batampos – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memformulasikan skema pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk lembaga negara dan kementerian.

Dari hasil simulasi yang dilakukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), seluruh sekretaris jenderal kementerian, dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), menyatakan bahwa bukan Menteri yang pindah pertama ke IKN. Melainkan, setiap Kementerian diharuskan mengirim pejabat Eselon PNS untuk pindah atau ditugaskan ke IKN.

“Simulasi telah kami buat, mulai dari opsi 1, 2, 3, dan 4, termasuk opsi lain. Ini terkait Menteri mana dulu yang akan pindah. Ternyata keputusannya, bukan lagi menteri ini dulu, atau menteri yang ini belakangan (pindah ke IKN). Tetapi diputuskan setiap kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan (ke IKN),” kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada awak media di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).

Anas memastikan kepindahan PNS ke IKN akan menunggu keputusan dari Istana Negara. Rencananya, proses pindah baru akan dilakukan usai pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di IKN.

Pasalnya, kata Anas, pada Juli hingga Agustus hunian yang seyogyanya akan ditempati oleh para PNS di IKN lebih dulu akan digunakan untuk memfasilitasi keberlangsungan upacara Kemerdekaan.

Nantinya, skema pemindahan PNS ke IKN akan mengikuti jumlah hunian yang telah tersedia. Dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan segala opsi mulai dari skema pemindahan 11 ribu PNS hingga sebanyak 3.216 saja.

“Mulai skema 11 ribu, 14 ribu, 6 ribu, sampai skema 3.216 sudah kita siapkan, sesuai dengan jumlah hunian yang siap sekarang. Tentu nanti akan kami terus sesuaikan dengan tingkat hunian,” ujarnya.

Sebelumnya, ramai disebut bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan pindah duluan ke IKN pada Juli mendatang. Bahkan, Basuki juga mengaku ada sejumlah menteri lain yang akan ikut pindah pertama pada Juli 2024. Yaitu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Kalau jadwal (ajak) Menhub dan Menkes. Dia ingin bareng (pindah ke IKN Juli),” kata Basuki saat ditemui usai Halal Bihalal di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (24/4).

Basuki memastikan akan mulai boyong setelah fasilitas air bersih terdistribusi ke IKN. Rencananya, fasilitas itu akan masuk pada bulan Juni tahun ini. “Cuma airnya belum masuk, nanti Juni masuk, jadi Juli Insya Allah (pindah),” lanjutnya. (*)

batampos – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali menjalani sidang lanjutan atas dugaan korupsi, pemerasan, dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Agenda sidang kali ini menghadirkan keluarga SYL dan pihak Nasdem Tower. Untuk keluarga SYL mulai dari istri, anak, dan cucu SYL. Mereka akan diperiksa untuk tersangka SYL.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK akan menghadirkan sejumlah keluarga SYL, yakni istri, anak dan cucu untuk bersaksi di ruang persidangan.

Adapun keluarga SYL itu yakni, Ayun Sri Harahap, istri SYL; Kemal Redindo, anak SYL; Andi Tenri Bilang, cucu SYL. Selain itu, jaksa KPK juga turut menghadirkan Joice Triatman, staf khusus Mentan; Yuli Eti Ningsih, staf Biro Umum Kementan; Lina Janti Susilo, Accounting pada Nasdem Tower; Ali Andri, pengurus rumah pribadi Mentan; Ubaidah Nabhan, honorer Sekjen Kementan.

“Guna mendalami peruntukan dan aliran uang yang diterima terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, Senin (27/5) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Tim Jaksa KPK akan hadirkan saksi-saksi,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (27/5).

Keluarga hingga staf khusus dan accounting pada Nasdem Tower dihadirkan ke ruang persidangan diduga akan didalami terkait aliran uang yang diterima SYL selama menjabat sebagai Mentan. Sebab, dalam proses persidangan SYL turut membelanjakan anggaran Kementan untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.

Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.

Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

batampos – Tersangka Pegi Setiawan (PS) alias Perong alias Robi Irawan tampak berkali-kali menggelengkan kepalanya saat polisi menggelar konfrensi pers di Mapolda Jawa Barat, Minggu (26/5). Pegi saat ini sudah menjadi tersangka atas pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Muhammad Rizki Rudiana yang terjadi sejak 8 tahun lalu.

Dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru, Pegi mulanya hanya tertunduk saat ditunjukkan ke publik saat konferensi pers berlangsung.

Saat kemudian Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast mengungkapkan peran Pegi dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon, barulah gelengan kepala tampak diperlihatkan Pegi.

Saat itu, Jules tengah menjelaskan terkait peran Pegi dalam pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki di kawasan Cirebon berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 4 pit.b/2017/pn Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dkk.

“Melempari korban Rizki dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizki dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizki menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil, sebrang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi,” kata Jules kepada wartawan, Minggu (26/5).

Saat itu, Pegi sambil menunduk terus menggelengkan kepalanya.

“Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizki dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah,” sambung Jules yang membuat Pegi kini mulai berani mengangkat muka.

Gelengan kepalanya tampak semakin tegas dan mulutnya beberapa kali terekam seperti berkomat-kamit.

“Di TKP lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizki. Kemudian mencium dan memegang payudara anak Vina di tkp yang selanjutnya membawa korban Vina ke fly over dan meninggalkannya,” pungkas Jules yang masih disertai gelengan kepala dari Pegi.

Atas hal itu, Pegi ditetapkan sebagai tersangka atas serangkaian pembunuhan berencana yang dilakukan kepada Eki dan vina.

Pegi terbukti melanggar pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun,” tegas Jules. (*)