batampos – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait dengan merespons hasil akhir pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada rekapitulasi Pilpres 2024, Rabu (20/3) malam.
“Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaran pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II,” ujar Anies kepada wartawan, Rabu (20/3).
Anies mengaku sadar bahwa ada pihak-pihak yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil. Namun begitu, ia mengatakan bahwa berbagai ketidaknormalan tersebut tidak dapat dibiarkan.
“Berbagai lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik,” ungkapnya.
“Bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya,” sambung Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sehingga apapaun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini.
“Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,“ tandas Anies.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). “Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.(*)
Kepala Pelni Cabang Batam, T. Muhammad Iqbal. Foto: Rengga Yuliandra/Batam Pos
batampos – Kantor Cabang Pelni Batam mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tiket gratis angkutan Lebaran 2024 dengan kapal Pelni yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan RI.
Tersedia total 1.172 tiket untuk arus mudik dan 1.180 tiket untuk arus balik dengan KM Kelud kelas ekonomi.
Kepala Cabang Pelni Batam T. Muhammad Iqbal menyampaikan untuk pendaftaran program mudik gratis angkutan Lebaran 2024 hanya dilakukan di loket kantor cabang. Pendaftaran dengan tujuan dari dan ke Batam akan berlangsung mulai hari ini, Kamis (21/3).
“Mengingat terbatasnya kuota tiket, dimohon kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini untuk memastikan jadwal keberangkatan dan membawa identitas diri yang akan melakukan perjalanan,” terangnya.
Keberangkatan pertama arus mudik dijadwalkan pada Rabu (27/3) dari Batam menuju Jakarta dengan kuota yang tersedia sebanyak 200 pax.
Adapun rute dan jadwal pelayaran lengkap Program Tiket Gratis Angkutan Lebaran 2024 dari dan ke wilayah Batam dengan KM Kelud;
Batam – Jakarta (27 Maret 2024 – 200 pax), Jakarta – Batam (29 Maret 2024 – 200 pax), Batam – Belawan (7 April 2024 – 772 pax), Batam – Jakarta (13 April 2024 – 200 pax), Jakarta – Batam (15 April 2024 – 200 pax) dan Belawan – Batam (18 April 2024 – 780 pax).
Iqbal menambahkan, untuk mengikuti program ini, beberapa persyaratan yang harus dipatuhi adalah, penumpang wajib datang langsung ke loket kantor cabang dengan membawa KTP (asli & fotocopy). Bagi penumpang keluarga, wajib menunjukkan Kartu Keluarga, penumpang yang berangkat harus sesuai dengan KTP saat melakukan pendaftaran. Penumpang dilarang keras membawa benda berbahaya dan minuman keras. Tiket gratis ini hanya untuk kategori ekonomi.
Selanjutnya, kuota per keberangkatan terbatas. Pencetakan tiket program mudik gratis dapat dilakukan paling lambat H-1 sebelum keberangkatan. Tiket program mudik gratis tidak dapat diperjualbelikan maupun dipindahtangankan. Tiket program mudik gratis tidak dapat dilakukan pembatalan serta jika peserta program mudik gratis batal berangkat, maka tiket dianggap hangus.
Informasi lebih lanjut, pelanggan kapal Pelni dapat menghubungi Call Center Pelni 162 atau melalui layanan WhatsApp di nomor 08111621162. Call center Pelni siap melayani kebutuhan seluruh pengguna jasa kapal Pelni dan dapat dihubungi 24 jam. (*)
Kejati Kepri menyita barang bukti kasus korupsi dan pencucian uang pada BPR Bestari Tanjungpinang berupa kendaraan roda dua. F. Penkum Kejati Kepri
batampos– Penyidik pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menyita sejumlah barang bukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang dengan tersangka AF (Arif Firmansyah).
Penyidik melakukan penyitaan barang bukti milik tersangka yang berbentuk uang ratusan juta, ponsel, kendaraan roda dua dan roda empat serta sejumlah dokumen BPR Bestari Tanjungpinang.
Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, mengatakan penyitaan ini merupakan lanjutan proses penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang BPR Bestari Tanjungpinang.
Adapun barang bukti korupsi dan pencucian uang pada BPR Bestari yang disita berupa uang Rp 212 juta, 2 unit mobil, 6 unit sepeda motor.
“Kami juga menyita empat dokumen bilyet deposito dan satu ponsel iPhone 13,” kata Denny, Rabu (20/3).
Selain itu, lanjut Denny, penyidik juga menyita barang bukti berupa Surat SOP Kebijakan BPR, satu bundel asli Analisa Laporan Keuangan BPR Bestari soft copy mutasi rekening. Bukti aplikasi setoran, transfer, kliring dan inkaso.
“Kami juga menyita Berita Acara Penarikan dari rekening slip setoran, transfer, kliring, inkaso serta kwitansi dan buku tabungan,” jelas Denny.
Sebelumnya Kejati Kepri menahan tersangka AF yang terlibat kasus korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang dan dugaan pencucian uang, Rabu (21/2) lalu.
Modus yang dilakukan Pejabat Eksekutif BPR untuk melakukan korupsi dan pencucian uang yakni melakukan penarikan tabungan nasabah, pencairan deposito nasabah BPR Bestari tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
Selain itu, adanya penarikan uang kas pada rekening giro milik BPR Bestari pada Bank Mitra tanpa melalui ketentuan dan aturan yang berlaku.
Akibat dugaan korupsi dan pencucian uang tersebut, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 7 miliar.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tersangka juga dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)
Ketua KPU Hasyim Asy’ari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Papua Pegunungan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 20/3/2024). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara 38 provinsi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3).
Berdasarkan data yang dihimpun, total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Suara Prabowo-Gibran pada pilpres 2024, yakni 96.214.691 atau 58,90 persen.
Lalu, suara pasangan nomor urut satu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yaitu 40.971.906 atau 24,94 persen, dan yang terakhir, pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo – Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878. suara atau 16.46 persen.
Prabowo-Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri. Dua provinsi lainnya dimenangkan oleh Anies-Muhaimin. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tak menang di provinsi mana pun.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 merupakan kemenangan rakyat Indonesia.
“Kalau melihat fakta nyatanya 36 provinsi itu membuktikan bahwa ini adalah legitimasi yang terbaik yang didapatkan dari seorang presiden, legitimasinya cukup besar, dibandingkan lawannya hanya menang 2 provinsi bahkan ada yang nol di kandang sendiri pun tidak menang,” ujar Efriza, Rabu (20/3).
“Ini membuktikan bahwa masyarakat itu sangat mempercayai calon presiden ini dan bukti bahwa masyarakat kita ini menunjukkan keberpihakan kepada program siapa yang dipilih,” sambungnya.
Efriza menambahkan, kemenangan meyakinkan Prabowo-Gibran dengan menyapu bersih di hampir mayoritas provinsi di Indonesia menjadi perhatian tersendiri.
Pasalnya, ada beberapa provinsi di Jawa yang digadang-gadang akan dimenangkan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar seperti di DKI Jakarta atau Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ternyata meleset dari dugaan, justru dua provinsi itu juga dimenangkan Prabowo-Gibran.
Selain itu, menurut Efriza faktor kemenangan Prabowo-Gibran itu salah satunya karena program yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu lebih diterima dan disukai masyarakat.
“Karena programnya, misal program Ganjar satu keluarga miskin satu sarjana atau menyelesaikan kasus tragedi 98, internet gratis tetapi itu kan ternyata tidak digubris oleh masyarakat dan itu dibuktikan dengan 0 provinsi yang menang, artinya programnya itu tidak diterima oleh masyarakat,” jelasnya.
“Kalau Anies ini juga semakin membuktikan bahwa program Anies perubahan atau beberapa program yang diusulkannya ini ternyata tidak dikorelasi positif dan ini membuktikan bahwa masyarakat jangan-jangan memang sudah melihat kegagalan Anies saat memimpin Jakarta,” imbuhnya.
Lanjut Efriza, dengan hasil pilpres ini program yang disukai masyarakat yaitu keberlanjutan pemerintahan atau meneruskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Efriza juga optimis transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden juga dipercaya akan berjalan lancar, sebab berkaca dari transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014 ke Presiden Jokowi yang saat itu dianggap oposisi saja berjalan baik apalagi Jokowi ke Prabowo yang masih dalam satu tim kerja.
“Dan ini sekali lagi menunjukkan satu sisi bahwa tongkat estafetnya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo masyarakat ingin dilanjutkan programnya dan ini artinya pemerintahan yang sangat smooth sekali kalau dulu saja kan dari SBY rival penguasa kepada oposisi lancar,” paparnya.
“Apalagi kalau ini benar-benar program lanjutan dan sama satu tim lagi dan ini membuktikan bahwa gambaran lanjutan apa yang dibawa oleh Pak Prabowo ini selaras dengan keinginan dari masyarakat dengan narasi survei kepuasan masyarakat atau publik kepada Pak Jokowi yang masih tinggi 75 sampai 80 persen,” ucapnya.
Lebih lanjut Efriza mengatakan narasi Prabowo-Gibran yang bercita-cita membawa Indonesia Emas 2045 ternyata juga mendapat kepercayaan dari sebagian besar masyarakat Indonesia.
Selain itu, Efriza juga mendorong setelah resmi pengumuman pemenang Pilpres 2024 dari KPU, ia berharap kandidat yang kalah mau menerima hasil yang telah diputuskan.
Efriza mengatakan tidak perlu lagi menarasikan kecurangan pemilu karena hal itu sama saja tidak mempercayai kekuatan rakyat, karena itu terus dihembuskan bukan simpati yang didapatkan malah justru sebaliknya mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat.
“Bisa saja menjadi sentimen negatif dari masyarakat, apa sentimennya? masyarakat merasa bahwa legitimasinya diganggu dengan gaya-gaya mereka yang arogan dengan gaya mereka yang tidak menerima yang tidak mau menunjukkan sikap siap kalah, kalah menang merupakan hal biasa,” pungkasnya. (*)
Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri, I Nyoman Gede Surya menjelaskan 127 anak berkewarganegaraan ganda di Batam. F.Yulitavia
batampos – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) meminta kepada 127 anak yang saat ini terdaftar berkewarganegaraan ganda untuk segera mengurus kewarganegaraan mereka.
Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri, I Nyoman Gede Surya menjelaskan 127 anak ini terancam tidak mengantongi kewarganegaraan, jika tidak segera diurus oleh orang tua mereka.
Ia menjelaskan waktu pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2022 untuk menjadi WNI berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.
“Karena itu PP tersebut akan berakhir di bulan Mei, maka kami gencar mengadakan sosialisasi ini. Jangan sampai ada yang tidak memilih dan jangan sampai ada yang tidak memiliki kewarganegaraan,” ujar Surya saat dijumpai di Haris Hotel, Selasa (19/3) sore.
Ia mengungkapkan dari 127 anak tersebut mayoritas berada di Batam, selain itu ada juga 12 orang berada di Karimun.
Surya meminta kepada mereka yang masih berkewarganegaraan ganda untuk segera memilih salah satu kewarganegaraan.
Berdasarkan data sementara, baru ada dua anak yang mengajukan pengurusan di Kanwil Kemenkumham Kepri untuk proses menentukan kewarganegaraan.
Adapun kemudahan yang diberikan bagi anak dari hasil pernikahan campuran yang lahir di wilayah Indonesia, yang tidak memiliki surat keterangan keimigrasian (SKIM) dengan cukup menunjukan akta kelahiran.
Surya menjelaskan tarif penghasilan negara bukan pajak (PNBP) yang dikenakan hanya Rp5 juta sebelum masuk bulan Juni mendatang.
Sedangkan setelah melewati bulan Mei harus melewati jalur naturalisasi murni dengan tarif PNBP sebesar Rp50 juta.
Dengan begitu, Surya berharap bagi anak dari pernikahan campur dan sudah berusia 18 tahun untuk segera mendaftarkan status kewarganegaraannya.
“Karena kemudahan ini masih berlaku, ayo segerakan. Karena kewarganegaraan ini penting. Masih ada waktu kurang lebih dua bulan ke depan bagi mereka yang masih kewarganegaraan ganda untuk segera mengurus,” jelasnya. (*)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Lakukan ini sekali saja dan Anda akan selamanya bebas dari nyeri lutut dan sendi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). “Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.
Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 96.214.691 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 40.971.906 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.
Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. “Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucap Hasyim.
Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan.
Berikut hasil rekapitulasi lengkap Pilpres 2024 pada 38 provinsi yang telah disahkan KPU RI:
batampos– Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyambangi Masjid Nurussa’adah, Perumahan Griya Senggarang Permai, dalam rangka safari ramadan 1445 H pertama di Kota Tanjungpinang, pada ramadan hari yang ke-9, Rabu, (20/03).
Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar berbuka puasa bersama dan salat magrib berjamaah bersama jamaah Masjid Nurussa’adah. Gubernur Ansar juga menyerahkan bantuan dengan total Rp57 juta.
Adapun rincian bantuan yang diserahkan adalah Rp40 juta dari Pemprov Kepri, Rp10 juta dari CSR Bank Bukopin Cabang Tanjungpinang, Rp2 juta bantuan infaq masjid dari Baznas Provinsi Kepri, dan Rp5 juta dari Baznas Kota Tanjungpinang.
Tampak ikut hadir dalam safari ramadan kali ini Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala OPD Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang, Ketua Baznas Provinsi Kepri Arusman Yusuf, Kacab Bukopin Tanjungpinang Andika Putra, dan Pimpinan Quran Center Bintan Ust. Muhammad Salim.
Sebelum berbuka puasa, Gubernur Ansar memberikan tausiah singkat mengenai predikat Muttaqin bagi umat muslim yang menjadi tujuan menjalankan ibadah selama ramadan.
“Salah satu doa terbaik yang harus disampaikan dalam bulan Ramadan adalah semoga puasa Ramadan dan amal ibadah lainnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala” ucapnya.
Gubernur Ansar juga mengajak jamaah agar Allah SWT memberikan sikap istiqomah dalam menjalankan ibadah selama ramadan sampai di penghujungnya, dan dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang.
“Jadikan Ramadan ini sebagai radang amal dan mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang sukses dan mendapat predikat Muttaqin. Dengan berbagai kemuliaan yang Allah janjikan hamba-hamba Allah yang diberikan prestasi tertinggi dalam hidupnya, sebagai buah dari ibadah puasa Ramadan” jelas Gubernur Ansar.
Terakhir Gubernur Ansar mengingatkan kepada jamaah untuk benar-benar memaknai bulan suci Ramadan dengan sesungguhnya dengan tidak merubah pola hidup dengan cara berlebih-lebihan, dengan kata lain menjaga pola hidup sederhana.
“Kita sebisanya juga akan menjaga perkembangan harga-harga barang ketersediaan kebutuhan pokok, dan lainnya. Dan akan terus memperbanyak kegiatan operasi pasar agar kebutuhan penting bisa dikendalikan dengan baik” tutupnya. (*/adv)
Ketua KPU Hasyim Asy’ari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Papua Pegunungan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 20/3/2024). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi pemilihan legislatif (pileg) 2024. Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). PDIP meraih suara tertinggi, sebesar 25.387.279 suara atau 16,72 persen
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Senayan pada dari raihan suara Pemilu 2024. Sebab, partai yang dipimpin Muhamad Mardiono itu hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
Hal serupa juga tertuju pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu kembali gagal melenggang ke Senayan. Sebab, raihan suara PPP dan PSI kurang dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Berikut hasil suara Pileg 2024 untuk 18 partai politik tingkat nasional:
batampos – Kehadiran saksi ahli Tim Investigasi BRI pusat, Andri, di persidangan dugaan pembobolan uang nasabah BRI sebesar Rp 12,68 miliar oleh tiga mantan karyawan BRI Batubesar, Batam, di Pengadilan Negeri Batam, Senin (18/3) lalu, menguak fakta baru.
Sebab, dari keseluruhan uang nasabah berjumlah Rp 12,68 miliar yang dibobol itu tidak semuanya mengalir ke rekening tiga terdakwa, yaitu Harry Septiawan, Khairul Fadhli, dan Furqon.
Di dalam persidangan, berdasarkan penuturan saksi Andri, terungkap, terdakwa Harry menerima aliran dana paling besar yaitu Rp 2,3 miliar. Kemudian terdakwa Furqon menerima Rp 450 juta. Sedangkan terdakwa Khairul menerima Rp 100 juta. Total dana yang masuk ke rekening tiga terdakwa tersebut berjumlah Rp 2,9 miliar. Artinya, masih ada Rp 9,7 miliar dana nasabah yang dibobol yang belum terungkap masuk ke rekening siapa saja.
Menurut Andri, seperti yang ia sampaikan di persidangan, miliaran uang nasabah lainnya mengalir ke rekening bank lain. Namun, pihaknya tak bisa mendeteksi keberadaan uang tersebut.
“Kami tak bisa melacak, karena mengalirnya ke bank lain. Kalau misalnya sesama bank BRI mungkin bisa kami lacak,” katanya saat menjawab pertanyaan hakim.
Andri menambahkan, Tim Investigasi BRI juga telah mengonfirmasi ke bank lain yang mendapat aliran dana tersebut. Namun, uang tersebut sudah habis.
“Kami tak bisa melacak. Kami koordinasi juga ke bank lain, ternyata sudah habis. Uang tersebut ditransfer ke berbagai bank. Kemudian ditransfer lagi ke rekening bank lain,” ujarnya.
Hakim Ketua, Yuanne Marietta, mempertanyakan keterangan saksi dari BRI tersebut. Menurut Yuanne, seharunya aliran dana itu bisa ditelusuri, karena sudah melapor ke polisi. Apalagi kerugian nasabah sangat besar, mencapai belasan miliar rupiah.
“Saya sebagai orang awam berpikir harusnya bisa ditelusuri kemana dan siapa penerimanya. Apalagi sudah lapor polisi,” kata Yuanne.
Tim kuasa hukum ketiga terdakwa dari LBH Suara Keadilan, Vierki Siahaan dan Lisman juga mempertanyakan aliran dana para nasabah. Apalagi saksi Andri menyebutkan aliran dana paling besar hanya mengalir ke terdakwa Harry Septiawan Rp 2,3 miliar, kemudian Furqon Rp 450 juta dan Khairul Rp 100 juta.
“Kami sudah berulang kali menanyakan aliran dana itu dan berapa kerugian sebenarnya. Namun, mereka hanya menjawab ‘banyak’, tak merinci,” sebut Vierki.
Vierki menyayangkan para saksi internal BRI yang hadir menjadi saksi sama sekali tak membawa data. Ada pun saksi Andri membawa laptop ke persidangan, namun juga tak bisa merinci data aliran dana.
“Perkara ini berhubungan dengan data. Tapi mereka seperti menyepelekan data, karena tak satupun membawa data. Buktinya saat kami tanya aliran dana itu, mereka tak bisa jelaskan,” pungkas Vierki.
Seperti diberitakan Batam Pos Rabu (20/3), Pengadilan Negeri Batam menggelar lanjutan sidang kasus pembobolan tabungan nasabah BRI senilai Rp 12,6 miliar yang menyeret tiga orang pegawai bank pelat merah itu.
Saksi dari BRI, Andri, menuturkan awal mula kasus tersebut. Penyelidikan internal bermula setelah ada laporan dari dua nasabah yang melaporkan uang di tabungan mereka berkurang, padahal sama sekali tak melakukan transaksi.
“Kami melakukan investigasi berdasarkan laporan transaksi yang tidak diakui nasabah,” ujar Andri, anggota tim investigasi yang dibentuk BRI pusat, di depan majelis hakim.
Menurut dia, total laporan kerugian dari kedua nasabah yakni Rp 12,6 miliar. Nasabah pertama dari Palu dengan dua rekening yang tabungannya hilang Rp 5,1 miliar, kemudian nasabah kedua dari Makassar yang kehilangan tabungan Rp 7,5 miliar.
“Setelah kami cek, ternyata transaksi melalui Brimo BRI. Dari hasil investigasi ternyata nasabah tersebut tidak memiliki fasilitas tersebut. Namun tabungan ditransfer ke beberapa bank,” sebutnya.
Setelah ditelusuri, ternyata ada perubahan nomor telepon dan email nasabah dari Unit BRI Batubesar, Batam. Perubahan email itu dilakukan untuk registrasi M Banking.
“Kami melakukan koordinasi dengan teman-teman wilayah, Pekanbaru, Batamcenter yang supervisi ke Unit BRI Batubesar,” katanya.
Menurut dia, dari CCTv di Unit BRI Batubesar, pihaknya tak mendapati ada nasabah tersebut yang datang. Namun, datanya berubah di waktu yang bersamaan.
“Dari investigasi kami, terdapat aliran dana itu di transfer dari rekening nasabah, kerugian Rp 7,5 miliar dan Rp 5,1 miliar di nasabah di Palu dari dua rekening,” sebutnya.
Menurut Andri, nasabah yang dibobol tabungannya oleh terdakwa tidaklah berasal dari Batam. Namun pembobolan dilakukan dari Unit BRI Batubesar, melalui Internet Banking (Brimo) .
“Untuk uang nasabah ditransfer melalui Brimo atas nama korban yang telah diganti nomor telepon dan emailnya,” jelas Andri.
Dari investigasi, diketahui data user diubah oleh Furqon. Ia menjelaskan, terdakwa Furqon bisa mengubah data nasabah setelah mendengar Kepala Unit BRI Batubesar menyampaikan password User kepada pegawai BRI Leoni di depan beberapa pegawai, yang ternyata didengar Furqon.
Andri mengakui, penyampaian password di tempat umum adalah kelalaian Kepala Unit BRI. Apalagi password disampaikan tidak melalui berita acara penyerahan password.
“Prosedurnya harusnya tidak diucapkan. Harus ada berita acara serah terima,” sebut Andri.
Andri mengatakan, dua dari terdakwa sudah mengembalikan total uang yang diambil dari para nasabah. Seperti Furqon Rp 450 juta, Khairul Rp 100 juta, sedangkan Harry yang mendapat Rp 2,3 miliar mengembalikan dalam bentuk emas.
“Furqon dan Khairul sudah mengembalikan 100 persen. Tapi Harry belum dan hanya mengembalikan dalam bentuk emas. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, namun belum lunas,” ujarnya.
Sedangkan para terdakwa membantah keterangan saksi Andri.
Saat berjalan ke ruang tahanan sementara, salah satu terdakwa tampak kesal, dan menyatakan keterangan saksi Andri banyak bohongnya. Begitu juga dengan aliran dana Rp 9,7 miliar yang tidak disampaikan di persidangan.
“Tanya sama si pembohong itu (saksi Andri), dia banyak bohongnya,” sebut salah satu terdakwa. (*)
Ganjar Pranowo usai pertemuan tertutup di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan, akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara buka puasa bersama para relawan di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Ganjar-Pranowo tak menang di 38 provinsi. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi, dan pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin unggul di dua provinsi.
“Kita udah siap. Kita udah nyiapin banyak hal ya, tim hukum kita juga sudah siap. Maka kita akan ikuti proses. Insya Allah teman-teman sudah menyiapkan dengan baik,” kata Ganjar.
Kendati demikian, Ganjar mengaku bakal menyampaikan pernyataan resmi terkait hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 pada Kamis (21/3) besok.
“Tinggal nanti timingnya kapan, waktunya kapan, respons-respons itu akan kita berikan. Besok Insya Allah jam 11.30 WIB,” ucap Ganjar.
Sebelumnya, cawapres Mahfud MD pun mengaku sudah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Namun, Mahfud enggan mengungkap lebih jauh persiapan gugatan sengketa hasil Pilpres ini.
“Ya sudah kita juga sudah menyiapkan. Banyak yang sudah daftar (jadi pengacara Ganjar-Mahfud) itu. Dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara,” ucap Mahfud di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (14/3). (*)