Sejumlah pemudik saat hendak naik bus mudik gratis di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4/2023). FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
batampos – Polri akan mengerahkan anggotanya menjaga rumah kosong yang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Sehingga, rumah tetap aman dari ancaman kemalingan, maupun kejahatan lainnya.
“Terkait rumah-rumah yang ditinggalkan maupun bencana alam, Polri tetap akan hadir dalam operasi ketupat ini,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa (19/3).
Trunoyudo mengatakan, Operasi Ketupat tidak hanya fokus pada pengaturan lalu lintas supaya tingkat kemacetan mudik bisa terurai. “Kami sebutkan bahwa ini adalah misi kemanusiaan, tentunya dilakukan sampai ke tingkat daerah,” imbuhnya.
Trunoyudo tidak menjelaskan sistem yang dipakai dalam pengamanan rumah kosong. Dia hanya memastikan penjagaan akan dilakukan di rumah kosong.
“Untuk rumah-rumah kosong tentunya secara teknis akan dilakukan pelayanan pengamanan dan satu hal yang perlu disampaikan, operasi ketupat adalah operasi misi kemanusiaan tapi Polri tidak dapat bekerja sendiri, melainkan bersama stakeholder terkait,” pungkasnya. (*)
Ratusan ponsel Iphone yang diamankan petugas Bea Cukai Batam di Bandara Hang Nadim Batam.
batampos – Bea Cukai Batam akan memusnahkan barang tegahan berupa 455 ponsel iPhone ilegal. Pemusnahan ini nantinya sesuai persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Octavia mengatakan belum mengetahui jadwal pemusnahan tersebut.
“Nanti saya tanyakan ke unit yang handle dulu,” ujarnya.
Diketahui, seluruh barang hasil tegahan di Bandara Internasional Hang Nadim sudah disita dan menjadi barang dikuasai negara.
Usai disita, ponsel tersebut akan melalui beberapa tahapan. Dari Barang Hasil Penindakan (BHP), Barang Dikuasai Negara (BDN), hingga Barang Menjadi Milik Negara (BMMN).
“Setelah dapat informasi akan kita sampaikan,” katanya.
Dalam kasus inj, BC Batam tidak melakukan penyidikan atas kasus ini. Padahal, BC saat itu mengamankan 2 orang yang membawa ponsel ilegal tersebut.
Sebelumnya, Bea Cukai Batam berhasil melakukan penindakan ponsel ilegal jenis iPhone di Bandara Internasional Hang Nadim. Ponsel berjumlah 455 unit tersebut rencananya dibawa ke Jakarta.
Selain menyita ponsel, petugas mengamankan 2 orang yang bertugas membawa ponsel tersebut. Mereka yakni MZ dan LNH. (*)
Para pelaku perang sarung menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka di Mapolsek Tebing.
batampos– Polsek Tebing akhirnya menetapkan 14 pelaku perang sarung sebagai tersangka.
Masing-masing, dua pelaku berperan membuat meme ajakan perang sarung, dan seorang wasit. Sementara 11 anak-anak terlibat perang sarung di Jalan Canggai Putri, persisnya di depan Gedung Pemuda, Tebing.
Kapolsek Tebing AKP M.Jaiz SIP menyebutkan, pengungkapan kasus perang sarung dilakukan setelah vidoenya beredar luas di media sosial.
Awalnya, hanya dua pelaku yang diamankan pada tanggal 15 Maret 2024. Keduanya diketahui, pembuat meme ajakan perang sarung.
“Keduanya kita amankan, dan disangkakan pasal 161 ayat 1 KUH. Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” ujar M. Jaiz, Senin (18/3/2024).
Selanjutnya, 11 pelaku diamankan pada tanggal 16 Maret 2024. Mereka yang masih anak-anak ini diketahui terlibat perang sarung di JL. Canggai Putri depan Gedung Pemuda, Kelurahan Teluk Uma, Tebing.
Ditambah satu pelaku turut diamankan yang berperan sebagai wasit. Adapun ancaman hukuman yang dikenakan berbeda.
“Untuk tersangka 11 anak-anak, kita kenakan Pasal 170 KUHP ayat (1) KUHP Jo Pasal 385 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 Tahun 6 Bulan. Sedangkan wasit perang sarung disangkakan Pasal 76 C UU 34 Tahun 35 Tahun 2014 diancam dengan pidana penjara 3 tahun 6 Bulan,” sebut M.Jaiz.
Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit ponsel vivo Y 33, satu unit ponsel vivo Y 15 S warna biru, satu unit ponsel oppo A 16, dan satu video aksi melakukan perang sarung.
“Saat ini, seluruh pelaku sudah kita amankan di Polsek Tebing,” sebut Jaiz.
Mengantisipasi kembali perang sarung, Jaiz mengimbau kepada anak-anak maupun remaja tidak lagi melakukan perang sarung. Yang mana dengan kejadian tersebut dapat merugikan diri sendiri, dan orang lain.
“Untuk orang tua diharapkan untuk memantau anak-anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tutup M.Jaiz. (*)
batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan kepada setiap perusahaan untuk wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024 kepada para pekerja/buruh, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Pemerintah, kata Ida, juga sudah menyiapkan beberapa sanksi kepada perusahaan yang tidak menaati SE tersebut. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh,” ujar Ida Fauziyah saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, setiap perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa administratif hingga denda yang dibebankan kepada perusahaan. Hal itu seperti yang diatur dalam pasal 79 ayat (1) PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Dalam regulasi tersebut, perusahaan yang tidak membayarkan THR atau telat membayarkan THR dari batas waktu yang ditentukan, yaitu H-7 hari lebaran, maka akan diberikan sanksi administratif.
Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha perusahaan.
Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan, pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari, pengaduan dan atau tindak lanjut hasul pengawasan ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Haiyani menambahkan pada tahun ini Kemenaker juga bakal menerapkan sanksi denda kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya. Denda tersebut dipatok 5 persen dari jumlah THR yang seharusnya diterima oleh karyawan.
“Ketika itu telat dibayar, maka dendanya adalah 5 persen dari total THR baik itu secara individu atau nanti hitung berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” kata Haiyani.
“Jadi denda pembayaran ataupun kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini itu tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yaitu THR keagamaan,” tukasnya. (*)
Syekh Syed Muhammad Zahir Al Hafizh (kiri) bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad
batampos – Gubernur Kepri Ansar Ahmad masih malu-malu menyebutkan untuk kembali maju atau tidaknya sebagai Gubernur Kepri. Ia beralasan, untuk maju nantinya, melihat situasi dan kondisi.
“Masih belum tahu, lihat kondisi kedepannya,” ujar Ansar usai mengikuti rangkaian agenda safari Ramadan di Batam, Minggu (17/3) malam.
Ia juga belum bisa mengembar-gemborkan hal tersebut dengan alasan masih lama. Terutama jika maju nanti akan berdampingan dengan siapa.
“Lihat kedepannya seperti apa. Sampai sekarang juga belum ada meminang” sebut Ansar.
Mengenai adanya dua nama yang mencuat untuk menjadi Wakilnya saat pilkada nanti, Ansar hanya tersenyum. Dimana ada dua nama yakni Yan Safitri, Kapolda Kepri dan Suhajar mantan Sekda Kepri
“Politik itu kan dinamis. Jadi liat kedepannya saja,” sebutnya.
Begitu juga disinggung mengenai hubungan dengan FKPD, ditegaskan Ansar sangat baik. Dimana hubungannya dengan seluruh FKPD yang ada di Kepri sangat baik.
“Hubungan dengan FKPD sangat baik. Semua kita berteman,” pungkasnya. (*)
Warga membayar zakat menjelang hari raya Idul Fitri. F.Cecep Mulyana
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam menargetkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) naik tahun ini. Hal ini melihat dari semakin membaiknya perekonomian warga Batam.
Kasi Bima Islam, Kemenag Batam, Dirham menyebutkan untuk besaran ZIS selama bulan puasa sudah ditetapkan. Untuk zakat fitrah umat muslim yang berpuasa bisa membayarkan kewajiban zakat fitrah mereka sesuai dengan beras yang mereka konsumsi.
Ia menjelaskan satu jiwa itu wajib membayarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram (kg), dan sudah ditetapkan. Untuk harga beras mulai dari 15-20 ribu per kg, tergantung apa yang dikonsumsi.
“Sudah ada ketentuannya. Itu menjadi kewenangan MUI dalam risalah puasa dan zakat ini,” Dirham menambahkan.
Misalnya kalau satu jiwa perhitungannya 2,5 kg dikalikan Rp15 ribu maka zakat fitrah yang harus dibayarkan Rp37 ribu. Bisa juga menggunakan harga paling tinggi Rp20 ribu perkilogram, sehingga zakat yang dibayarkan sebesar Rp50 ribu untuk satu jiwa
Dirham menyebutkan tahun lalu realisasi ZIS Rp 43.082.541.135, dengan target Rp50 miliar. Pengumpulan ZIS meningkat tajam selama bulan Ramadan.
“Tahun ini target kami tidak jauh berbeda dari tahun lalu. In sha Allah tahun ini bisa lebih dari tahun lalu target ZIS kita tahun ini. Sehingga lebih banyak disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya,” jelas Dirham.
Ia menambahkan selama bulan puasa peningkatan ZIS cukup drastis. Selain itu faktor membaiknya ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,04 persen tahun ini diharapkan berdampak positif terhadap ZIS yang dibayarkan atau diberikan.
Untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan ZIS mereka, melalui unit pengumpul zakat (UPZ) akan membuat pojok ZIS di tempat umum, misalnya di pusat perbelanjaan, dan beberapa lokasi lain seperti pameran, atau bazar.
“Selain itu ada juga di masjid dan musala yang diterima langsung oleh panitia masjid yang sudah dibentuk. Pembayaran zakat fitrah misalnya sudah bisa dibayarkan dan paling lambat sebelum salat idulfitri dilaksanakan,” beber Dirham.(*)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat terus mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem. (ANTARA)
batampos – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan cuaca ekstrem berpotensi terjadi saat arus mudik Lebaran tahun ini.
Cuaca ekstrem yang ditandai dengan perubahan cuaca secara tiba-tiba diprakirakan terjadi khususnya di Pulau Jawa pada 5 hingga 11 April, bertepatan dengan arus mudik Lebaran.
”Untuk cuaca ekstrem kita prediksi 5 sampai 11 April, itu masih hujan sedang hingga lebat ya,” Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Guswanto usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Angkutan Lebaran 2024 di Kantor Kemenko PMK seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (18/3).
Meski demikian, Guswanto menyebut, pada 12 April dan sesudahnya diprakirakan aktivitas cuaca ekstrem berkurang menjadi hujan ringan. Hal tersebut dipengaruhi aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) yang memengaruhi Daerah Konvergensi Antar-Tropik (DKAT), bibit siklon tropis, serta siklon tropis Megan.
Untuk itu, Guswanto menyebut, pihaknya bakal menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), guna meminimalisasi dampak yang akan ditimbulkan cuaca ekstrem. Seperti banjir di Semarang dan Demak, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu rute mudik Lebaran.
”Saat ini sudah dilakukan teknologi modifikasi cuaca dan digalakkan dari teman-teman PUPR untuk memperketat tanggul sungai supaya tidak jebol lagi begitu,” ucap Guswanto. (*)
Para lansia saat akan menerima BLT lansia yang disalurkan Pemkab Bintan melalui Dinsos Bintan di aula kantor Pemerintah Kecamatan Bintan Timur di Kijang pada Senin (18/3/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– 5.068 warga lanjut usia di Bintan akan menerima insentif bantuan langsung tunai (BLT) lansia pada 2024.
BLT lansia tahap pertama mulai diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan di aula kantor Pemerintah Kecamatan Bintan Timur di Kijang pada Senin (18/3/2024).
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, penyaluran BLT bagi lansia dilakukan bertepatan momen Ramadan.
“Alhamdulillah momen bulan baik bulan Ramadan kita salurkan BLT bagi lansia,” ujarnya.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan telah menyiapkan anggaran sekira Rp 2.027.200.000 untuk penyaluran BLT bagi 5.068 warga lanjut usia di Bintan.
Masing-masing lansia akan menerima BLT sekira Rp 400 ribu.
Penyaluran BLT untuk lansia di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur dilaksanakan selama 2 hari yakni pada Senin, (18/3/2024) disalurkan untuk 745 lansia.
Kemudian, Selasa (19/3/2024) untuk 344 lansia sehingga total penerima manfaat untuk lansia di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur sebanyak 1.089 orang.
Dia mengatakan, penyaluran BLT merupakan program Dinsos Bintan sebagai bentuk perhatian Pemkab Bintan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Bintan.
Dia berharap, BLT yang disalurkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan lansia. (*)
batampos – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan pemerintah akan mengimpor 22.500 ton beras dari Kamboja. Impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idulfitri 1445 H, selain mengandalkan produksi dalam negeri.
“Kami mengutamakan produksi dalam negeri, hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini, memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 (ton),” katanya seperti dikutip dari Antara usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (18/3).
Menurut Arief, Bapanas sedang mempersiapkan panen raya padi pada Maret-April 2024 untuk menyokong ketersediaan stok beras.
Dia mengaku optimistis dengan kondisi harga gabah yang sedang terkoreksi menjadi Rp 6.700 per kilogram, maka akan berdampak pada penurunan harga beras, asalkan produksi sesuai dengan perencanaan.
Arief pun meyakini pemerintah akan mampu mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat menjelang Lebaran, termasuk dengan memberikan bantuan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM).
“Masyarakat kita yang 22 juta KPM yang terbawah itu sudah diberikan beras bantuan pangan 10 kilogram gratis, tahun lalu (diberikan selama) tujuh bulan, sekarang enam bulan. Jadi masyarakat desil 1-2 itu sebanyak 98 persen sudah ter-cover,” tuturnya.
Melalui intervensi dengan memberikan beras sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta KPM, kata dia, pemerintah secara tidak langsung telah memenuhi kebutuhan 8 persen dari total penduduk Indonesia.
“Satu rumah tangga bisa 3-4 orang. Jadi maksud saya itu sudah (diantisipasi). Kemudian, Gerakan Pangan Murah, Pak (Menteri Dalam Negeri) Tito (Karnavian) dan semua pemerintah daerah melakukan ya,” ujarnya.
Arief memastikan bahwa stok beras di Bulog akan terus dipantau agar tetap berada di angka 1,2 juta ton hingga Juni 2024. “Sampai Juni, kan masih tiga bulan lagi. Yang jelas stok Bulog harus dijaga 1,2 juta ton,” ujar dia. (*)
Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita menilai Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling buruk dan banyak diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia mengaku, sudah mengikuti Pemilu sebanyak tujuh kali, dan pesta demokrasi kali ini yang paling hancur.
“Saya sudah tujuh kali ikut pemilu, saya lahir 44, jadi tahu. Ini yang paling amburadul. Biar KPU, Bawaslu, Polri mengatakan ini sudah lurus, ini kalau bahasa saya, ini govermental crime. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya siapa yang bisa mengadili?” kata Romli dalam diskusi publik bertajuk ‘Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik’ di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3).
Romli menekankan, pentingnya untuk memperkuat Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan, Undang-Undang tersebut harus memuat soal sanksi yang tegas hingga pemecatan.
“Harus ada karena ini cuma peringatan sanksi administratif. Bayangkan pelanggaran terhadap hak rakyat berdaulat hanya dengan administratif. Membunuh orang satu saja mati, ini membunuh demokrasi 270 juta jiwa dibunuh, dikorupsilah, ini korupsi suara dan sistematis, terstruktur, dan masif. Nah kalau dilihat dari sudut itu, ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu kena Undang-undang makar. Dia membuat persengkongkolan untuk meruntuhkan maruah negara,” tegas Romli.
Romli pun mencontohkan, salah satunya pengsengkongkolan mengubah batas usia capres-cawapres. Ia juga menyarankan adanya lembaga independen untuk mengaudit proses pemilu atau lembaga hukum yang diisi dengan orang-orang berintegritas.
Romli menganggap pemilu tidak bisa dianggap sebagai momen untuk bermain-main. Karena itu, Undang-Undang yang mengaturnya harus dengan kesadaran semata-mata menjaga kedaulatan rakyat.
“Selama ini kedaulatan rakyat tidak pernah sebebas-bebasnya sebagaimana pemilu, orang nyoblos tidak ada yang mempengaruhi itu dijamin itu, ketika membaca norma-norma yang ada ini tidak serius, satu sisi dilarang presiden berkampanye tetapi di bawahnya dibilang boleh asal ini, asal itu,” cetus Romli.
Selain itu, lanjut dia, Sirekap pun pelaksanaannya bukan lagi bisa disebut pelanggaran, melainkan sudah tahap kejahatan. Dia menganalogikan Sirekap seperti sudah membunuh, mencuri, yang dari awal dipersiapkan untuk itu.
“Ini sistemnya yang terburu-buru, demokrasi kita belum siap, kenapa belum siap? 60 persen penduduk kita masih jauh dari standar pendidikan yang modern,” tegas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator TPDI Petrus Salestinus menyatakan bahwa KPU menutup diri dari kritik publik dan tidak mengklarifikasi berbagai kecurigaan, sehingga kecurigaan publik itu. Bahkan, per hari ini sudah mengarah kepada suatu keyakinan bahwa Sirekap bisa jadi merupakan alat pembunuh demokrasi.
“Sebagian besar publik mulai tidak percaya terhadap Sirekap produk ITB ini. Bahkan akhir-akhir ini KPU sendiri mulai kehilangan kepercayaan terhadap Sirekap ini, dengan seringnya Sirekap ini mati atau dimatikan atau tidak digunakan,” ucap Petrus.
Menurut Petrus, ketidakpercayaan publik terhadap Sirekap telah terjadi. Terlebih, KPU dan pimpinan ITB tidak transparan sejak proses pengadaan Sirekap hingga bagaimana proses bekerjanya Sirekap.
Terlebih, server Sirekap bisa berada di Singapura, Tiongkok dan Prancis serta kerja sama antara KPU dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak asing.
“Sikap tertutup Rektor ITB dan KPU diperparah lagi dengan sikap Bareskrim Polri yang dua kali menolak laporan polisi TPDI dan Perekat Nusantara, hal ikhwal dugaan korupsi dalam pengadaan Sirekap dan penyebaran berita bohong perolehan suara Pemilu lewat Sirekap yang secara UU ITE masuk yurisdiksi Bareskrim Polri bukan Bawaslu alias Gakumdu,” pungkasnya.(*)
