batampos – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan pelimpahan tahap I terkait kasus pemhunuhan Vina dan Eki di Cirebon dengan tersangka Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Berkas tersebut kini telah dipegang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk diteliti.

“Hari ini kami telah melakukan pelimpahan tahap satu kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka PS,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast kepada wartawan, Kamis (20/6).

Selanjutnya, berkas akan diteliti oleh jaksa. Setelah dinyatakan lengkap, maka Polda Jawa Barat akan melakukan pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka dan alat bukti untuk disidangkan.

“Pelimpahan tahap satu ini kami telah mengirimkan berkas perkara ke Kejati Jawa Barat untuk ditindaklanjuti,” jelas Jules.

Sebelumnya, DPO Pegi Setiawan alias Perong alias Robi resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon. Hal itu diungkap usai Polda Jawa Barat melakukan konferensi pers usai menangkap Pegi beberapa waktu lalu di kawasan Bandung.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, Pegi ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti dari yang bersangkutan.

Ia menyebut bahwa Pegi terbukti melanggar pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Seorang resepsionis hotel di Jeju, Korea Selatan (Korsel), telah ditahan oleh polisi atas dugaan pelecehan seksual terhadap tamu.

Menurut polisi pada hari Selasa (18/6), resepsionis tersebut berhasil masuk ke kamar tamu asal Tiongkok dengan menggunakan kunci utama.

Kepolisian Jeju Seobu mengatakan, bahwa karyawan sebuah hotel di Jeju Utara sedang diselidiki karena diduga memperkosa seorang tamu di kamarnya.

Dikutip dari The Korea Times, Kamis (19/6), kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 14 Juni 2024, ketika ia dalam keadaan mabuk berat setelah keluar malam dengan turis lainnya.

Dia kemudian menceritakan, kepada salah satu teman seperjalanannya tentang apa yang terjadi padanya lalu rekannya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Polisi mengatakan, bahwa rekaman kamera keamanan menunjukkan karyawan tersebut memasuki kamar perempuan tersebut.

Tidak lama, setelah dia diantar kembali ke kamar oleh sesama pelancong asal Tiongkok yang segera pergi setelahnya.

Perempuan tersebut mengatakan kepada polisi, bahwa dia terlalu mabuk untuk menentang tindakan karyawan tersebut.

Karyawan tersebut dilaporkan, mengklaim bahwa dia telah menerima panggilan untuk layanan kamar sebelum memasuki kamar tersebut.

Lebih lanjut pria mengklaim, bahwa dia tersebut yakin melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka dengan perempuan tersebut. (*)

Sumber: JP Group

batampos– Polda Sumatera Utara (Sumut) membantah informasi adanya 15 mantan anggota Polrestabes Medan yang menjadi buron kasus perampokan. Hanya terdapat tiga mantan anggota Polrestabes Medan yang terlibat perampokan dan telah divonis pengadilan. Yang lainnya diklaim telah diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena pelanggaran kode etik.

Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi menuturkan kemarin, 15 mantan anggota Polrestabes Medan tersebut melakukan pelanggaran kode etik atau kedisiplinan yang berbeda. Di antara 15 mantan personel, hanya tiga orang yang terlibat kasus perampokan.

”Sebanyak 12 orang sisanya pelanggaran kedisiplinan,” jelasnya.

Dalam foto yang beredar di berbagai platform, disebutkan bahwa 15 orang itu masuk daftar pencarian orang (DPO). Menurut Hadi, sebenarnya tiga orang yang terlibat perampokan itu melakukan tindak kejahatan setelah proses PTDH.

Dengan demikian, saat melakukan perampokan, mereka sudah tidak aktif bertugas di Polrestabes Medan. ”Proses PTDH, malah melakukan kejahatan,” ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos.

Tiga orang yang terlibat perampokan tersebut bahkan telah divonis pengadilan. Mereka adalah Ari Galih Gumilang, Haris K. Putra, dan Firman Bram Sidabutar. Nama ketiganya juga masuk DPO yang beredar.

Untuk personel yang melanggar kedisiplinan telah diputuskan PTDH dalam waktu yang berbeda. ”Dari 2020 hingga 2021 proses PTDH-nya. Waktunya berbeda-beda karena bukan dalam satu kasus,” ujarnya.

Pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan kebanyakan berupa meninggalkan tugas dalam waktu lebih dari 30 hari. ”Ada yang 40 hari hingga 60 hari tidak menjalankan tugas. Istilah kami meninggalkan tugas,” paparnya.

Dia menyatakan, kejadian itu menjadi sorotan karena seakan-akan terdapat 15 mantan anggota yang terlibat satu kasus perampokan yang sama. Padahal, sebenarnya tidak terjadi hal semacam itu. ”Jadi, kami ingin meluruskan,” paparnya.

Polda Sumut juga akan berupaya menindak sejumlah akun media sosial yang memberikan informasi yang tidak tepat. Menurut dia, media sosial tersebut memberikan pengaruh besar dan informasi yang berbeda dari yang sebenarnya.

Menurut Hadi, kasus itu memberikan gambaran serius tentang pentingnya menjaga kepatuhan terhadap kode etik profesi Polri. Dia menekankan bahwa tindakan-tindakan itu tidak dapat ditoleransi dan anggota Polri yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. (*)

Editor: PARNA

batampos – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi divonis pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp250 juta setelah terbukti menerima suap dalam pengondisian kasus proyek BTS 4G BAKTI Kominfo pada 2021.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan serta denda sebesar Rp 250 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan,” ujar Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan Achsanul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum, yakni Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yakni pidana penjara lima tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Fahzal menuturkan vonis yang lebih ringan tersebut utamanya lantaran Achsanul berlaku sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, belum pernah dihukum, serta telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak sah sejumlah 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp40 miliar dalam tahap penyidikan.

“Achsanul juga telah merasa menyesal dan mengaku bersalah, jadi ini pertimbangan kemanusiaan,” ucap dia.

Sementara itu, kata dia, terdapat pula hal yang memberatkan vonis, yakni Achsanul sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan amanat UUD Nomor 28 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Achsanul dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Achsanul tetap dalam tahanan, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp5 ribu.

Achsanul terbukti menerima suap senilai 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp40 miliar untuk mengondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo yang dilaksanakan pada 2021.

Uang suap diterima dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Synergy Irwan Hermawan atas perintah mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif untuk diserahkan kepada terdakwa melalui pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Achsanul, Sadikin Rusli.

Pemberian suap dengan maksud supaya Achsanul membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo agar mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek tersebut. (*)

Sumber: Antara

batampos – Pelaksanaan puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) berakhir Rabu (19/6). Para jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, mulai meninggalkan Mina.

Mereka kembali menuju hotel di Makkah untuk melanjutkan prosesi ibadah fase akhir. Yakni, tawaf ifadah, sai, serta tawaf wada. Gelombang kepulangan jamaah Indonesia dari Mina sebenarnya berlangsung sejak Selasa (18/6). Jamaah yang mengambil nafar awal (mabit-lempar jumrah hingga 12 Zulhijah/18 Juni) kembali ke hotel terlebih dulu.

Kemarin (19/6) giliran para jamaah yang mengambil nafar tsani (mabit-lempar jumrah hingga 13 Zulhijah) yang meninggalkan Mina. Karena itu, saat ini tenda di Mina sudah banyak ditinggalkan jamaah.

Berdasar data PPIH Arab Saudi, mayoritas jamaah Indonesia memilih nafar awal. Mencapai 77 persen dari 213 ribu jamaah reguler. ”Sementara itu, jamaah yang mengambil nafar tsani atau mabit tiga malam sebesar 23 persen. Mereka tengah proses kembali ke hotel,” kata Kepala PPIH Arab Saudi Daker Makkah Khalilurrahman.

Penurunan jumlah jamaah juga terlihat di area jamarat yang menjadi pusat pelaksanaan lempar jumrah. Tidak banyak jamaah Indonesia yang beraktivitas.

Sementara itu, selama dua hari terakhir, penyelenggaraan ibadah haji 2024 dihebohkan dengan kabar banyaknya jemaah haji yang meninggal akibat cuaca panas yang ekstrem. Mayoritas adalah Jemaah haji kategori lansia yang memiliki penyakit bawaan.

Dilansir dari sejumlah kantor berita internasional, ratusan jemaah dari sejumlah negara wafat selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Mina, yakni saat mabit (menginap) dan lontar jumrah di jamarat, pada hari tasyrik 10–13 Zulhijah. Mereka meninggal akibat cuaca ekstrem yang melanda selama beberapa hari terakhir. Menurut laporan AFP, 577 jemaah dari beberapa negara meninggal akibat heatstroke atau serangan panas berlebihan.

Lantas, bagaimana dengan jemaah haji Indonesia? Mengacu data Siskohat Kemenag, total 183 jemaah tanah air meninggal selama musim haji. Mulai di Madinah, Makkah, hingga fase puncak haji Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

Khusus di Mina, berdasar data laporan tim misi kesehatan PPIH Arab Saudi, tercatat ada 184 jemaah tanah air yang menjalani perawatan di tenda misi kesehatan haji di Mina. Dari jumlah itu, 12 orang mengalami heatstroke. Dua di antaranya akhirnya meninggal.

”Dua jemaah ini memiliki riwayat penyakit berat. Akibat heatstroke, penyakit mereka kembali kambuh. Kami sudah berusaha menangani, tapi mereka tak tertolong,” kata Kasi Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daker Madinah Karmijono. (*)

Sumber: JP Group