batampos – Pendaftaran sekolah kedinasan telah dibuka sejak 15 Mei sampai dengan 13 Juni mendatang. Dalam seleksi tahun ini, pemerintah melalui delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan menyiapkan alokasi sebanyak 3.445 formasi.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, berharap sekolah-sekolah kedinasan dapat menjaga kualitas dan martabat proses pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan mencegah perundungan.

“Supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Tidak ada lagi bullying di proses seleksi maupun proses pendidikan di seluruh sekolah kedinasan, karena ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden,” kata Azwar Anas dalam keterangan resmi, Kamis (15/5).

Tak hanya itu, Anas juga meminta semua pihak untuk tidak mempercayai bila ada orang yang mengaku bisa membantu atau bahkan menjamin kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan.

“Bisa dipastikan itu hoaks, karena memang tidak ada titip-menitip. Seleksi dilakukan online melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden Jokowi,” jelas Anas.

Lebih lanjut, Anas merinci, sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara.

Lalu, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Terkait Politeknik Statistika STIS, tahun ini menerima 355 formasi. Anas berharap mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang totalnya mencapai 2.136 mahasiswa untuk terus berproses menyiapkan diri sebagai talenta masa depan.

“Mahasiswa Politeknik Statistika STIS harus menjadi talenta ahli data berkelas dunia, menguasai soal big data, andal soal data science, karena itu semua akan menjadi penggerak kemajuan bangsa,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Sebagaimna diketahui, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 3.445 formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 jalur sekolah kedinasan. Paling banyak formasi yang dibuka untuk Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN).

Adapun rincian formasi masing-masing, antara lain Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 400 formasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) 721 formasi, Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) 722 formasi.

Kemudian Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) 120 formasi, SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 622 formasi, Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 105 formasi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) 355 formasi dan POLTEKIP/POLTEKIM Kemenkumham 400 formasi. (*)

batampos – Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan bahwa perkawinan yang dimulai dengan kekerasan dalam kawin tangkap akan memberikan dampak yang tidak sehat bagi kelangsungan rumah tangga.

“Harapannya, permasalahan kawin tangkap ini tidak berlanjut pada masa mendatang karena memberikan trauma spesifik kepada perempuan korban maupun pada laki-laki yang yang turut membangun rumah tangga, serta mempengaruhi kehidupan jangka panjang,” kata Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (16/5).

Terkait hal ini, kata dia, maka upaya transformasi budaya dan transformasi pemikiran yang dilaksanakan di Sumba Tengah, NTT, patut diapresiasi dan terus didukung seluruh pihak.

Senada, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang salah satunya adalah praktik kawin tangkap yang mengatasnamakan budaya.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati mendukung kesepakatan bersama tokoh adat Sumba Tengah untuk menghentikan praktik budaya kawin tangkap.

“Kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut yang positif dari penandatanganan MoU di tahun 2020 antara empat bupati di Sumba yang turut dihadiri oleh Menteri PPPA. Hal ini harus kita kawal bersama, agar seluruh pihak bisa terlibat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama praktik kawin tangkap yang masih marak,” kata Ratna.

Menurut dia, kesepakatan ini menjadi bukti keseriusan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyudahi perkawinan paksa yang mengatasnamakan budaya.

Ratna Susianawati menyampaikan upaya Kementerian PPPA dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam UU TPKS disebutkan bahwa perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. (*)

batampos – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut, kasus dugaan korupsi PT. Timah yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Ia menjelaskan, indikasi itu terlihat dari banyaknya tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara tersebut. Bahkan, dirinya menduga kalau praktik rasuah itu melibatkan pejabat negara yang berwenang.

“Kejahatan ini jelas terstruktur, sistematis dan massif karena melibatkan jumlah kerugian yang besar. Pelakunya tidak mungkin bisa jalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak lain yang berwenang,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (16/5).

Politikus PKS itu meminta Kejagung harus terus mengusut semua pihak yang terlibat dan jangan berhenti pada aktor lapangan saja.

Sebab, diduga kasus ini melibatkan orang besar dan orang penting yang punya jabatan penting di pemerintah.

“DPR berharap Kejagung profesional mengusut kasus korupsi IUP Timah. ungkap semua pihak terkait, baik perorangan maupun lembaga. Jangan tebang pilih,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu segera membentuk satgas terpadu pemberantasan penambangan ilegal.

“Jangan bertele-tele. Apalagi draft pembentukan satgas sudah lama disiapkan, tinggal disahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menegaskan penyidikan kasus yang menjerat sejumlah pihak, dari pengusaha hingga pejabat perusahaan, termasuk nama-nama terkenal seperti Harvey Moeis dan Helena Lim, terus berlanjut dengan ketat. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun itu penyidik telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

“Kami telah memeriksa banyak saksi dan menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus ini. Kasus ini memiliki dampak yang luas, baik secara ekonomi maupun lingkungan,” ujarnya, Sabtu (11/5/2024). (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah salah satu keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, di Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

“Ada dua kamar yang digeledah, saya tidak tahu persis kamar siapa, yang pasti mirip kamar utama. Tidak ada (barang) diambil. Tadi mulai jam setengah dua (penggeledahan),” kata Ketua RW setempat Amin Usman usai penggeledahan, Kamis (16/5).

Rumah tersebut merupakan milik adik kandung SYL, Andi Tenri Angka, suami dari almarhum Andi Darussalam Tabusala (ADS) mantan Ketua PSSI Sulsel sekaligus salah seorang tokoh olahraga di Sulsel.

Penasihat hukum Tenri Angka, Muhammad Nasir saat ditanya wartawan berkaitan dengan penggeledahan itu mengatakan diutus kliennya untuk memantau prosesi penggeledahan tersebut.

“Sudah satu jam lalu. Saya diminta memantau rumahnya. Saya sebagai kuasa hukum keluarga. Namun karena teman-teman advokat (pengacara) sudah ada di rumah yang satu, jadi diserahkan kepada kuasa hukum yang sudah ada di dalam,” tutur Nasir.

Mengenai dengan pengamatan apa saja yang diambil oleh petugas KPK, kata dia, tidak mau mengomentari terlalu jauh, sebab itu bukan bagian dari dari kapasitasnya menjelaskan.

“Saya tidak mau masuk ke ranah kapasitas KPK, apakah penggeledahan atau ada yang harus disita. Kami tidak sampai ke situ. Soal kaitan rumah ini, belum kami bisa kasih tanggapan untuk sementara. Rumah ini milik Tenri Yasin Limpo, adik SYL dan saya kuasa hukum Tenri Angka,” katanya menekankan.

Sebelumnya, sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap terlihat berjaga-jaga di halaman rumah nomor 52A Jalan Letjen Hertasning setelah dua mobil masuk ke dalam rumah tersebut membawa penyidik KPK sekitar pukul 14.45 Wita.

Petugas yang mengenakan rompi bertuliskan KPK kemudian turun lalu memeriksa sekitar rumah berwarna putih itu selanjutnya masuk ke dalam. Terlihat pula salah seorang warga sipil diketahui Ketua RW ikut menyaksikan penggeledahan.

Tim penyidik KPK sebelumnya juga menyita salah satu unit rumah milik SYL di wilayah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar sebagai barang bukti pada Rabu 15 Mei 2024.

“Tim penyidik kemarin telah selesai melakukan penyitaan aset yang diduga milik SYL berupa satu unit rumah yang berada wilayah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya tertulisnya.

Diperkirakan nilai dari rumah tersebut, kata Ali Fikri, sekitar Rp4,5 Miliar dan sumber uangnya dari MH mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan yang juga merupakan orang kepercayaan SYL.

Tim Aset Traking dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK masih terus melakukan penelurusan untuk memback up pengumpulan alat bukti dari tim Penyidik.

“Diharapkan sitaan ini dapat menjadi asset recovery dalam putusan pengadilan nantinya,” kata Ali Fikri menegaskan. (*)

Sumber: JP Group