batampos – Santernya isu politisasi bantuan sosial (bansos) di Pemilu 2024 menjadi catatan jelang pilkada serentak tahun ini. Politisasi bansos menjadi salah satu kerawanan yang masuk dalam fokus pengawasan.

Sebelumnya, maraknya bansos mengemuka dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama terkait kampanye Pilpres 2024. Hakim MK Saldi Isra bahkan sempat menanyakan strategi pemerintah agar hal serupa tidak terjadi di Pilkada 2024.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, dinamika yang terjadi dalam Pemilu 2024 menjadi catatan untuk diperbaiki di pilkada. Termasuk isu politisasi bansos. ”Pasti jadi pengawasan lah,” ujarnya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4).

Bagja menerangkan, program bansos pemerintah sejatinya boleh digulirkan pada tahun politik, termasuk yang ada di pemerintah daerah. Yang penting, program itu tidak dipolitisasi secara elektoral oleh pemerintah. ”Nggak boleh ada bantuan sosial atas nama pemerintah untuk kepentingan paslon tertentu,” imbuhnya.

Baca juga: Wujudkan Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya, Menko Luhut segera Bentuk Tim

Selain politisasi bansos, Bawaslu menduga ada sejumlah kerawanan lain di pilkada. Seperti potensi politisasi aparatur sipil negara (ASN) maupun program pemerintah daerah lain. Terlebih di daerah yang terdapat calon petahana.

Kepada para petahana, Bagja juga mengimbau tidak melakukan mutasi jabatan pejabat hingga 6 bulan pascacoblosan. Hal itu untuk mengantisipasi politisasi birok-rasi. ”Kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum terus menjalankan tahapan pilkada. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, sambil menuntaskan PHPU pilpres maupun pileg, KPU terus menyiapkan tahapan pilkada serentak.

”Pilkada serentak 2024 akan berjalan sebagaimana diamanahkan oleh UU Pilkada,” ujarnya.
Saat ini KPU mempersiapkan rekrutmen petugas ad hoc. KPU menerbitkan Keputusan Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode pembentukan petugas. Dalam keputusan itu, seleksi petugas akan digelar dengan metode seleksi terbuka.

Masa seleksi akan dimulai 23 April dengan diawali masa pendaftaran hingga 29 April. Pada 16 Mei, petugas ad hoc di level panitia pemilihan kecamatan (PPK) ditargetkan telah dilantik. (*)

batampos – Pelaku usaha menilai konflik antarnegara yang kian memanas akan memberikan derita secara ekonomi dan menambah panjang daftar scaring effect pascapandemi yang dalam tahap pemulihan. Dampak secara global akan memberikan pengaruh trickle down effect terhadap ekonomi nasional.

Analis ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebutkan, dalam konteks ekonomi nasional, perlu dicermati dengan baik dan dimitigasi risiko yang membawa dampak secara langsung. ”Karena bersamaan dengan konflik politik global ini, rupiah juga terus mengalami penurunan nilai mencapai Rp 16 ribu per dolar,” ujarnya, Minggu (21/4).

Kondisi konflik geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi global, lanjut Ajib, menimbulkan paling tidak dua hal yang harus dimitigasi. Pertama, terganggunya rantai pasok ekonomi, yang akan mengakibatkan kenaikan harga atas komoditas impor. Termasuk bahan baku, minyak, maupun ongkos logistik.

”Hal itu memicu kenaikan HPP (harga pokok penjualan, red) sehingga akan mengeskalasi inflasi,” bebernya.

Hal kedua adalah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) imbas kondisi geopolitik yang ada, yaitu cenderung akan menahan tingkat suku bunga The Fed (bank sentral AS). Sebelumnya pasar mempunyai ekspektasi bahwa The Fed rate akan dipangkas.

”Kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat ini menjadi patron dominan BI (Bank Indonesia) dalam membuat kebijakan moneter nasional,” urainya.

Menurut Ajib, pemerintah perlu fokus dalam tiga hal utama untuk penguatan ekonomi dalam negeri. Yakni hilirisasi, orientasi ekspor dan substitusi impor, serta peningkatan kualitas investasi yang bisa lebih menyerap tenaga kerja.

”Dengan beberapa indikator yang ada, ekonomi nasional masih cenderung bagus dan bertahan positif dalam ketidakpastian global, sepanjang pemerintah konsisten mendorong program-program yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengaku tengah fokus menggenjot kinerja perdagangan domestik. ”Kami melihat global sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kami harapkan kita fokus mengamankan perdagangan dalam negeri,” tutur Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah.

Adapun saat ini Hippindo memiliki 80.000 anggota yang terdiri dari berbagai sektor, mulai supermarket, fashion, department store, hingga restoran. ”Kami akan memastikan bahwa perdagangan dalam negeri dapat membantu pemerintah dalam menekan inflasi serta menjaga harga eceran tertinggi (HET). Kami juga akan memastikan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tercapai,” bebernya.

Menurut Budi, sapaan Budihardjo Iduansjah, ritel memiliki kontribusi besar bagi perekonomian, terutama untuk menggenjot perdagangan domestik. Sektor tersebut menyumbang 52 persen untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pihaknya akan membantu pemerintah dalam menekan inflasi.

”Jadi, penting regulasi yang tepat untuk sektor ritel dan perdagangan di dalam negeri,” tegasnya. (*)

Sumber: JP group