Sabtu, 4 April 2026
Beranda blog Halaman 355

Isu Perubahan Mekanisme Pilkada, Pemerintah Serahkan ke Proses Politik Nasional

0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Foto. Arjuna/ Batam Pos

batampos – Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali menguat seiring pembahasan arah revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pemerintah pusat belum mengambil sikap politik substantif atas isu itu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berada pada posisi normatif dan tunduk pada mekanisme konstitusional dalam menyikapi wacana tersebut. Ia tidak menyampaikan pandangan pribadi maupun sikap politik pemerintah secara sepihak.

“Saya mau bicara normatif aturan saja. Saya enggak menyampaikan pendapat saya,” kata dia, Selasa (12/1).

Keputusan terkait perubahan sistem pemilihan kepala daerah bukan berada di tangan Mendagri ataupun pemerintah eksekutif semata. Proses tersebut merupakan kewenangan politik konstitusional lembaga negara dan partai politik.

“Itu yang menentukan bukan saya. Penentunya nanti adalah MPR, DPR, pemerintah, dan partai-partai politik,” ujarnya.

Pernyataan tersebut tersirat bahwa pemerintah pusat belum menempatkan diri sebagai pihak yang mendorong ataupun menolak wacana pilkada melalui DPRD. Pemerintah akan mengikuti proses legislasi yang berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Isu pilkada melalui DPRD kembali mencuat di tengah evaluasi panjang atas pelaksanaan pilkada langsung, yang kerap dikritik mahal secara biaya politik, rawan konflik horizontal, serta membuka ruang praktik politik uang. Di sisi lain, skema pemilihan melalui DPRD juga berpotensi memperkuat oligarki partai dan menjauhkan kedaulatan rakyat dari proses politik lokal.

Wacana ini juga dikaitkan dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selama ini menjadi payung hukum pembagian kewenangan pusat dan daerah, termasuk relasi politik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (*)

Artikel Isu Perubahan Mekanisme Pilkada, Pemerintah Serahkan ke Proses Politik Nasional pertama kali tampil pada Metropolis.

Nilai TKA Resmi Masuk SPMB 2026, Prestasi Seni Ikut Diperhitungkan

0
Kemendikdasmen mengintegrasikan nilai TKA dan prestasi non akademik dalam SPMB 2026/2027 untuk seleksi yang lebih objektif dan adil. (Istimewa)

batampos – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengintegrasikan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan ini menandai perubahan penting dalam mekanisme seleksi jalur prestasi agar lebih objektif, terstandar, dan berkeadilan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran Kemendikdasmen yang mengatur penggunaan nilai TKA sebagai salah satu kriteria utama jalur prestasi akademik. Kebijakan ini diharapkan mengurangi ketimpangan penilaian antarsekolah serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMB secara transparan dan akuntabel.

Selain prestasi akademik, Kemendikdasmen juga membuka ruang lebih luas bagi prestasi non-akademik untuk diperhitungkan dalam seleksi. Pembina Tim Kerja Peserta Didik Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Minhajul Ngabidin, mengatakan prestasi di bidang seni, olahraga, hingga kepemimpinan dapat menjadi nilai tambah bagi calon peserta didik.

“Prestasi seperti lomba seni, menggambar, atau mewarnai bisa didaftarkan ke Puspresnas agar mendapatkan pengakuan resmi. Sertifikatnya dapat digunakan sebagai syarat jalur prestasi SPMB,” ujar Minhajul saat penyerahan penghargaan Creative Family Award (CFA) – Art Alive Faber-Castell 2024/2025 di Jakarta, Selasa (20/1).

Minhajul menegaskan, keberhasilan anak tidak semata ditentukan oleh capaian akademik semata. Menurutnya, setiap anak memiliki potensi berbeda yang perlu dihargai dan dikembangkan.

“Tidak semua anak harus unggul di Matematika atau IPA. Bisa jadi mereka memiliki bakat seni, kepemimpinan, atau kreativitas yang kuat,” ujarnya.

Ia juga mengutip sejumlah kajian yang menyebutkan kemampuan akademik hanya berkontribusi sekitar 20 persen terhadap kesuksesan seseorang. Sisanya ditentukan oleh karakter, keberanian, kerja sama, dan soft skill lainnya.

“Sebanyak 80 persen ditentukan oleh karakter, mental, dan kemampuan sosial. Ini yang juga harus dibangun sejak dini,” tambahnya.

Karena itu, Kemendikdasmen mengapresiasi berbagai pihak yang konsisten mendorong pengembangan karakter dan kreativitas peserta didik, termasuk melalui ajang Creative Family Award (CFA).

Sebagai informasi, CFA 2024/2025 mengusung tema Art Alive dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Lima pemenang nasional berhak mendapatkan hadiah utama berupa wisata edukatif ke Malaysia. Salah satunya adalah Hafiza Khaira Nuril Huda, siswa SDN Jember Kidul 04, Jawa Timur.

Sementara itu, Product Manager Faber-Castell International Indonesia, Richard Panelewen, menilai seni memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kecerdasan dan emosi anak.

“Seni, termasuk doodling, mampu merangsang otak kanan, melatih problem solving, serta meningkatkan kreativitas dan pengelolaan emosi anak,” ujarnya. (*)

Artikel Nilai TKA Resmi Masuk SPMB 2026, Prestasi Seni Ikut Diperhitungkan pertama kali tampil pada News.

Uji Lab Beras Diduga Oplosan Belum Juga Rampung

0
Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Simamora.

batampos – Hasil uji laboratorium terkait dugaan beras oplosan dari salah satu gudang beras di kawasan Batumerah, Batuampar, hingga kini belum keluar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Riau memperkirakan hasil pemeriksaan tersebut akan keluar sebelum akhir Januari.

Direktur Ditkrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester, mengatakan keterlambatan hasil uji laboratorium disebabkan antrean pemeriksaan yang cukup panjang di laboratorium pengujian.

“Hasilnya memang belum keluar. Karena antrean cukup panjang,” ujar Silvester saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Belum Ada Respons Distributor, 1.250 Ton Beras Premium asal Makassar Tetap Masuk Kepri

Ia menjelaskan, pemeriksaan sampel beras tidak dilakukan di Batam, melainkan di laboratorium di luar daerah yang telah memiliki sertifikasi pengujian mutu beras.

“Yang melakukan pengecekan bukan dari Batam saja, tetapi dari daerah lain juga. Jadi antreannya panjang,” jelasnya.

Ia mengaku pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak laboratorium untuk memastikan kepastian waktu keluarnya hasil uji.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak laboratorium untuk memastikan kapan hasilnya final. Diperkirakan sebelum akhir bulan ini sudah keluar,” katanya.

Disinggung apakah selama proses menunggu hasil uji laboratorium terdapat larangan distribusi atau pasokan beras dari gudang yang diperiksa, Silvester menegaskan hingga saat ini belum ada pembatasan.

Baca Juga: Setahun Air Tak Lancar, Warga Tanjung Sengkuang Bertahan dari Air Tampungan

“Belum ada larangan. Intinya kami menunggu hasil uji laboratorium. Setelah itu baru kami tentukan langkah hukum selanjutnya,” tegasnya.

Sebelumnya,Pemeriksaan laboratorium dilakukan setelah Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di gudang beras Batumerah pada Rabu (26/11) malam. Sidak tersebut melibatkan Bulog Batam, Dinas Ketahanan Pangan, Bea Cukai, serta Satpolresta Barelang.

Dalam sidak itu, penyidik mengambil sampel dari sembilan merek beras serta memeriksa dokumen perusahaan, mulai dari izin edar, sertifikat halal, hingga invoice pembelian.

Dugaan beras oplosan mencuat setelah ditemukan indikasi beras kategori medium diduga dicampur dengan beras premium, lalu dipasarkan sebagai beras premium. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan konsumen dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. (*)

 

Artikel Uji Lab Beras Diduga Oplosan Belum Juga Rampung pertama kali tampil pada Metropolis.

Lakukan Kekerasan Seksual Berulang pada Anak Bawah Umur, Terdakwa Diadili di PN Batam

0
Terdakwa Ahmad Musthofa saat digiring ke ruang sidang PN Batam, Selasa (20/1). F.Azis Maulana

batampos – Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Ahmad Musthofa, Selasa (20/1).

Sidang berlangsung tertutup untuk umum dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi korban
yang hadir didampingi perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Batam.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wattimena sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya membacakan dan menguraikan dakwaan terhadap terdakwa.

Baca Juga: Cegah Narkotika Dilempar Masuk Lapas Batam, Patroli dan Pengawasan Menara Diperkuat

Dalam surat dakwaan disebutkan, perbuatan terdakwa terjadi berulang kali pada Agustus hingga September 2025 di rumah terdakwa yang beralamat di Kavling Sei Lekop, Sagulung.

JPU menguraikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan serangkaian tindak pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, tipu muslihat, serta bujuk rayu sehingga menyebabkan para korban yang masih berusia anak mengalami penderitaan fisik dan psikis.

“Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap beberapa anak korban saat kegiatan mengaji,” ujarnya.

Modus yang digunakan antara lain dengan menyuruh korban beristirahat atau tidur lalu melakukan perbuatan cabul ketika korban berada dalam kondisi lengah.

“Tindak pidana itu dilakukan pada waktu dan hari yang berbeda, termasuk pada 24 September 2025 dan 26 September 2025,” kata dia.

Baca Juga: Belum Ada Respons Distributor, 1.250 Ton Beras Premium asal Makassar Tetap Masuk Kepri

Jaksa juga memaparkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam terhadap para korban.

Berdasarkan visum tersebut, sebagian korban mengalami luka dan tanda kekerasan termasuk memar pada area kelamin serta pada salah satu korban ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul.

“Seluruh visum menjadi bagian dari alat bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, terdakwa Ahmad Musthofa didakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Majelis hakim akan melanjutkan agenda pemeriksaan saksi serta pembuktian pada sidang berikutnya. (*)

Artikel Lakukan Kekerasan Seksual Berulang pada Anak Bawah Umur, Terdakwa Diadili di PN Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

OTT KPK di Madiun, Maidi Diduga Tarik Fee Proyek dan CSR

0
Walikota Madiun, Maidi menggunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR), serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. KPK menduga Maidi menerima gratifikasi senilai Rp 1,1 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terjadi dalam periode 2019–2022. Maidi diketahui menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2025–2030.

“KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh MD dalam periode 2019–2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 1,1 miliar,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam.

Asep mengungkapkan, Maidi diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait proyek pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp 5,1 miliar. Dugaan tersebut dilakukan melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, yang diminta menarik fee dari pihak penyedia jasa.

“Diduga meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek. Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi sebesar 4 persen atau sekitar Rp 200 juta,” jelasnya.

Kesepakatan pemberian fee tersebut kemudian dilaporkan oleh Thariq Megah kepada Maidi. Selain Maidi, KPK juga menetapkan Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, serta Thariq Megah sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1).

KPK selanjutnya menahan para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Maidi bersama Thariq Megah juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Artikel OTT KPK di Madiun, Maidi Diduga Tarik Fee Proyek dan CSR pertama kali tampil pada News.

Batam Catat Investasi Riil Rp69 Triliun

0

batampos – Di tengah selektivitas modal global yang meningkat dan penyesuaian rantai pasok internasional, Batam mencatat realisasi investasi riil sebesar Rp69,30 triliun sepanjang 2025, melampaui target tahunan Rp60 triliun atau sekitar 15 persen di atas sasaran.

Capaian ini menempatkan Batam sebagai salah satu kawasan dengan kualitas eksekusi investasi industri yang menonjol di Indonesia.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan capaian tersebut mencerminkan penguatan fundamental ekonomi kawasan. Menurutnya, pertumbuhan investasi Batam tidak semata didorong oleh penambahan jumlah proyek, tetapi oleh ekspansi dan pendalaman kapasitas pelaku usaha yang telah beroperasi.

“Yang tercermin adalah uang yang bekerja di lapangan—bukan sekadar rencana di atas kertas,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan realisasi pada paruh kedua 2025 menandai meningkatnya belanja modal industri, seiring Batam memasuki fase capital deepening yang berperan langsung meningkatkan produktivitas dan daya saing kawasan.

Dari sisi struktur, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, menjelaskan bahwa komposisi investasi Batam semakin matang, baik berdasarkan asal negara penanam modal maupun sektor usaha.

Sepanjang 2025, Singapura tetap menjadi sumber investasi utama, diikuti Taiwan, RRT, Malaysia, Hongkong (RRT), Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Swiss dan Perancis—kombinasi yang mencerminkan keterhubungan Batam dengan jaringan manufaktur dan logistik regional.

Menurut Li Claudia, struktur ini menunjukkan orientasi investasi yang semakin terkonsentrasi pada sektor produktif penopang industri inti.

“Komposisi negara dan sektor tersebut memperlihatkan Batam semakin terintegrasi dalam rantai pasok regional dan global,” katanya.

Penguatan struktur investasi itu ditopang oleh lonjakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan investasi yang disampaikan secara nasional, realisasi investasi Batam mencapai Rp44,01 triliun, melampaui target Rp36,99 triliun atau 118,97 persen.

Secara year-on-year, PMDN meningkat 125,90 persen, dari Rp8,16 triliun pada 2024 menjadi Rp18,43 triliun pada 2025, sementara penanaman modal asing (PMA) juga naik menjadi Rp25,58 triliun.

“Lonjakan PMDN menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor domestik serta kuatnya reinvestasi pelaku usaha nasional—penyangga penting di tengah volatilitas global,” ujar Fary.

Dari perspektif makro, capaian ini berlangsung ketika banyak ekonomi menghadapi pengetatan likuiditas dan penataan ulang rantai pasok.

Dalam konteks tersebut, kemampuan Batam mempertahankan momentum investasi menandakan keunggulan struktural sebagai lokasi produksi yang efisien, dekat pasar regional, dan didukung infrastruktur industri yang relatif matang.

Sebagai penutup, BP Batam menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang benar-benar berlangsung di lapangan, seiring meningkatnya belanja modal dan penguatan kapasitas produksi pelaku usaha.

Metode pengukuran ini menangkap realisasi investasi yang diwujudkan dalam aset produktif—seperti mesin, peralatan industri, dan fasilitas produksi—yang digunakan langsung dalam kegiatan usaha.

Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pembentukan kapasitas ekonomi di Batam.

Dengan dasar itu, realisasi investasi 2025 tercatat Rp69,30 triliun, meningkat dari posisi triwulan III sebesar Rp54,7 triliun, dan berada sekitar 15 persen di atas target tahunan—menegaskan bahwa pertumbuhan investasi Batam tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga berkualitas dan berdampak nyata bagi struktur industri kawasan. (*)

Artikel Batam Catat Investasi Riil Rp69 Triliun pertama kali tampil pada Metropolis.

Batam Catat Investasi Riil Rp69 Triliun

0

batampos – Di tengah selektivitas modal global yang meningkat dan penyesuaian rantai pasok internasional, Batam mencatat realisasi investasi riil sebesar Rp69,30 triliun sepanjang 2025, melampaui target tahunan Rp60 triliun atau sekitar 15 persen di atas sasaran.

Capaian ini menempatkan Batam sebagai salah satu kawasan dengan kualitas eksekusi investasi industri yang menonjol di Indonesia.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan capaian tersebut mencerminkan penguatan fundamental ekonomi kawasan. Menurutnya, pertumbuhan investasi Batam tidak semata didorong oleh penambahan jumlah proyek, tetapi oleh ekspansi dan pendalaman kapasitas pelaku usaha yang telah beroperasi.

“Yang tercermin adalah uang yang bekerja di lapangan—bukan sekadar rencana di atas kertas,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan realisasi pada paruh kedua 2025 menandai meningkatnya belanja modal industri, seiring Batam memasuki fase capital deepening yang berperan langsung meningkatkan produktivitas dan daya saing kawasan.

Dari sisi struktur, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, menjelaskan bahwa komposisi investasi Batam semakin matang, baik berdasarkan asal negara penanam modal maupun sektor usaha.

Sepanjang 2025, Singapura tetap menjadi sumber investasi utama, diikuti Taiwan, RRT, Malaysia, Hongkong (RRT), Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Swiss dan Perancis—kombinasi yang mencerminkan keterhubungan Batam dengan jaringan manufaktur dan logistik regional.

Menurut Li Claudia, struktur ini menunjukkan orientasi investasi yang semakin terkonsentrasi pada sektor produktif penopang industri inti.

“Komposisi negara dan sektor tersebut memperlihatkan Batam semakin terintegrasi dalam rantai pasok regional dan global,” katanya.

Penguatan struktur investasi itu ditopang oleh lonjakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan investasi yang disampaikan secara nasional, realisasi investasi Batam mencapai Rp44,01 triliun, melampaui target Rp36,99 triliun atau 118,97 persen.

Secara year-on-year, PMDN meningkat 125,90 persen, dari Rp8,16 triliun pada 2024 menjadi Rp18,43 triliun pada 2025, sementara penanaman modal asing (PMA) juga naik menjadi Rp25,58 triliun.

“Lonjakan PMDN menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor domestik serta kuatnya reinvestasi pelaku usaha nasional—penyangga penting di tengah volatilitas global,” ujar Fary.

Dari perspektif makro, capaian ini berlangsung ketika banyak ekonomi menghadapi pengetatan likuiditas dan penataan ulang rantai pasok.

Dalam konteks tersebut, kemampuan Batam mempertahankan momentum investasi menandakan keunggulan struktural sebagai lokasi produksi yang efisien, dekat pasar regional, dan didukung infrastruktur industri yang relatif matang.

Sebagai penutup, BP Batam menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang benar-benar berlangsung di lapangan, seiring meningkatnya belanja modal dan penguatan kapasitas produksi pelaku usaha.

Metode pengukuran ini menangkap realisasi investasi yang diwujudkan dalam aset produktif—seperti mesin, peralatan industri, dan fasilitas produksi—yang digunakan langsung dalam kegiatan usaha.

Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pembentukan kapasitas ekonomi di Batam.

Dengan dasar itu, realisasi investasi 2025 tercatat Rp69,30 triliun, meningkat dari posisi triwulan III sebesar Rp54,7 triliun, dan berada sekitar 15 persen di atas target tahunan—menegaskan bahwa pertumbuhan investasi Batam tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga berkualitas dan berdampak nyata bagi struktur industri kawasan. (*)

Artikel Batam Catat Investasi Riil Rp69 Triliun pertama kali tampil pada Metropolis.

Mendagri Tito: APKASI Jembatan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat

0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Foto. Arjuna/ Batam Pos

batampos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan peran strategis Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI Tahun 2026 yang digelar di Aston Pelita Hotel, Kota Batam, pada 19-20 Januari.

Tito menyebut, secara nasional terdapat enam asosiasi pemerintahan daerah yang menaungi kepala daerah di berbagai tingkatan, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati. Dari seluruh asosiasi tersebut, APKASI menjadi yang terbesar karena menaungi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia .

Sebagai perbandingan, asosiasi pemerintah kota hanya beranggotakan sekitar 98 daerah, sementara asosiasi pemerintah provinsi berjumlah 38 gubernur. Selain itu, terdapat pula asosiasi DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang turut melengkapi ekosistem pemerintahan daerah .

Menurut dia, keberadaan berbagai asosiasi tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan. Salah satu peran utamanya adalah menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat secara kolektif dan terstruktur .

Di sisi lain, asosiasi juga berfungsi menjabarkan kebijakan, arah pembangunan, serta kepentingan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara selaras. Dengan mekanisme ini, dia harap tak terjadi perbedaan tafsir kebijakan antara pusat dan daerah .

Tito menekankan, bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kewenangan yang jelas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintahan desa. Setiap tingkatan memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan secara harmonis .

“Negara kita sangat besar dan kompleks. Karena itu, koordinasi antartingkatan pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan pelayanan publik tidak tumpang tindih,” katanya, saat diwawancarai usai memberilan pemaparan dalam forum, Selasa (20/1).

Ia bilang, Rakernas XVII APKASI di Batam menjadi momentum konsolidasi buat pemerintah kabupaten untuk menyatukan pandangan, merumuskan isu strategis daerah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional ke depan. (*)

Artikel Mendagri Tito: APKASI Jembatan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat pertama kali tampil pada Metropolis.

Belum Ada Respons Distributor, 1.250 Ton Beras Premium asal Makassar Tetap Masuk Kepri

0
Seorang pekerjaan menyusun beras yang sudah dikemas di gudang Bulog Batam, Jumat (9/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Perum Bulog memastikan pasokan beras premium asal Makassar tetap akan masuk ke wilayah Kepulauan Riau (Kepri) pada akhir Januari 2026, meski hingga kini belum seluruh distributor memberikan respons atas atensi Kementerian Pertanian (Kementan).

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Guido XL Pereira, mengatakan hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari sejumlah distributor terkait atensi tersebut. Namun, kondisi itu dinilainya masih wajar karena stok beras distributor di Batam relatif aman hingga Maret 2026.

“Belum ada respons dari distributor. Tapi itu wajar, karena sesuai hasil rapat, stok mereka masih cukup sampai Maret,” ujar Guido, Selasa (20/1).

Menurutnya, para distributor masih terus mendatangkan beras dari Pulau Jawa dan Sumatra. Meski demikian, kenaikan harga di daerah penghasil membuat margin keuntungan menjadi sangat tipis ketika beras tiba di Batam.

Baca Juga: Mensos Soroti Kemiskinan Tersembunyi di Batam

“Beras tetap masuk, tapi marginnya kecil. Harga di daerah penghasil naik, sementara saat sampai di Batam tidak bisa ikut naik,” jelasnya.

Terkait rencana pasokan dari Makassar, Guido menegaskan pengiriman 1.250 ton beras premium tetap berjalan. Rinciannya, sebanyak 1.000 ton untuk Batam dan 250 ton untuk Karimun. Saat ini, Bulog masih menunggu kepastian ketersediaan kapal pengangkut.

“Beras dari Makassar tetap dikirim. Stoknya sudah siap, tinggal cari kapal. Target saya sebelum akhir bulan sudah masuk,” katanya.

Ia menjelaskan, pengangkutan beras dari Makassar tidak bisa langsung dalam jumlah besar karena keterbatasan kapasitas kapal. Satu kapal tidak bisa mengangkut hingga 1.000 ton sekaligus karena juga membawa muatan lain.

“Biasanya butuh waktu satu sampai dua minggu,” ujarnya.

Baca Juga: Sidik Kasus Kavling Bodong Sagulung, Penyidik Periksa 22 dari 44 Saksi

Sementara itu, untuk distribusi ke Karimun, skema pengangkutan dinilai berbeda dan menyesuaikan kondisi pelabuhan setempat.

Guido menambahkan, hasil rapat Bulog bersama distributor pada prinsipnya adalah saling membantu menjaga ketersediaan beras di pasar. Selama harga masuk dan kualitas sesuai, distributor tetap dilibatkan dalam penyaluran.

“Mereka tetap mendatangkan beras dari Jawa dan Sumatra. Yang penting tidak ada kekurangan beras. Stok harus standby dan bisa dikomunikasikan dengan Satgas Pangan,” tegasnya.

Saat ini, stok beras premium Bulog di Batam tersisa sekitar 11 ton dan diperkirakan segera habis. Sebagian besar stok tersebut sudah diambil oleh pedagang.

“Sudah hampir habis. Pasti habis,” katanya singkat.

Terkait preferensi konsumen, Guido mengakui Bulog tidak bisa memaksakan satu jenis beras kepada masyarakat karena selera yang berbeda-beda. Namun, Bulog terus mendorong konsumsi beras lokal melalui peningkatan kualitas.

“Kami tidak bisa paksakan selera. Tapi pelan-pelan citra beras Bulog kami perbaiki,” ujarnya.

Baca Juga: Cegah Narkotika Dilempar Masuk Lapas Batam, Patroli dan Pengawasan Menara Diperkuat

Upaya tersebut, kata Guido, mulai menunjukkan hasil setelah Bulog bekerja sama dengan Polda Kepri dan sejumlah pihak lainnya. Penjualan beras SPHP kini mulai meningkat.

“Sudah mulai naik. Di Karimun, Sekitar 5 sampai 10 ton SPHP habis karena masyarakat sudah tahu kualitasnya bagus,” katanya.

Bulog pun menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan beras di Kepri, terutama melalui operasi pasar jika diperlukan.

“Semua tergantung operasi pasar. Yang jelas, kami komitmen stok aman dan tidak terjadi kekurangan,” pungkasnya. (*)

Artikel Belum Ada Respons Distributor, 1.250 Ton Beras Premium asal Makassar Tetap Masuk Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.

Honda Ajak Konsumen Batam Night Ride Sambut All New Vario 125

0

batampos – Dalam rangka memperkenalkan All New Honda Vario 125 dengan slogan “Time to Step Up”, Honda menggelar kegiatan Night Ride yang melibatkan konsumen, komunitas pengguna Honda, jurnalis, serta konten kreator di Batam. Agenda ini dikemas sebagai sarana kebersamaan sekaligus memberikan pengalaman berkendara malam hari yang nyaman dan aman.

Night Ride menjadi bagian dari rangkaian peluncuran All New Honda Vario 125 dengan konsep santai dan berorientasi pada interaksi. Melalui kegiatan tersebut, Honda berupaya mendekatkan produknya dengan gaya hidup masyarakat perkotaan, sekaligus membangun kedekatan antarpeserta.

Kegiatan diawali dengan City Rolling, di mana para peserta melakukan konvoi tertib menyusuri sejumlah ruas jalan utama Kota Batam. Konsumen, komunitas Honda, hingga rekan media dan vlogger ikut merasakan langsung atmosfer berkendara malam dalam momentum peluncuran skutik terbaru ini.

Setelah City Rolling, acara dilanjutkan dengan Photo Contest untuk mengabadikan momen, serta Mini Gathering sebagai wadah interaksi yang lebih akrab. Dalam suasana informal, peserta juga mengikuti sesi berbagi dan diskusi terkait pengalaman berkendara serta dinamika dunia otomotif.

Sales Manager Honda, Duri Yanto, menjelaskan bahwa Night Ride merupakan salah satu strategi Honda dalam memperkenalkan produk secara lebih emosional kepada masyarakat.

“Lewat Night Ride, kami ingin menghadirkan cara berbeda dalam menyambut peluncuran All New Honda Vario 125, sekaligus membangun kebersamaan dengan konsumen, komunitas, dan rekan media melalui kegiatan yang positif dan berkesan,” katanya.

Partisipasi media dan konten kreator turut menyemarakkan acara, sekaligus membantu menyampaikan informasi kepada publik melalui sudut pandang pengalaman langsung.

Melalui kegiatan Night Ride ini, Honda berharap semangat “Time to Step Up” dapat dirasakan sebagai dorongan baru dalam aktivitas berkendara, sekaligus memperkuat kehadiran All New Honda Vario 125 di tengah masyarakat Batam.(*)

Artikel Honda Ajak Konsumen Batam Night Ride Sambut All New Vario 125 pertama kali tampil pada Metropolis.