batampos – Mitsubishi Motors Corporation mengumumkan peluncuran New ASX, sebuah compact SUV yang telah mengalami penyegaran tampilan depan, peningkatan konektivitas, dan fitur keamanan yang lebih canggih. Mitsubishi Motors Europe B.V., anak perusahaan Mitsubishi Motors di Eropa, memperkenalkan model ini untuk pasar Eropa, yang akan tersedia di showroom Mitsubishi Motors mulai Juni 2024.

Diluncurkan perdana di Eropa pada Maret 2023, ASX kini mengalami penyempurnaan dengan tampilan depan yang dirancang ulang untuk mempertegas identitas desain Dynamic Shield dari Mitsubishi Motors. Fitur-fitur terbaru termasuk lampu depan LED yang modern, velg aluminium baru berukuran 18 inci, dan desain gril yang lebih dinamis.

Kabin New ASX dilengkapi dengan layar smartphone-link Display Audio (SDA) berukuran 10,4 inci yang mendukung layanan Google Built-in, memungkinkan pengendara untuk mengakses Google Assistant, Google Maps, dan Google Play langsung dari mobil. Fitur-fitur ini meningkatkan konektivitas pengendara dan membuat pengalaman berkendara lebih nyaman.

Fitur keamanan yang ditingkatkan juga menjadi fokus dalam pengembangan New ASX. Fitur Park Assist dan Around View Monitor membantu pengemudi dalam manuver parkir dan mendeteksi rintangan di sekitar kendaraan. Ditambah dengan sistem keselamatan aktif seperti Rear Cross Traffic Alert (RCTA), New ASX memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengendara dan penumpangnya.

New ASX tersedia dalam beberapa pilihan powertrain, termasuk model full hybrid (HEV), model mild-hybrid, dan model bensin. Model HEV menggunakan mesin bensin 1,6 liter yang dipadukan dengan dua motor listrik dan transmisi otomatis multi-mode, sementara model mild-hybrid dan bensin juga tersedia dengan opsi mesin yang berbeda.

Dengan peluncuran New ASX ini, Mitsubishi Motors terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam SUV kompak dengan komitmen untuk menyediakan kendaraan yang ramah lingkungan dan inovatif. (*)

batampos – PT NETA Auto Indonesia, perusahaan distributor mobil listrik terkemuka di Indonesia, telah merayakan acara line off celebration sebagai bagian dari upacara simbolik untuk memulai produksi lokal NETA secara Completely Knocked Down (CKD), yang akan dimulai pada bulan April. Acara ini diadakan di pabrik PT Handal Indonesia Motor, Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Model pertama yang akan dirakit secara lokal adalah NETA V-II yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Momen bersejarah ini menandai langkah penting dalam perjalanan NETA secara global dan menegaskan komitmennya untuk menyediakan mobil listrik berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh semua kalangan di Indonesia.

Alan Zhou, Vice President of NETA & President of Overseas Business Dept., menyatakan, “Hari ini merupakan salah satu momen penting bagi kami karena kami merealisasikan komitmen kami dalam memperluas pasar mobil listrik di Indonesia dengan peresmian produksi lokal CKD. Kami berterima kasih kepada mitra kami, PT Handal Indonesia Motor, atas dukungan mereka dalam perakitan mobil listrik NETA secara lokal.”

Acara ini diresmikan oleh Alan Zhou, dan hadir juga perwakilan dari PT Handal Indonesia Motor, termasuk Presiden Direktur, Denny Siregar. Kerjasama antara NETA dan PT Handal Indonesia Motor adalah langkah awal dalam mengembangkan mobil listrik berkualitas standar internasional yang dirakit secara lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia.

Dengan kapasitas produksi hingga 27.000 unit per tahun di pabrik PT Handal Indonesia Motor, NETA akan fokus pada perakitan lokal CKD untuk beberapa model yang akan diperkenalkan tahun ini. NETA juga berkomitmen untuk meningkatkan kandungan lokal dengan bekerja sama dengan PT Gotion Green Energy Solutions Indonesia untuk penyediaan baterai mobil listrik NETA, dengan tujuan meningkatkan pengembangan komponen lokal hingga mencapai standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% dan persentase TKDN yang lebih tinggi dalam waktu dekat.

Sejak didirikan pada tahun 2014, NETA telah menjadi pemain penting dalam industri mobil listrik, berhasil menjual lebih dari 390.000 unit mobil listrik di pasar lokal dan global. Sekarang, NETA fokus untuk memperluas jangkauan pasarnya ke pasar otomotif di ASEAN, termasuk Indonesia, yang memiliki potensi besar dalam pertumbuhan kendaraan listrik.

Alan Zhou menutup dengan mengatakan, “Rencana perakitan lokal di Indonesia adalah langkah konkret dan signifikan bagi kami untuk menghadirkan solusi transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama antara NETA dan mitra lokal, kami optimis bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan mobil listrik NETA dengan kualitas terbaik dan komponen lokal yang memenuhi standar.”

Tentang NETA Auto Indonesia:
NETA adalah merek mobil listrik yang berasal dari Tiongkok, didirikan pada tahun 2014 dan telah menjadi pemain penting dalam industri dalam waktu singkat. NETA Auto Indonesia hadir di Indonesia dengan visi untuk memungkinkan konsumen memiliki kendaraan listrik berkualitas tinggi dan premium, serta memastikan akses yang sama terhadap teknologi. Kontak: Frietz F. Roboth, +62 811-1616-554, E-mail: [email protected]

Dengan peresmian produksi lokal pertama mereka, NETA Auto Indonesia menandai komitmennya untuk mendukung pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia dan menyediakan solusi transportasi yang ramah lingkungan bagi masyarakat. (*)

batampos – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera menertibkan praktik jual kembali layanan internet rumah tanpa izin, yakni RT/RW Net. RT RW Net adalah jaringan internet yang dibangun di lingkungan perumahan, kompleks, atau kawasan pemukiman padat penduduk.

Proses operasional RT/RW Net melibatkan penyediaan akses internet kepada komunitas lokal dengan cara memperluas atau mendistribusikan kembali koneksi interneti penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP). RT/RW Net seringkali disebut beroperasi tanpa landasan hukum yang jelas.

Berdasarkan UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi harus mendapatkan izin dari Kementerian Kominfo. Ketika mengajukan izin penyelenggara jasa telekomunikasi, harus membayar pajak. Selain itu badan usaha yang mengantungi izin penyelenggara jasa telekomunikasi harus membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) dan universal service (USO)

Sedangkan ketentuan menjual kembali layanan internet tertuang pada Permen Kominfo No.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem Transaksi Elektronik

Kegiatan reseller hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yakni dengan memperoleh Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.

Heru Sutadi, Ketua Komisi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menjelaskan, RT RW Net sebenarnya bagus dalam memasyarakatkan internet di Indonesia.

Namun ia menegaskan, tetap harus berizin. “Periznan merupakan instrumen untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai regulasi. Termasuk kewajiban memberikan layanan yang berkualitas pada konsumen,” tegas Heru yang juga pengamat telekomunikmasi.

Dengan memiliki izin, maka jelas yang bertanggung jawab, nama perusahaan, alamat , nomor pengaduan atau jika ada kendala mengadu ke mana. Heru mengaku banyak mendengar keluhan misalnya jika hujan layanan byar pet dan kalau terkendala sulit menghubungi penangungjawab layanan tersebut.

Terkait perizinan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menindak tegas penggunaan perangkat ilegal RT RW net. “Kita ingin ruang digital kita kondusif, kita takut disalahgunakan. Kita juga harus fair dalam memberikan regulasi terhadap semua pelaku usaha, nggak pilih kasih, kasihan publik nanti,” ujar Budi kepada media, Jumat (19/4).

Mahalnya tarif internet Indonesia dituding menjadi penyebab maraknya RT RW Net. Heru menerangkan, sebenarnya paket internet di Indonesia itu dari sisi harga, Lalu ada basis kuota dan basis kecepatan.

Pengguna bisa memilih mana yang sesuai kantong dan kebutuhan mereka. Tapi kualitas selalu dipantau regulator. Sementara yang tidak berizin, lepas dari pantauan karena ilegal. “Karena ilegal ya kualitas nya juga jangan diharapkan maksimal. Yang jelas kalau hujan pasti internet byar pet. Dan kalau ada problem ya jangan harap cepat dapat diatasi,” jelas Heru.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Josef Matheus Edward menyatakan, sebenarnya tarif internet di Indonesia masih terjangkau oleh masyarakat. “Ukurannya terjangkau. Masyarakat perlu edukasi, sebenarnya mereka akan lebih untung jika berlangganan langsung ke internet service provider (ISP),” ujar Ian Josef.

Di sisi lain, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Penyelengara Pos dan Informatika Kemenkominfo beberapa jasa ISP ilegal mungkin menyebarkan konten berbahaya, seperti materi pornografi anak, kebencian, atau teroris.

Menurut Ian Joseph, ISP yang dirugikan juga tidak bisa tinggal diam. Mereka bisa mengajukan aduan. Ia menyarankan, penyelenggara RT RW Net bisa bekerjasama dengan ISP resmi agar memperoleh legalita. Menurutnya, selama ini RT RW Net laku karena kurang ada edukasi. “Tarif saat ini masih bisa terjangkau. Jadi yang kurang adalah sosialisasi, bahwa mereka melakukan kegiatan ilegal. Banyak masyarakat yang belum tahu soal ini,” pungkas Ian Joseph.

Heru juga sepakat dengan Ian Joseph. Setelah ada tindakan Kominfo, solusinya bagi pengusaha RT RW Net adalah harus mengurus perizinan. Izin sekarang sangat mudah dengan menggunakan online single submission (OSS).

Ketika RT RW Net mengurus legalitas, izinnya adalah ISP. Bisa kerjasama sebagai reseller. “Tapi harus ada bukti kerja sama dengan ISP dan pakai brand ISP tersebut. Jangan seolah perpanjangan tangan, tapi hanya cara agar dianggap legal padahal illegal,” terang Heru. (*)

batampos – Pernyataan Perdana Menteri India Narendra Modi tentang umat Islam mendapat berbagai hujatan. Pada Minggu (21/4), Modi menyebut umat Islam (muslim) di India sebagai penyusup yang memiliki ba-nyak anak dan pencuri. Komen-tar itu dikecam oposisi India.
Dilansir dari Times of India, pada rapat umum di Rajasthan, Modi menyerang oposisi India, Partai Kongres. Dia menyebut, jika Partai Kongres menang pemilu, kekayaan India akan diberikan ke umat Islam. ’’Me-reka akan memberikan itu kepada para penyusup. Apa-kah menurut Anda uang yang Anda kumpulkan harus diberikan kepada para penyusup?’’ kata Modi.

Presiden Partai Kongres India Mallikarjun Kharge menggambarkan pernyataan Modi sebagai ujaran kebencian. Sementara, Juru Bicara Partai Kongres Abhishek Manu Singhvi menegaskan keberatan atas komentar Modi terhadap umat Islam di India.

Partai Kongres melaporkan tindakan Modi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin (22/4). Dia dilaporkan dengan tuduhan melanggar peraturan yang melarang kandidat terlibat dalam aktivitas apa pun yang memperburuk ketegangan agama. Kode etik KPU melarang kandidat menggunakan perasaan kasta atau komunal untuk meraih suara.

Baca Juga: Gagal di MK, PDIP Gugat ke PTUN

’’Sejak 2002 hingga hari ini, satu-satunya jaminan Modi adalah melecehkan umat Islam dan mendapatkan suara,’’ kritik Asaduddin Owaisi, pre-siden Partai Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen.
Modi yang notabene seorang nasionalis Hindu berkali-kali dikritik. Pimpinan Partai Bharatiya Janata (BJP) itu kerap dituduh memupuk intoleransi agama dan terkadang kekerasan. BJP membantah tuduhan tersebut dengan menyebut kebijakannya mengun-tungkan rakyat India.

Pemungutan suara pemilu India dimulai sejak Jumat (19/4) dan berlangsung selama enam minggu. Data survei memprediksi Modi dan BJP menang. Hasil pemilu India akan keluar pada 4 Juni. (*)

Sumber: JP group