batampos– Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri sudah dimulai sejak bulan lalu.

Dan saat ini KPU Kabupaten Karimun membuka lowongan petugas di di tingkat
kecamatan dan di TPS. Hal ini sesuai dengan Pengumuman Nomor 205/PP.04.02-Pu/2102/2024 tentang Seleksi Panitia Pemilihan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karimun Tahun 2024.

”Memang, saat ini sudah masuk tahapan Pilkada. Untuk mendukung kegiatan tersebut KPU tentunya membutuhkan petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk hari ini (Selasa, red), kita sudah membuka pendaftaran untuk PPK yang jumlahnya 70 orang untuk ditempatkan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Sesuai dengan ketentuan satu kecamatan akan ditempatkan 5 orang PPK,” ujar Ketua KPU Kabupaten Karimun, Mardanus, Selasa (23/4).

Kemudian, tambahnya, untuk kebutuhan tenaga petugas pada panitia pemungutan suara (PPS) dibutuhkan sebanyak 213 orang. banyaknya jumlah PPS yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah
desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun. Yakni, 42 desa dan 31 kelurahan. Masing-masing desa dan kelurahan akan ditempatkan 3 orang PPS.

BACA JUGA: Nurdin Basirun Dukung Iskandarsyah-Yova Apriazir Maju di Pilkada Karimun 2024

”Syarat-syarat untuk bisa menjadi PPK dan PPS sama seperti syarat saat melamar untuk PPK dan PPS. Yang utama minimal usia 17 tahun dan sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian, tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Serta memiliki disiplin serta dedikasi terhadap tugasnya,” ungkapnya.

Syarat lainnya, lanjut Mardanus, jika melamar PPK maka pelamar adalah berdomisili di kecamatan tersebut. Begitu juga untuk petugas PPS juga berdomisili sesuai dengan desa atau kelurahan tempat tinggal. Untuk lamaran dapat dikirim secara daring dan juga dikirimkan ke Kantor KPU pada saat jam kerja. Batas terakhir penerimaan berkas pada Senin (29/4) pukul 23.59 WIB.

Menyinggung tentang petugas PPK dan PPS lama tidak langsung melanjutkan tugas untuk Pilkada, Mardanus menyebutkan, sesuai dengan aturan yang berlaku tidak secara otomatis bisa langsung bertugas. ”Harus ganti dan tidak secara otomatis nyambung tugas pada Pilkada. Karena, undang-undang berbeda antara Pemilu dengan Pilkada,” terangnya.

Meski demikian, katanya, PPK dan PPS yang sebelumnya bertugas di Pemilu 2024 tetap boleh ikut melamar. Tapi, tetap mengikuti semua tahapan. Mulai dari seleksi administrasi dan juga tes tertulis. (*)

Reporter: Sandi P

batampos-Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kemimpinan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menaruh perhatian serius terhadap Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Satu diantaranya adalah dengan menyediakan rumah singgah yang representatif bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan di Ibu Kota Negara, Jakarta.

Sejak diresmikan hampir setahun lalu pada 14 Mei 2023, Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua milik Pemprov Kepri di Jakarta terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepri yang menjalani rujukan pengobatan ke Jakarta.

Hingga 19 April 2024 lalu, rumah singgah tersebut telah melayani 90 orang pasien dengan 89 pendamping, dan saat ini tengah melayani 22 pasien dengan 25 pendamping.

“Jumlah masyarakat yang memanfaatkan rumah singgah ini menunjukkan betapa fasilitas tempat tinggal sementara sangat dibutuhkan selama mereka menjalani rujukan pengobatan di Jakarta,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Selasa (23/4) di Tanjungpinang.

Mantan Legislator DPR RI ini menyatakan, bahwa fasilitas rumah singgah akan terus ditingkatkan. Keberadaannya memang diadakan untuk membantu masyarakat Kepri yang kurang mampu yang merujuk penyakitnya ke rumah sakit di Jakarta.

BACA JUGA: Rumah Singgah Milik Pemprov Kepri di Jakarta Segera Diresmikan, Berikut Tata Cara Memanfaatkan Rumah Singgah

“Sesuai tujuan awal, rumah singgah di Jakarta itu memang untuk membantu masyarakat Kepri. Alhamdulillah jika manfaatnya dirasakan sekarang. Seluruh masyarakat Kepri silahkan memanfaatkannya, dan akan diberikan pelayanan secara gratis,” papar Ansar.

Berdasarkan laporan pengelola, rumah sakit yang menjadi rujukan masyarakat yang mendiami rumah singgah tersebut adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Dharmais, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON), dan RSPAD Gatot Subroto.

Gubernur Ansar pun berencana untuk meningkatkan kapasitas kamar dan meminta para petugas memberikan pelayanan yang maksimal dan ikhlas kepada masyarakat yang memanfaatkan rumah singgah tersebut.

Fasilitas di rumah singgah tersebut juga terus ditingkatkan, seperti penambahan jumlah kamar dan perbaikan sarana penunjang lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang mendiami rumah singgah dapat merasa lebih nyaman dan terfasilitasi dengan baik selama menjalani pengobatan.

Keberadaan rumah singgah ini dinilai sangat membantu masyarakat Kepri, terutama yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan adanya fasilitas ini, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya akomodasi selama menjalani perawatan di Jakarta yang notabene lebih mahal dibandingkan di Kepulauan Riau.

“Lewat rumah singgah ini, Pemprov Kepri berupaya untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.(*)

Reporter: Jailani

batampos– Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hari Jadi Karimun segera disahkan menjadi peraturan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus DPRD Karimun Tentang Hari Jadi Karimun, Sulfanow Putra, Selasa (23/4).

“Tim Pansus sudah melakukan pembahasan dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri. Alhamdulillah LAM Provinsi Kepri mendukung penetapan Hari Jadi Karimun yakni tanggal 1 Mei 1828 sesuai hasil kajian,” katanya.

Penetapan 1 Mei 1828 sebagai Hari Jadi Karimun didasari dengan penobatan Raja Abdulrahman sebagai pemimpin pemerintahan di Karimun.

BACA JUGA: Sekda Ronny Pimpin Apel Perdana Pascalibur Lebaran

Hal tersebut dibuktikan dengan arsip surat ingatan yang berisikan tugas atau titah ayahnya kepada Raja Abdulrahman yang sebagai Kepala Pemerintahan di Karimun.

Termasuk arsip surat dari Raja Abdulrahman yang dikirim ke Residence Elow di Tanjung Pinang yang menyatakan bahwa ia adalah Kepala Pemerintahan di Karimun.

“Setelah mendapatkan dukungan dari LAM Provinsi Kepri. Selanjutnya tim pansus akan mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk segera merampungkan perdanya,” lanjut Sulfanow Putra.

Terkait kapan disahkannya peraturan daerah tersebut, Sulfanow Putra mengatakan akan sesegera mungkin dilakukan pengesahan pada Mei 2024 mendatang. (*)

Reporter: Ichwanul Fahmi