batampos – Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan 39,9 persen masyarakat mendukung Kejaksaan Agung memiskinkan pelaku korupsi timah yang merugikan negara mencapai Rp271 triliun.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan sebanyak 40,1 persen masyarakat mengetahui upaya Kejaksaan mengusut kasus timah. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan kasus lain.

“Dari mereka yang tahu, sebanyak 39,9 persen menilai sanksi yang pantas bagi para pihak yang terlibat adalah disita seluruh hartanya,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Sikap Publik terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, dan Isu Nasional yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

Survei LSI dalam rentang waktu 7 hingga 9 April 2024 dengan 1.213 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

Margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Djayadi, selain penyitaan aset dan harta, publik juga menilai penjara seumur hidup sebagai sanksi yang pantas untuk pelaku korupsi timah. Angkanya mencapai 26,9 persen.

“Tertinggi ketiga itu adalah sanksi dicabut izin usahanya. Angkanya mencapai 8,6 persen,” ungkapnya. (*)

Sumber: Antara

batampos – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap dua karyawan maskapai penerbangan Lion Air terlibat jaringan narkoba sudah enam kali meloloskan pengiriman narkoba melalui jalur udara dari Bandara Kuala Namu Sumatera Utara menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta.

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Arie Ardian di Jakarta, Kamis, mengatakan dua karyawan Lion Air tersebut bertugas di bagian kebersihan pesawat (Lavatory Service).

“Kedua karyawan ini mengambil barang dari luar dan dimasukkan ke area bandara,” kata Arie.

Terungkapnya kasus ini berawal dari informasi yang diterima penyidik terkait kurir antar provinsi yang beberapa kali mengirim narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Medan menuju Jakarta.

Sabu dan ekstasi tersebut, kata dia, sudah beberapa kali dikirim dari Medan menuju Jakarta oleh tersangka MRP.

“Dari hasil pemetaan dan analisis para penyidik di lapangan kami berhasil menangkap saudara MRP di Terminal 2B Soekarno-Hatta,” kata Arie.

Dari penangkapan itu, penyidik menyita sabu seberat lima kilogram dan ekstasi sebanyak 1.841 butir.

Penyidik melakukan pengembangan dan didapati keterlibatan dua karyawan Lavatory Service Lion Air.

Kedua karyawan Lion Air ini bertemu dengan tersangka MRP yang berangkat dari Medan, Bandara Kuala Namu masuk membawa narkoba tanpa melalui jalur pemeriksaan barang, proses scanner.

“Dua karyawan dari maskapai ini membawa sabu dan ekstasi dengan menggunakan mobil lavatory service,” katanya.

Para tersangka bertemu setelah turun dari tangga pesawat atau garbarata, sedangkan penumpang yang lainnya menggunakan bis penumpang umum. Tersangka MRP menggunakan kendaraan lavatory service bersama dua karyawan Lion Air tadi.

“Di situ terjadi pertukaran tas, di mana kurir MRP membawa tas kosong, kedua karyawan tadi membawa sabu dan ekstasi,” ujarnya.

Selanjutnya, tersangka MRP membawa tas tersebut masuk ke dalam pesawat sampai di Bandara Soekarno-Hatta, hingga akhirnya berhasil ditangkap.

Arie mengatakan total ada tujuh tersangka yang ditangkap dalam kasus tersebut. Yakni, DA dan RP, karyawan Lavatory Service Lion Air. Perannya menyerahkan narkoba kepada kurir MRP dan R.

Kemudian tersangka HF, bertugas sebagai operator yang menyuruh mengambil narkoba dari rumahnya.

“HF ini merupakan mantan AVSEC di Bandara Kuala Namu,” kata Arie.

Dalam menjalankan perannya, tersangka HF dibantu oleh istrinya inisial BA, berperan menyiapkan tiket untuk kurir tersangka MRP, serta memantau keberadaan atau posisi kurir selama perjalanan.

Tersangka berikutnya JD, bertugas sebagai pengambil atau pengantar barang dari tersangka HF, untuk diserahkan kepada tersangka DA dan RP.

Selanjutnya, ditangkap lagi tersangka melalui proses control delivery, di mana barang yang sudah dipesan diantarkan kepada pemesan melalui proses control delivery.

“Total diamankan tujuh orang tersangka, dan ada tiga DPO yang sedang kami kejar, yakni E, Y dan PP,” kata Arie.

Direktur Keselamatan dan Keamanan Lion Air Iyus Susyanto berterima kasih kepada Bareskrim telah berhasil mengungkap kasus tersebut.

Ia menegaskan komitmen maskapai terhadap pemberantasan narkoba dan sudah menandatangani MoU dengan BNN.

“Saya bersyukur ini bisa terungkap, karena sebetulnya alangkah bagusnya ada pemangku kepentingan atau stakeholder (bandara) lain yang bisa diundang ya, kenapa kok bisa lolos,” kata Iyus.

Iyus menyebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada pihak berwajib, dan memastikan dua karyawan tadi sudah diberhentikan sesuai kontrak kerja, karena melanggar perjanjian, terlibat narkoba.

“Sejak 2016 kami sudah tidak ada lagi berita kru kami pakai narkoba dan sebagainya. Karena karena intens mengecek, dari awal kontrak ditegaskan, terlibat narkoba selesai (diberhentikan), yang ditangkap ini di luar kuasa kami,” kata Iyus.

Hasil pemeriksaan kedua karyawan Lion Air tersebut sudah meloloskan enam kali pengiriman narkoba selama kurung lebih satu tahun terakhir. Sekali pengiriman seberat lima kilogram. Mereka mendapat upah Rp10 juta per kilo yang dibagi tiga. Masing-masing ada yang mendapat Rp 1 juta, Rp 3 juta dan Rp 6 juta. (*)

Sumber: Antara

batampos – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul permusuhan terbaru antara Iran dan Israel.

“Kita tahu, perlu kerja keras semua pihak untuk menghindari terjadinya eskalasi (konflik). Oleh sebab itu, kita gunakan pengaruh kita agar deeskalasi terjadi,” ujar Retno usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menlu China Wang Yi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4).

Dalam menjalankan langkah diplomasinya untuk membantu meredakan ketegangan, Menlu Retno mengaku telah berbicara dengan Menlu Hongaria Peter Szijjarto yang disebutnya cukup dekat dengan Israel.

Pembicaraan melalui telepon tersebut semakin menegaskan peran Indonesia yang ingin membawa pesan perdamaian, setelah sebelumnya Menlu Retno juga telah berbicara langsung dengan Menlu Iran, dan sejumlah negara lain yang dianggap berpengaruh untuk meredakan konflik seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara Arab.

“Prinsipnya sama, semua pihak yang saya hubungi sama, bahwa kita tidak ingin melihat adanya eskalasi,” tutur dia.

Pada Sabtu (14/4), Iran menembakkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel, sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.

Namun, Israel menyebut hampir seluruh drone dan rudal balistik Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel dan sekutunya yakni Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Israel mendaku serangan itu hanya mengenai salah satu pangkalan udara militernya, tetapi tidak menimbulkan kerusakan serius.

Menyusul perseteruan terbaru itu, hampir 50 negara mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan Iran terhadap Israel dan menyerukan pihak-pihak di kawasan untuk berupaya mencegah eskalasi konflik.

Pernyataan tersebut disampaikan antara lain oleh perwakilan tetap PBB dari Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Inggris, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Denmark, Ekuador, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Ukraina, dan Amerika Serikat.

“Kami mencatat bahwa peningkatan serangan Iran adalah yang terbaru dari pola tindakan berbahaya dan destabilisasi yang dilakukan Iran dan mitra militannya yang menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional,” kata negara-negara itu, dalam pernyataan bersama yang dirilis Rabu malam (17/4).

AS, Uni Eropa, dan kelompok negara-negara industri G7 juga mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran.

Langkah ini bertujuan guna mendukung Israel, dan saat yang sama membujuk Israel menahan niatnya untuk melakukan pembalasan terhadap Iran. (*)

Sumber: Antara

batampos – Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pihaknya mendukung masuknya Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta terwujudnya solusi dua negara demi mengakhiri konflik Israel-Palestina.

“China meminta Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin menerima Palestina menjadi anggota resmi PBB,” kata Wang dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis.

Wang merasa prihatin atas bencana kemanusiaan besar yang terjadi di Jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun akibat agresi Israel dan mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar di abad 21.

Ia menyebut, posisi China terkait konflik Israel-Palestina sama dengan Indonesia, yaitu bahwa solusi dua negara harus diwujudkan dan peran DK PBB dalam hal penyelesaian konflik amat penting.

“Kami juga menyerukan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas, berwibawa, serta efektif agar bisa menghasilkan jalan untuk mewujudkan solusi dua negara,” kata dia.

Wang mendesak penerapan Resolusi DK PBB Nomor 2728 secara menyeluruh dan efektif. Resolusi tersebut berhasil diadopsi pada 25 Maret 2024 setelah Amerika Serikat tidak memveto dokumen tersebut dan memilih abstain.

Menlu China juga menuntut pihak terkait mewujudkan gencatan senjata tanpa syarat yang berkelanjutan, memastikan warga sipil di Jalur Gaza terlindungi dan tidak menjadi korban konflik, serta menjamin bantuan kemanusiaan dapat terus mengalir masuk ke Jalur Gaza.

Selain itu, Wang menyatakan prihatin atas kegagalan Amerika Serikat mendorong tindakan konkret dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ia mengatakan, sampai dengan lolosnya Resolusi DK PBB Nomor 2728, AS terus merintangi upaya menyelesaikan konflik melalui badan itu dengan vetonya.

Untuk itu, Wang mendesak Amerika Serikat berhenti bertindak sesuai kehendaknya sendiri dan mendengarkan seruan komunitas internasional demi menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza.

Apalagi, Piagam PBB dan Resolusi DK PBB bersifat mengikat dan wajib ditaati semua negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat.

“Diharapkan pihak AS mengubah kebiasaan ‘sombong’-nya dan bekerja sama sebagai salah satu anggota PBB untuk menjalankan dan mendukung putusan Resolusi 2728 terkait gencatan senjata di Jalur Gaza demi memutus penderitaan rakyat Palestina,” kata Wang. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Habib Rizieq Shihab bersama dengan Din Syamsuddin, Yusuf Martak hingga Munarman mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar dalam keterangan resminya, Rabu (17/4).

Dalam dokumen surat yang diserahkan ke MK, terdapat empat poin utama yang ditulis sebagai bahan pertimbangan hakim MK. Pertama, keempatnya meminta MK untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang diduga terjadi di Indonesia pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung.

“Oleh karena itu, kami berharap, Mahkamah Konstitusi sebagai kekuatan balancing of power yang merupakan bagian dari trias politica, agar dapat kembali meluruskan perjalan bangsa dan negara ini, kembali pada rel konstulitusi yang berdasarkan pada keadilan dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tulisnya.

Kedua, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu sebagaimana telah ditetapkan melalui Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurutnya, itu berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan di Indonesia, termasuk Hakim Konstitusi yang mengadili perkara PHPU tahun 2024, dalam register perkara Nomor 1 dan 2/PHPU.PRES-XX11/2024.

“Untuk itu kami berharap, agar Yang Mulia Hakim Konstitusi, secara sungguh-sungguh menggunakan kewenangan yang diatur oleh konstitusi dan perundangan dibawahnya, untuk mencapai tujuan hukum yaitu berupa tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terjaminnya pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan etika dan tidak memberi ruang bagi terjadinya conflict of interest dalam penyelenggaraan negara diseluruh aspek,” tegasnya.

Ketiga, keempatnya menilai adanya tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan karena konflik kepentingan dari pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Adapun konflik kepentingan itu dilakukan melalui rekayasa peraturan perundangan dan manipulasi otoritas yang berada ditangan Presiden, telah digunakan untuk mempengaruhi lembaga negara lainnya tanpa mendapat koreksi secara ketatanegaraan.

Bahwa putusan Nomor 90/PUU-XI/2023 Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi pembuka kotak pandora untuk dimulainya berbagai kerusakan pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya.

“Untuk itu adalah tepat kiranya secara kelembagaan negara, Mahkamah Konstitusi mengambil peran untuk meluruskan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang melenceng dari semangat reformasi,” paparnya.

Poin keempat, potensi terjadinya tindakan represif, diktator, otoriter, korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Hal itu dapat mengakibatkan struktural bangsa dan negara semakin jatuh.

“Kita semua telah mengalami, betapa buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersendikan otoritarianisme, diktatorisme, opresif, represif, korupsi, kolusi dan nepotisme serta dinasti politik yang mengakibatkan penyakit kebodohan struktural dan kemiskinan struktural yang sangat bertentangan dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group