batampos – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menerima laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang menimpa sala satu warga negara asing (WNA) saat hendak masuk ke Batam.
‎
‎Kasus ini disebut terjadi di Pelabuhan Internasional Ferry Batam Center pada Februari 2026 lalu.
‎
‎Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengungkapkan laporan tersebut saat ini sedang dalam proses penanganan untuk pengumpulan bukti yang lebih lengkap.

Baca Juga: Kepala Imigrasi Batam Dicopot Sementara, Ombudsman Dorong Pembenahan Layanan dan Pengawasan
‎
‎“Kami juga menerima satu laporan sebenarnya. Jadi ini sedang kita tanganin. Orang asing ini mengatakan peristiwanya sudah cukup lama. Sudah dua bulan lalu. Dia dimintain uang 50 dolar Singapura,” kata Lagat kepada Batam Pos, Minggu (5/4) siang.
‎
‎Menurut Lagat, laporan ini muncul kemungkinan setelah mencuatnya kasus pungli sebelumnya yang sempat viral di publik. Ia menduga korban mendapatkan informasi melalui jaringan pertemanan di Batam hingga akhirnya melapor ke Ombudsman.
‎
‎“Begitu kira-kira. Lalu lapor ke kita melalui WhatsApp,” katanya.

Baca Juga: Amsakar Tinjau Pelabuhan Batam Center, Pungli Imigrasi Disorot
‎
‎Ia menegaskan, laporan ini merupakan pengungkapan kasus baru dan berbeda dari kejadian yang terjadi pada 13–14 Maret 2026, meskipun memiliki pola yang serupa.
‎
‎“Bukan kasus yang kemarin. Tapi serupa modusnya dimintai uang 50 dolar,” katanya.
‎
‎Dari keterangan korban, praktik tersebut diduga terjadi saat WNA berada di area pelabuhan dan dihadapkan pada pilihan yang merugikan.
‎
‎“Mereka ditungguin di depan pelabuhan. Mereka dimintai uang 50 dolar. Pilihannya ada dua, ditahan dulu lalu dideportasi atau mereka kasih uang. Jadi begitu polannya,” jelas Lagat.

Baca Juga: Terkait Dugaan Pungli di Imigrasi, Polda Kepri Tunggu Laporan Korban
‎
‎Namun, ia belum dapat mengungkapkan detail lebih jauh karena kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan internal oleh pihaknya.
‎
‎“Kejadian ini Februari kemarin. Tapi kami belum bisa ungkapkan detail, karena masih dalam tahap pemeriksaan,” ujarnya.
‎
‎Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan adanya efek jera terhadap oknum yang terlibat.
‎
‎“Kita sedang perang bersama membantu memberantas yang namanya pungli,” tegas Lagat.
‎
‎Ia juga mengakui, sebelumnya Ombudsman jarang menerima laporan langsung dari warga negara asing. Namun dalam kasus ini, pihaknya bergerak cepat untuk menindaklanjuti.
‎
‎“Dalam waktu dekat kita akan lakukan investigasi,” ujarnya.
‎
‎Terkait kemungkinan pembukaan posko pengaduan khusus, Lagat menyebut pihaknya belum mengarah ke sana. Meski demikian, Ombudsman tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor.
‎
‎“Kita akan stand by kanal resmi kami, apapun laporan dari masyarakat. Kita akan publikasikan,” katanya.
‎
‎Kasus ini menambah daftar dugaan pungli di pintu masuk internasional Batam dan menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kepercayaan serta citra pelayanan publik di wilayah perbatasan.
‎
‎Sementara itu, Batam Pos telah mengonfirmasi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Kepri, Ujo Sutojo, pada Minggu (5/3) siang, untuk meminta tanggapan terkait laporan temuan Ombudsman tersebut.
‎
‎Ujo mengaku belum menerima laporan dimaksud dan menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Batam.
‎
‎“Saya akan cek dulu ke Imigrasi Batam, nanti saya akan info kalau sudah ada datanya. Kalau di Kanwil saya belum dapat. Mungkin di Kanim Batam,” kata dia
‎
‎Saat ditanya mengenai langkah ke depan untuk mencegah kejadian serupa, khususnya praktik pungli yang melibatkan oknum imigrasi, Ujo menegaskan pihaknya telah melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung di seluruh lini pelayanan.
‎
‎Ia menjelaskan, pengawasan tersebut dilakukan di berbagai area pelayanan, mulai dari pelayanan paspor, pelayanan orang asing, hingga di pelabuhan.
‎
‎”Penekanan utama diberikan pada peningkatan integritas petugas agar bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP),” jelasnya
‎
‎Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan melekat (waskat), pelaporan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
‎
‎“Semoga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata dia. (*)

Artikel Ombudsman Terima Laporan Baru: Satu WNA Mengaku Dipungli di Pelabuhan Batam Center pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menyatakan dukungan terhadap kebijakan Menteri Ketenagakerjaan yang mengecualikan delapan sektor vital dari penerapan work from home (WFH). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi dampak krisis global, meski implementasinya di Batam diperkirakan tidak akan terlalu luas.

Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, menegaskan bahwa pihaknya bersama para pengusaha siap menjalankan imbauan pemerintah terkait penerapan WFH bagi karyawan swasta yang memungkinkan.

“Apindo beserta jajaran pengusaha di bawahnya siap menjalankan imbauan melaksanakan WFH bagi karyawan tertentu yang dianjurkan pemerintah. Kami menghimbau agar seluruh pengusaha di Batam dapat melaksanakan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, Minggu (5/4).

Baca Juga: WFH Diberlakukan, Disnaker Kepri Ingatkan Perusahaan Tak Pangkas Hak Pekerja

Ia menjelaskan, kebijakan WFH ini merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap dampak konflik global yang masih berlangsung, yang berpotensi memicu kenaikan biaya logistik, mahalnya ongkos transportasi, hingga kelangkaan pasokan energi.

Namun demikian, Rafki menilai kondisi Batam yang didominasi sektor industri dan manufaktur membuat kebijakan WFH tidak dapat diterapkan secara luas. Sebagian besar pekerja di Batam merupakan karyawan pabrik dan tenaga produksi yang membutuhkan kehadiran fisik di tempat kerja.

“Untuk Batam, kemungkinan tidak akan banyak karyawan swasta yang bisa menjalankan WFH. Mayoritas tenaga kerja kita berada di sektor industri dan area produksi yang memang tidak memungkinkan bekerja dari rumah,” jelasnya.

Selain sektor industri, struktur ekonomi Batam juga ditopang oleh sektor perdagangan, perhotelan, kuliner, serta konstruksi. Sektor-sektor tersebut, menurutnya, termasuk dalam kategori usaha yang tetap harus beroperasi secara langsung dan tidak memerlukan penerapan WFH, sebagaimana yang juga dikecualikan dalam kebijakan pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan delapan sektor vital yang dikecualikan dari kebijakan WFH, yakni sektor kesehatan, energi, infrastruktur dan layanan publik, ritel dan perdagangan kebutuhan pokok, industri dan produksi, jasa dan hospitality, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Meski demikian, Rafki memastikan bahwa kesiapan perusahaan anggota Apindo di Batam dalam menghadapi kebijakan ini cukup baik. Pengusaha dinilai mampu menyesuaikan pola kerja, baik melalui pengaturan shift, pembagian tugas, maupun penerapan sistem kerja fleksibel bagi posisi yang memungkinkan.

Dari sisi produktivitas, Apindo Batam optimistis kebijakan ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Rafki, WFH bukan berarti menurunkan kinerja, melainkan perubahan metode kerja yang tetap mengedepankan tanggung jawab.

“Saya meyakini produktivitas tidak akan terganggu. Pengusaha bisa mengatur sistem kerja sedemikian rupa agar operasional tetap berjalan optimal. Karyawan yang bekerja dari rumah juga tetap menjalankan tugasnya, bukan berarti berhenti bekerja,” tegasnya.

Apindo Batam pun mengajak seluruh pelaku usaha untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebijakan pemerintah, sembari menjaga stabilitas usaha di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang. Dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan aktivitas ekonomi di Batam tetap berjalan stabil dan produktif.

Sementara itu, dari sisi pekerja, kebijakan WFH disambut beragam. Salah seorang karyawan swasta di Batam, Andi, 28, yang bekerja di sektor administrasi perusahaan logistik, menilai kebijakan ini cukup membantu terutama untuk efisiensi waktu dan biaya transportasi.

“Kalau untuk pekerjaan yang memang bisa dilakukan dari rumah, WFH cukup membantu. Kita bisa lebih hemat waktu di jalan dan tetap menyelesaikan pekerjaan,” ujarnya.

Namun, ia mengakui tidak semua pekerja memiliki kesempatan yang sama. Karyawan di sektor produksi, menurutnya, tetap harus bekerja seperti biasa karena tuntutan pekerjaan.

“Teman-teman di bagian produksi tentu tidak bisa WFH. Jadi memang kebijakan ini hanya berlaku untuk posisi tertentu saja,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Siti, 30, karyawan di sektor perhotelan, yang menilai kebijakan ini tidak terlalu berdampak bagi pekerja di bidang jasa.

“Di hotel tetap harus masuk seperti biasa karena pelayanan langsung ke tamu. Jadi WFH memang tidak berlaku untuk semua sektor,” katanya. (*)

Artikel Apindo Dukung Kebijakan WFH, Implementasi di Batam Tidak Luas pertama kali tampil pada Metropolis.