batampos – Kendati meminta Israel tidak membalas serangan Iran, bukan berarti Amerika Serikat (AS) berubah sikap. AS kini menggalang dukungan dari negara-negara sekutunya untuk memberi sanksi kepada Iran. Jenis sanksi itu belum diputuskan. Namun, sangat mungkin tujuannya adalah memutus sumber-sumber keuangan Iran.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyebut akan mengumumkan pemberian sanksi itu pada konferensi pers pembukaan pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang digelar di Washington DC. Yellen juga mendorong menteri keuangan negara-negara lain untuk menerapkan sanksi mereka sendiri terhadap Iran. Dia berdalih, hal itu adalah tindakan yang terkoordinasi.

Yellen menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan negara-negara sekutu untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran. Yellen menyebut serangan Iran dan proksi Islam kepada Israel sebagai tindakan yang jahat. “Serangan yang dilakukan Iran dan proksinya menggarisbawahi pentingnya kerja Departemen Keuangan dalam menggunakan alat ekonomi kami untuk melawan aktivitas jahat Iran,” jelasnya.

Sementara itu, Israel kembali menggertak Iran. “Iran akan menghadapi konsekuensi atas tindakannya,” ujar Panglima Militer Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi, dilansir dari Associated Press (AP). Halevi mengatakan, negaranya sedang mengkaji situasi dan langkah yang akan diambil.

Senada, PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel akan membalas serangan drone dan rudal Iran secara bijak, bukan secara emosional. “Kami bakal menanggapi Iran, tapi akan bertindak bijaksana dan bukan dengan emosi. Mereka perlu diberi tekanan dengan cara yang sama seperti mereka membuat kita tertekan,” ucapnya, seperti dikutip stasiun televisi Israel Kan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Dua pekerja maskapai penerbangan swasta ditangkap Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Mereka diamankan karena diduga terlibat jaringan narkoba. Keduanya bertugas menyelundupkan narkoba jenis sabu dan ekstasi melalui bandar udara.

“Benar, ada dua pegawai maskapai swasta yang kami tangkap,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (17/4).

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kedua tersangka ditangkap saat berada di Bandara Soekarno-Hatta.

Kedua pegawai maskapai swasta tersebut bertugas menyelundupkan narkoba untuk melewati pengecekan bandara hingga berhasil dibawa ke kabin pesawat.

“Kurirnya kami tangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Mukti.

Selain menangkap kedua tersangka, juga diamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi.

Mukti enggan mengungkap identitas kedua tersangka, termasuk jaringan narkoba yang terlibat dengan keduanya.

Hal itu, kata dia, akan diungkap secara detil saat konferensi pers pada Kamis (18/4) di Bareskrim Polri.

“Untuk lengkapnya besok Kamis (17/4) akan kita rilis langsung di Bareskrim Polri,” kata Mukti.

Sehari sebelumnya, Direktorat Tindak Pindana Narkoba menggagalkan penyeludupan 19 kg sabu di Perairan Aceh Timur, dan menangkap lima orang tersangka. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Ini disebabkan lahan tersebut belum bersertifikat.
Diakuinya, pihaknya sebenar-nya sudah siap menerbitkan sertifikat untuk lahan tersebut.

Namun, rencana itu terhambat karena berbagai faktor di luar ranah dan wewenang Kementerian ATR/BPN yang hingga kini belum selesai. Di antaranya, proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

Dia menegaskan, masalah tersebut harus diselesaikan sebelum sertifikat tanah bisa terbit. AHY menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak otorita IKN, termasuk pemerintah daerah setempat.

”Yang pasti, kita ingin meyakinkan ini bisa terus berjalan dan jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan,” ujarnya di Jakarta Selasa (16/4).

Penyelesaian masalah 2.086 ha lahan di IKN itu sebelumnya juga telah disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke IKN pada akhir Februari lalu. AHY pun menyampaikan komitmennya dalam membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu. Pada tahap awal pembangunan, dia menjanjikan, kementeriannya akan fokus mena-ngani masalah pertanahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Baca Juga: Kemnaker Resmi Tutup Pelayanan Posko THR 2024, Terima 1.475 Laporan

Kemudian, pada rapat kerja nasional bulan lalu, AHY menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyelesaikan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) IKN. Selain itu, 10 dari 21 paket pengadaan tanah juga telah tuntas diker-jakan. Sehingga total progres pengadaan paket tanah di IKN yang telah diselesaikan Kementerian ATR/BPN mencapai 80 persen.

Terkait masalah 2.086 ha lahan di IKN itu, dia menyebutkan bahwa sebagian lahan tersebut masih diduduki atau dimiliki oleh masyarakat. Sehingga, statusnya belum clean and clear.
Pada bagian lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, progres pembangunan rumah tapak untuk para menteri di IKN sudah mencapai 80 per-sen. Dari total 36 unit rumah, empat unit telah rampung dan sisanya tinggal finishing.

”Pembangunan seluruh unit rumah tapak jabatan menteri di IKN ditargetkan selesai pada Juli tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk pembangunan 12 tower hunian ASN di IKN, sebanyak 9 tower sudah topping off sebelum libur Leba-ran. Ditargetkan, pembangunan rampung Juli. (*)

Sumber: JP group