batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Kepulauan Riau, menargetkan 11 koridor Bus Trans Batam. Ini dilakukan guna menjangkau akses warga setempat dalam penggunaan transportasi umum.

Saat ini, terdapat sembilan koridor atau jalur lintasan Bus Trans Batam. Lalu, dua jalur baru ditargetkan dapat berjalan secepatnya.

Kepala Dishub Batam, Salim mengatakan, penambahan koridor bus berbarengan dengan penambahan beberapa armada baru. Setelah itu, barulah rute-rute ditambah.

“Untuk dua koridor tambahan rutenya Tembesi – Barelang, dan Nongsa – Jodoh,” katanya, Kamis (18/7).

Baca Juga: DPRD Soroti Layanan Bus Trans Batam Belum Efektif Menjangkau Warga Secara Optimal

Ia sengaja memfokuskan penambahan koridor di wilayah tersebut. Maksudnya, agar kebutuhan transportasi umum oleh masyarakat di sana terpenuhi.

“Di Barelang, Tembesi, itu banyak yang menggunakan transportasi umum. Kebutuhannya tinggi. Makanya kami fokuskan penambahan koridor di sana,” ujar Salim.

Armada Bus Trans Batam saat ini ada 20 yang beroperasi setiap harinya. Fasilitas di dalam bus juga semakin baik. Dishub Batam terus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sebelumnya telah menerapkan sistem pembayaran Bus Trans Batam dengan metode Kartu Uang Elektronik (KUE) atau e-money, dalam mendukung mendorong penerapan sistem pembayaran non tunai.

Baca Juga: Kasus Penggelapan Mobil Rental di Batam Terungkap, Pelaku Diproses di POM Lantamal IV

Salim menyebut,untuk mendukung hal tersebut, pihaknya melalui BLUD UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dishub Kota Batam menjalin kerja sama dengan sejumlah perbankan, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.

Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, maka pelayanan pembayaran Bus Trans Batam diharapkan semakin meningkat dan memudahkan masyarakat. Tak cuma itu, hadirnya layanan nontunai ini meningkatkan efektivitas proses pembayaran moda trasnportasi umum Batam itu.

“Di era digital ini hampir semua transaksi menggunakan nontunai. Bus Trans Batam sebagai salah satu fasilitas publik berupaya memberikan pelayanan yang baik,” ujar Salim. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna lanjutan yang dihadiri seluruh pimpinan DPRD dengan agenda utama mendengarkan jawaban dari Wali Kota Batam terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2024, Kamis (18/7).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua III Ahmad Surya ini bertujuan untuk merespons berbagai saran dan pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi partai politik sebelumnya.

Wakil Ketua III Ahmad Surya membuka rapat dengan menyerahkan palu kepada Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, yang mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Baca Juga: Disdik Batam Larang Sekolah Wajibkan Siswa Beli Buku

Jefridin Hamid membacakan jawaban tertulis dari Wali Kota Batam, yang mencakup berbagai tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD.

“Salah satu poin utama dalam jawaban Wali Kota Batam adalah kesepakatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui langkah-langkah seperti uji potensi berkala, penempatan alat rekam, dan pendataan objek pajak baru,” katadia.

Ini sebagai respons terhadap masukan dari Fraksi PDI Perjuangan.Selain itu, Wali Kota juga menanggapi saran untuk meningkatkan realisasi belanja, sejalan dengan pandangan Fraksi Partai Nasdem.

“Pemerintah Kota Batam akan memastikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat aktif dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran dengan efektif dan efisien,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Soroti Layanan Bus Trans Batam Belum Efektif Menjangkau Warga Secara Optimal

Masukan lain yang dijawab dengan serius adalah terkait evaluasi tercapainya target pendapatan dalam lima tahun terakhir, sesuai dengan saran dari Fraksi PKS.

Wali Kota berjanji untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap target-target yang ditetapkan, guna memastikan keberlanjutan dan realistisnya.

Tidak hanya itu, dalam menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra, PAN, dan Hanura, Wali Kota Batam menggarisbawahi komitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas parkir di jalan umum serta optimalisasi sistem pembayaran retribusi sampah melalui digitalisasi.

Pada akhirnya, Sekretaris Daerah Jefridin Hamid mengakui bahwa meskipun tanggapan ini mencakup banyak aspek, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut secara teknis antara Badan Anggaran DPRD (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca Juga: PPDB SMA Negeri di Batam Selalu Berpolemik, Ombudsman Beri Dua Opsi

Sementara itu Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto berharap pembahasan teknis di komisi dan Banggar dapat selesai sesuai komitmen bersama.

“Kami harapkan sesuai jadwal tanggal 24 Juli ini bisa selesai pembahasan dan disahkan. Namun itu sangat tergantung pada komitmen bersama baik di Komisi dan Banggar untuk menuntaskan pembahasan sesuai jadwal,” tutupnya. (*)

Reporter: Abdul Azis

batampos – Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kepri, Kombes Bubung Pramiadi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap tersangka penyelundupan sabu seberat 106 kg.

“BNN RI dan BNNP Kepri melakukan joint investigation. Masih dilakukan penyidikan terhadap tersangka,” ujar Bubung kepada Batam Pos, Kamis (18/7).

Bubung menjelaskan penangkapan 3 WN India di Perairan Pongkar, Kabupaten Karimun tersebut dipimpin olehnya. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut berasal dari Malaysia.

“Barangnya dari Malaysia. Berapa kalinya tersangka membawa sabu masih pemeriksaan,” katanya.

Bubung menjelaskan hingga saat ini Perairan Kepri masih menjadi jalur utama penyelundupan sabu. Sebab, Kepri memiliki banyak pulau untuk transit.

“Pintu masuk dari pulau-pulau sampai ribuan. Sehingga masih terbuka (penyelundupan),” ungkapnya.

Untuk itu, kata Bubung, pihaknya meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan pengawasan di Perairan Kepri.

“Kita tidak punya sarana dan prasarana di laut. Namun, BNN bisa menggerakkan instansi lain,” tegasnya.

Sementara Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) Bea Cukai Batam Evi Oktavia mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan di jalur laut.

“Pengawasan sama seperti yang sudah berjalan. Patroli rutin tetap dilaksanakan,” katanya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Nelayan memiliki risiko tinggi terhadap angka kecelakaan saat bekerja. Apalagi dengan kondisi di tengah lautan yang sulit ditebak.

Di Kepri, sebanyak 34 ribu dari 100 ribu lebih nelayan terlindung jaminan sosial yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota. Jumlah ini diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi, mengingat tingginya risiko para nelayan saat bekerja.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau Eko Yuyulianda mengatakan dari informasi total nelayan di Kepri sekitar 100 ribu orang. Sekitar 34 ribunya sudah tertanggung BPJS TK.

“Dari 100 ribu nelayan, ada 34 ribu nelayan yang dibayai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kota,” kata Eko, kemarin.

Baca Juga: Usulkan 3 Nama, PDI-P Masih Tunggu Rekomendasi Cawako Batam dari DPP

Menurut dia, program perlindungan sosial bagi nelayan ini, dibiayai oleh Pemprov Kepri sebesar 50 persen dan 50 persen laginya dibayarkan oleh pemerintah kota/kabupaten masing-masing.

BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong agar perlindungan bagi pekerja rentan seperti nelayan dan petani terus ditingkatkan hingga seluruhnya masuk dalam program perlindungan.

“Target kami seluruh nelayan yang ada, jadi memang saat ini sudah bekerja sama mudah-mudahan di APBD tahun-tahun berikutnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pekerja-pekerja rentan semakin meningkat,” katanya.

Dijelaskannya, jaminan perlindungan yang didapat para nelayan melingkupi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

“Mereka mendapatkan dua jenis pelayanan, jaminan kecelakaan kerja dan hari tua,” sebut Eko.

Baca Juga: 3 Perusahaan Batam Menunggak Iuran Jaminan Sosial Rp567 Juta

Salah satu tantangan untuk melindungi seluruh nelayan tersebut, dikarenakan belum semua nelaya teredukasi tentang pentingnya jaminan ketenagakerjaan tersebut, selain itu posisi nelayan tersebut yang tersebar di sejumlah daerah.

“Untuk meningkatan perlindungan kepada nelayan dan petani ini, kami butuh partner, butuh mitra sama insan media yang mensosialisasikan ini, karena memang posisinya itu ada yang di pulau ada yang didaratan tersebar di beberapa daerah Provinsi Kepri,” ujar Eko.

Dibeberkan Eko, pada tahun ini pihaknya tengah fokus meningkatkan kepesertaan di sektor pekerja informal (Bukan Penerima Upah), termasuk juga para pekerja rentan.

Untuk itu pihaknya terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam penguatan regulasi dan penganggaran APBD untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga fokus dalam melakukan peningkatan kepatuhan para pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya sertamembayar iuran.

Dari hasil kolaborasi bersama Kejaksaan dan Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan berhasil memulihkan tunggakan iuran senilai Rp1,42 miliar.

Baca Juga: PKS Komitmen Ikut Bertarung di Pilkada Batam

“Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(BPJS), pemerintah mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Oleh karena itu kami mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Eko.

Berbagai upaya yang dilakukan ini merupakan bentuk negara hadir untuk menjamin seluruh pekerja terlindungi sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaat yang mampu menjamin para pekerja aman dalam bekerja dan memiliki hidup yang sejahtera.

Sejalan dengan itu dari sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 63 ribu klaim untuk seluruh pekerja di wilayah Sumbar-Riau dengan total nominal manfaat mencapai lebih dari Rp1 triliun untuk 5 program perlindungan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) danJaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). (*)

Reporter: Yashinta