batampos – Ketua Pengadilan Negeri Batam, Bambang Trikoro memangkas habis pidana penjara terhadap Agus Fajar, perwira polisi yang terbukti memiliki 3,4 gram narkoba jenis sabu.

Alasannya karena mantan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kabid TIK) Polda Kepri ini merupakan tulang punggung keluarga, sehingga tak harus dipenjara, namun lebih cocok direhabilitasi.

Vonis hukuman ini jauh dari tuntutan jaksa, yang menuntut Agus Fajar dipenjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Serta juga menjalani rehabilitasi selama 6 bulan.

Baca Juga: Terbukti Miliki 3,64 Gram Sabu, Mantan Perwira Polda Kepri Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Dalam amar putusan yang dibacakan Bambang secara online dari Pengadilan Negeri Batam menegaskan sependapat dengan jaksa. Dimana terdakwa terbukti melanggar pasal 127 UU Narkotika tahun 2009 meski memiliki 3,4 gram sabu.

Namun untuk hukuman, Bambang menyatakan tak sependapat dengan jaksa, alasannya majelis hakim punya pertimbangan hukum lain untuk terdakwa.

“Perbutaan terdakwa Agus Fajar tak ada alasan pemaaf dan pembenar, sehingga sudah sepatutnya mendapat hukuman setimpal, ” Sebut Bambang didampingi hakim Andi Bayu dan Yuanne Marietta, Rabu (29/5).

Menurut Bambang, majelis hakim telah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal memberatkan, hakim Bambang menyebutkan terdakwa Agus Fajar hanya punya satu alasan hal memberatkan, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah narkotika.

Sedangkan pertimbangan terdakwa sebagai anggota Polri yang harusnya memberi contoh dan mengayomi masyarakat tidak disebut. Hal meringankan terdakwa menyesali, tulang punggung keluarga, tidak terlibat jaringan peredaran narkotika.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah narkotika dan punya prestasi, ” tegas Bambang.

Karena unsur pasal telah terpenuhi, maka menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Fajar dengan pidana rehabilitasi selama 1 tahun.

“Dengan pidana selama 1 tahun dengan cara dijalani rehabilitasi, di pengobatan dan perawatan rehabilitasi di bogor, membebankan biaya perkara Rp 5 ribu kepada terdakwa, ” sebut Bambang.

Atas vonis itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukum Lisman dan Wita dari LBH Suara Keadilan pikir-pikir. Begitu juga dengan jaksa penuntut umum, pikir-pikir.

Sebelumnya, Mantan Perwira Polda Kepri, Kombes Agus Fajar Sutrisno Sik dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara karena terbukti memiliki 3,64 gram narkoba jenis sabu. Selain itu, ia juga diwajibkan menjalani rehabilitasi selama 2 bulan.

Dalam tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), Agus terbukti sebagai pemakai bukan pengedar sebagaimana dakwaan lain jaksa. Hal itu menjadi pertimbangan setelah melihat fakta-fakta persidangan, yang mana menurut ahli, terdakwa merupakan seorang pencandu yang harus mendapat rehabilitasi.

Agus ditangkap Mabes Polri pada bulan Desember lalu setelah memesan sabu kepada Anton (DPO). Dari tangannya, polisi menemukan sabu seberat 3,64 gram yang dibeli seharga Rp 7 juta.

Atas perbuatannya, Agus informasinya di PTDH atau dipecat secara tidak hormat. Saat ini, ia pun masih mengajukan banding atas status tersebut. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menolak adanya rencana penerapan pemotongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh pemerintah.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid mengatakan karena pungutan iuran Tapera ini akan membebani kedua belah pihak baik pengusaha maupun pekerja. “Sejak awal Apindo sudah menyatakan menolak program ini,” kata dia, Rabu (29/5).

Apindo menilai aturan Tapera terbaru dinilai semakin menambah beban baru, baik pemberi kerja maupun pekerja. Saat ini, beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24 persen – 19,74 persen dari penghasilan pekerja dengan rincian berikut.

Pertama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK. Berdasarkan UU No. 3/1999 Jaminan Hari Tua 3,7 persen. Jaminan Kematian 0,3 persen. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,241,74 persen, dan Jaminan Pensiun 2 persen.

Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan UU No.40/2004 SJSN Jaminan Kesehatan 4 persen. Cadangan Pesangon berdasarkan UU No. 13/2003 Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8 persen.

Adanya pemotongan Tapera ini akan jadi beban semakin berat dengan adanya depresiasi Rupiah dan melemahnya permintaan pasar. “Menurut kita Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sesuai PP maksimal 30 persen atau Rp138 Triliun, maka aset JHT sebesar Rp460 Triliun dapat di gunakan untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan Pekerja. Dana MLT yang tersedia sangat besar dan sangat sedikit pemanfaatannya.

“Untuk sikap lebih lanjut kita menunggu arahan lebih lanjut dari DPN Apindo menyikapi kebijakan baru ini,” terangnya.

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020.

Ketua FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon mengungkapkan, wacana Tapera ini sebenarnya sudah pernah menjadi pembahasan di kalangan para buruh pada tahun 2020 lalu.

Ia mengatakan kebutuhan rumah untuk pekerja itu tidak masalah, namun jangan sampai menambah beban kepada pekerja. Perumahan untuk rakyat adalah kebutuhan, perumahan untuk buruh, kelas pekerja dan rakyat adalah kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan makanan dan pakaian (sandang, pangan, papan).

Yafet menegaskan, bahkan di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat. Tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana APBN dan APBD.

Tetapi persoalannya, kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat.

Ia memaparkan Tapera ini jangan menambah beban, Pertama, belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.

Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen dibayar pengusaha 0,5 persen dan dibayar buruh 2,5 persen tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK.

Sekarang ini, upah rata-rata buruh Indonesia adalah Rp 3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3 persen per bulan maka iurannya adalah sekitar 105.000 per bulan atau Rp. 1.260.000 per tahun.

Karena Tapera adalah Tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp 12.600.000 hingga Rp 25.200.000.

Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga 12,6 juta atau 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan.

Sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari Tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah.

Jadi dengan iuran 3 persen yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera untuk memiliki rumah.

Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah.

Alasan kedua mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30 persen.

Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turu dan tahun ini naik upahnya murah sekali. Bila dipotong lagi 3 persen untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.

“Kami menolak program Tapera dijalankan saat ini karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, rakyat dan peserta Tapera. Kami sedang mempersiapkan aksi besar-besaran utuk isu Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang semuanya membebani rakyat,” tutupnya. (*)

Reporter: Yulitavia

– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam mencatat ada 15 pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani sepanjang tahun 2024 ini. Jumlah kasus yang masih tergolong tinggi dan tidak jauh beda dengan lima bulan pertama di tahun 2023 lalu.

Perlu perhatian semua pihak untuk sama-sama menekan penyebaran penyakit yang disebabkan sengatan nyamuk aedes aegypti ini. Sepanjang tahun ini, penyebarannya masih sama dengan tahun sebelumnya sehingga perlu perhatian yang lebih lagi baik itu untuk memerangi penyakit ini..

“Untuk tiga bulan pertama yang banyak. Dua bulan terakhir agak menurun. Ini perlu diwaspadai karena masih musim hujan tentunya masih rawan dengan penyebaran DBD, ” ujar Humas RSUD Embung Fatimah Batam Ellin Sumarni.

Ancaman mewabahnya penyakit DBD ini jadi perhatian serius masyarakat di Batuaji dan Sagulung. Masyarakat yang resah dengan kerumunan nyamuk dan jentik nyamuk berharap agar program fogging atau pengasapan dari Dinas Kesehatan Kota Batam semakin digencarkan ke depannya.

“Jangan hanya di lokasi yang ada kasus DBS saja. Upayakan merata fogging biar mengurangi penyebrangan nyamuk di pemukiman, ” ujar Andika, warga Bukit Tempayan, Batuaji.

Dalam sepekan terkahir ini Dinkes Batam terjun melakukan pengasapan di pemukiman warga yang terkontaminasi dengan penyakit DBD. Pengasapan ini tidak dilakukan merata karena hanya fokus pada lokasi yang sudah ada kasus DBD. Masyarakat berharap agar pengasapan dan upaya pencegahan DBD lainnya dimaksimalkan dan dilakukan merata ke depannya.

Untuk 15 pasien DBD yang berobat di RSUD sepanjang tahun 2024 ini, satu diantaranya meninggal dunia. Pasien DBD yang berobat ke RSUD ini beragam mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia dan didominasi pasien anak-anak. Pasien yang meninggal dunia bahkan masih berusia lima tahun.

“Jaga kebersihan rumah dan lingkungan dengan pola tiga M Plus (menguras bak penampungan air, mengubur barang bales yang bisa menimbun air dan menutup wadah tampungan air serta penggunaan alat untuk menghindari sengatan nyamuk). Orangtua harus perhatikan betul kesehatan anaknya di rumah, ” ujar Elin. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Satgas penanganan sampah kecamatan masih berkutat menyelesaikan persoalan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Masyarakat diharapkan tidak lagi buang sampah sembarangan termasuk di pinggir jalan.

Untuk menyelesaikan tumpukan sampah di luar TPS resmi ini, Satgas penanganan sampah kecamatan juga gencar melakukan patroli pemantauan. Patroli ini untuk memastikan agar tidak ada lagi warga atau siapapun yang buang sampah di pinggir jalan.

Bagi mereka yang kedapatan buang sampah sembarangan akan didenda sebesar Rp 2,5 juta. Denda ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) kota Batam nomor 11 tahun 2013 yang mengatur tentang pembuangan sampah. Siapa saja yang kedapatan membuang sampah di pinggir jalan akan dikenakan sanksi denda administrasi tersebut.

“Sudah beberapa yang kita jatuhi sanksi perda itu. Tim masih berkerja di lapangan (membereskan sampah), pengawasan terhadap pembuang sampah sembarangan juga tetap keliling memantau, ” kata Camat Sagulung M Hafiz Rozie.

Di wilayah Sagulung, Batuaji dan Marina Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang masih banyak penumpukan sampah di pinggir jalan. TPS liar ini juga sudah dipasang spanduk larangan buang sampah dan Perda yang mengatur sanksi administrasi tadi.

Dalam satu TPS liar bisa lebih dari dua spanduk. Harapannya agar masyarakat tak lagi buang sampah ke pinggir jalan agar petugas pengangkut sampah bisa tetap bekerja maksimal menyelesaikan semua sampah di dalam pemukiman.

“Taruh saja di tong sampah atau kantong sampah depan rumah. Petugas pasti datang angkut, ” ujar Hafiz.

Ketegasan Pemko Batam dengan masalah sampah ini juga untuk mendukung program normalisasi drainase. Banyak drainase yang bermasalah karena sumbatan sampah rumah tangga ini.

Dengan tertib membuang sampah tentunya risiko banjir akibat sumbatan drainase perlahan bisa diatasi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Rega Reyfalino Arizona, 25, warga Tiban Housing, Sekupang tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga istrinya VL, 27, mengalami patah kaki. Penganiayaan itu terjadi diduga faktor ekonomi. Bukannya mengakui kesalahan, sang suami malah kabur ke Jambi.

“Benar pelaku penganiayaan terhadap istri sudah kita tangkap, ” ujar Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom, Rabu (29/5)

Dikatakan Kompol Benhur, Rega Reyfalino ditangkap di Jambi. Bahkan saat penangkapan, pihak keluarga masih berusaha menyembunyikan keberadaan Rega. Unit Reskrim yang mengetahui informasi pelaku langsung membawanya ke Batam.

“Ya, kita tangkap di Jambi, ” tambahnya.

Dijelaskan Kapolsek, kejadian berawal Selasa (1/8) sekira pukul 12.30 WIB pelaku dan korban awalnya terlibat cekcok dan bertengkar mulut dikarenakan masalah ekonomi. Pelaku yang tersulut emosi langsung mengusir korban dari rumah dengan mengelurkan surat-surat dan pakaian korban dari rumahnya.

Tak sampai disitu saja, pelaku yang masih terbawa emosi langsung mengigit korban kemudian membantingnya ke kasur yang mengakibatkan kaki sebelah kanan korban patah.

Melihat istrinya yang sudah terkapar, Rega bukannya berhenti malah semakin menjadi-jadi. Ia kembali memukul korban berulang kali di bagian kepala korban. Akibat kejadian tersebut korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

“Usai dianiaya pihak keluarga korban langsung membuat laporan ke Mapolsek Sekupang, ” ucap Kompol Benhur.

Unit Reskrim Polsek Sekupang mendapat informasi tentang keberadaan pelaku di Jambi selanjutnya memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Sekupang Iptu Andi Pakpahan bersama tim Opsnal Polsek Sekupang untuk segera menangkap pelaku.

Tim akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan tersangka dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek,” ucap Kompol Benhur. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam turut serta dalam kegiatan Expo Pengawasan Intern 2024 di Ballroom Kratakau, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (28/5). Kegiatan ini sempena Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Expo ini mengusung tema Independensi Pengawasan untuk Akselerasi Pembangunan.

Inspektur Daerah Kota Batam, Hendriana Gustini, mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan ini sebagai media bagi Kementerian, Lembaga, Pemda dan BUMN atau BUMD untuk menampilkan hasil kontribusi pembangunan nasional dan peran serta APIP dalam 5 tahun terakhir, sebagai sarana belajar dan berbagi pengetahuan antarpeserta expo.

”Ini juga sebagai sarana sosialisasi dan membangun citra kegiatan pengawasan Intern BPKP dan kementrian/lembaga/Pemda dan BUMN serta BUMD sebagai apresiasi BPKP kepada mitra dalam membangun semangat kolaborasi dan kerja sama,” ujarnya melalui rilis, kemarin.

Kegiatan expo ini dibuka lang-sung oleh Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh. Event tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumya dan 2024 diiku-ti 99 peserta dari Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD.

”Pada stand Kota Batam yang ditampilkan adalah hasil-hasil dari pengasawan Inspektorat Kota Batam, terdiri dari Hasil Evaluasi SPIP Terintegasi 2023, Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapasitas, Capaian MCP (Monitoring Centre of Prevention) wilayah Kepri khususnya Kota Batam, pencapaian kegiatan monitoring dan sosialisasi serta Pencapaian Kota Batam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan Laporan Keuangan BPK sebanyak 12 kali berturut-turut pada tahun 2013-2024,” katanya.

Selain itu, Batam juga mempromosikan pembangunan dan perkembangan infrastrukur serta pariwisata Kota Batam yang digagas oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang juga sebagai Kepala BP Batam.

”Ke depan, dengan adanya kegiatan expo ini, diharapkan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di daerah dapat lebih berperan penting dalam pengawasan terkait kegiatan-kegiatan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di pemerintahan daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengaku pihaknya berharap dengan pameran tersebut semakin memperluas promosi terkait Kota Batam, khususnya sektor pariwisata.

”Promosi terus kami gencarkan untuk mewujudkan target kunjungan wisman pada tahun ini sebanyak 2 juta kunjungan,” tutupnya. (*)

Reporter : RATNA IRTATIK