batampos – Warisan dokumenter Indonesia, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol, ditetapkan sebagai salah satu Memory of the World (MoW) for Asia and the Pasific.

Penyerahan sertifikat dilakukan pemimpin Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Kwibae Kim kepada Kepala Arsip Nasional Imam Gunarto. Dia didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Mariana Ginting di Ulaan Baatar, Mongolia, pada Rabu (8/5).

Naskah yang diusulkan Perpusnas dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat itu terpilih setelah mengikuti proses pemilihan suara dari peserta pertemuan. Mereka mewakili Australia dan Tuvalu, Bangladesh, Tiongkok, Filipina, India, Malaysia, Mongolia, Uzbekistan, dan Vietnam.

Selain naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol, penetapan Memory of the World for Asia and the Pasific juga diberikan kepada arsip Indarung Semen Padang yang diusulkan PT Semen Padang. Juga arsip tentang Indonesian Sugar Research Institut 1887-1986 yang diusulkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Jawa Timur serta Balai Penelitian Gula Indonesia.

Pustakawan ahli pertama Perpusnas Aditia Gunawan menjelaskan, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu catatan otentik yang ditulis oleh pribumi tentang ringkasan sejarah Perang Paderi dan Sumatera Barat pada abad ke-19.

Ditulis oleh Naali Sutan Caniago, putra Tuanku Imam Bonjol, semasa pengasingan di Manado. Naskah itu menceritakan secara langsung peristiwa sejarah di Minangkabau abad ke-19 dan dianggap sebagai otobiografi Melayu pertama dalam pengertian modern.

Dia menambahkan, ada beberapa alasan mengapa naskah itu layak ditetapkan menjadi Memory of the World (MoW) for Asia and the Pasific. Pertama, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol merupakan karya perintis, baik dari segi pengaruh dan genre tulisan.

”Karya tersebut berupa hipogram dengan aktor yang menceritakannya secara langsung,” terang Aditia Gunawan dari Ulaan Baatar.

Kedua, lanjut dia, manuskrip itu mempunyai relevansi sejarah yang signifikan pada masa pra kemerdekaan Indonesia. Menjadi bukti sejarah Minangkabau pada abad ke-19. Ketiga, karya ini menyajikan narasi global pergerakan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara pada abad ke-18 hingga abad ke-19.

”Keempat, naskah ini menyoroti peran aktif perempuan, sebuah ciri yang didukung latar belakang budaya Minangkabau dengan kekerabatan matrilineal. Dan yang kelima, sebagai satu-satunya karya tulis tangan Melayu Minangkabau yang mengungkap fakta sejarah, naskah ini mempunyai posisi tak tergantikan sebagai referensi masa depan,” urai Aditia Gunawan.

Jika ditelaah lebih lanjut, menurut dia, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol menceritakan refleksi pribadi Tuanku Imam Bonjol tentang pengorbanan dan efek perang yang berkepanjangan selama 34 tahun. Tuanku Imam Bonjol mengekspresikan penyesalan yang dalam kepada pengikutnya, di mana timbul pertanyaan dalam dirinya, apakah ada banyak aturan di dalam Alquran yang telah dilanggar selama perang tersebut.

”Lahir pada 1772 di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin perang Paderi, salah satu perang terlama suku Minangkabau melawan kolonialisme Belanda dari tahun 1803-1837 di Indonesia. Dia ditahan dan diasingkan di beberapa tempat di Indonesia, dan dalam masa pengasingan, masih mengatur pergerakan perlawanan melawan penjajah,” tutur Aditia Gunawan.

Setelah penetapan naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol oleh MOWCAP, dia menjelaskan, diperlukan program tindak lanjut yang menjadikan naskah tersebut mudah diakses, dikenal luas, dan dilestarikan, hingga generasi mendatang. (*)

batampos – Polisi belum menetapkan aktor Preman Pensiun Epy Kusnandar dan aktor Serigala Terakhir Yogi Gamblez sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Keduanya ditangkap pada Kamis (9/5) di kawasan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

“Sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan dulu,” ujar Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweny Panjiyoga kepada wartawan, Jumat (10/5).

Namun begitu, ia mengatakan bahwa Epy maupun Yogi Gamblez sudah dinyatakan positif narkoba saat ditangkap.

“Dua-duanya setelah kami lakukan cek urine awal positif narkoba menggunakan ganja,” ungkap Panjiyoga.

Sebelumnya, Aktor utama Preman Pensiun Epy Kusnandar ditangkap polisi dengan barang bukti narkoba jenis ganja. Diketahui bahwa Epy ditangkap polisi bersama satu aktor lainnya berinisial YG pada Kamis (9/5) di kawasan Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan.

“Dari kedua orang ini dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja,” ujar Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweny Panjiyoga kepada wartawan, Jumat (10/5).

Namun begitu, ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap aktor terkenal yang memerankan Kang Mus itu dan salah satu aktor lainnya terkait barang bukti ganja tersebut. (*)

Sumber: JP Group

batampos – PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) meraih penghargaan bergengsi The Small Medium Enterprise (SME) CSR Award Asia 2024 dari La Tofi School of Social Responsibility. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas inisiatif perusahaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Muda-mudi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan muda-mudi di Muara Gembong, Bridgestone Indonesia berhasil memberdayakan kaum perempuan dan muda-mudi di Desa Pantai Bahagia. Mereka diberikan pelatihan dalam pengolahan produk makanan, minuman, serta pembuatan batik dengan pewarna alami yang dihasilkan dari sumber daya alam mangrove yang melimpah di sekitar lokasi mereka.

Yunus Triyonggo, Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Umum Bridgestone Indonesia, menyatakan, “Komitmen kami untuk mengembangkan mitra-mitra UMKM, termasuk melalui pemberdayaan perempuan dan kaum muda-mudi, semakin diperkuat dengan penghargaan The SME CSR 2024 Award ini. Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Bridgestone E8 Commitment.”

The SME CSR Award Asia 2024 diinisiasi oleh La Tofi School of Social Responsibility sebagai penghargaan bagi perusahaan yang berkomitmen dalam mendukung perkembangan UMKM serta menghasilkan perubahan positif yang nyata pada masyarakat. Aris Darmono, Ahli Keberlanjutan La Tofi School of Social Responsibility, mengatakan, “Saya berharap perusahaan-perusahaan di Asia dapat semakin menguatkan kolaborasi dengan UKM di wilayahnya masing-masing agar kesepahaman tentang keberlanjutan dan CSR menjadi semakin baik dan strategis.”

Bridgestone E8 Commitment adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada sustainability guna mendukung terciptanya masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selain melalui CSR, Bridgestone juga menerapkan inovasi teknologi ban ramah lingkungan, seperti ENLITEN, yang sudah mulai diterapkan pada produk Bridgestone Ecopia EP300 ENLITEN.

Bridgestone Tire Indonesia merupakan anak perusahaan Bridgestone Corporation yang berbasis di Indonesia, mempekerjakan sekitar 3.100 orang, dan menawarkan portofolio produk ban premium serta solusi terdepan didukung oleh teknologi inovatif, memperbaiki cara orang di seluruh dunia bergerak, hidup, bekerja, dan bermain. (*)

batampos – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengatakan, biarpun bukan hanya ‘bakal calon’ anggota DPD di Pemilu 2024, Irman Gusman memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan cara melanggar hukum, untuk menghalangi hak warga negara mencalonkan diri di pemilu.

Hamdan mengatakan sebenarnya dalam kasus Irman Gusman, tidak ada alasannya KPU untuk mencoret namanya dari DCT Pemilu DPD dapil Sumbar di Pemilu 2024.

“Terbukti ketika dibawa ke PTUN bahwa pencoretan itu tidak sah, dikabulkan PTUN. Dan sudah ada perintah dari PTUN untuk mencantumkan nama Irman Gusman di DCT. Tapi KPU tidak mau melaksanakannya,” kata Hamdan, Kamis (11/5/2024).

Tidak itu saja, kata Hamdan, PTUN juga membatalkan SK KPU DCT Pemilu DPD dapil Sumbar karena tidak mencantumkan nama Irman. “Dan karena tidak melaksanakan putusan PTUN itu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menjauhkan sanksi teguran keras kepada seluruh anggota KPU,” ungkapnya.

Dari proses-proses itu, menurut Hamdan, pencoretan nama Irman secara nyata menghalang-halangi hak warga negara untuk mencalonkan diri.

Dalam kasus seperti ini, jika dikaitkan dengan legal standing Irman Gusman menggugat ke MK, menurut Hamdan, permohonan pemohon banyak yang dikabulkan. “Karena nyata-nyata ada pelanggaran hak warga negara untuk mencalonkan diri. Seperti bakal calon bupati/wali kota yang dikabulkan MK.” papar Hamdan.

Dijelaskannya, undang-undangnya memang berbunyi ‘calon’ bukan ‘bakal calon’, tapi kalau terbukti bahwa pencalonan dihambat KPU, dengan cara-cara bertentangan dengan hukum maka diberikan hak bagi ‘bakal calon’ unuk menggugat di MK. “Dan biasanya MK memberikan legal standing, karena ada pelanggaran hak konstitusional di situ,” jelas mantan ketua MK ini.

Mengenai pemaknaan persinggungan hukuman lima tahun, Hamdan mengatakan, masalah ini sebenarnya sudah clear.

“Apapun itu, PTUN sudah mengatakan jika Irman tidak masuk dalam lingkup hukuman lima tahun atau lebih, tapi satu hingga lima tahun. Sehingga itu sudah jelas sekali PTUN memberikan penafsirannya,” paparnya.

Apa mungkin hanya karena satu orang kemudian hasil pemilu DPD dapil Sumbar menjadi tidak berguna?. Menurut Hamdan, Pemilu DPD dapil Sumbar dilakukan tanpa dasar hukum, sebab SK KPU tentang DCT sudah dibatalkan PTUN.

“Dibatalkan PTUN sebelum pelaksanaan pencoblosan. KPU menjalankan pemilu di sana tanpa ada dasarnya. Harusnya diperbarui dengan mengeluarkan SK KPU yang baru. Tapi ini kan tidak diperbarui,” kata dia.

Selain itu biar pun hanya satu orang, kata Hamdan, tetapi tetap ada hak konstistusional yang dilanggar. “Itu tidak bisa diabaikan. Jangan kemudian dihitung ke biaya dan sebagainya. Itu hak warga negara yang dilindungi konstitusi,” ujar Hamdan.

Mantan hakim MK, Maruarar Siahaan, mengatakan, Irman memiliki hak mengajukan gugatan karena hasil pemilu DPD dapil Sumbar tidak sah, karena DCT yang digunakan sudah dibatalkan PTUN Jakarta. “Kalau itu, ada kemungkinan dasarnya untuk meminta pemilu ulang DPD dapil Sumbar,” kata Maruarar.

Dijelaskannya, ketika DCT Pemilu DPD yang digunakan sudah tidak sah, maka hasil pemilunya pun tidak sah. “Sehingga logis kan kalau hasil pemilu yang tidak sah ini menjadi sengketa pemilu,” ungkapnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengembangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Khususnya terkait dugaan adanya permintaan uang senilai Rp 12 miliar dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengurusan predikat wajar tanpa kecualian (WTP) Kementan.

Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri memastikan, fakta hukum yang berkembang dalam sidang Syahrul Yasin Limpo akan menjadi catatan jaksa penuntut umum (JPU). KPK membuka kemungkinan akan mengembangkan melalui pemeriksaan saksi-saksi.

“Banyak fakta-fakta menarik saya kira dalam persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan tentu semua faktanya sudah dicatat dengan baik oleh tim jaksa. Kami juga sempat diskusi terkait ini dengan tim jaksa,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/5).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, akan mendalami sejumlah fakta yang terungkap di dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi.

“Sekali lagi nanti pengembangan-pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses persidangan selesai secara utuh, sehingga konfirmasi dari saksi-saksi lain menjadi sebuah fakta hukum,” tegas Ali.

Ali juga membuka kemungkin memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam proses persidangan pada tahap penyidikan. Terlebih, KPK saat ini tengah menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo.

“Perkara SYL sendiri kan masih berjalan penyidikannya untuk TPPU misalnya itu kan masih berjalan. Jadi sangat mungkin kemudian tim penyidik juga memanggil nama-nama orang yang kemudian muncul dalam proses persidangan untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan aliran uang,” ucap Ali.

Auditor BPK disebut meminta uang Rp 12 miliar agar Kementan mendapat predikat WTP. Permintaan uang itu atas temuan pemeriksaan sejumlah kegiatan di Kementan, salah satunya terkait program lumbung pangan nasional atau Food Estate.

Fakta hukum itu terungkap saat Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mendalami keterangan Hermanto soal pemeriksaan BPK di Kementan. Menurutnya, Kementan mendapatkan WTP dari BPK saat dirinya menjabat sebagai Sesditjen PSP.

Jaksa KPK lalu mendalami pengetahuan Hermanto soal Haerul Saleh dan Victor. “Sebelum kejadian WTP itu, saksi ada kenal namanya Haerul Saleh? Victor? Siapa orang-orang itu?,” tanya jaksa.

“Kalau Pak Victor itu memang auditor yang memeriksa kita (Kementan),” jawab Hermanto.

“Kalau Haerul Saleh?,” cecar jaksa.

“Ketua AKN (Akuntan Keuangan Negara) IV,” timpal Hermanto.

Hermanto juga mengakui, mengenal Haerul Saleh, yang merupakan Anggota IV BPK. Hermanto pun menjelaskan adanya temuan BPK terkait pengelolaan anggaran Food Estate di Kementan. Sebab, Program Strategis Nasional (PSN) itu dianggarkan dalam pos anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).

Hermanto menyebut, temuan soal Food Estate itu tidak banyak namun mencakup nilai anggaran yang besar. Menurut Hermanto, BPK menemukan adanya kekurangan dalam kelengkapan dokumen administrasi.

“Ada temuan dari BPK terkait food estate. Yang menjadi concern itu yang food estate. Itu temuan kurang kelengkapan dokumen, administrasinya. Istilah di BPK itu bayar di muka dan itu belum menjadi TGR. Jadi itu ada kesempatan kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan,” ujar dia.

Lebih lanjut, jaksa KPK mendalami alasan Kementan tetap mendapatkan WTP meski adanya temuan soal program food estate itu. “Kalau begitu kejadian apa saksi pernah bertemu dengan Pak Victor Daniel Siahaan, Toranda Saifullah? Apa yang disampaikan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?,” cecar jaksa.

“Pernah disampaikan konsep dari temuan-temuan itu bisa menjadi penyebab tidak bisanya WTP di Kementan,” tutur Hermanto.

Jaksa KPK lalu mendalami apakah ada permintaan dari BPK terkait pemberian opini. Hermanto tak membantah adanya permintaan uang dari pihak BPK untuk menyuap sejumlah temuan agar pihaknya mendapat WTP.

“Terkait hal tersebut bagaimana, apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar menjadi WTP?,” tanya jaksa.

Baca Juga: Fakta Sidang Kasus Penerimaan Gratifikasi SYL, Kementan Keluarkan Rp 3 Juta Per Hari untuk Makan Ibu Menteri-Pakai Uang ‘Panas’ untuk Khitanan Cucu

“Ada, waktu itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan,” ungkap Hermanto.

“Diminta Rp 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu?,” dalami jaksa.

“Iya, Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,” jawab Hermanto.

“Akhirnya apakah dipenuhi semua permintaan Rp 12 M itu atau hanya sebagian yang saksi tahu?,” tanya Jaksa.

“Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi (Rp 12 miliar). Saya dengar mungkin ngga salah sekitar Rp 5 miliar atau berapa. Yang saya dengar-dengar,” ucap dia

Hermanto mengaku mendengar hal itu dari Muhammad Hatta. Hal itu didengar Hermanto dari Hatta setelah uang Rp 5 miliar diserahkan.

“Sudah selesai. Saya enggak tahu proses penyerahannya kapan, dari mana uangnya,” ujar Hermanto.

“Itu kan saksi tahunya Pak Hatta yang urus Rp 5 Miliar itu? Pak Hatta dapat uangnya dari mana ?,” tanya Jaksa.

“Vendor pekerjaan di Kementan,” jawab Hermanto.

Hermanto mengaku tak mengetahui sosok vendor yang memberikan yang kepada Hatta itu. Namun, setelah pemberian uang keluarlah predikat WTP dari BPK.

“Keluar, WTP (Kementan) itu keluar,” pungkas Hermanto. (*)

Sumber: JP Group