batampos – Enam orang warga negara Indonesia ditangkap Kepolisian Hong Kong (HKPF) karena diduga terlibat perampokan bersenjata tajam di sebuah toko arloji mewah di daerah Causeway Bay, dikutip dari Antara.

“KJRI Hong Kong telah meminta akses kekonsuleran untuk menemui enam WNI tersebut. HKPF menyampaikan akses akan diberikan segera setelah proses penyelidikan selesai dan jika consent (izin) diberikan oleh para WNI,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (19/3) malam.

Berdasarkan info HKPF, kata Judha, empat dari enam orang WNI tersebut ditahan di correctional facility HKPF, sementara dua orang lainnya dilepaskan dengan jaminan.

“Empat orang WNI telah menyampaikan consent, sedangkan dua orang lainnya belum memberikan consent untuk akses kekonsuleran KJRI Hong Kong,” tutur Judha.​​​​​​​

KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan HKPF untuk mendapatkan informasi lebih lengkap serta memastikan para WNI tersebut mendapatkan akses kekonsuleran bagi yang memberikan consent dan hak-hak pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.​​​​​​​

Judha menyebut kejahatan perampokan toko arloji mewah banyak terjadi di Hong Kong dalam tiga tahun terakhir.​​​​​​​

HKPF menduga berbagai kejahatan perampokan tersebut dilakukan oleh sindikat.

Penangkapan tersebut dilakukan HKPF pada 28 Februari 2024 setelah keenam WNI merampok 25 unit jam tangan senilai enam juta dolar Hong Kong (sekitar Rp12 miliar).

Berdasarkan keterangan polisi, enam orang WNI yang ditangkap terdiri atas tiga orang perempuan dan tiga orang laki-laki yang berusia antara 26 hingga 35 tahun.

Polisi Hong Kong menyebut empat dari enam orang WNI itu telah melebihi masa izin tinggal, sementara satu orang WNI mengaku pernah melakukan penyiksaan.

Kepolisian Hong Kong menegaskan bahwa perampokan adalah kejahatan serius dan mereka akan melakukan segala cara untuk mengadili para pelaku, tidak peduli kewarganegaraan maupun status imigrasi pelaku. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Penyanyi Bruno Mars ramai dikabarkan memiliki utang 50 juta Dollar atau senilai Rp786 miliar, karena kalah bermain judi di kasino di Las Vegas, dikutip dari POJOK SATU.

Kabar Bruno Mars berutang judi di kasino jadi kontroversi. Banyak yang sulit mempercayai penyanyi yang jam terbangnya tinggi dan masih aktif bermusik bisa mengalami itu.

Kabar ini pertama kali muncul ketika NewsNation mengklaim bahwa Bruno Mars telah mengumpulkan lebih dari 50 juta Dollar utang perjudian di MGM. Laporan itu mengutip sumber anonim yang mengaku berada di kasino juga.

Disebutkan pemenang Grammy Awards itu menghasilkan 90 juta dollar per tahun melalui residensinya di MGM, namun menggunakan sebagian besar keuntungan tersebut untuk melunasi utang perjudiannya.

“(Bruno) Hanya akan menghasilkan 1,5 juta Dollar per malam setelah pajak. (MGM) Pada dasarnya adalah pemiliknya,” tambah laporan itu.

Namun, kabar itu langsung dibantah MGM Resorts. Melalui juru bicaranya, MGM Resorts International mengatakan Bruno Mars tak memiliki utang dengan mereka.

“Kami bangga dengan hubungan kami dengan Bruno Mars, salah satu artis paling dinamis di dunia,” tulis mereka dalam sebuah pernyataan, Selasa (19/3).

Disebutkan MGM, kemitraan pihaknya dengan Bruno sudah berlangsung lama dan berakar pada rasa saling menghormati.

“Spekulasi apapun yang sebaliknya sepenuhnya salah; dia tidak memiliki utang dengan MGM. Bersama-sama, kami bersemangat untuk terus menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi para tamu kami,” tegas MGM.

Diketahui, Bruno Mars telah tampil untuk residensi di Las Vegas sejak 2016 dan memiliki kemitraan multi-tahun dengan MGM Resorts. Selain itu, Bruno Mars dan kasino baru-baru ini bermitra untuk meluncurkan bar koktail Pinky Ring dan lounge hiburan di dalam Bellagio Hotel and Casino. Tempat tersebut menampilkan pertunjukan live. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024 akan dilakukan sebanyak 3 kali. Meliputi, seleksi CPNS sekolah kedinasan, CPNS dan PPPK di instansi pusat dan pemerintah daerah.

Plt Kepala BKN Haryomo Adi Putranto menegaskan bahwa pelamar hanya boleh ikut satu seleksi penerimaan CPNS dan PPPK yang dibuka sebanyak tiga kali pada tahun 2024 ini.

Dia menegaskan, jika pelamar sudah memilih untuk ikut di salah satu periode seleksi CPNS maka tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti di periode selanjutnya.

“Orang hanya bisa mendaftar satu. Enggak boleh kalau (tahap pertama) gak lulus, trus daftar di tahap selanjutnya. Itu enggak boleh,” tegas Haryomo saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (19/3).

“Pokonya ketika dia sudah ikut salah satu tahap, tidak boleh mengikuti di tahap selanjutnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pelamar bisa memilih periode rekrutmen CPNS yang akan dibuka. Secara waktu, pendaftaran rekrutmen tersebut akan dibagi menjadi tiga, yaitu pada April, Mei, dan September.

“Nanti pelamar boleh memilih kalau dia mau ikut seleksi kedinasan, ya sudah di April dia harus sudah siap. Tapi kalau mau instansi pusat, di bulan Mei, kalau instansi daerah di bulan September,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan total formasi CASN 2024 yang akan dibuka pada periode pertama sebanyak 1.289.824. Angka tersebut terdiri dari 427.650 formasi di instansi pusat dan 862.174 formasi di instansi daerah.

Plt Deputi SDM Aparatur Aba Subagja menjelaskan, total formasi tersebut baru sebagian dari rencana formasi nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebanyak 2,3 juta.

Adapun rinciannya, untuk instansi pusat formasi yang akan dibuka sebanyak 427.650 yang terdiri atas 130.414 CPNS dan 297.236 bagi PPPK. Sedangkan untuk formasi instansi daerah sebanyak 862.174 terdiri dari CPNS sebanyak 148.013 dan 714.161 untuk PPPK. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mantan Menteri Agama  (Menag) RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Menurutnya, Jokowi telah mengkhianati sumpahnya saat menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia karena ikut serta diduga melakukan kecurangan sistematis untuk memenangkan salah satu calon dalam Pilpres 2024.

Tuntutan itu disampaikan Fachrul Razi dalam aksi demonstrasi mendorong hak angket di depan gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/3)

Diketahui, Fachrul Razi pernah menjabat Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi sebelum digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas.

“Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional,” ujarnya di hadapan massa.

“Atau cara lain, Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur,” sambung Fachrul.

Ia meyakini bahwa bila Jokowi mundur, sisa jabatan sampai Oktober 2024 ini pucuk kepemimpinan dapat diambi alih oleh Wapres KH Maruf Amin.

“Di sisa jabatan itu saya yakin bisa dilakukan dengan baik oleh wapres Maruf Amin atau bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan Jokowi,” tandas Fachrul.

Sebelumnya, Polisi melakukan penutupan jalan di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi, Selasa (19/3) sore ini. Hal itu sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Diketahui aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI itu dilakukan massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya hingga mendorong hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

“Untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, untuk arus lalu lintas di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi sedang dialihkan sampai waktu yang tidak ditentukan,” tulis akun Instagram @tmcpoldametro, Selasa (19/3).

Oleh karena itu, pengguna jalan yang hendak melalui Jalan Gatot Subroto atau area depan Gedung DPR/MPR RI diminta mengambil jalan alternatif lain.  (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menyampaikan rencana pelayanan pencatatan nikah semua agama di KUA ke Komisi VIII DPR. Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa wacana tersebut murni urusan administrasi pencatatan sipil. Bukan isu agama, apalagi lebih jauh dianggap mencampuradukkan akidah.

Yaqut mengatakan bahwa pencatatan nikah semua agama itu bagian dari revitalisasi KUA. Yaitu, menghadirkan layanan keagamaan inklusif di KUA. “Tidak mengurangi peran lembaga keagamaan atau tempat ibadah,” jelas Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta kemarin (18/3).

Jadi, lanjut dia, selama ini umat Kristen melangsungkan pernikahan di gereja, tetap dilaksanakan di gereja. Begitu pun dengan umat agama lainnya, yang selama ini melakukan pernikahan di tempat ibadah masing-masing. Yaqut menegaskan, di dalam aturan terbaru tersebut Kemenag hanya ingin memberikan kemudahan layanan administrasi pencatatan nikah untuk semua umat beragama di KUA.

Sebab, selama ini untuk umat selain agama Islam, pencatatan nikah dilakukan di kantor dinas dukcapil yang hanya ada di pusat kabupaten atau kota. Sementara lokasi KUA tersebar di tingkat kecamatan. Yaqut menyebutkan bahwa jumlah KUA sebanyak 5.628 unit. Sementara jumlah kantor dinas dukcapil diperkirakan hanya sekitar 10 persen dari jumlah KUA. (*)

Sumber: JP Group