Sidang kasus eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (5/3). F.Yashinta
batampos – Lia Novianti, pengelola bar dan pub di Kampung Bule, Batam menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (5/3). Ia didakwa kasus eksploitasi anak karena mempekerjakan anak dibawah umur di pub yang ia kelola.
Kemarin, agenda sidang yakni keterangan dari ahli hukum yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa. Dalam keterangannya di depan majelis hakim yang dipimpin Monalisa Theresia Siagian didampingi hakim Benny Yoga dan Yuane menjelaskan usia seseorang bisa disebut anak.
“Usia seseorang bisa dikatakan anak yakni berusia 8 hingga 18 tahun,” ujar ahli hukum dalam sidang.
Dilain hal, ia juga menjelaskan anak yang sudah menikah meski masih berusia di bawah umur masih disebut anak. Namun di pengertian hukum lainnya, anak yang sudah menikah bisa dikatakan sebagai orang tua.
“Anak yang sudah punya anak, juga memiliki tanggungjawab untuk anaknya,” jelas ahli.
Dalam persidangan tersebut, sempat terjadi perdebatan antara jaksa dan ahli. Dimana ahli punya pendapat lain terhadap status anak. Begitu juga dengan ahli yang dengan tegas punya pendapat lain juga terhadap seseorang dikatakan anak.
Majelis hakim sempat menengahi perdebatan keduanya. Ia kemudian menegaskan, jika tentang anak punya beberapa pendapat.
Keterangan ahli pun dibenarkan oleh terdakwa yang saat itu didampingi tiga orang kuasa hukumnya.
Namun sebelum sidang diakhir, jaksa penuntut umum (JPU ) Abdullah mempertanyakan apakah terdakwa pada Jumat (1/1) sempat keluar rumah untuk makan di Harbourbay? Apalagi saat itu ada kedatangan DJ Ketty.
“Saudara tahanan rumah, tapi berada di luar pada 1 Maret, makan di Harbourbay saat kedatangan DJ Ketty. Saudara tahu bukan, kalau tahanan rumah itu tak boleh keluar rumah,” ujar Abdullah.
Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)
batampos – Diagram hingga bagan perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada pemilu 2024 dalam real count Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) mendadak hilang.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengungkapkan, saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.
“Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu,” kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (6/3).
Menurut dia, fungsi utama Sirekap adalah menampilkan publikasi foto Formulir Model C1-Plano untuk memberikan informasi yang akurat. Masyarakat juga dapat mengakses informasi itu pada laman https://pemilu2024.kpu.go.id.
Adapun Formulir Model C1-Plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Kemudian, dituliskan dalam Lampiran Formulir Model D. Hasil.
Model C1-Plano itu nantinya dimasukkan ke Sirekap untuk kemudian dipindai datanya. Namun, Sirekap tak satu atau dua kali mengalami galat, sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di Model C1-Plano menjadi berbeda.
Idham menilai data yang kurang akurat itu justru memunculkan prasangka bagi publik. Oleh karena itu, KPU mengubah format dalam menampilkan hasil rekapitulasi.
“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap, tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan operator Sirekap KPU kabupaten/kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan sejak pukul 20.50 WIB, diagram perolehan suara Pilpres yang biasanya ditampilkan pada laman Sirekap menghilang. Begitupun dengan chart hasil perolehan suara pemilu legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD RI.
Biasanya, ketika masyarakat mengakses Sirekap terlihat diagram berbentuk bulat atau batang yang menunjukkan perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu.
Tak hanya itu, tercantum juga di bagian bawahnya mengenai keterangan jumlah TPS yang sudah memasukkan data perolehan suara dalam Sirekap.
Meski begitu, baik diagram perolehan suara peserta pemilu maupun keterangan jumlah TPS yang memasukkan data Formulir Model C1-Plano tak ditayangkan.
Masyarakat hanya dapat melihat Formulir Model C1-Plano di TPS-TPS yang ada di daerah-daerah pemilihan, dan itu terjadi baik pada menu pilpres, pileg DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, maupun DPD RI. (*)
Terdakwa Bakti Parlindungan Sibarani saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (5/3). F.Yashinta
batampos – Kasus kematian Noel, balita yang dianiaya Bakti Parlindungan Sibarani akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Pria berusia 42 tahun ini pun tak membantah dakwaan jaksa atas penganiyaan yang menyebabkan Noel tewas.
Dalam sidang yang diketuai Sapri Tarigan, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi, yakni paman korban, ayah korban, dan adik dari terdakwa.
Paman korban yang menjadi saksi menjelaskan, sebelum korban meninggal sempat dirawat beberapa jam di rumah sakit. Saat itu kondisi korban mengalami patah dibagian rahang dan mengalami pendarahan.
“Dirawat malam hari, pagi hari sudah meninggal. Terdakwa sempat bilang, keponakan saya jatuh saat main bola,” ujar paman korban.
Awalnya ia percaya dengan keterangan terdakwa, namun setelah meninggal ada tanda-tanda mencurigakan di tubuh korban. Di tubuh anak umur 3 tahun itu banyak luka memar dan ada luka sudutan rokok.
“Korban dititip dua minggu kepada terdakwa oleh ibunya. Kondisi dia awalnya baik-baik saja, tapi sempat dilaporkan demam dan kejang. Kemudian jatuh. Dan ternyata dipukul hingga rahangnya bergeser,” ujarnya.
Sedangkan ayah korban menjelaskan ia sama sekali tak kenal dengan terdakwa. Namun sebelum kejadian, istrinya kabur dari rumah usai mereka bertengkar. Saat kabur istrinya membawa Noel ke Batam.
“Sekarang kami sama-sama di Batam, tapi tidak tinggal serumah. Saya tinggal di rumah adik saya, dia (korban) di Batuaji. Dengan terdakwa saya tak kenal,” sebutnya.
Sementara, adik terdakwa mengatakan penganiayaan yang dilakukan abangnya karena korban tak bisa dilarang main ke jalan. Sehingga korban dipukul.
“Katanya karena tak mau dilarang main di jalan, kemudian pukul rahangnya,” sebut adik terdakwa.
Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa yang didampingi kuasa hukum dari LBH Mawar Saron. Sidang tersebut pun akhirnya ditunda hingga pekan depan dengan agenda keterangan saksi lainnya.
Dalam persidangan itu, JPU Abdullah juga sempat merinci hasil visum yang dialami korban. Dimana korban mengalami luka memar di bagian kepala, tubuh dan kaki. Bahkan dibagian rahang korban mengalami patah tulang.(*)
Ratusan anak dari tingkat PAUD, TK dan SD mengikuti sosialisai keselamatan jalan di Taman Batu X Tanjungpinang, Selasa (5/2).
batampos-Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Kepri sosialisasikan pentingnya keselamatan berlalulintas di jalan kepada anak usia dini di Tanjungpinang.
Sosialisasi diberikan kepada anak usia dini yang masih duduk di bangku TK, Paud dan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah yang cukup banyak hampir mencapai ratusan.
Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Keselamatan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Kepri, Iwan Budiono, menjelaskan kondisi keselamatan lalu lintas saat ini kian memperihatinkan.
Tercatata dalam beberapa tahun belakang, kasus kecelakaan cenderung mengalami peningkatan.
“Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Melalui stakeholder terkait, salah satunya melalui penanaman pengetahuan dan edukasi dasar tentang tata cara berlalu lintas,” kata Iwan, di Selasa (5/2).
Menurut Iwan, sosialisasi keselamatan di jalan kepada anak usia dini menjadi penting dilakukan agak kedepannya kebiasan-kebiasaan baik saat berkendara dapat diterapkan sampai anak tersebut dewasa.
“Pada akhirnya akan menjadi budaya dan menimbulkan kepedulian bagi semua orang terhadap keselamatan transportasi jalan,” tambahnya.
Sosialisasi kepada anak usia dini itu dikemas dengan cara yang menarik agar lebih mudah dipahami oleh anak. Melalui permainan dan nyanyian membuat peserta lebih santai menerima materi yang disampaikan.
“Kami harap sosialisasi ini bisa dilanjutkan oleh Pemko Tanjungpinang untuk menyasar lebih banyak anak nantinya,” harap Iwan.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menambahkan yang penting dalam sosialisasi itu adalah bagaimana memberi kesan mendalam kepada para peserta sosialisasi agar bisa diingat sampai dewasa nantinya.
“Jika sudah tertanam kesan bagi anak usia dini dalam sosialisasi ini, kita yakin akan diingat terus sampai dewasa nanti bagaimana aturan berkendara yang baik,” ujarnya.
Kata Sekda, belakangan ini angka kecelakaan itu meningkat hingga 40 persen, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa.
“Tentu kondisi ini harus segera kita tangani sebagai antisipasi dan dimitigasi agar tidak terulang kembali,” katanya.
Sebagian besar, lanjut Sekda, penyebab kecelakaan itu sampai 90 persen akibat kelalaian pengendara. Sehingga dengan hadirnya kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan. (*)
batampos – Usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 resmi bergulir di parlemen. Namun, tidak semua partai yang selama ini menyuarakan hak angket menentukan sikap. Tiga partai, yakni PKS, PKB, dan PDIP, langsung mengusulkan penggunaan salah satu hak DPR tersebut.
Anggota DPR dari tiga fraksi tersebut menghujani rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR kemarin (5/3) dengan interupsi. Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, misalnya, menyampaikan bahwa pimpinan dan seluruh anggota DPR harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
Menurut dia, masyarakat meminta DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. ”Pemilu yang diwarnai banyak kecurangan. DPR harus menggunakan hak angket,” tegasnya.
Dia memaparkan dua alasan mengapa DPR perlu menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Pertama, Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia sehingga penyelenggaraannya harus tetap terjaga agar berlangsung jujur dan adil.
Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di masyarakat perihal kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu direspons DPR secara bijak dan proporsional.
Menurut legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu, jika kecurigaan dan praduga terkait kecurangan Pemilu 2024 terbukti dalam pelaksanaan hak angket, bisa ditindaklanjuti sesuai UU yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, dapat mengklarifikasi kecurigaan dan praduga terkait penyelenggaraan pemilu.
Senada, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB menegaskan bahwa pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Karena itu, pemilu harus berdasar prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi.
”Tidak boleh ada satu pun pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun itu adalah salah satu anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain,” kata Luluk.
Pemilu, lanjut dia, tidak boleh dipandang hanya dari konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan apakah pemilu sudah berlangsung jujur dan adil.
Aria Bima, anggota Fraksi PDIP, mengatakan, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan melalui hak angket atau hak interpelasi untuk mengungkap dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi, masalah itu sudah disoroti berbagai kalangan.
”Untuk mengkritisi penyelenggaraan pemilu terkait dugaan kecurangan pemilu bisa diselidiki,” kata Aria Bima.
Dia menegaskan, penggunaan hak angket juga menjamin penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serta pemilu di masa mendatang. Harus ada hal yang dilakukan untuk mengoreksi aturan maupun mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.
Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengakui bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR. Namun, penggunaannya terkait dugaan kecurangan pemilu harus diperjelas. Apa yang sesungguhnya akan diangketkan dan apa yang akan diselidiki.
”Itu perlu diperjelas dulu sehingga tidak serta-merta menuduh ada kecurangan atau mendegradasi hak suara rakyat yang sudah dicurahkan di Pemilu 2024,” kata Herman.
Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket. Alasannya, hasil pemilu belum diumumkan. Pihak yang mengusulkan hak angket juga belum menggunakan instrumen hukum yang disiapkan undang-undang, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
”Belum menggunakan instrumen hukum yang disiapkan undang-undang kok sudah menuduh ada kecurangan,” ujarnya.
Rapat paripurna kemarin dihadiri tiga wakil ketua DPR. Yakni, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang dengan didampingi Rachmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar tidak hadir pada sidang tersebut.
Dasco mengatakan bahwa pihaknya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan anggota DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang. Termasuk hak angket. Namun, kata dia, ada mekanisme khusus yang harus ditempuh dalam pengajuannya.
Sementara itu, PPP yang satu koalisi dengan PDIP di pilpres serta Nasdem yang satu gerbong dengan PKB dan PKS belum menentukan sikap terkait usulan hak angket. Anggota Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, partainya belum membahas secara resmi pengusulan hak angket sehingga tidak menyuarakannya dalam rapat paripurna.
”Kami kan harus rapat dulu. Nanti langsung ketua fraksi ya,” ungkap Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, setelah rapat paripurna kemarin.
Di sisi lain, Partai Nasdem belum bersuara terkait usulan hak angket karena masih menunggu rekapitulasi suara pemilu. Meski demikian, menurut anggota Fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, partainya akan mendukung hak angket.
Taufik Basari, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, juga menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi bagian dari pengusul hak angket. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan tanda tangan hak angket dari setiap anggota fraksi.
Terpisah, pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai hak angket yang diserukan tiga fraksi di DPR bisa dilihat sebagai bentuk keseriusan pengguliran hak istimewa tersebut. Feri menegaskan, tiga fraksi itu lebih dari cukup untuk mengajukan hak angket DPR. (*)
batampos – Right Hons ”Zac” Goldsmith bangsawan Inggris – Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Inggris tahun 2019 s.d 2023 melakukan kunjungan kerja ke Indonesia salah satunya ke areal pengelolaan mangrove hutan sosial di Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Ayu Dewi Utari Sestama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mendampingi kunjungan kerja Lord Zac ke Hutan Kemasyarakatan Cinta Mangrove Batubara.
Bambang Supriyanto menjelaskan bahwa sebelumnya pada awal 1980-an, areal hutan kemasyarakatan (HKm) Cinta Mangrove awalnya adalah tambak gagal dan bekas tambang pasir kuarsa yang merusak eksosistem mangrove bahkan banyak praktek prostisusi di areal ini. Tahun 2017 kelompok masyarakat mulai menanam mangrove dan pada tahun 2018 kelompok HKm Cinta Mangrove mendapatkan akses kelola legal perhutanan sosial pada kawasan hutan seluas 456 hektar. Azizi sebagai ketua kelompok HKm adalah “local hero” – penggerak rehabilitasi mangrove (pembibitan dan penanaman) hingga menjadi tempat wisata yang viral serta tempat budidaya kepiting, ikan dan udang. Terlebih, perempuan tangguh berkelompok membantu usaha batik eco-print mangrove, madu kelulut, teh mangrove dan produk olahan mangrove lainnya. Azizi menyampaikan, kedepan tidak hanya untuk ekowisata mangrove dan pemanfaatan silvofishery, tapi juga untuk kegiatan edukasi rehabilitasi mangrove bagi masyarakat dan anak sekolah.
Pemulihan ekosistem mangrove ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi para pihak, mulai dari Pemerintah Pusat – Kementerian KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha serta tentu saja semangat dan kesadaran kelompok masyarakat itu sendiri ujar Bambang. Kegiatan kolaboratif tersebut dimulai dari pemberian akses kelola, pendampingan, bantuan akses modal, pemasaran, dll.
Zac kagum dan bangga dengan gerakan masyarakat dari pantai terlantar (tambak gagal dan tambang kwarsa) dan tempat prostitusi yang merusak daratan (abrasi) dan banjir rob hingga kini menjadi bentang alam mangrove seluas 456 ha dan dikelola 142 kelompok petani hutan mangrove. “Mangrove adalah ekosistem ajaib, karbon stock nya tinggi dan membawa penghidupan yang lebih baik, tidak hanya bagi manusia tapi juga ekosistem flora dan fauna” ujar Zac. Program perhutanan sosial pada periode 2016 sd 2021 telah mampu menakan tutupan hutan setara 32 juta ton CO2e pada 4,06 juta ha lokasi yang didedikasikan untuk target folu net sink 2030,” imbuh Bambang.
Zac berujar bahwa mangrove memiliki banyak manfaat, antara lain 1) menyumbang carbon 2) menaikkan keragaman jenis dan 3) alternatif pendapatan (livelihood). Bambang menambahkan bahwa benar, sekarang areal mangrove ini menjadi destinasi ekowisata andalan Kabupaten Batubara dengan berbagai spot selfie yang menarik, tempat persinggahan burung migrasi yang datang dari belahan bumi utara – wisatawan suka dengan bird watching. Kepiting, ikan dan kerang yang melimpah menjadi sumber pengidupan. Kaum perempuan bergerak untuk usaha batik eco-print, makanan dan minuman. Dengan 6000 orang wisatawan per bulan dan daya beli yang kuat, kelompok ini mendapatkan pendapatan sekitar 300 juta/bulan dari kegiatan pengelolaan magrove perhutanan sosial. Ketika manfaat telah dirasakan, maka masyarakat menjadi dari gangguan kebakaran hutan dan pencurian kayu serta penambangan.
Di akhir kegiatan kunjungan Lord Zac dan Bambang melakukan adopsi pohon mangrove dan menyatakan komitmen untuk terus mendukung kelestarian ekosistem mangrove. ”Dari Batubara, Mangrove untuk dunia” tutup Zac.
Kylian Mbappe antar PSG ke perempat Final Liga Champions (Sumber Foto : Media Paris Saint Germain)
batampos – Kylian Mbappe kembali menjadi aktor pencetak gol bagi Paris Saint Germain (PSG) dalam lanjutan babak 16 besar Liga Champions Leg kedua di kandang Real Sociedad, Stadion Anoeta pada Rabu (6/3) dini hari WIB.
PSG telah menang 2-0 di Leg pertama pertandingan babak 16 besar ini di Prancis bulan lalu. Bertandang ke Spanyol di leg kedua tak membuat tim ini lantas gentar dan justru raih kemenangan atas tuan rumah Real Sociedad 1-2.
Dilansir dari Fan Nation Futbol, Rabu (6/3), Kylian Mbappe berhasil mencatatkan 2 gol dalam laga ini yang membuat raihan gol ke 245 dalam karirnya di PSG.
Dalam 15 menit awal pertandingan, Mbappe membuat agregat persaingan menjadi 3-0 dengan mampu unggul lebih dulu di Spanyol lewat gol yang ia ciptakan dari hasil umpan yang dikirimkan oleh Ousmane Dembele.
Mbappe melakukan tembakan luar biasa melewati kiper Alex Remiro dari sudut yang ketat yang dipukul dengan kekuatan sedemikian rupa yang mampu membuat kerusakan pada Net gawang, dimana jaring memisahkan diri dari tiang dan permainan sempat tertunda karena kerusakan yang harus diperbaiki.
Penggemar tuan rumah Real Sociedad di Stadion Anoeta San Sebastian berharap menyaksikan comeback di leg kedua oleh tim mereka sebelum gol Mbappe terlihat mengempiskan harapan mereka.
Tak ada gol lain yang tercipta di babak pertama membuat keunggulan tuan tamu 0-1 hingga turun minum.
Babak kedua Mbappe berhasil menggandakan keunggulan dengan kembali mencetak gol lewat pemberian umpan dari Lee Kang in di menit 56’, mengubah skor jadi 0-2.
Tim tuan rumah masih alami kesusahan untuk memperkecil ketertinggalan dalam menciptakan gol hingga dimenit 89’ Real Sociedad mampu mencetak gol lewat gelandangnya Mikel Merino membuat kedudukan menjadi 1-2.
Hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada gol lain yang tercipta membuat kemenangan PSG dan antarkan langkahnya ke babak perempat final Liga Champions.
Skor agregat dari dua pertandingan didapatkan hasil skor keseluruhan 1-4 atas kemenangan Paris Saint Germain
Hasil Pertandingan
Leg Kedua : Real Sociedad 1-2 Paris Saint Germain
M Merino 89’ – K Mbappe 15’,56’
Leg Pertama : Paris Saint Germain 2-0 Real Sociedad
K Mbappe 58’, B Barcola 70’
Susunan Pemain :
Real Sociedad (4-3-3) : Alex Remiro, J Galan, R Le Normand, I Zubeldia, H Traore, M Merino, M Zubimendi, Brais Mendez, S Becker, M Oyarzabal, T Kubo
batampos– Pemko Tanjungpinang akan membahas kembali biaya rumah sakit di Tanjungpinang karena menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kepri.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, mengatakan di Tanjungpinang selama ini rumah sakit itu dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pihaknya sudah membahas dengan Dinas Kesehatan.
“Memang ada beberapa yang harus diambil kebijakan. BLUD dalam kendali mutu dan biaya. Ini yang sedang kita bahas,” kata Hasan, Senin (4/3).
Disampaikan Hasan, Pemko Tanjungpinang akan berkonsultasi dengan Pemprov Kepri karena rujukanya tetap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib (RAT).
“Melalui arahan gubernur itu kita akan turunkan dan lakukan penyesuaian,” terangnya.
Hasan menyampaikan pihaknya juga akan melibatkan dokter praktek yang biasanya harus dibayar mandiri oleh pasien yang berobat dan menjadi pemicu inflasi.
“Kita akan coba kolaborasi dengan dinas kesehatan karena berpengaruh juga,” sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan masalah kenaikan tarif rumah sakit di Batam, Karimun, dan Tanjungpinang akan dibahas kembali karena cukup berpengaruh pada inflasi.
”Tetap akan dibahas kembali agar kenaikan itu tidak jadi dilaksanakan,” ujar Ansar, Jumat (1/3) kemarin. (*)
Seorang juru parkir mengatur kendaraan yang akan keluar dari area parkir di kawasan Greenland Batamcenter, Senin (11/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Perhubungan Kota Batam menetapkan besaran parkir mandiri berdasarkan survei ruang yang tersedia di objek retribusi parkir.
Kepala Dishub Batam, Salim mengatakan survei ini sangat penting dalam menentukan besaran setoran yang akan dikenakan pada objek retribusi.
“Kami ukur dulu luasannya. Melihat frekuensi kendaraan yang akan parkir di area tersebut. Setelah itu, baru kami bisa tetapkan nilai setorannya,” imbuhnya, Selasa (5/3).
Khusus untuk ritel modern menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi retribusi parkir. Untuk ritel modern ini bervariasi untuk setorannya. Ia mencontohkan, untuk Indomaret setorannya kalau tidak salah Rp 80 juta per bulan, sementara untuk Alfamart Rp 47 juta per bulan.
“Untuk jumlahnya saya lupa. Namun itu untuk keseluruhan Alfamart dan Indomaret,” kata dia.
Salim menyebutkan untuk ritel modern yang dikenakan setoran parkir mandiri ini adalah yang berlokasi di kawasan komersil. Namun, jika berada di lokasi perumahan, Dishub tidak bisa mengenakan retribusi.
“Kami kenakan yang di pinggir jalan dan terlihat jelas, serta berada di luar perumahan. Kalau untuk perumahan kami tak bisa pungut, karena itu perumahan,” ungkapnya.
Ia menambahkan secara keseluruhan ada 180 titik parkir mandiri yang terdaftar di Dishub Batam. Ia berharap ke depan akan semakin banyak yang bisa ikut parkir mandiri.
“Kalau sudah parkir mandiri itu tak ada lagi jukirnya. Jadi kalau ada yang merasa dipungut oleh jukir lapor kan saja. Akan kami tindak semua jukir ilegal ini,” sebutnya.
Berdasarkan data Dishub Batam, jumlah Alfamart sebagai wajib retribusi atau parkir mandiri 70 gerai, Indomaret sebanyak 113 gerai.
“Untuk angka setorannya bervariasi sesuai dengan survei yang dilakukan tim. Hal ini akan menjadi acuan dalam penerapan Setoran parkir mandiri ke Dishub Batam,” ujarnya. (*)
