batampos – Rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Jumat (12/7) lalu, selain mengesahkan APBD Perubahan 2024 juga menerima usulan APBD Batam tahun anggaran 2025. Usulan anggaran tahun depan itu disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin Hamid.
Usai pengesahan APBD Perubahan dan penandatanganan nota kesepahaman APBD perubahan antara Pemko dan DPRD, Ketua DPRD Nuryanto memberikan kesempatan kepada Sekda Jefridin Hamid untuk membacakan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA) Kota Batam dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Sekda Jefridin menyampaikan sejumlah perkiraan indikasi makro perekonomian Batam tahun depan. Diantaranya pertumbuhan ekonomi yang diprediksi 6,8 sampai 7,6 persen. Selain itu inflasi diproyeksi sebesar 1,5 sampai 3,5 persen pada tahun 2025.
“Asumsi inflasi ini sama dengan target inflasi nasional. Asumsi ini lebih tinggi dari proyeksi inflasi 2024 sebesar 3,1 sampai 3,2 persen,” kata Jefridin.
Dia mengatakan, langkah-langkah mengoptimalkan pendapatan, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk peningkatan dana transfer dan pendapatan bagi hasil. Juga mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan PAD.
Jefridin memaparkan usulan APBD 2025. Dari sisi pendapatan diusulkan sebesar Rp3,882 triliun lebih. Perinciannya, komponen PAD ditargetkan Rp1,989 triliun dan komponen pendapatan dana transfer diproyeksikan Rp1,891 triliun.
Sementara dari sisi belanja diusulkan sebesar Rp3,976 triliun lebih. Rinciannya, untuk belanja operasi sebesar Rp3,241 triliun, belanja modal sebesar Rp688,5 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp46,1 miliar. Selain itu, penerimaan dari pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp95 miliar.
“Selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pembahasan antara Banggar DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Nuryanto, mengatakan, usulan tersebut akan dibahas oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemko Batam. (*)
Ilustrasi. Petugas patroli dan menjumpai sejumlah saksi terkait bunuh diri di Jembatan I Barelang. F. Eusebius Sara
batampos – Tim SAR Gabungan kembali melakukan pencarian terhadap orang yang diduga melakukan aksi bunuh diri di Jembatan V Barelang, sejak Sabtu (13/7). Hingga Minggu (14/7) pencarian masih berlanjut, sebab Jefri pria yang diduga bunuh diri dan hilang itu belum ditemukan.
Kapolsek Galang Iptu Alex Yasral menuturkan, pencarian korban ini berdasarkan laporan dari keluarga yang curiga jika Jefry bunuh diri dengan cara loncat di perairan Jembatan V. Keluarga mengaku korban menghilang sejak pagi Sabtu pagi.
“Informasi dari keluarga, pagi sebelum dilaporkan hilang, korban pamit ke tempat kerja di Marriot Hotel. Siang harinya keluarga dapat telepon dari manajemen hotel tempat korban bekerja yang menanyakan kenapa korban tidak masuk kerja, ” ujar Alex.
Keluarga yang bingung akhirnya mencoba menghubungi ponsel Jefry namun tak kunjung diangkat. Merekapun melakukan pencarian dan menemukan hanya mobilnya parkir di Jembatan V.
“Keluarga juga mendapati sandalnya di pinggir Jembatan dan ponsel nya di dalam mobil. Mereka cari ke sekeliling, tapi korban tak ada. Keluarga akhirnya lapor ke polsek, ” kata Alex.
Karena kuat dugaan korban meloncat dari atas Jembatan, Polsek akhirnya menghubungi Tim SAR Gabungan untuk melakukan pencarian.
“Apa persoalan korban belum bisa kita simpulkan karena keluarga nya juga masih fokus dengan pencarian ini juga. Kita pun belum bisa pastikan kalau dia bunuh diri atau gimana karena menang tak ada yang tahu atau nampak dia loncat, ” ujar Alex.
Atas kehilangan korban ini, Polsek Galang bukan saja ikut menyisir wilayah perairan di sekitar lokasi kejadian tapi juga lakukan penyelidikan akan dugaan lain terkait kehilangan korban ini.
“Korban ini usianya 23 tahun dan masih lajang, ” kata Kapolsek.
Jika benar korban ini melakukan aksi bunuh diri, tentu akan menambah daftar panjang korban bunuh diri dengan cara loncat dari Jembatan Barelang.
Seperti diketahui dua bulan terakhir banyak sekali aksi bunuh diri di sepanjang Jembatan Barelang. Paling banyak di Jembatan I. Korban sebelumnya seorang pria yang loncat dari atas Jembatan I karena kalah judi online. Dia selamat namun satu korban lain yang loncat duluan di hari dan tempat yang sama ditemukan meninggal dunia.
Banyaknya aksi bunuh diri di lokasi Jembatan ini mengharuskan jajaran Polresta Barelang untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di sekarang lokasi Jembatan. Himbauan untuk tidak melakukan bunuh diri juga dipajang disepanjang lokasi jembatan melalui spanduk Himbauan.
“Bukan hanya spanduk himbauan saja yang kita pasang, patroli pengawasan juga semakin intens kita lakukan. Apalagi akhir pekan tentu semakin banyak lagi giat patroli karena ramai pengunjung, ” ujar Alex.
Demikian juga dengan jajaran Polsek Sagulung yang mengaku masih fokus dengan pengawasan dan himbauan untuk tidak melakukan aksi bunuh diri di lokasi Jembatan I.
“Untuk upaya pencegahan dan antisipasi sudah kita lakukan banyak hal. Mulai dadi pasang spanduk, meminta bantuan pedagang di sana hingga patroli pengawasan. Ini akan terus kita lakukan agar tak ada lagi yang meloncat dari atas Jembatan,” ujar kanit Reskrim Polsek Sagulung Ipda Husnul. (*)
Polsek Batuaji bubarkan kelompok remaja yang berkeliaran di malam hari.
batampos – Jajaran Polresta Barelang kembali fokus dengan pengawasan kenakalan remaja. Patroli pengamanan hingga operasi cipta kondisi demi keamanan dan kenyamanan bersama kembali gencar dilakukan.
Jajaran Polsek Batuaji dan Polsek Sekupang misalkan sepanjang akhir pekan melakukan operasi gabungan di malam hari untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Lokasi-lokasi jalan atau tempat nongkrong yang biasanya ramai dengan kelompok remaja disisir secara merata. Ada beberapa tempat yang memang masih dijumpai kelompok remaja berkumpul sehingga dibubarkan.
“Kita tidak biarkan mereka berkumpul hingga larut malam karena bisa menjurus ke hal-hal yang negatif nantinya. Kita peringati dan suruh bubar, ” ujar Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal.
Keberadaan kelompok remaja yang berkeliaran di malam hari ini tidak diperbolehkan karena menang berpeluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti balap liar, pergaulan bebas, pencurian dan lain sebagainya. Polisi meningkatkan pengawasan juga karena aktifitas belajar mengajar di tahun ajaran baru ini sudah kembali berjalan normal.
“Mereka harus kembali fokus dengan kegiatan belajarnya di sekolah. Kita akan awasi terus tiap malam. Tak boleh lagi ada nongkrong hingga larut malam, ” kata Benny.
Benny juga menjelaskan, jika selama ini cukup banyak kelompok remaja yang berbuat onar karena kenalan dan pergaulan yang tak sehat. Ada yang sebagai korban namun banyak juga yang sebagai pelaku kejahatan. Ini perlu perhatian bersama terutama peran orangtua dalam mengawasi anaknya di rumah. Anak yang masih sekolah jangan dibiarkan berkeliaran hingga larut malam apalagi dibekali dengan kendaraan bermotor.
“Itu tak sayang anak namanya. Nanti ada hal yang tidak diinginkan orangtua juga yang nyesal. Tolong ini di perhatikan. Kami memang mengawasi tapi ada batasannya. Orangtua harus betul-betul berperan di sini dengan anaknya masing-masing, ” tegas Benny.
Demikian juga jajaran Polsek Sagulung dan Seibedun yang belakangan mulai fokus dengan pengawasan dan patroli pengamanan terutama masalah kenakalan remaja ini. Polsek Sagulung meniti beratkan perhatian tongkrongan anak-anak di sekitar kawasan SP Plaza dan wilayah Dapur 12 Sagulung serta jalan menuju galangan kapal Seilekop. Aktifitas balap liar yang meresahkan masyarakat beberapa waktu lalu mulai berkurang di wilayah Seilekop, Sagulung.
“Itu karena tim patroli dan bhabinkamtibmas kita serius dengan pengawasan di lapangan, ” ujar Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Parlindungan Tambunan.
Senada dengan Kapolsek Batuaji, Rohandi juga meminta peran aktif orangtua untuk memperhatikan aktifitas anaknya saat di rumah dan di luar jam sekolah. Anak jangan dibekali dengan kendaraan bermotor untuk hal-hal yang tidak diperlukan sama sekali.
“Keluyuran malam hari itu tak boleh dibiarkan. Apalagi di kasih sepeda motor itu salah. Tak sayang anak itu orang tua yang kasih kebebasan kepada anak seperti itu. Tolong ini diperhatikan karena kebebasan ini yang membuat mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan, ” ujar Rohandi.
Himbauan ini sudah berulang kali disampaikan dan kedepannya jajaran Polresta Barelang komit untuk menindak tegas jika masih kedapatan anak remaja atau anak sekolah yang berkeliaran di malam hari.
“Akan kami panggil orangtuanya kalau kedapatan nongkrong hingga larut malam. Orangtua akan kami peringatan. Kalau yang melakukan perbuatan melanggar hukum ya tetap akan ditindas. Jadi mohon ini jadi perhatian semua pihak, ” ujar Rohandi. (*)
Ilustrasi. Juru parkir menarik retribusi parkir di kawasan Batamcenter. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam terus mengupayakan penerapan sistem pembayaran non tunai untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi daerah, khususnya retribusi persampahan dan parkir tepi jalan.Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid saat ditemui, Sabtu (13/7).
Dia menyoroti pentingnya inovasi dari sektor perbankan dalam mendukung langkah ini. Saat ini, Pemko Batam masih menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem
non tunai untuk dua jenis retribusi tersebut. ”Kami mengajak perbankan untuk berinovasi dalam menciptakan solusi non tunai yang efektif untuk retribusi persampahan dan parkir tepi jalan,” ujarnya.
Menurut Jefridin, retribusi parkir tepi jalan memiliki potensi besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun masih terdapat kebocoran yang signifikan. ”Proyeksi pendapatan dari retribusi parkir bisa mencapai Rp35 hingga 40 miliar per tahun, namun realisasinya hanya sekitar Rp15 miliar per tahun,” paparnya.
Sementara itu, untuk retribusi persampahan, Jefridin mengungkapkan bahwa potensi penerimaan daerah dapat mencapai lebih dari Rp40 miliar setiap tahunnya. ”Dengan penerapan non tunai, efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan retribusi ini dapat lebih terjamin,” tambahnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, menyebutkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan uji coba penerapan non tunai untuk parkir tepi jalan di beberapa titik strategis seperti Nagoya dan Batamcenter. ”Kami akan melakukan uji coba dengan dukungan bank BUMN untuk mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi,” jelas Salim.
Optimalisasi sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan retribusi daerah, meningkatkan kepatuhan pembayaran, serta mengurangi risiko kebocoran yang berpotensi merugikan keuangan daerah. (*)
PPA Kejagung menyerahkan uang pengganti hasil lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi kepada Pemko Batam.
batampos – Setelah menerima uang pengganti hasil lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi terpidana atas nama Muhammad Nashihan sebesar Rp4,8 miliar dari Pusat Penyerahan Aset Kejaksaan Agung (PPA Kejagung), Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan uang itu bakal dimasukkan ke kas daerah (kasda).
Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, uang tersebut dimasukkan ke kasda dan dipergunakan untuk pembangunan umum. Dengan kata lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Batam, tak dapat bagian.
”Itu (uang) dimasukkan ke kasda. Tidak menyebutkan itu dikembalikan. Kalau dimasukkan ke kasda, kita pergunakan untuk pembangunan secara umum,” katanya, Jumat (12/7).
Ia menambahkan, bahwa Pemko Batam tak punya kewajiban menyampaikan hal tersebut ke para ASN. Pemerintah cuma melaksanakan dan menjalankan keputusan pengadilan saja.
Pada 11 Juli lalu, uang pengganti hasil lelang itu diserahkan langsung oleh Kabid Pemulihan Aset Nasional pada PPA Kejagung, Firdaus bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, I Ketut Kasna Dedi, kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi.
“Uang pengganti hasil lelang itu berasal dari 3 unit rumah di Yogyakarta yang laku senilai Rp4,8 miliar. Total uang pengganti dari kerugian negara mencapai Rp54,9 miliar,” kata Firdaus.
Firdaus menjelaskan, bahwa masih ada aset lain yang sedang dalam proses lelang dan pencarian. Contohnya seperti aset kendaraan, tanah dan rumah yang berada di Jakarta Selatan.
Kajari Batam, I Ketut Kasna Dedi, menjelaskan, bahwa kasus ini merupakan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan tenaga harian lepas Pemko Batam, yang ditempatkan di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan telah inkrah pada 2018 lalu.
Diketahui, Muhammad Nashihan melakukan tindak pidana korupsi itu bersama dengan Syafei yang menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Batam. Menurut Kasna, aparat penegak hukum tegas dan tidak menoleransi dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi.
“Ini kita jadikan pelajaran bersama, untuk tidak berperilaku koruptif dan siapapun pelakunya jika terbukti tidak ada toleransi,” katanya. (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.
batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) saat ini terus berbenah di semua lini dan aspek pembangunan, guna mengembangkan kota Batam yang semakin modern dan maju.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan seiring dengan fasilitas yang modern, maka harus dilakukan upaya meningkatkan mutu pelayanan,meningkatkan tata kelola manajemen, penertiban administrasi dan etos budaya kerja serta kompetensi SDM profesional dibidangnya.
Hal ini sekaligus membantah kabar yang menyebut jika RSBP Batam yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang tersebut akan dijual atau dilepas
“BP Batam tidak menjual atau melepas Rumah Sakit BP Batam sebagaimana pemberitaan yang digulirkan oleh pihak tertentu. Kami justru melakukan Upaya perbaikan manajemen dan tata kelola administrasi, sehingga dapat mengefisienkan keberadaan Rumah Sakit BP Batam tanpa mengurangi fasilitas pelayanan bagi masyarakat.” Kata Tuty, Minggu (14/7).
Lebih lanjut Tuty menegaskan bahwa fasilitas BPJS akan tetap ada, guna melayani kebutuhan masyarakat Kepri. Kerjasama RSBP Batam dengan Swasta dan Rumah Sakit Internasional merupakan bentuk komitmen kami untuk meningkatkan seluruh aspek mutu, pelayanan, dan SDM tenaga Kesehatan yang mumpuni seiring peralatan dan fasilitas yang mumpuni.
Hal tersebut, justru tidak akan mengurangi layanan RSBP Batam kepada masyarakat menengah ke bawah.
“RSBP Batam akan tetap memberikan layanan BPJS kepada masyarakat untuk mendapatkanlayanan yang lebih baik dan murah dengan fasilitas tenaga kesehatan terbaik,” kata Tuty.
Konkret kerja sama dengan pihak swasta dan Rumah Sakit Internasional saat ini masih terus di godok di level lebih tinggi. Agar skema yang dibuat dapat mengakomodir SDM yang ada saat ini, namun dengan mutu dan etos kerja yang lebih baik.
“Sama halnya dengan Bandara dan Pelabuhan, kerja sama yang kami lakukan adalah didasari dengan komitmen agar dengan manajemen baru maka pelayanan untuk masyarakat akan jauh semakin baik, dari sisi budaya dan etos kerja, termasuk tata tertib administrasi hingga manajemen Rumah Sakit yang profesional,” pungkas Tuty.
Sebagaimana diketahui, RSBP Batam merupakan rumah sakit pionir di Kota Batam, yang dibangun sejak tahun 1971. Diawali sebagai Poliklinik Pertamina yang kemudian resmi menjadi RS Tipe C pada 11 Agustus 1983 dan naik Tipe B pada 2 Mei 2002.
Pada bulan Desember 2018, berubah dari Rumah Sakit perusahaan menjadi Rumah Sakit pemerintah di bawah kementerian lainnya.
Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, kemudian pada bulan Mei 2019, RSBP Batam sebagai Badan Usaha resmi mengoperasikan gedung baru yang megah dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni. (*)
batampos – Tensi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kian meningkat. Itu pula yang terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau, pascabeberapa partai telah mengeluarkan rekomendasinya ke sejumlah bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Ada beberapa nama yang beredar, seperti Amsakar Achmad, Marlin Agustina, Jefridin Hamid, dan Li Claudia Chandra. Ini semakin menambah semarak perpolitikan di Batam. Namun, sejak nama Li Claudia tersiar, beragam postingan muncul soal primordialisme dan agama.
Sebagai pengusung Li Claudia, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengaku belum mendengar isu politik identitas yang dimainkan oleh oknum tertentu. Mereka menekankan bahwa yang dikedepankan saat ini ialah ideologi partai itu sendiri.
“Saya belum ada mendengar isu politik identitas yang menyeret nama Buk Li Claudia Chandra. Kami dari Partai Gerindra, adalah partai nasionalis. Kalau nasionalis tidak mengenal politik identitas, yang pasti kita terus bekerja dan berbuat untuk masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Batam, Nyanyang Haris Pratamura, Sabtu (13/7).
Isu politik identitas, menurut dia, adalah mengenai pemahaman masyarakat saja. Ia yakin warga Batam cerdas dalam menentukan pilihan politiknya dan tak mudah terpengaruh oleh rumor demikian.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Ferry Muliadi Manalu, mengatakan persoalan ini (politik identitas) memang tidak terkandung dalam Peraturan KPU (PKPU), tetapi isu demikian menjadi musuh bersama.
KPU Kepri menekankan agar masyarakat mengedepankan visi misi dan program calon kepala daerah dalam menentukan pilihannya. “Dalam memilih calon, pilihlah berdasarkan visi misi dan program, bukan dengan permainan isu politik identitas. Kita (KPU) juga tidak bisa menilai seberapa tinggi peran isu politik identitas ini dalam mempengaruhi suara pemilih,” ujarnya.
Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Rahmayandi Mulda menjelaskan, politik identitas di Batam dari segi agama tidak terlalu berdampak secara signifikan. Akan tetapi, kalau soal etnis atau kesukuan, baginya masih sangat berpengaruh.
“Saya rasa politik identitas baik dalam hal apapun, baik itu agama, suku, ataupun kekeluargaan, tidak menjadi jualan kampanye ke depan karena dampaknya dapat menimbulkan egosentrisme dan polarisasi bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, kita akan makin sulit untuk maju,” ujar Rahmayandi.
Gesekan antarmasyarakat itu dapat dielakkan, asalkan lebih sadar dalam memilih pemimpin ke depannya. Apabila ada kandidat yang akan maju dengan memainkan politik identitas, ataupun menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, sebaiknya tidak dipilih.
“Hal yang lebih penting adalah kesadaran dari calon-calon, ataupun tim sukses agar lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk tidak memainkan politik identitas dalam Pilkada nantinya,” ujar dia.
Isu politik identitas dinilai tak begitu berpengaruh terhadap masyarakat Batam. Kemajemukan warganya dalam berbudaya dan beragama jadi anasir, sehingga menciptakan kerukunan dan toleransi tingkat tinggi dalam aspek politik.
Batam, memang menjadi salah satu kota di Kepri yang paling disorot soal kerukunan masyarakat. Kemajemukan Batam membuat warganya jadi orang-orang yang toleran. Begitu yang disampaikan oleh Budayawan Melayu di Batam, Samson Rambah Pasir.
“Dalam masyarakat heterogenlah ditemukan toleransi,” katanya.
Dalam konteks masyarakat Batam yang majemuk, toleransi sudah terpelihara sebagai syarat untuk hidup bersama sejak lama. Kerukunan menjadi kata kunci untuk meneruskan kehidupan.
Ia menyebut, faktor budaya Melayu yang egaliter senantiasa memberi ruang dan peluang bagi etnis lain untuk tumbuh dan berkembang. Bangsa Melayu terus menjalankan perannya sebagai payung: menaungi dan meneduhi. Toleransi terus tumbuh.
“Sejak lama budaya Melayu yang egaliter yang lahir dari rahim masyarakat pesisir terbiasa berdampingan dengan budaya lain,” kata Samson.
Toleransi orang-orang Melayu memang tak diragukan. Itu telah dibuktikan dengan tingginya indeks kerukunan umat beragama (KUB) Kepri dengan nilai yang memuaskan. Tercatat, Kepri meraih nilai 83,58 pada tahun 2023. Bahkan di tahun 2022 menjadi peringkat pertama nasional.
Indeks KUB digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia dengan tiga dimensi utama yang ditekankan. Diantaranya ialah toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Deva Alvina Sebayang, Analis Kebijakan Keagamaan dari Puslitbang Bimas Agama Balitbang Kemenag RI, merincikan bahwa dimensi kerja sama Kepri mendapat nilai tertinggi, yakni 85,14. Sementara itu, dimensi kesetaraan mendapat nilai 83,87, dan indeks toleransi mencapai 81,47.
Dia menyimpulkan, Kepri merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara lain. Sejak dulu, wilayah ini juga merupakan daerah industri dan perdagangan laut, sehingga terbiasa dengan heterogenitas dan arus migrasi.
“Meski banyak pendatang, masyarakat lokal tidak merasa kecil di tanah sendiri, masih merasa tuan di tanah sendiri karena ada rasa aman,” ujar Deva.
Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Mahbub Daryanto mengatakan, indeks KUB yang tinggi adalah bukti bahwa provinsi ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Setiap masyarakatnya merasa diterima dan aman, meskipun dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda.
Ia menilai, Kepri telah menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama. “Ini tidak terlepas dari peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta umat beragama di Kepri,” ujarnya.
Walikota Batam, Muhammad Rudi, pernah menyampaikan bahwa tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaudaraan dan kerukunan. Toleransi menjadi faktor penting gina memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.
Rudi tak ingin masyarakatnya terpecah belah hanya karena isu-isu miring yang tak dapat dipertanggungjawabkan. “Kita semua harus lebih teliti dalam menyerap infromasi agar tak mudah terprovokasi. Jaga persatuan agar Batam menjadi kota yang madani,” katanya. (*)
Ketua DPD PKS Tanjungpinang, Ismiyati. F. Mohamad Ismail
batampos – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Rahma dan Rizha Hafiz, untuk bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tanjungpinang. Ketua DPD PKS Tanjungpinang, Ismiyati mengatakan Rahma kader Partai Nasdem diusung untuk menjadi calon Wali Kota. Sementara Rizha Hafiz, kader PKS sebagai calon Wakil Wali Kota.
“Kalau rekomendasi dari Nasdem sudah keluar. Kalau PKS bukan rekomendasi, tapi SK dan tinggal kita jemput saja,” kata Ismiyati, Minggu (14/7).
Dengan begitu, kata Ismiyati PKS dan Nasdem resmi mengusung dua orang tersebut untuk bertarung di Pilwako Tanjungpinang 2024.
Selain itu, Ismiyati memastikan bahwa PKS akan berkoalisi dengan Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, sambungnya tidak menutup kemungkinan bakal ada partai lain yang ikut membantu PKS dan Nasdem memenangkan Pilwako 2024.
“Yang sudah pasti ada tiga, termasuk PAN. Yang lain masih proses, ada juga yang masih berkomunikasi dengan kita,” tambahnya.
Sebelumnya, ia menyampaikan terdapat tiga nama yang akan diusulkan untuk maju pada Pilwako Tanjungpinang. Yaitu Ismiyati, Sekretaris DPD PKS Raja Dachroni dan Rizha Hafiz.
Namun, PKS memilih Riza Hafiz. Sebab, Riza Hafiz merupakan merupakan kader yang sudah menjadi tokoh di PKS. “Karena saya terpilih di DPRD Provinsi jadi saya mundur, Pak Dachroni juga mundur, sehingga tinggal pak Riza yang maju,” ujarnya.
Ismiyati juga mengajak kepada masyarakat untuk memilih pasangan Rahma-Riza, dengan cara yang PKS mampu. Mengingat, perolehan suara pada pemilu 2024 lalu di tingkat DPRD Provinsi Kepri dapil Kota Tanjungpinang, PKS meraih 17.165 suara.
“Tentunya ini menjadi acuan utama kami selain akan melakukan usaha-usaha untuk bergerak ke masyarakat,” pungkasnya. (*)
KPU Tanjungpinang memantau petugas Pantarlih saat melakukan coklit di kediaman Ketua DPRD. Sabtu (13/7). F. Mohamad Ismail
batampos – KPU Tanjungpinang memantau proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di kediaman Ketua DPRD setempat. Pencoklitan yang berlangsung pada Sabtu (13/7) tersebut disaksikan langsung oleh Ketua dan Komisioner KPU Tanjungpinang, Muhammad Faizal dan Desi Liza Purba.
Faizal mengatakan, hal tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan coklit Pilkada 2024. Pantarlih, kata dia harus memastikan apakah data pemilih sudah memenuhi syarat dan ketentuan atau tidak.
“Apakah pemilihnya benar-benar masih ada atau tidak. Jangan-jangan ada pemilih yang sudah meninggal dunia atau sudah jadi anggota TNI Polri. Ini yang harus dipastikan,” kata Faizal, Minggu (14/7).
Usai coklit di kediaman Ketua DPRD tersebut, menurut Faizal saat ini proses coklit di wilayah Kota Tanjungpinang sudah mencapai 98 persen. Hanya ada beberapa kelurahan di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang belum dicoklit.
Terutama, sambung Faizal di Kelurahan Pinang Kencana. Sebab, kelurahan tersebut merupakan wilayah yang pada penduduk. Sehingga memerlukan beberapa hari lagi, untuk menyelesaikan coklit.
“Hampir 100 persen. Masih ada beberapa kelurahan yang belum selesai, namun kita masih ada waktu. Kan maksimal coklit selesai pada 24 Juli,” tambahnya.
Faizal menyampaikan, 2 persen sisa coklit tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu satu sampai dua hari. Walaupun, Pantarlih kerap mendapatkan kendala saat hendak coklit ke rumah warga.
Kendala tersebut seperti, warga yang sedang tidak berada di rumah, hingga adanya hewan peliharaan yang membuat Pantarlih takut.
“Misalnya ada anjing peliharaan, lalu ada juga warga yang tidak terbuka. Sehingga harus ada pendampingan dari RT dan RW,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengakui ia sangat mendukung tahapan Pilkada 2024. Salah satunya coklit.
Ia mengajak seluruh masyarakat, untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan Pilkada 2024.
“Saya mendukung sepenuhnya proses Pilkada dengan kebersamaan dan tanggung jawab. Ini bukan hanya untuk segelintir orang saja, tapi untuk seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (*)
batampos – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di Tiban Kampung, Sekupang rusak dan bolong hingga membahayakan keselamatan para pengguna jalan. kondisi ini dikeluhkan para pejalan kaki yang melintas di JPO tersebut.
Abdurahman, salah seorang pejalan kakimengeluhkan kondisi JPO yang berlubang dan keropos. Menurutnya kondisi tersebut sangat berbahaya bagi pejalan kaki yang melewati.
“Kondisi JPO Tiban Kampung itu sangat mengkhawatirkan dan belum ada tanda akan diperbaiki, ” ujarnya, Minggu (14/7).
Menurutnya, JPO itu memiliki atap yang berlubang. Saat hujan datang, pejalan kaki kehujanan. Mereka lantas kerepotan menyeberang di kawasan itu. Saat mobil-mobil besar melintas kondisi JPO terlihat bergoyang dan juga terasa bergetar.
“Sangat tidak nyaman. Bayangkan kalau hujan di sini menyeberang JPO jadi tidak nyaman,” ucap Ayu warga lainnya
Ayu, yang kerap melintas ke kawasan itu mengakui seringkali melintas JPO itu untuk berangkat dan pulang kerja. Ia sengaja berjalan kaki ke lokasi kerja yang tak jauh dari SMAN 4 Batam. Ayu melanjutkan, saat hujan datang, kondisi JPO makin buruk. Selain tampias tetesan hujan. Lantai JPO licin karena lumut.
“Ada juga tu bagian atap yang terlepas dan menggantung ke bawah jembatan. Kalau tak segera diperbaiki bisa-bisa menimpa kendaraan yang ada di bawahnya,” keluh Ayu lagi.
Andre warga Tiban lainnya mengeluhkan kondisi tersebut. Dia mengatakan, saat ini Pemko Batam dan BP Batam melakukan pelebaran jalan dimana-mana. Namun JPO di beberapa titik, seperti di Tiban Kampung diabaikan. Kondisi JPO terlihat sangat buruk. Selain tak memiliki atap, JPO sudah sangat licin.
“Saya pikir ini harus segera diperbaiki lah. Karena banyak digunakan masyarakat Tiban untuk menyebrang. Jangan nanti nunggu warga ketimpa atap dulu baru diperbaiki,” ucap Andre.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim mengaku, akan segera berkordinasi dengan BP Batam terkait kerusakan JPO di Tiban Kampung tersebut. “Itu BP Batam yang punya. Nanti kita akan sampaikan kepada BP, ” ujarnya. (*)
