batampos – DPD PDIP Provinsi Kepri resmi membuka penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil GUbernur Provinsi Kepri.

Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri, Suryo Respationo menyampaikan pendaftaran dibuka hingga 16 Mei mendatang.

Ia menyebutkan sebagai salah satu partai yang cukup senior di Kepri ini, PDIP masih menjadi salah satu partai berpengaruh di Kepri.

“Komunikasi sejauh ini sudah ada. Termasuk dari bakal calon gubernur yang saat ini sudah mulai muncul. Sama Pak Rudi sudah ada komunikasi, sama Pak Yan juga sudah ada, termasuk Pak Ansar juga sudah,” kata dia saat dijumpai di Kantor Sekretariat DPD PDIP di Batam, Jumat (3/5).

Baca Juga: Mencari Pemimpin Anti Korupsi, PSI Batam Buka Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah

DPD PDIP terus menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan partai lain, dalam rangka menyambut Pilkada November mendatang.

“Bagi bakal calon kepala daerah yang berminat silakan ambil formulir di kantor,” kata dia.

Untuk syaratnya yang pasti harus sejalan dengan visi dan misi PDIP. Penjaringan ini bertujuan mendapatkan bakal calon yang bisa memberikan sesuatu untuk Batam maupun Kepri ini.

“Tokoh yang muncul sekarang ini kan banyak. PDIP melihat antusias menyambut Pilkada ini cukup tinggi,” ujarnya.

Suryo menegaskan dalam proses penjaringan ini tidak ada biaya yang dikenakan. Ia berharap dari penjaringan ini akan lahir pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Baca Juga: Beli Pertamax Malah Dikasih Pertalite, Konsumen Laporkan Pihak SPBU Codo ke Polsek Sagulung

Untuk calon internal sendiri, Suryo akan maju di Pilgub mendatang. Sementara untuk kota, ada tiga nama yaitu Putra Yustisi Respaty, Nuryanto, dan Udin P Sihaloho.

“Untuk wakil gubernur eksternal juga ada Ainur Rafiq yang sudah komunikasi,” sebutnya.

Lanjutnya, PDIP masih menjadi partai yang diperhitungkan di konsentrasi politik di Pilkada ini. Ia berharap konsolidasi yang terjalin bisa solid dalam mencari bakal calon yang akan diusung.

“Elektabilitas menjadi penting tapi bukan utama. Itu lah nanti yang akan kami jaring agar bisa didapatkan bakal calon yang sesuai dengan PDIP,” tambahnya. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Penyidik Bea Cukai Batam hingga saat ini belum mengirimkan berkas penyidikan kasus minuman beralkohol (mikol) senolai Rp 6,9 miliar ke Kejaksaan Negeri Batam. Padahal, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka pada bulan lalu.

Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) Bea Cukai Batam Evi Oktavia mengatakan berkas penyidikan tersebut masih tahap penyempurnaan.

“Belum selesai berkasnya. Masih penyempurnaan,” ujarnya, Kamis (2/5).

Baca Juga: Mantan Anggota Brimob Polda Kepri Otaki Pemerasan Pengguna Narkoba di Dam Duriangkang

Ia mengatakan pelengkapan berkas tersebut memang memakan waktu yang lama. Sebab, penyidik bekerja dengan teliti dan kehati-hatian.

“Faktor kehati-hatian dan ketelitian jadi fokus utama,” katanya.

Evi mengatakan dengan ketelitian tersebut diharapkan berkas dinyatakan lengkap. Sehingga, penyerahan barang bukti dan tersangka atau P21 dengan cepat dilakukan.

“Harapan kita agar berkas bisa P21,” ungkapnya.

Diketahui, penyidik Bea Cukai Batam menaikkan status kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp 6,9 miliar dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini dilakukan setelah penyidik meminta keterangan para saksi dan gelar perkara, yang akhirnya menetapkan dua orang tersangka.

Baca Juga: Jaksa Minta Bantuan BPK Hitung Kerugiaan Negara terkait Dugaan Korupsi RSUD Batam

Mikol ilegal produk Tiongkok ini sudah beredar di Batam selama 2 tahun. Mikol dipasok dari Singapura via kontainer. Di Batam, mikol ini didistribusikan PT Buana Omega Sakti (BOS) yang beralamat di kawasan Komplek Town House Buana Central Park Clifton, Batuaji.

Penegah mikol tanpa dokumen senilai Rp 6,9 miliar dilakukan Bea Cukai Batam pada awal Februari lalu.

Dari pemeriksaan, mikol tersebut terdiri dari golongan A berupa bir dan golangan C berupa spirit dengan total 30.864 botol atau 10.057,8 liter. Untuk golongan C sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter). (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam mencatat ada sebanyak 218 kasus HIV di Batam sepanjang tahun 2024 atau Januari hingga April 2024. Dari jumlah tersebut ada16 diantaranya anak usia di bawah 19 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmajardi mengatakan, belasan anak bawah umur tersebut terinfeksi HIV dari orang tuanya.

“Ya, 16 diantaranya menimpa anak-anak yang terinfeksi dari orang tuanya, ” ujar Didi, Kamis (2/5).

Baca Juga: Dinkes Batam Catat 2.961 Penderita Diabetes Selama 4 Bulan, Ini Penyebabnya

Sementara itu bila melihat kelompok pekerjaan yang paling banyak terinfeksi HIV di Batam, masih didominasi oleh buruh pabrik atau karyawan. Selain itu ada juga ibu rumah tangga, pekerja hotel, pekerja panti pijat, salon, PSK dan terakhir gay.

Menurut Didi, berbagai upaya terus dilakukan Dinkes Batam dalam menimimalisir angka HIV pada anak ini. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan dini terkait HIV pada ibu hamil.

“Dengan melakukan skrining dini terhadap ibu hamil maka diharapkan akan lebih memudahkan mendapatkan ibu hamil yang terinfeksi. Dan bila ditemukan kita mengambil tindakan terutama dalam upaya menyelematkan bayi yang ada dalam kandungan supaya tak ikut terinfeksi HIV dari ibunya,” ujarnya.

Baca Juga: Mantan Anggota Brimob Polda Kepri Otaki Pemerasan Pengguna Narkoba di Dam Duriangkang

Selain itu Dinkes Batam juga terus intens memberikan penyuluhan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Melakukan tes HIV/AIDS sebanyak-banyaknya termasuk juga Mobile VCT.

“Tak ketinggalan kita juga memberikan sosialisasi pengobatan segera, sebab orang dalam HIV/AIDS (ODHA) yang teratur ARV menyebabkan viral load rendah dan kemungkinan menularkan juga menjadi rendah,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau akan meluncurkan sertifikat elektronik dalam mendukung digitalisasi di bidang pertanahan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pronoto menyampaikan Kepri tengah menuju sertifikat elektronik. Untuk itu, pihaknya tengah gencar menggelar sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Era Revolusi industri 4.0 merupakan era yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital yang diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

Revolusi industri merupakan sebuah lompatan besar, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai tingkat efisiensi. Ia menjelaskan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

“Jadi ini antisipasi kalau pemilik sertifikat kehilangan sertifikat, mereka punya barcode sendiri. Nanti kami juga akan terbitkan sertifkat yang ada barcodenya. Cukup satu lembar saja, tidak seperti yang saat ini. Ini adalah inovasi yang memudahkan,” ujarnya.

Rencana peluncuran sertifkat elektronik ini akan diluncurkan 20 Mei mendatang. Melalui peraturan ini, sertifikat yang sebelumnya dicetak dalam format blanko akan diubah menjadi Dokumen Elektronik yang disimpan secara digital dan dapat dicetak menggunakan Secure Paper.

“Cetaknya tetap di BPN karena menggunakan blanko khusus,” sebut Pranoto.

“Sertifikat Elektronik ini akan mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sekaligus sebagai mitigasi resiko terhadap kehilangan, kerusakan dan manipulasi data kepemilikan tanah,” sambungnya.

Implementasi penerbitan Sertifikat Elektronik saat ini sudah dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk masyarakat yang telah memiliki Sertifikat Analog, saat ini dapat mengajukan permohonan untuk alih media menjadi Sertifikat Elektronik.

Adapun terhadap masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya atau belum memilik Sertifikat, maka pada saat masyarakat melakukan pendaftaran tanah, penerbitan Sertifikat untuk pertama kalinya dilakukan dengan penerbitan Sertifikat Elektronik,,

Ke depan, seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan deklarasi Kantor dengan layanan Elektronik. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batam secara resmi telah membuka penjaringan dan pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tingkat kota Batam.

Untuk di wilayah kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pendaftaran Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah resmi dilakukan terhitung sejak, Sabtu, 27 April 2024 lalu.

Ketua Desk Pilkada PSI Kota Batam sekaligus Wakil Ketua DPD PSI Kota Batam, Juwita Redewesti Simamora mengatakan, sesuai arahan dari Dewan Pimpinan Pusat PSI telah mengeluarkan SK kepada DPD untuk secepatnya membentuk tim penjaringan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang.

“Kita di PSI menyebutnya desk pilkada atau tim penjaringan bakal calon kepala daerah,” ujar Juwita kepada sejumlah media saat ditemui di Kantor Sekretariat DPD PSI Batam di Townhouse Nicco Residence Blok C1 Nomor 5, Jalan Pasir Putih, Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, kota Batam.

Menurutnya, adapun tahapan-tahapan penjaringan yang akan dilalui oleh bakal calon kepala daerah baik dari internal partai maupun dari eksternal yakni pendaftaran dan pengambilan berkas yang dimulai sejak tanggal, 27 April 2024 hingga 31 Juli 2024.

Kemudian, tahapan berikutnya yakni seleksi dan penandatanganan kode etik penjaringan. Untuk tahapan ini akan dimulai sejak tanggal, 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Tahapan selanjutnya yakni pleno dan penetapan bakal calon kepala daerah dari Partai PSI yakni mulai tanggal, 1 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024.

“Tahapan terakhirnya yakni penetapan pasangan sesuai jadwal dari KPU yakni pada tanggal 22 September 2024,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu juga Juwita menambahkan, adapun kriteria bagi setiap bakal calon yang akan diusung oleh Partai PSI ialah memiliki komitmen anti korupsi.

Kemudian, bakal calon kepala daerah itu juga harus memiliki pengetahuan yang baik. Dan, yang paling penting yakni tidak pernah diputuskan bersalah oleh pengadilan dalam kasus apapun.

“Bakal calon kepala daerah yang akan diusung nantinya oleh PSI yakni tidak pernah diputuskan bersalah oleh pihak pengadilan, baik dalam kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual atau hal-hal lainnya yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia,” imbuhnya.

Senada, Ketua DPD PSI Kota Batam, Susanto menambahkan, bagi masyarakat kota Batam yang ingin mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai PSI, pihaknya membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi masyarakat yang ingin membangun kota Batam melalui Partai PSI.

“Kita buka selebar-lebarnya pintu bagi putra-putri terbaik kota Batam, yang ingin membangun kota yang kita cintai ini bersama-sama dengan Partai PSI,” ungkap Susanto atau biasa dipanggil Apank.

Menurutnya, untuk pengambilan berkas Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota Batam, sudah bisa langsung mengambilnya ke Kantor Sekretariat DPD PSI Kota Batam mulai pukul, 10.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib.

“Untuk berkas yang sudah diterima oleh DPD PSI Batam, akan diverifikasi kembali sebelum diajukan ke DPP,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, melalui penjaringan yang dilakukan ini bisa mendapatkan calon-calon pemimpin di Kota Batam yang memiliki integritas dan punya keinginan yang besar untuk membangun kota Batam menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. (*)

Reporter: Iman Wachyudi