batampos – Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2018 – 2021, Agung Harsoyo, mengatakan kegiatan ilegal RT RW Net sudah terjadi sejak lama. Dahulu, maraknya kegiatan ilegal RT RW Net masih bisa dipahami lantaran terbatasnya penyelenggara fixed broadband di Indonesia dan belum adanya aturan yang mengatur mengenai jual kembali layanan jasa telekomunikasi.

Namun kini dengan maraknya penyelenggara fixed broadband di Indonesia dan harga internet sudah terjangkau serta sudah adanya aturan Kominfo yang mengatur mengenai jual kembali layanan jasa telekomunikasi, menurut Agung, harusnya kegiatan ilegal RT RW Net ini sudah tak terjadi lagi. Bahkan untuk mengurus izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau melakukan kerja sama jual kembali layanan jasa telekomunikasi, Kominfo sudah memberikan fasilitas kemudahan perizinan.

Sehingga dengan kondisi masih maraknya kegiatan usaha ilegal RT RW Net saat ini, menurut Agung, menunjukkan bahwa saat ini mereka sudah tak mau diatur lagi dan tak mau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembangkangan ini menurut Agung, harus disikapi Kemenkominfo beserta aparat penegak hukum dengan tindakan yang sangat tegas. Dengan melakukan penegakan hukum seperti yang tertuang dalam UU.

Jika melihat regulasi yang berlaku, hukuman terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi ilegal terbilang sangat berat. Berdasarkan UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi harus mendapatkan izin dari Kemenkominfo.

Ketika mengajukan izin penyelenggara jasa telekomunikasi, akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak baik itu PPn maupun PPh badan. Selain itu badan usaha yang mengantungi izin penyelenggara jasa telekomunikasi harus membayar PNBP (BHP/Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan USO/Universal Service)

Berdasarkan pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, kegiatan usaha ilegal RT RW Net ini diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta.

“Jerat hukum atas kegiatan ilegal RT RW Net ini cukup berat. Agar dapat memberikan efek jera, kami mendesak kepada Kemenkominfo dan pihak berwajib untuk secara tegas dan konsisten menjalankan aturan dan penertiban terhadap kegiatan usaha ilegal RT RW Net. Sebab selain merugikan penyelenggara jasa telekomunikasi, kegiatan ilegal RT RW Net juga merugikan keuangan negara dan merugikan kepentingan konsumen. Selain itu kegiatan ilegal RT RW Net mengancam industri telekomunikasi tanah air,” ucap Agung, Jumat (19/4/2024).

Agar menghindari penindakan hukum yang nanti dilakukan Kominfo dan aparat kepolisian, Agung mengimbau pelaku usaha ilegal RT RW Net menghentikan usahanya. “Jika ingin berusaha untuk melakukan jual kembali layanan telekomunikasi, kami imbau agar mereka dapat memenuhi regulasi yang berlaku,” katanya. (*)

batampos – Dalam rangkaian kunju-ngannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas isu yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi bilateral dan situasi di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi pertemuan itu menyampaikan  bahwa Kepala Negara menyampaikan tiga pesan penting. Pertama adalah kerja sama ekonomi antara kedua negara.

Jokowi menggarisbawahi peningkatan volume perdagangan yang lebih seimbang antara Indonesia dan Tiongkok. Indonesia juga berharap agar produk dalam negeri juga terbuka aksesnya di pasar Tiongkok. Termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia.

“Hal lain masih di dalam bidang kerja sama ekonomi Bapak Presiden mendorong kerja sama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Bapak Presiden juga mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia,” ujar Retno.

Pembahasan kedua tentang masalah ketahanan pangan. Indonesia ingin mempelajari model pertanian Tiongkok.

Baca Juga: Bawaslu Bakal Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK Tahun Ini

“Hal terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan situasi di Timur Tengah. Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat,” ungkap Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menunjukkan sikapnya terhadap situasi di Timur Tengah. Ada tiga hal yang disampaikan yaitu pentingnya menahan diri, pentingnya terjadi deeskalasi, dan meminta negara-negara menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi.

“Bapak Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa Tiongkok juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah,” ucap Retno.

Sementara itu, Tiongkok juga menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution. Selain itu sepakat bahwa stabilitas di Timur Tengah akan terjadi melalui two state solution. Kedua negara juga memiliki posisi yang sama dalam mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.

”Tadi juga dilakukan exchange of views mengenai dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB,” ucapnya.

Sebelum bertemu Jokowi, Wang Yi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Sejumlah hal penting menjadi pembahasan kedua menlu.
Dalam hal hubungan kedua negara, kedua pihak sepakat untuk memperkokoh kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Di mana, hubungan bilateral antara Indonesia-Tiongkok akan terus diperkokoh dengan saling menghormati hukum internasional.

Baca Juga: Jumlah Pemohon Amicus Curiae Sidang PHPU Pilpres 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah

”Di bidang ekonomi RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia,” ujar Retno. RRT diketahui merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar dolar AS (USD). RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari USD 7,4 miliar tahun lalu.

Karenanya, ada beberapa fokus kerja sama investasi yang akan terus diperkuat. Antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi ener-gi, serta ketahanan pangan.

”Pembahasan kerja sama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High-Level Dialogue Cooperation Mechanism (HDCM) di Labuan Bajo besok (hari ini, red),” jelasnya.

Dari pihak Indonesia, tim akan dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menlu Retno. Sementara dari pihak RRT akan dipimpin oleh Menlu Wang Yi.

Masih dalam konteks kerja sama bilateral, kedua menlu juga membahas kerja sama penanganan kejahatan lintas batas, terutama online scam.

Retno menegaskan, kerja sama kawasan sangat penting dalam penanganan kejahatan ini, di mana banyak WNI yang menjadi korban.

Wang Yi pun mengamini bagaimana kedua pihak bertukar pendapat secara mendalam, sesuai dengan arahan kedua kepala negara, mengenai percepatan kerja sama Indonesia dengan RRT. ”Dan banyak hal telah dicapai,” ungkapnya.

Dalam hubungan bilateral 10 tahun terakhir, kedua negara selalu saling percaya dan saling bantu. Dan yang paling penting dalam kerja sama adalah menjunjung tinggi keadilan dan kenegaraan.

”Kami menantikan kerja sama yang semakin barik agar menciptakan masa depan yang lebih gemilang dalam hubungan bilateral kedua negara,” katanya.

Kedua pihak juga akan memainkan peranan otomatis untuk mendongkrak koordinasi negara berkembang secara mendalam. Pihaknya juga bakal mensinergikan Tiongkok dengan visi Indonesia Emas 2045. Sehingga bisa saling mensukseskan.

”Dengan demikian, kedua negara dapat menyediakan lebih banyak opsi bagi sesama negara berkembang untuk kerja sama terus menerus, di bidang ekonomi digital dan sebagainya, serta bersama-sama memajukan ekonomi,” paparnya.

Soal stabilitas kawasan, ia sepakat jika semua pihak perlu sama-sama waspada dan sama-sama menolak niat apapun yang menginginkan peperangan. Kedua negara akan sama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas yang sulit didapat di kawasan.

”Kami juga bersedia bekerja sama dengan negara-negara asing untuk mengimplementasikan COC (Code of Conduct) secara penuh dan efektif,” jelasnya.

Baca juga: Kemnaker Terima 1.539 Aduan Pembayaran THR 2024, Ini Provinsi Paling Banyak Aduan

Kemarin, Menlu Tiongkok Wang Yi turut menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan). Wang Yi tiba di tempat kerja Prabowo sekitar pukul 11.00. Mereka bertemu lebih kurang satu jam. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, dia menyampaikan secara langsung ucapan selamat atas kemenangan Prabowo sebagai calon presiden (capres).

Tidak hanya itu, kedua pihak membahas berbagai isu dan kerja sama strategis. Khususnya di bidang pertahanan. Mulai pendidikan, latihan bersama, sampai industri pertahanan. Bagi Indonesia, Tiongkok merupakan mitra dekat. Kedua negara menjalin hubungan bilateral dengan baik. Khusus di bidang pertahanan, Indonesia dan Tiongkok sudah menjalin kerja sama pendidikan dan latihan sejak 1970 silam.

Sampai saat ini, kerja sama tersebut masih berlangsung.Indonesia mengirim personel ke Tiongkok untuk belajar dan berlatih di sana. Sebaliknya, Tiongkok juga mengirim prajurit mereka untuk turut serta dalam pendidikan militer di Indonesia. Karena itu, Prabowo mengaku sangat senang bisa bertemu dengan Menlu Wang Yi. ”Kehormatan besar saya hari ini menerima beliau. Terima kasih atas penerimaan yang begitu baik, saya diterima di Beijing beberapa minggu lalu,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP group

batampos – Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly memastikan pembatalan aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Jumat (19/4). Meskipun, mantan petinggi Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengklaim sudah ada 75 ribu massa yang siap hadir di MK.

“Hingga malam ini sudah sekitar 75 ribu massa pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran yang telah mengonfirmasi kehadirannya dalam aksi massa damai kawal suara Prabowo-Gibran,” kata Haris di Sekretariat Bersama Relawan Prabowo-Gibran, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis malam (18/4).

Namun aksi damai tersebut dibatalkan menyusul adanya arahan dari Ketua Umum Gerindra yang juga presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo menyampaikan arahan pada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran agar tidak melanjutkan aksi massa damai yang rencananya digelar besok, Jumat 19 April 2024,” kata Haris.

Selain itu, Haris juga memastikan rencana pemberian 10 ribu pernyataan amicus curiae atau sahabat pengadilan dibatalkan.

“Arahan Pak Prabowo adalah kita semua selaku pemilih dan pendukung Prabowo-Gibran untuk menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di MK,” kata Haris.

Haris juga menuturkan, Prabowo juga meminta semua pihak tak terkecuali pendukungnya untuk menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di MK.

“Pak Prabowo mengimbau pada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran agar memberikan kepercayaan penuh kepada MK untuk mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Paslon 01 dan 03,” tuturnya.

Pihaknya meyakini, MK akan membuat keputusan berdasarkan fakta di masyarakat yang sudah ditetapkan KPU sebesar 96,2 juta pemilih yang memilih Prabowo-Gibran

“Pak Prabowo juga meminta kita pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan tekanan politik dalam bentuk gerakan massa maupun gerakan dalam bentuk Amicus Curiae ke MK,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Haris, Prabowo minta pada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran agar menyelenggarakan acara politik tersebut di markas-markas atau sekretariat relawan masing-masing, ia khawatir terjadi gesekan dan benturan sosial serta kekacauan yang tidak terkendali di lapangan.

“Kami menilai kepercayaan publik terhadap proses Pemilu sudah sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan berlangsungnya Pilpres 2024 yang sangat aman damai sepanjang era reformasi. Karena itu kami tidak menghendaki prestasi demokrasi yang kita capai saat ini dinodai dan dicederai jika aksi massa besok diprovokasi dan memicu keributan,” ujarnya.

Haris juga menegaskan, pihaknya bertanggung jawab atas pembatalan aksi ini dan mulai malam ini timnya akan bekerja hingga pagi untuk melakukan sosialiasi pada seluruh pendukung yang telah mempersiapkan kedatangannya pada aksi damai di MK. (*)

batampos – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam fase krusial untuk memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kami berpendapat bahwa saat ini adalah fase yang sangat krusial, di mana para hakim MK sedang melaksanakan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Biarlah para hakim memutus perkara a quo secara objektif, dengan mengedepankan prinsip imparsialitas, serta tidak mendukung salah satu pihak yang terlibat dalam perkara itu,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/4) malam.

Dia berpendapat banyak pihak yang berusaha mengintervensi, salah satunya dengan mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan.

“Pihak-pihak ini tentunya mempunyai maksud agar memenangkan perkara, yang sifatnya kongkrit dengan mencoba menggunakan sarana hukum tersamar amicus curiae atau bentuk lain dari intervensi yang sesungguhnya kepada lembaga peradilan MK,” ujarnya.

Menurut Fahri, pada dasarnya hakim MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi, termasuk memutus sengketa PHPU Pilpres, sandarannya adalah konstitusi serta fakta-fakta hukum yang secara terang benderang di dalam persidangan yang digelar terbuka untuk umum.

“Kami harapkan MK sejauh mungkin menghindarkan diri dari fenomena kontemporer amicus curiae ini,” pesannya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebut hanya ada 14 sahabat pengadilan atau amicus curiae perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang akan didalami.

“14 itu yang sampai dengan hari ini sudah didalami oleh hakim, bukan berarti dipertimbangkan ya,” kata Fajar saat ditemui di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Fajar mengatakan 14 amicus curiae tersebut telah diserahkan kepada majelis hakim konstitusi yang menangani perkara sengketa pilpres. Namun, ia tidak bisa memastikan dipertimbangkan atau tidaknya amicus curiae tersebut.

“Dipertimbangkan atau tidak itu nanti, tapi yang penting 14 amicus curiae itu sudah diserahkan ke hakim dan sudah dibaca dan dicermati,” katanya.

Dia menegaskan 14 amicus curiae dimaksud adalah amicus curiae yang diterima oleh MK hingga tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB karena batas waktu tersebut merupakan keputusan majelis hakim.(*)