batampos – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Ketiga pihak diantaranya langsung ditahan.

“Pada hari ini kami tetapkan lima tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PT TIM, FR marketing PT TIM, SW Kadin ESDM Provinsi Bangka Belitung 2015 sampai Maret 2019, BN PLT Dinas ESDMD Provinsi Bangka Belitung Maret 2019, dan AS Plt Kadin ESDM Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat (26/4).

Menurut Kuntadi, dari lima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, ketiga pihak di antaranya langsung menjalani penahanan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, tiga orang diantaranya untuk kepentingan penyidikan kami lakukan tindakan penahanan, masing-masing FR di Rutan Salemba cabang Kejagung, serta AS dan SW di Rutan Salemba Jakarta Pusat,” ungkap Kuntadi.

Sementara tersangka BN, karena alasan kesehatan tidak langsung dilakukan penahanan. Sedangkan tersangka AL tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini.

“Tersangka AL yang pada hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir. Selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dioanggil sebagai tersangka,” tegas Kuntadi.

Dalam pengusutan kasus ini, Kejagung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Crazy rich Helena Lim selaku Manajer PT QSE dan Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan dari PT RBT telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Harvey Moeis juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini. Kejagung juga telah memeriksa istri Harvey Moeis, Sandra Dewi pada Kamis (4/4) lalu. (*)

batampos – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan suara rakyat merupakan suara Tuhan ketika menanggapi isu terkait dengan namanya yang masuk dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta 2024 pada pilkada mendatang.

“Saya takut, terus terang. Bukan apa. Yang bisa bicara saya mampu atau tidak, itu yang pertama Tuhan. Yang kedua rakyat. Suara rakyat itu suara Tuhan,” tegas Risma usai kegiatan Designer Summit 2024 di Kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Di samping itu, Risma juga menyebutkan dirinya tidak memiliki uang sehingga enggan sekaligus tidak mungkin melakukan kampanye untuk mempromosikan dirinya, kecuali rakyat yang mengampanyekan dirinya secara jujur dan adil.

Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan berkali-kali bahwa jabatan yang ditawarkan kepadanya memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar sehingga pihaknya belum berani memberikan jawaban iya atau tidak sejauh ini.

Sebelumnya, Kamis (25/4), Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan PDI Perjuangan mengusulkan Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

“Ya ‘kan masih penjaringan, bisa Risma, bisa aja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, termasuk juga, misalnya, Azwar Anas,” katanya.

Pantas memuji kinerja Risma yang sebelumnya telah memimpin Kota Surabaya dan kinerjanya telah berdampak besar di wilayah itu. Pantas mengungkapkan bahwa pihaknya kemungkinan akan melakukan pengumuman nama bakal calon gubernur (bacagub) yang sudah teruji dan berpengalaman pada bulan Mei mendatang.

“Kader terbaik nantinya kami angkat ke jabatan yang punya nilai tanggung jawab lebih besar,” ujarnya.(*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan dua Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK setelah melakukan pemecatan terhadap 66 pegawai yang terlibat dalam perkara pungutan liar (pungli) dan pemerasan terhadap tahanan di Rutan KPK.

Dua Rutan yang dinonatifkan tersebut berlokasi di Markas Komando (Mako) Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) Jakarta Utara dan Mako Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) Guntur, Jakarta Selatan.

“Rutan Cabang KPK yang sekarang diaktifkan di (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi) C1 dan (Gedung Merah Putih KPK) K4, khusus untuk Pom AL dan Pomdam Jaya Guntur, sementara untuk dinonaktifkan karena semua tahanannya kita pindah ke Rutan Merah Putih dan C1,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).

Ali menerangkan dua rutan tersebut saat ini dinonaktifkan sementara karena kekurangan personel untuk operasional dan pengamanan rutan.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan saat ini KPK telah menerima 214 pegawai negeri sipil (PNS). Para pegawai baru tersebut nantinya akan ditempatkan berbagai unit kerja di KPK.

“Nanti ke depan ketika sudah personel yang ada memadai, tentu kami aktifkan kembali dua rutan cabang KPK tersebut,” ujarnya.

Ali memastikan pemecatan 66 pegawai tersebut tidak akan mempengaruhi proses penanganan perkara di KPK. Komisi antirasuah juga telah mengantisipasi apabila dua rutan yang masih beroperasi mencapai kapasitas maksimal.

“Kami ingin sampaikan bahwa proses-proses penanganan perkara di KPK terus berlanjut, tentu rutan merupakan bagian dari supporting system di penindakan. Kalaupun misalnya di C1 ataupun rutan di K4 penuh, tentu kami juga ada koordinasi dan kerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya, misalnya, sehingga bisa dititipkan di Rutan Polda metro Jaya maupun rutan Polres di sekitar Jakarta,” tuturnya.

KPK pada Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK.

“Pada Selasa (23/4), KPK telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di Rutan Cabang KPK,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/24).

Hasil pemeriksaan itu menyatakan 66 orang pegawai terbukti melanggar Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

“Selanjutnya pada 17 April 2024, sekretaris jenderal KPK selaku pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021,” ujar Ali.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu menerangkan pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.

Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi.

Mengenai pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya.

Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.

Sebanyak 66 orang pegawai akhirnya diberhentikan, 15 pegawai ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum dan 12 pegawai lainnya masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (*)

batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mencapai Rp 26 triliun sampai dengan 1 April 2024. Angka tersebut tercatat 67,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun dalam APBN.

“Tahun 2024 ini Rp 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp 26 triliun. Artinya hampir 70 persen sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi April di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4).

Lebih lanjut, Menkeu merinci, anggaran tersebut telah digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 23,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium Badan Adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu.

Kemudian operasional dan honorarium pengawas Adhoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, dan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.

“KPU dan Bawaslu paling besar Rp 23,8 triliun dan K/L lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.

Sedangkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain telah digunakan sebesar Rp 2,2 triliun. Untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggarran kode etik penyelenggaraan pemilu.

Lalu, operasi keamanan siber dan sandi event pemilu, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, pemantauan persidangan perkara pemilu dan rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas Pemilu dan Pilkada.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut Pemilu telah selesai dan ia meminta kepada seluruh lembaga dan kementerian terkait untuk dapat menyusun pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari APBN tersebut.

“Jadi untuk Pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun,” pungkasnya.

Untuk diketahui, secara keseluruhan alokasi anggaran pemilu sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 dianggarkan sebesar Rp 71,3 triliun. Angka itu terdiri dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 3,1 triliun, realisasi sementara tahun 2023 sebesar Rp 29,9 triliun, dan alokasi anggaran Pemilu dalam APBN 2024 mencapai Rp 38,3 triliun. (*)