Izzah.

Adapun panas yang dirasakan belakangan di Indonesia, kata Izzah, merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa.

“Kondisi ini umum terjadi, biasanya pada bulan Maret-Juni dimana posisi matahari yang berada tidak jauh dari ekuator yang sekarang sedang berada di belahan bumi utara (BBU) dan bergerak ke utara,” tuturnya.

Selain itu, kondisi cuaca di beberapa wilayah Indonesia terutama di Jawa hingga Nusa Tenggara (termasuk Jabodetabek) minim pertumbuhan awan dan hujan.

“Kondisi ini tentunya menyebabkan penyinaran matahari tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer, sehingga suhu pada siang hari di luar ruangan dapat terasa terik,” terang Izzah.

“Namun demikian, fenomena astronomis ini tidak berdiri sendiri dalam mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis atau ekstrem di permukaan bumi. Faktor-faktor lain seperti kecepatan angin, tutupan awan, dan tingkat kelembapan udara juga memiliki pengaruh terhadap kondisi suhu terik di suatu wilayah seperti yang terjadi saat ini di beberapa wilayah Indonesia,” pungkasnya. (*)

batampos – Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths pada Selasa (30/4) memperingatkan bahwa bertambahnya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tidak boleh dijadikan dalih oleh Israel untuk melangsungkan serangan darat ke Rafah.

”Setelah hampir tujuh bulan pertempuran brutal yang telah membunuh puluhan ribu orang dan membuat puluhan ribu lainnya cacat, Gaza justru harus bersiap menghadapi semakin banyak penderitaan dan kesengsaraan,” kata Griffiths dalam pernyataan tertulis seperti dilansir dari Antara.

Dia menyebut, meski komunitas internasional mendesak Israel untuk tidak menyerang Kota Rafah di Jalur Gaza bagian selatan, sejumlah laporan menunjukkan bahwa serangan darat Israel ke daerah tersebut akan segera terjadi.

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut untuk menghindari penyakit, kelaparan, dan pertempuran. Operasi tersebut hanya akan memperburuk trauma dan menimbulkan semakin banyak korban jiwa.

Griffiths menyoroti organisasi kemanusiaan yang aktif di Gaza saat ini menghadapi banyak tantangan. Seperti kerusakan akses jalan, artileri yang tidak meledak, kekurangan bahan bakar, lamanya proses di pos pemeriksaan, dan pembatasan Israel.

Meski demikian, Griffiths menyambut keputusan otoritas Israel untuk memfasilitasi pengantaran bantuan lewat perbatasan Erez yang terletak di Jalur Gaza bagian utara, serta melalui pengantaran laut. Namun, dia kembali menegaskan bahwa penambahan akses untuk mengirimkan bantuan ke Gaza tidak boleh dijadikan pembenaran kepada Israel untuk melakukan serangan darat ke Rafah.

Pejabat PBB itu turut menyoroti pentingnya melindungi rakyat sipil dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi meski di tengah ketegangan yang memburuk di Jalur Gaza.

”Operasi darat Israel di Rafah hanya akan menjadi sebuah tragedi yang takkan bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ucap Griffiths.

”Tidak ada rencana kemanusiaan apapun yang bisa menahannya,” tambah dia. (*)

Sumber: JP Group