batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) sekitar pukul 18.30 waktu setempat, pada Selasa (16/7). Hal itu setelah kepala negara menempuh perjalanan selama 8,5 jam dari Indonesia.

Penyambutan terasa istimewa, karena Presiden PEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) menyambut langsung kedatangan Presiden Jokowi di bandara tersebut.

Di bawah tangga Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan, Presiden MBZ langsung menyalami Presiden Jokowi.

Tampak juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al Mazrouei, Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis, Duta Besar PEA untuk RI Abdulla Salem Al Daheri, serta Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi Brigadir Jenderal Muhammad Irawadi turut menyambut Presiden Jokowi.

Dari Bandara Internasional Zayed, Presiden bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama kunjungan di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan dengan kehadiran umbul-umbul bendera Indonesia dan PEA.

Setibanya di hotel, Presiden Jokowi tampak disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang sudah tiba terlebih dahulu untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi.

Dalam kunjungan kenegaraan ke PEA, Presiden Jokowi diagendakan mengadakan pertemuan dengan Presiden MBZ di Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Rabu (17/7). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi dan investasi.

Sebelum berangkat ke PEA, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hubungan Indonesia dengan PEA telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hubungan kedua negara yang erat itu juga tercermin dari penyambutan langsung oleh Presiden MBZ di bandara.

“Dalam sepuluh tahun terakhir hubungan Indonesia dan persatuan Emirat Arab meningkat dengan sangat pesat, terutama di bidang ekonomi dan investasi,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).

Ia menjelaskan bahwa PEA merupakan negara Timur Tengah pertama yang memiliki perjanjian kemitraan dengan Indonesia, yaitu Perjanjian Kemitraan Komprehensif IUAE–CEPA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement). Kemitraan tersebut diwujudkan dalam kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.

“Kemitraan kita antara lain dipusatkan pada kerja sama di bidang energi bersih, seperti kerja sama energi surya di Waduk Cirata,” ujarnya.

Saat MBZ berkunjung ke Indonesia pada Rabu, (24/7) silam, Presiden Jokowi juga menyambut langsung kedatangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat itu, MBZ masih berstatus sebagai Putra Mahkota Abu Dhabi sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA.

Itu merupakan kali kedua Presiden Jokowi menjemput tamu negara langsung di bandara setelah sebelumnya juga menjemput Raja Salman dari Kerajaan Arab Saudi saat berkunjung ke Indonesia pada 1 Maret 2017 silam. (*)

batampos – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan tidak ada pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus mendatang.

“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Airlangga hanya mengatakan, bahwa saat ini pemerintah masih menyiapkan skenario program agar subsidi bisa tepat sasaran. Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar itu belum membeberkan skenario apa yang sedang digodok itu.

Ia memastikan, skenario itu nantinya akan dilakukan sosialisasi lebih dulu dan tentunya usai dilaporkan serta disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

“Tentu kita sedang mempersiapkan skenario, dan nanti skenarionya di laporkan dulu ke pak presiden. Skenario terkait dengan program,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyebut, ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. Adapun terkait aturannya, Luhut menyebut saat ini masih disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi,” kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Namun secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, membantah soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, mulai 17 Agustus mendatang.

Menurut Arifin, rencana pembatasan itu masih belum diputuskan akan diberlakukan kapan. Adapun pemerintah saat ini masih terus menggodok aturan itu, salah satunya dengan mempertajam data.

Untuk diketahui, pembatasan BBM Subsidi jenis Pertalite baru akan ditetapkan usai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 selesai direvisi dan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita diminta mempertajam dulu, mempertajam data. Arahnya ke kita kan mau tepat sasaran, lagi diperdalam lagi,” kata Menteri ESDM saat ditemui di Kantornya, Jumat (12/7).

“Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum (diputuskan) kok,” imbuhnya. (*)

batampos – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendukung adanya wacana PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan nama calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Jika mengusulkan cawagub untuk Anies, dia menilai artinya PDIP akan mendukung Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam Pilkada mendatang. Sebagai partai yang mendukung Anies, dia mengaku menunggu hal tersebut terjadi.

“Boleh, kan harus dibahas. Bagus, kalau PDIP mengusulkan cawagub,” kata Jazilul saat ditanya kans dukungan PDIP terhadap Anies, usai menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan MPR RI di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa.

Menurutnya elektabilitas Anies sejauh ini berada pada posisi teratas untuk Pilkada Jakarta. Maka dia pun berharap ada partai-partai lain yang menyerahkan dukungannya terhadap Anies di Jakarta demi kepentingan masyarakat. “Sesuai dengan pengamatan PKB, memang Pak Anies tidak ada lawan di DKI,” kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi yang formal antara PKB dengan PDIP terkait dukungan untuk Anies. Menurutnya komunikasi antara politisi di kedua partai itu masih sebatas informal.

Sejauh ini, sudah ada dua partai politik yang menyatakan mendukung Anies Baswedan untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Jakarta 2024-2029, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan PKB.

Dalam dukungannya, PKS pun menyertakan nama Sohibul Iman untuk mendampingi Anies sebagai bakal calon wakil gubernur. Sedangkan PKB sejauh ini belum mengusulkan nama pendamping Anies sebagai syarat pemberian dukungan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebut partai berlambang banteng tersebut akan mendukung Anies dengan syarat wakilnya berasal dari PDIP. Hal itu diungkap Eriko pada Senin (15/7). (*)

batampos – Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky yang dibuat pada 2024 dianggap bertentangan dengan BAP 2016. Karena itulah, dengan adanya 2 BAP yang saling bertentangan tersebut, sejumlah pihak menganggap konstruksi hukum atas kasus tersebut sudah berantakan.

Apalagi dalam gugatan sidang praperadilan, Pegi Setiawan yang disebut sebagai salah satu pelaku pembunuhan Vina berhasil menang melawan pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Dengan demikian, status tersangka yang sempat disandang Pegi jadi gugur.

Hotman Paris selaku kuasa hukum mendiang Vina Cirebon memberikan dukungan apabila para terpidana akan mengajukan PK. Mengingat konstruksi atas kasus ini disebutnya sudah hancur lebur.

“Adanya pengakuan dari semua terpidana di tahun 2024 bahwa DPO itu fiktif sudah menjadi alasan yang kuat untuk PK. Ini sudah porak poranda, sudah hancur lebur. oleh karena itu bisa diajukan PK,” kata Hotman Paris dalam video diunggah di Instagram.

Pihak keluarga mendiang Vina Cirebon menaruh harapan agar kasus tersebut dapat diungkap dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, perlu dibentuk tim pencari fakta supaya konstruksi kasusnya dimulai dari titik nol lagi supaya hal-hal yang disembunyikan dapat terbongkar.

“Kami netral, kami tidak memihak. Karena kami tidak mau orang yang tidak berdosa divonis bersalah,” ucap Hotman Paris.

Diketahui, Vina Cirebon meninggal dunia bersama Eky dalam kejadian tragis pada 27 Agustus 2016 silam di Cirebon Jawa Barat. Keduanya meninggal setelah dibunuh oleh sejumlah orang dari geng motor. Sebelum dibunuh, Vina lebih dulu menjadi korban rudapaksa yang dilakukan secara bergiliran oleh para pelaku.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky sempat terlupakan oleh publik. Kasus ini kembali mencuri perhatian dan viral di media sosial setelah diangkat ke dalam film oleh rumah produksi Dee Company di bawah arahan sutradara Anggy Umbara.

Kasus tersebut semakin mendapat perhatian secara hukum setelah Hotman 911 turun tangan mendesak pihak berwajib menuntaskan kasus pembunuhan Vina yang masih menjadi misteri sampai sekarang. (*)