batampos – Projo Muda menilai Presiden Joko Widodo masih harus terlibat di dunia politik menyusul dekatnya waktu mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyelesaikan masa jabatan kedua sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Ketua Umum DPP PROJO Muda Yudi Ariesta Chandra mengatakan bahwa Jokowi masih memungkinkan untuk masuk dalam partai politik selesai dari jabatannya pada Oktober mendatang.

“Beliau sangat mungkin terlibat aktif di dalam partai politik, tentu saja partai dan posisinya bisa apa saja. Kami yakin Pak Jokowi sangat bijak melihat hal tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/5).

Usia Jokowi yang masih 60-an saat menyelesaikan jabatan Presiden di periode kedua nanti pun menurutnya masih dinilai sangat fit untuk terus memberikan pemikiran dan berbagai sumbangsihnya dalam pembangunan dan tatanan demokrasi.

Yudi mengeklaim bahwa sosok ayah dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu masih dibutuhkan sebagai guru dalam tatanan politik di Indonesia.

“Sosoknya yang merakyat dan penuh dengan gebrakan inovatif kekinian selama memimpin, tentu masih sangat dibutuhkan oleh para generasi muda untuk menjadi role model,” ungkapnya.

“Sehingga pastinya generasi muda masih sangat berharap Pak Jokowi tidak langsung ‘pulang kampung’ pasca nanti kepemimpinannya berakhir,” ucap Yudi.

Sementara itu, Sekjen DPP Projo Muda Febrio Martha Mustafa mengatakan bahwa Jokowi masih harus terus berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia di luar sebagai presiden.

“Presiden itu jabatan yang diberikan karena kepercayaan rakyat terhadap Pak Jokowi, sedangkan pengabdian selanjutnya di partai politik adalah bentuk tanggung jawab seorang Joko Widodo kepada kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*)

batampos – Pendaftaran sekolah kedinasan telah dibuka sejak 15 Mei sampai dengan 13 Juni mendatang. Dalam seleksi tahun ini, pemerintah melalui delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan menyiapkan alokasi sebanyak 3.445 formasi.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, berharap sekolah-sekolah kedinasan dapat menjaga kualitas dan martabat proses pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan mencegah perundungan.

“Supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Tidak ada lagi bullying di proses seleksi maupun proses pendidikan di seluruh sekolah kedinasan, karena ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden,” kata Azwar Anas dalam keterangan resmi, Kamis (15/5).

Tak hanya itu, Anas juga meminta semua pihak untuk tidak mempercayai bila ada orang yang mengaku bisa membantu atau bahkan menjamin kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan.

“Bisa dipastikan itu hoaks, karena memang tidak ada titip-menitip. Seleksi dilakukan online melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden Jokowi,” jelas Anas.

Lebih lanjut, Anas merinci, sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara.

Lalu, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Terkait Politeknik Statistika STIS, tahun ini menerima 355 formasi. Anas berharap mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang totalnya mencapai 2.136 mahasiswa untuk terus berproses menyiapkan diri sebagai talenta masa depan.

“Mahasiswa Politeknik Statistika STIS harus menjadi talenta ahli data berkelas dunia, menguasai soal big data, andal soal data science, karena itu semua akan menjadi penggerak kemajuan bangsa,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Sebagaimna diketahui, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 3.445 formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 jalur sekolah kedinasan. Paling banyak formasi yang dibuka untuk Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN).

Adapun rincian formasi masing-masing, antara lain Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 400 formasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) 721 formasi, Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) 722 formasi.

Kemudian Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) 120 formasi, SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 622 formasi, Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 105 formasi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) 355 formasi dan POLTEKIP/POLTEKIM Kemenkumham 400 formasi. (*)

batampos – Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan bahwa perkawinan yang dimulai dengan kekerasan dalam kawin tangkap akan memberikan dampak yang tidak sehat bagi kelangsungan rumah tangga.

“Harapannya, permasalahan kawin tangkap ini tidak berlanjut pada masa mendatang karena memberikan trauma spesifik kepada perempuan korban maupun pada laki-laki yang yang turut membangun rumah tangga, serta mempengaruhi kehidupan jangka panjang,” kata Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (16/5).

Terkait hal ini, kata dia, maka upaya transformasi budaya dan transformasi pemikiran yang dilaksanakan di Sumba Tengah, NTT, patut diapresiasi dan terus didukung seluruh pihak.

Senada, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang salah satunya adalah praktik kawin tangkap yang mengatasnamakan budaya.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati mendukung kesepakatan bersama tokoh adat Sumba Tengah untuk menghentikan praktik budaya kawin tangkap.

“Kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut yang positif dari penandatanganan MoU di tahun 2020 antara empat bupati di Sumba yang turut dihadiri oleh Menteri PPPA. Hal ini harus kita kawal bersama, agar seluruh pihak bisa terlibat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama praktik kawin tangkap yang masih marak,” kata Ratna.

Menurut dia, kesepakatan ini menjadi bukti keseriusan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyudahi perkawinan paksa yang mengatasnamakan budaya.

Ratna Susianawati menyampaikan upaya Kementerian PPPA dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam UU TPKS disebutkan bahwa perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. (*)

batampos – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut, kasus dugaan korupsi PT. Timah yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Ia menjelaskan, indikasi itu terlihat dari banyaknya tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara tersebut. Bahkan, dirinya menduga kalau praktik rasuah itu melibatkan pejabat negara yang berwenang.

“Kejahatan ini jelas terstruktur, sistematis dan massif karena melibatkan jumlah kerugian yang besar. Pelakunya tidak mungkin bisa jalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak lain yang berwenang,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (16/5).

Politikus PKS itu meminta Kejagung harus terus mengusut semua pihak yang terlibat dan jangan berhenti pada aktor lapangan saja.

Sebab, diduga kasus ini melibatkan orang besar dan orang penting yang punya jabatan penting di pemerintah.

“DPR berharap Kejagung profesional mengusut kasus korupsi IUP Timah. ungkap semua pihak terkait, baik perorangan maupun lembaga. Jangan tebang pilih,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu segera membentuk satgas terpadu pemberantasan penambangan ilegal.

“Jangan bertele-tele. Apalagi draft pembentukan satgas sudah lama disiapkan, tinggal disahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menegaskan penyidikan kasus yang menjerat sejumlah pihak, dari pengusaha hingga pejabat perusahaan, termasuk nama-nama terkenal seperti Harvey Moeis dan Helena Lim, terus berlanjut dengan ketat. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun itu penyidik telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

“Kami telah memeriksa banyak saksi dan menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus ini. Kasus ini memiliki dampak yang luas, baik secara ekonomi maupun lingkungan,” ujarnya, Sabtu (11/5/2024). (*)

Sumber: JP Group