Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 3735

Forum Anak Natuna Dikukuhkan, Bupati: Melalui Wadah FAN, Kualitas Anak Natuna Semakin Maju

0
Bupati Natuna saat melantik pengurus Forum Anak Kabupaten Natuna.

batampos– Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar acara pengukuhan dan pelantikan Pengurus Forum Anak Natuna periode 2023 -2024 di Gedung Wanita, Rabu (6/3/2024).

Acara ini dipimpin Bupati Natuna, Wan Siswandi dan dihadiri seluruh Kepala OPD, tokoh anak Natuna dan seluruh pengurus Forum Anak Natuna.

Sebelum sesi pengukuhan dan pelantihan dilaksanakan, panitia terlebih dahulu membacakan SK Bupati Natuna Nomor 64 tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Natuna Nomor 354 tahun 2022 tentang Pengurus Forum Anak Kabupaten Natuna tahun 2023-2024.

Terpilih sebagai Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten Natuna periode ini atas nama Syahid Nopalian dari MAN 1 Ranai. Sementara Bupati Wan Siswandi dalam kepengurusan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Anak Natuna.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan sejumlah pesan moral kepada pengurus FAN, agar keberadaan FAN bisa menjadi wadah penguatan jati diri, dan memiliki kepercayaan tinggi atas kemampuan diri.

“Harapannya dengan pengukuhan dan pelantikan ini hendaknya pengurus dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan,” ucapnya.

Selain pemerintah, ia meminta kepada para guru agar selalu memantau, membimbing dan memandu kepengurusan forum anak tersebut. Sebab pemerintah tidak memiliki begitu banyak kesempatan untuk selalu berada di dekat anak-anak.

BACA JUGA: Stok Pangan di Natuna Aman, Bupati Natuna Siapkan Formula Hadapi Musim Utara

“Kepada anak-anak, bapak meminta agar senantiasa mengawasi diri sendiri dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan diri kalian. Jauhi pergaulan negatif, ” Pesan Bupati.

Para kepala OPD Pemkab Natuna saat menghadiri acara pelantikan FAN

Selain itu Bupati Siswandi juga menekankan kepada anak Natuna agar memiliki tekad dan upaya untuk menjadi insan yang mandiri. Hal ini penting untuk menunjang keberlangsungan hidup pada masa-masa sulit dan pada zaman yang sangat kompleks ini.

“Jadi berdiri di atas kaki sendiri harus menjadi tekad anak-anaku semua. Kalau orang tua tak bisa bantu suatu saat nanti, hidup akan payah kalau tidak memiliki nilai kemandirian. Ini lah yang kami sasar dalam pembangunan, karena kemandirian ini sangat kita perlukan,”tegas Bupati mengakhiri. (*)

 

Reporter: Sholeh

Kejaksaan Gelar Bimtek Keadilan Restoratif Perkara Narkoba

0

batampos – Kejaksaan Agung menggelar Bimbingan Teknis Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika dan Optimalisasi Balai Rehabilitasi di Ballroom Swiss Bell Hotel Batam, Rabu (6/3).

Kegiatan yang diikuti puluhan peserta mulai dari Assisten Tindak Pidana Umum Kejati, Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kepala Seksi dari berbagai daerah

Acara dibuka oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Yunan Harjaka yang turut juga dihadiri oleh Direktur Narkotika dan Zat Aditif Lainnya, Bambang Bachtiar, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Rudi Margono

“Kegiatan ini merupakan bimbingan teknis terhadap penanganan perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Kali ini lebih menekankan untuk perkara narkotika dan optimalisasi balai rehabilitasi khusus pengguna narkoba,” jelas Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Yunan Harjaka.

Menurut dia, kegiatan ini diikuti oleh beberapa Kepala Kejaksaan Negeri dari berbagai daerah, serta puluhan Kepala Seksi yang juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera.

“Kegiatan ini berlangsung dua hari, dan akan ditutup pada Kamis (7/3) . Semoga dengan kegiatan ini, bisa memberi pemahaman lebih baik lagi terkait Keadilan Restoratif khusus perkara narkoba kepada para peserta,” sebutnya.

Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan bimbingan teknis yaitu terdiri dari 31 orang antara lain, yakni Asisten Tindak Pidana Umum yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau, Kepala Kejaksaan Negeri yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi, Tanjung Balai Karimun, Natuna, Aceh Besar, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu dan 19 (sembilan belas) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Medan, Padang, Bengkulu, Tanjungpinang, Lingga, Bintan, Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Siak, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelelawan, Dumai, bengkalis. (*) 

Reporter: Yashinta

Korban Pembacokan Baru Dua Hari Kerja Sebagai Marketing

0
WhatsApp Image 2024 03 06 at 17.28.44
TKP pembacokan di Tiban, Sekupang.

batampos – JH, marketing perumahan dan pertokoan OH Tiban 5 yang menjadi korban pembacokan oleh TS hingga tewas, ternyata baru dua hari bekerja di kantor pemasaran properti tersebut.

“Ya, anggota kami, baru dua hari jaga kantor pemasaran itu,” ujar SK, mengomentari berita Batam Pos terkait pembacokan tersebut, Rabu (6/3/2024).

Sebelumnya diberitakan, marketing salah satu perumahan di Tiban 5 dibacok mantan sekuriti kantor pemasaran perumahan tersebut. Dari informasi didapat batampos, pembacokan ini disebabkan persoalan uang.

Kapolsek Sekupang AKP M Rizky Saputra membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, kasus ini ditangani oleh Polresta Barelang.

Baca Juga: Seorang Pria di Tiban Membacok Marketing Perumahan

“Kami hanya back up,” tuturnya.

Sementara, pelaku usai melakukan aksinya langsung menyerahkan diri ke Mapolresta Barelang.

Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Rahmadhanto.

“Kami baru dari TKP,” ujarnya.

Ia mengaku, belum dapat membeberkan penyebab peristiwa tersebut. Penyelidikan kasus ini, kata Danto masih berlangsung. (*)

Reporter: Muhammad Nur

Pemko Batam Evaluasi Aturan Parkir

0
Juru Parkir Dalil Harahap2 e1707063255960
Juru parkir saat mengatur kendaraan di Nagoya, Lubukbaja, Sabtu (3/1). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Pemerintah Kota Batam berencana akan mengevaluasi aturan terkait tarif parkir di Kota Batam. Penyesuaian tarif yang sudah berlaku 15 Januari lalu, masih menyisakan persoalan hingga saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim menjelaskan saat ini pihaknya juga masih menunggu progres dari evaluasi parkir ini.

“Masih evaluasi. Apa pun hasilnya nanti akan kami umumkan. Karena sekarang kami masih berlakukan Perwako nomor 63 dan Peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 lalu,” kata dia, Rabu (6/3).

Salim mengatakan evaluasi terhadap parkir ini juga merespon yang disampaikan oleh DPRD Batam beberapa waktu lalu. Pihaknya hanya menginginkan pelayanan dibenahi, seiring penyesuaian tarif yang akan diberlakukan parkir tepi jalan.

Salim mengakui, hingga kini penyesuaian tarif sudah memberikan dampak terhadap penerimaan daerah. Meskipun masih ada persoalan terkait jukir yang enggan memberikan karcis.

“Kami sudah penuhi untuk menyediakan karcis, Namun kalau di lapangan ada yang masih kendala, ini adalah tugas bersama, agar trust masyarakat terhadap pelayanan parkir ini terus membaik,” ungkapnya.

Ia menambahkan evaluasi parkir ini masih menunggu diproses di bidang hukum. Untuk hasil evaluasi nanti, Dishub Batam siap menjalankan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan.

“Kita tunggu saja informasi berikutnya. Apakah nanti ada perubahan pada penyesuaian tarif parkir ini,” imbuhnya.

Mengenai adanya komentar dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait parkir turut menyumbang inflasi, menurutnya hal itu tidak benar. Karena belum ada informasi resmi yang menyebutkan kenaikan tarif parkir ini menjadi penyumbang inflasi.

“Siapa bilang seperti itu. Saya rasa tidak lah. Pada intinya kami akan evaluasi apa yang menjadi masukan terhadap pelayanan parkir,” sebutnya.

Retribusi parkir ditargetkan Rp15 miliar tahun ini. Hingg bulan Februari total penerimaan sudah mencapai Rp1,7 miliar. (*)

 

 

Reporter : YulitaviA

KPU Batam Gesa Finalisasi Pleno Tingkat Kota

0
Rekapitulasi Pemilu 1 F Cecep Mulyana scaled e1709689893258
KPU Kota Batam menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat kota Batam pada Pemilu serentak tahun 2024 di Hotel Swiss Bell, Selasa (5/3).. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menggelar proses rekapitulasi suara tingkat kota di batas terakhir yang ditetapkan KPU RI. Ketua KPU Batam, Mawardi mengatakan hasil pleno ini paling lambat dikirim ke provinsi, Rabu (6/3) ini. Meskipun menemui beberapa kendala, pihaknya mengupayakan rekapitulasi suara ini selesai tepat waktu.

“Target kami malam ini sudah selesai dan final semua. Sehingga bisa segera dilanjutkan ke tingkat provinsi,” kata dia.

Hari kelima pelaksanaan rapat pleno di KPU Kota Batam sudah delapan kecamatan yang dibacakan D-Hasilnya. Tersisa 4 Kecamatan lagi yang belum yaitu, Batu Aji, Sekupang, Sagulung dan Batam Kota.

“Masih ada empat lagi kecamatan yang akan kami tuntaskan malam ini. Empat kecamatan yang memang memiliki jumlah TPS terbanyak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kota Batam, Bosar Hasibuan menyampaikan selama proses rekapitulasi suara berjalan dengan lancar. Di tengah proses memang ada beberapa kendala, namun masih bisa diatasi.

“Untuk perolehan suara sudah disepakati bersama, dan sejauh ini hasilnya sesuai. Namun ada beberapa administrasi yang harus diperbaiki karena harus disesuaikan. Misalnya, SK DPT ada kesalahan administrasi ini saja yang harus diperbaiki terhadap 4 kecamatan ini,” kata dia saat dijumpai Hotel Swiss Bel Harbourbay, Rabu (6/3) siang.

Bosar menyebutkan empat kecamatan ini ditargetkan bisa selesai malam ini, sehingga jika mengikuti jadwal hasil pleno sudah harus diterima KPU Provinsi Kepri hari ini.

Pihaknya optimis bisa menyelesaikan seluruh rekapitulasi suara ini. Hal ini karena sejauh ini tidak ada masalah terkait perolehan yang didapatkan selama proses penghitungan suara, dan apa yang sudah diplenokan tingkat kecamatan.

“Kendala masalah administrasi saja, dan itu bisa diselesaikan meskipun memakan waktu,” sebut Bosar.

Ia berharap rapat pleno ini bisa berjalan dengan lancar, dan bisa mengikuti pleno di tingkat Provinsi Kepri.

Untuk pleno di tingkat provinsi sudah berjalan. Pleno dimulai dari kabupaten dan kota lain. “Batam besok  seharusnya. Jadi memang kami gesa finalisasi rekap malam ini. Mudah-mudahan selesai,” ujarnya. (*)

 

Reporter : Yulitavia

 

Imperial Kitchen & Dimsum Cita Rasa Chinese Food Hadir di Batam

0
imperial kitchen
Imperial Kitchen & Dimsum hadir di Batam. (F. Yulitavia / Batam Pos)

batampos – Imperial Kitchen & Dimsum hadir dengan citarasa khas masakan Cina di kawasan Fanindo. Sanctuary Garden, Rabu (6/3). Menyajikan masakan Cina, Imperial Kitchen & Dimsum bisa menjadi pilihan kuliner yang bisa memanjakan pecinta kuliner di Batam

Public Relations Imperial Kitchen & Dimsum, Regina Wardani menyebutkan beberapa menu andalan yang bisa menjadi pilihan di antaranya, pilihan menu Nasi Goreng ala Yang Chow atau Mie dengan Ayam Panggang Merah yang dijual masing-masing dengan harga Rp 18.888 saja.

Opening Promo ini hanya berlangsung sekitar dua minggu dari awal pembukaan. Sementara itu, ada juga promo reguler berupa harga spesial Rp 9.999 saja per porsi untuk beberapa pilihan dimsum. Adapun dimsum yang paling direkomendasikan di sini adalah, Xiao Long Bao Isi Ayam, Bakpao Telur Asin, dan Imperial Hakau.

Restoran chinese food dan dimsum ini dibuka mulai pukul 10:00 pagi. Sejak dibuka, warga Batam tampak ramai memadati area makan Imperial Kitchen & Dimsum, baik di lantai satu, area outdoor, hingga lantai dua.

Regina menyampaikan promo Dim Sum Fiesta seharga Rp 9 ribuan tersebut menawarkan tiga pilihan dimsum yang akan diganti-ganti setiap dua bulan sekali. Dengan demikian, pelanggan bisa mencicipi dimsum di sini dengan harga terjangkau.

Ia mengatakan sangat senang untuk pembukaan cabang ke 112 di Indonesia, dan merupakan pertama di Batam ini.

“Antusiasme sangat tinggi. Tadi baru buka sudah ada waiting list,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, Imperial Group sengaja menyasar Kota Batam untuk ekspansi bisnis, karena melihat geliat investasi dan bisnis di Kota Batam terus bertumbuh. Terlebih, produk makanan Chinese food banyak dicari di Kota Batam, terkhusus juga bagi para ekspatriat dan turis asal negara tetangga.

Sebelum membuka bisnisnya di Batam, pihak Imperial Group juga telah melakukan survei terhadap tempat yang akan dibangun. Menurut Regina, kawasan Fanindo Batam Center sangat strategis karena berada di dekat pusat pemerintahan, dengan lokasi tepi jalan besar yang ramai dilalui orang.

“Lokasinya strategis dan ramai, kami berharap ke depannya bisa ada cabang baru lagi di Batam, jika cabang yang ini mendapat respon positif,” ujar Regina.

Direktur Fanindo Sanctuary Garden, Terenc Fan menyambut baik hadirnya Imperial kitchen & Dimsum ini akan menambah pilihan kuliner di Batam.

Sebagai pusat kuliner, diharapkan kehadiran Chinese food ini disukai warga Batam, dan wisatawan mancanegara yang memang kerap ke Batam.

“Sasarannya selain lokal, juga wisman pastinya. Karena Batam ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia,” tutupnya. (*)

 

Reporter : Yulitavia

Dukung Kemajuan Investasi, BP Batam Prioritaskan Pengembangan Infrastruktur Pendukung

0
rudiiii
Muhammad Rudi

batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membuka pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kota Batam Tahun 2024, Rabu (6/3/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Radisson tersebut mengusung tema “Pemantapan Infrastruktur dan Tata Kelola Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”.

Dalam pidato sambutannya, Muhammad Rudi pun memaparkan beberapa prioritas pembangunan Batam hingga tahun 2025.

Dimana, program pembangunan sarana dan prasarana pendukung kemajuan Batam masih mendominasi penyusunan rencana kerja.

“Seluruh rencana kerja ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak agar niat membangun Batam sebagai kota baru yang modern bisa terwujud,” pesan Rudi.

Ia merincikan, ada beberapa sektor yang menjadi atensi serius dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam.

Adapun sektor-sektor tersebut mencakup program yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan serta menjamin pemerataan ekonomi Kota Batam.

Berikutnya adalah program yang berkaitan dengan pemulihan investasi. Khususnya terhadap empat sektor prioritas yang terdiri dari manufaktur; jasa dan pengembangan jasa kesehatan; UMKM serta industri kreatif dan logistik.

Kemudian, sektor-sektor lainnya yang menyasar kepada utilitas perkotaan, pemerataan sarana transportasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung kemajuan investasi.

“Semakin mantap arah pembangunan, maka akan semakin maju ekonomi daerah,” tambah Rudi.

Ia optimistis, pertumbuhan ekonomi Batam pun akan menyentuh angka 7,5 persen pada tahun 2025.

Mengingat, laju pertumbuhan ekonomi Batam dalam tiga tahun terakhir berhasil tumbuh signifikan. Dengan catatan, 4,75 persen pada tahun 2021; 6,84 persen pada tahun 2022; dan 7,04 persen di tahun 2023.

“Persentase pertumbuhan ini membuktikan bahwa Batam merupakan lokomotif perekonomian Provinsi Kepri. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada berhasil membawa Batam bangkit lebih cepat dari badai pandemi empat tahun lalu,” kata Rudi. (*)

Dukung Kemajuan Investasi, BP Batam Prioritaskan Pengembangan Infrastruktur Pendukung

0
rudiiii
Muhammad Rudi

batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membuka pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kota Batam Tahun 2024, Rabu (6/3/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Radisson tersebut mengusung tema “Pemantapan Infrastruktur dan Tata Kelola Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”.

Dalam pidato sambutannya, Muhammad Rudi pun memaparkan beberapa prioritas pembangunan Batam hingga tahun 2025.

Dimana, program pembangunan sarana dan prasarana pendukung kemajuan Batam masih mendominasi penyusunan rencana kerja.

“Seluruh rencana kerja ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak agar niat membangun Batam sebagai kota baru yang modern bisa terwujud,” pesan Rudi.

Ia merincikan, ada beberapa sektor yang menjadi atensi serius dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam.

Adapun sektor-sektor tersebut mencakup program yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan serta menjamin pemerataan ekonomi Kota Batam.

Berikutnya adalah program yang berkaitan dengan pemulihan investasi. Khususnya terhadap empat sektor prioritas yang terdiri dari manufaktur; jasa dan pengembangan jasa kesehatan; UMKM serta industri kreatif dan logistik.

Kemudian, sektor-sektor lainnya yang menyasar kepada utilitas perkotaan, pemerataan sarana transportasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung kemajuan investasi.

“Semakin mantap arah pembangunan, maka akan semakin maju ekonomi daerah,” tambah Rudi.

Ia optimistis, pertumbuhan ekonomi Batam pun akan menyentuh angka 7,5 persen pada tahun 2025.

Mengingat, laju pertumbuhan ekonomi Batam dalam tiga tahun terakhir berhasil tumbuh signifikan. Dengan catatan, 4,75 persen pada tahun 2021; 6,84 persen pada tahun 2022; dan 7,04 persen di tahun 2023.

“Persentase pertumbuhan ini membuktikan bahwa Batam merupakan lokomotif perekonomian Provinsi Kepri. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada berhasil membawa Batam bangkit lebih cepat dari badai pandemi empat tahun lalu,” kata Rudi. (*)

Stranas PK Luncurkan e-Audit untuk Cegah Praktik Korupsi

0
Stranas PK Pahala Nainggolan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos – Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, pengadaan barang dan jasa pada aplikasi e-Katalog belum sepenuhnya sempurna. Ia menyebut, masih terdapat celah kecurangan dalam aplikasi e-Katalog.

“Ada 65.947 paket (pengadaan) dengan nominal Rp 2,5 triliun ditransaksikan kurang dari 24 jam. Jadi tayang langsung beli, turun ilang dan itu jasa-jasa yang aneh,” kata Pahala dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3).

Keanehan yang terjadi pada aplikasi e-Katalog menjadi perhatian Stranas PK. Sebab, tak sedikit pejabat pembuat komitmen (PPK) memilih barang yang baru dimasukkan ke dalam e-Karalog.

“Jadi dalam 16 menit pembeliannya selesai,” ucap Pahala.

Karena itu, dalam mengawasi terjadinya kecurangan dalam e-Katalog, Stranas PK meluncurkan e-Audit untuk mencegah terjadinya kekeliruan maupun kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada e-Katalog.

Pahala tak memungkiri, kecepatan dalam pengerjaan proyek di Tanah Air sangat dibutuhkan. Namun, tentu harus sesuai prosedur.

“Luar biasa kalau begini terus maju negara kita. Enggak panjang-panjang kan, 16 menit kan, mungkin setahun mungkin kita tiga hari aja selesai itu semua pengadaan,” papar Pahala.

Oleh karena itu, Pahala berharap sistem baru tersebut, yakni e-Audit akan membantu aparat pengawas internal pemerintah (APIP) mendeteksi PPK yang melakukan transaksi janggal. Sehingga, dapat memberikan teguran kepada mereka yang membeli barang di satu toko secara berulang.

Meski demikian, Pahala memastikan pengawasan dan teguran dalam sistem baru itu bukan berarti sebuah larangan. “Kasih waktu orang lain nawar juga. Jangan-jangan emang cuma dia yang bisa di negara ini,” ujar Pahala.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, transparansi dalam sistem pengadaan menjadi peran yang penting. Menurutnya, kemajuan teknologi membuka celah setiap praktik korupsi.

“Perkara korupsi di persidangan, hampir 90 persen menyangkut barang dan jasa. Perkara korupsi yang ditangani KPK gratifikasi dan penyuapan, bila ditelaah lebih lanjut, erat kaitannya dengan barang dan jasa, seperti misalnya kontraktor yang ingin mendapat proyek dengan menyuap atau membeli proyek dengan gratifikasi,” ungkap Alex.

Berdasarkan data KPK, hingga 10 Januari 2024, KPK telah menangani 1.512 kasus korupsi, di mana 339 kasus terjadi di sektor PBJ, yang menjadikannya kasus terbanyak kedua setelah kasus penyuapan. Karenanya, perlu upaya strategis untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan dan dapat mencegah korupsi.

Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa sejak dahulu, berbagai upaya korupsi di sektor PBJ telah dilakukan. Salah satunya, lelang berbasis elektronik melalui e-Procurement. Namun, dalam perjalanannya masih saja banyak modus-modus penyimpangan.

“Dulu lelang PBJ lewat e-Procurement namun dengan gampangnya diakali. Para vendor dengan gampangnya melakukan persekongkolan di luar, melakukan kesepakatan, dan menentukan pemenang lelang. Bahkan, dokumen lelang telah diatur dalam satu komputer,” pungkas Alex. (*)

Sumber: JP Group

Pengadaan Barang dan Jasa di Rumah Jabatan DPR Diduga Terjadi Markup

0
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. (DERY RIDWANSAH/JawaPos.com)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, terjadi kenaikan harga atau markpup dalam pengadaan barang dan jasa di rumah jabatan DPR RI. Namun, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan dugaan korupsi di rumah jabatan DPR RI.

“Kalau detailnya saya belum dapat infonya seperti itu, apakah ada kerja sama dengan BURT dan sebagainya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3).

“Tapi ini kan proses pengadaan barang dan jasa, umumnya pengadaan barang dan jasa ketika terjadi kemahalan harga, ini kasusnya kalau nggak salah markup harga, ada persekongkolan. Katanya mahal padahal di pasar nggak seperti itu,” sambungnya.

Meski demikian, Alex belum bisa menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, sejauh ini KPK telah mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya ke luar negeri.

Selain Indra, enam orang lainnya yang dicekal ke luar negeri yakni Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI, Hiphi Hidupati; Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan pihak swasta Edwin Budiman.

“Tapi kan kita sudah cekal, berarti sudah ada upaya paksa. Ketika ada upaya paksa kan berarti sudah ada tersangka,” tegas Alex.

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri Ali Fikri sebelumnya mengakui, KPK memutuskan untuk menaikkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI ke tahap penyidikan. KPK pun memastikan telah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Betul pimpinan, pejabat struktural di Kedeputian Penindakan termasuk penyelidik, penyidik, penuntut itu sudah bersepakat, melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan gitu ya, terkait dengan dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI,” ungkap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).

Berdasarkan informasi, dugaan korupsi itu terkait terkait pengadaan meubelair tahun 2020. Saat kasus ini bergulir ditahap penyelidikan, tim penyelidik KPK telah meminta keterangan Sekjen DPR Indra Iskandar pada Rabu, 31 Mei 2023.

Usai dimintai keterangan saat itu, Indra Iskandar milih bungkam saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan oleh awak media. Meski demikian, KPK sampai saat ini belum mau mengungkap secara gamblang kasus yang telah disepakati naik penyidikan itu.

“Ketika sudah proses penyidikan, proses-prosesnya sudah dilakukan pasti kemudian baru kami sampaikan,” pungkas Ali.  (*)

Sumber: JP Group