batampos – Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali menyatakan, keinginan pemerintah untuk memasukkan soal power wheeling dalam RUU EBET, hendaknya jangan dipaksakan hanya sekadar memenuhi “syahwat politik” rezim yang akan berakhir pada Oktober mendatang. Penolakan terhadap RUU tersebut juga hingga kini masih saja bergulir dari para stakeholder. Ini membuktikan RUU tersebut masih menyimpan sejumlah potensi masalah yang dapat dipastikan akan merugikan masyarakat dan negara nantinya. Baiknya, pembahasan soal RUU khususnya soal skema power wheeling, dilanjutkan pada periode rezim berikutnya.

Demikian siaran pers yang disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali, pada sejumlah media pada Kamis (11/7), menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, yang dikutip dari Antara pada Jumat (22/3) lalu, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak ragu dan mendorong skema power wheeling masuk RUU EBET.

Menurut Abrar, kekhawatiran Menteri ESDM Arifin Tasrif terhadap kemungkinan ketidakmampuan PLN menyediakan energi listrik apabila terjadi demand yang tinggi, terkesan sangat didramatisasi. “Terlalu didramatisasi soal lonjakan demand tersebut. Buktinya, hingga saat ini kita masih eksis melayani kebutuhan listrik masyarakat dan dunia industri. Soal nanti ada lonjakan demand, PLN akan mengantisipasinya dengan pertumbuhan jumlah pembangkit baru. Jadi jangan terlalu didramatisasilah, kasihan rakyat. Rakyat kini sudah lelah menghadapi ekonomi yang sedang morat-marit ini,” kata Abrar.

Menurut Abrar, terkait soal power wheeling masih harus membutuhkan kajian yang lebih lanjut. “Kan masih ada penolakan, Buktinya, saat rapat tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan pihaknya menolak skema power wheeling dimasukan dalam RUU EBET, karena tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta. Ada implikasi yang krusial, PLN menjadi tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS)“ ungkap Abrar mengutip pernyataan Mulyanto dari sejumlah media.

Penolakan yang sama ungkap Abrar juga disampaikan, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. Menurut Fahmy, kata Abrar, skema power wheeling berpotensi menambah beban APBN dan merugikan negara. Alasannya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen. Penurunan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian. Terhadap rakyat, penetapan tarif listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar akan membuat tarif listrik bergantung demand and suplly.

Terhadap masih adanya kontra soal power wheeling tersebut, Abrar menyatakan, pembahasan RUU EBET hendaknya dilanjutkan pada masa presiden periode 2024-2029 mendatang. “Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jangan hanya ingin memaksakan “syahwat politik” dipaksakan harus selesai sebelum periode presiden sekarang yang akan berakhir pada Oktober mendatang. Kasihan rakyat dan akan menjadi beban negara nantinya,” ungkap Abrar. (*)

batampos – Tak ada wilayah yang aman dari serangan Israel di Gaza. Dalam empat hari, empat sekolah menjadi sasaran kebrutalan Israel. Kebrutalan itu telah membunuh sekitar 29 orang.

Dilansir dari Al Jazeera, Ketua Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini menuturkan, empat sekolah telah menjadi korban dalam empat hari terakhir. ”Sejak perang dimulai, dua pertiga sekolah UNRWA di Gaza terkena dampaknya. Ada yang dibom dan banyak yang rusak parah,” ujarnya melalui platform X.

Lazzarini menyayangkan kondisi itu. Dia menyebut sekolah-sekolah di Gaza telah berubah menjadi kuburan bagi warga Gaza. Pembunuhan, kehancuran, dan keputusasaan terus berlan­jut. Sekolah telah berubah dari tem­pat yang aman untuk pendidikan dan harapan bagi anak-anak menjadi tempat penampu­ngan yang penuh sesak dan sering kali berakhir menjadi tempat kematian dan kesengsaraan. ”Pengabaian terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional tidak bisa menjadi hal yang biasa,” katanya sembari menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan ke sekolah-sekolah itu mendapat reaksi dari Jerman. Kementerian Luar Negeri Federal Jerman menyebut, serangan Israel terhadap sekolah di Gaza adalah tindakan yang tidak bisa diterima.

Terlebih, sekolah-sekolah itu digunakan sebagai tempat berlindung dan mengungsi oleh warga Gaza yang rumahnya dirudal Israel. Jerman pun menyerukan penyelidikan segera atas serangan keji itu.

”Serangan berulang-ulang terhadap sekolah oleh tentara Israel harus dihentikan dan penyelidikan harus segera dilakukan,” ujar Kemenlu Negeri Federal Jerman melalui X.
Rabu (10/7), tentara Israel (IDF) melayangkan selebaran yang memerintahkan evakuasi bagi warga Gaza. IDF mengusir warga Gaza agar pindah ke ”wilayah perlindungan” di Deir el-Balah dan az-Zawayda.

”Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa Jalan Tariq bin Ziyad dan Omar al-Mokhtar adalah koridor yang aman untuk menyeberang ke barat menuju Jalan Al-Rashid (al-Bahr) dan dari sana ke selatan,” tutur IDF dalam selebarannya.

Militer Zionis menyebut, dua jalur itu bisa digunakan untuk menyeberang ke timur menuju wilayah Al-Zaytoun dan pusat kota. Dari sana ke selatan melalui Jalan Salah Al-Din. ”Kota Gaza akan tetap menjadi zona pertempuran yang berbahaya,” ujar selebaran itu.

Selebaran tersebut membuat warga mempertanyakan penggunaan kata ”evakuasi”. Itu disebabkan karena Israel sudah berkali-kali melakukan hal serupa. Memerintahkan warga untuk pergi secara paksa dan terlunta-lunta ke wilayah yang mereka sebut ”zona aman”, lalu dengan kejinya melancarkan serangan ke zona tersebut.

Sementara itu, delegasi I-s-rael tiba di Doha terkait pembicaraan gencatan senjata, Rabu (10/7). Al Jazeera menyebut, setelah kebuntuan selama berbulan-bulan, Netanyahu pekan lalu memberi wewenang kepada para perunding untuk kembali berunding. Hal ini terjadi setelah AS melakukan perubahan rumusan bahasa, terkait rencana tiga fase yang digariskan Presiden Joe Biden pada akhir Mei lalu.

Hamas dilaporkan telah membatalkan tuntutan lamanya agar Israel menerima gencatan senjata permanen sebagai syarat untuk menandatangani kesepakatan apa pun. Sebaliknya, kelompok tersebut akan menggunakan tahap pertama dari rencana itu untuk mencapai hal tersebut. Di sisi lain, Netanyahu bersikukuh masih ingin melanjutkan perang dalam kondisi apa pun. (*)

batampos – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 resmi dibentuk DPR RI. Pansus angket akan bekerja melakukan penyelidikan terhadap berbagai persoalan haji. Salah satunya terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi.

Anggota Pansus Hak Angket Haji Luluk Nur Hamidah mengatakan, Pansus Angket Haji dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR dalam penye-lenggaraan Ibadah Haji 2024 yang dilaksanakan pemerintah.

Pansus diharapkan dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji, yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, hanya diperbolehkan digunakan 8 persen untuk haji plus. ”Tapi justru digunakan 50 persen oleh Kemenag ke haji khusus,” kata Luluk.

Pada musim haji 2024, Timwas Haji DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan haji. Timwas Haji memiliki peran krusial dalam pengawasan dan evaluasi manajemen kuota, pengaturan petugas haji, dan pengelolaan keuangan.

Menurut Luluk, Timwas Haji DPR sendiri bertugas memastikan semua aspek terkait dengan ibadah haji berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Setelah melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji bagi jemaah di Tanah Suci, Timwas Haji DPR menemukan adanya berbagai pelanggaran hingga kurang maksimalnya fasilitas bagi jemaah.

Politisi PKB itu mengatakan, Timwas Haji tak hanya menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang terkait pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Pasal 64 ayat 2, kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi pansus juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

”Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi. Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” beber Luluk.

Dia menegaskan, pengalihan kuota jemaah untuk haji plus telah mencederai nilai-nilai keadilan. Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh pemerintah dari pengalihan kuota haji. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa diprioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu.

DPR juga menyoroti layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan, yaitu over capacity, baik tenda maupun toilet. Masalah pemondokan dan toilet dianggap krusial mengingat biaya yang diserahkan jemaah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini bertambah menyesuaikan tambahan jemaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

Luluk mengatakan, pelaksanaan haji bukan hanya peristiwa ibadah atau religi, tapi juga sekaligus peristiwa ekonomi, perdagangan, politik dan diplomasi, bahkan kultural. ”Maka kita harapkan nanti melalui pansus, kita bisa dorong peta jalan penye-lenggaraan Haji yang terpadu, komprehensif, progresif dan revolusioner,” ungkap Luluk.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV itu pun meminta dukungan dari masyarakat terkait proses Pansus Angket Haji. Luluk mengatakan, hak angket diambil dalam rangka agar pelaksanaan ibadah haji ke depan dapat lebih baik dan benar-benar memprioritaskan keadilan bagi semua jemaah Indonesia.

Pansus Angket Haji akan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR agar tetap bisa melakukan rapat di masa reses mengingat DPR akan memasuki reses dalam waktu dekat.

”Pansus Angket DPR juga akan meminta keterangan dari stakeholder terkait. Dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat sangat terbuka, pasti akan kami terima,” tegas Luluk.

Sementara itu dari Kemenag belum ada respons terbaru, terkait bergulirnya Pansus Haji. Mereka lebih fokus menuntaskan penyelenggaraan haji 2024 yang masih berlangsung sampai 23 Juli depan. Saat ini saja, masih ada jemaah yang di Makkah. Sesuai jadwal, seluruh jemaah sudah meninggalkan Makkah pada 12 Juli besok.

Sementara itu PBNU merespons adanya Pansus Haji. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengatakan, mereka mendukung upaya-upaya untuk memberikan masukan perbaikan haji ke depan. ”Apapun bentuknya (usulan perbaikan haji),” jelasnya.

Meskipun begitu Ulil me-ngatakan penyelenggaraan haji pada tahun ini berjalan dengan baik. Dia tidak menutup kemungkinan ada kekurangan yang bisa disempurnakan ke depannya. Ulil mengatakan penyempurnaan pelayanan haji perlu perlu terus dilakukan.

”Tapi kami memandang penyelenggaraan haji sudah cukup baik. Dan usaha dari pihak pemerintah terutama kemenang sudah sangat maksimal,” jelasnya. Dia juga menjelaskan pemerintah Arab Saudi juga sudah berusaha mengusahakan pelayanan sebaik mungkin. Ulil mengatakan kekurangan dalam haji 2024, tidak mengurangi apresiasi mereka terhadap usaha Kemenag dan pemerintah Arab Saudi. (*)