Petugas melakukan olah tempat kejadian kecelakaan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. F. Satlantas Polresta Tanjungpinang
batampos– Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang yang melibatkan mobil dan motor.
Dalam kecelakaan yang terjadi Kamis (30/5) sekitar pukul 04.30 WIB, pengendara motor inisial TS (22) tewas sebelum tiba di rumah sakit.
Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polresta Tanjungpinang AKP Syaiful Amri mengatakan, kecelakaan berawal saat mobil Toyota Kijang yang dikemudikan P (75) melaju dari arah Mapolresta Tanjungpinang menuju Bundaran Dompak Jalan Raja Haji Fisabilillah.
Sedangkan sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh korban juga melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan tidak dapat dihindari. Mobil dan motor berbenturan.
“Akibat benturan dengan mobil, korban terjatuh ke jalan dan mengalami luka parah,” kata Syaiful.
Selanjutnya pengendara sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong.
“Sampai di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia,” jelas Syaiful.
Saat ini kasus kecelakaan itu masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut.
“Belum kami tetapkan siapa tersangka. Untuk menentukan tersangka harus melengkapi beberapa persyaratan,” tegas Syaiful. (*)
Warga Perumahan Bukit Raya Batamcenter terpaksa beli air galon untuk penuhi kebutuhan air bersih, karena air dari SPAM Batam tidak mengalir. F. Ully untuk Batampos
batampos – Masyakarat Kota Batam di beberapa wilayah harus bersabar karena air bersih tak mengalir sejak Kamis (30/5) pagi. Sejumlah aktifitas rumah tangga pun terganggu, sebab banyak warga yang tidak tahu pasokan air akan terhenti.
Seperti yang dirasakan Okli, warga Botania Batam Center yang merasakan air di rumahnya tak mengalir sejak pukul 09.00 WIB. Padahal saat itu ia akan mandi karen hendak bekerja.
“Pas mau mandi ternyata air tak hidup. Air di ember kecil tinggal setengah. Saya juga tak punya penampungan air. Air matipun tak ada pemberitahuan,” sebut pria 30-an tahun ini.
Menurut dia, hingga sore hari pukul 18.00 WIB air di rumahnya air belum mengalir. Akibatnya seluruh aktifitas rumah tangga pun terganggu, mulai mencuci baju, cuci piring, dan mandi.
” Untuk MCK saya beli air galon tadi, untungnya masih ada air galon, ” sebut Okli.
Hal senada dikatakan Wati warga Tanjungsengkuang, Batuampar. Menurutnya air bersih di rumahnya kembali tak mengalir sejak Kamis pagi.
“Lagi-lagi air mati, padahal minggu lalu baru lancar sekarang mati lagi,” sebutnya.
Ia pun mencari tahu penyebab air tak mengalir, yang ternyata karena adanya gangguan kelistrikan di Dam Duriangkang. Hal itu membuatnya semakin kecewa karena khawatir pasokan air akan terhenti dalam waktu lama.
“Seperti yang sudah-sudah, di tempat kami jika ada kerusakan, mati air itu bisa sampai seminggu bahkan 10 hari,” ungkap Wati.
Sementara, Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah membenarkan aliran air di sejumlah pelanggan tak mengalir. Hal itu dikarenakan dampak dari gangguan kelistrikan di Dam Duriangkang.
“Ada gangguan kelistrikan di Dam Duriangkang, tapi tak ada hubungan dengan PLN. Ini khusus kelistrikan kami yang ada masalah. Kemungkinan karena adanya kebocoran, ” sebutnnya.
Karena itu, saat ini tim lapangan sedang mengecek kebocoran masalah listrik itu itu terdapat dibagian mana. Sehingga semuanya bisa kembali normal sebagaimana mestinya.
“Kami tak bisa mengestimasi waktu pengerjaan berapa lama. Yang pasti tim kami tengah bekerja maksimal.. Kami pun inginnya cepat, karena ini merupakan objek vital, ” ungkap Ginda.
Menurut Ginda, Dam Duriangkang menyuplai 86 persen air bersih di Batam. Karena itu, yang terkena dampak aliran air pun sangat banyak karena terjadi dibeberapa wilayah.
“Untuk yang terdampak itu ada 200 ribu pelanggan. Kami berharap semoga ini bisa segera selesai,” pungkasnya. (*)
batampos – Pemerintah Pusat akan mulai memberlakukan kebijakan pembelian gas bersubsidi tiga kilogram atau gas melon dengan KTP per 1 Juni 2024. Namun ternyata aturan itu sudah berlaku sejak lama di Batam, sehingga Batam tinggal melanjutkan saja.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau mengatakan aturan dari pemerintah pusat itu sudah lama diterapkan di Batam.
“Untuk Batam sudah menerapkan aturan itu sejak tahun lalu. Jadi saat ini tinggal melanjutkan aturan itu,” sebut Gustian.
Menurut Gustian, aturan itu justru mempermudah penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran. Apalagi di Batam, terdapat banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang bergantung pada gas melon.
“Hal itu justru mempermudah dalam penyaluran gas bersubsidi ke masyarakat tepat sasaran. Karena itu, Kota Batam sudah lama menerapkan itu,” jelas Gustian.
Dikatakan Gustian, pihaknya juga menyiapkan sanksi teguran bahkan pencabutan izin apabila ada pangkalan nakal tak ikut aturan itu. Bahkan beberapa pangkalan sudah pernah diberi sanksi.
“Pastinya kami beri sanksi bagi pangkalan yang tak memberlakukna itu. Bahkan sampai saat ini, pangkalan juga wajib melaporkan berapa kuota gas yang ada di pangkalan setiap hari,” ungkapan Gustian.
Sementara, Aldy, salah satu pemilik pangkalan di Batam Center mengakui warga yang beli gas Melon wajib memberi foto copy KTP. Hal itu berlaku setiap bulan warga membeli gas di tempatnya.
“Jadi memang setiap bulan warga yang beli gas melon wajib menyertakan KTP, yang menjelaskan jika ia memang warga kami,” sebutnya.
Menurut dia, sampai saat ini belum penyaluran gas melon di tempatnya lancar. Bahkan ia selalu kelebihan stok karena penyaluran dua kali seminggu.
“Untuk penyaluran gas dua kali seminggu. Alhamdulillah lancar tak ada kendala,” pungkasnya. (*)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono masuk dalam jajaran pengurus BP Tapera yang sedang ramai. (IG Sri Mulyani)
batampos – Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi buah bibir di kalangan karyawan swasta. Pasalnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera, Presiden Joko Widodo yang meneken aturan itu, memaksa perusahaan untuk memotong gaji pekerja.
Dalam aturan itu, iuran Tapera ditetapkan pemerintah sebesar 3 persen dengan rincian sebesar 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen dibebankan ke perusahaan pemberi kerja.
Hal yang membuat iuran itu banyak ditolak pekerja hingga serikat pekerja karena kewajiban iuran Tapera itu membuat potongan gaji menjadi tambah banyak. Dari sebelumnya, hanya untuk pajak PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BP Jamsostek.
Selain pekerja, penolakan iuran Tapera juga diungkapkan oleh para pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Di tengah banyaknya penolakan soal iuran Tapera, dari pihak pemerintah masih belum ada yang membeberkan secara detail perihal PP 21/2024.
Rencananya, penjelasan tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru akan dilakukan pada Jumat, 31 Mei 2024, besok di Kantor Staf Presiden. Meski begitu, sejumlah pekerja saat ini menyoroti gaji komite Tapera yang besar mencapai Rp 43 juta sebulan.
Untuk diketahui, iuran Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera yang terdiri dari komite dan komisioner. Dalam hal ini, anggota komite BP Tapera diduduki oleh para pejabat negara ex officio menteri, terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sedangkan anggota Komite Tapera lainnya ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Anggota Komisioner OJK Frederica Widyasari, dan satu orang dari profesional. Sementara petinggi lainnya dalam struktur organisasi BP Tapera terdiri dari Komisioner Tapera, Heru Pudyo Nugroho yang tercatat merupakan pejabat eselon Kementerian Keuangan.
Kemudian, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Doddy Bursman, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdy Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Lie Simatupang.
Perihal gaji para Komite BP Tapera, Presiden Jokowi mengaturnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja. Insentif juga didapatkan oleh Komisioner Tapera.
“Komite Tapera diberikan Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Honorarium sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan,” bunyi Pasal 2 aturan tersebut.
Tak hanya gaji, komite dan komisioner Tapera juga mendapatkan insentif dan tunjangan. Terdiri dari, tunjangan hari raya diberikan 1 kali dalam 1 tahun; tunjangan transportasi diberikan setiap bulan; dan tunjangan asuransi purnajabatan diberikan pada saat akhir masa jabatan.
Adapun besaran Honorarium Komite Tapera diberikan mulai dari Rp 29-43 juta per bulan. Terdiri dari Ketua Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio diberikan honorarium sebesar Rp 32,5 juta.
Lalu, Anggota Komite Tapera unsur profesional diberikan Honorarium sebesar Rp 43,3 juta per bulan. Anggota Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio diberikan Honorarium sebesar Rp 29,2 juta per bulan. (*)
Pada halaman website tersebut akan ditampilkan berbagai informasi mengenai PPDB.
Misalnya kuota yang dibuka, jumlah sekolah yang tersedia di setiap zonasi atau wilayah tempat tinggal calon siswa.
Orangtua atau calon siswa bisa melihat dan mempelajari, serta menentukan jalur apa yang akan dibuka terlebih dahulu, dan menentukan mau mendaftar lewat jalur apa di antara tiga jalur yang tersedia di tingkat SDN dan empat jalur di tingkat SMPN.
Pada website tersebut, orangtua juga bisa mendaftar akun untuk melanjutkan proses pendaftaran.
“Jadi ada pilihan di halaman website. Kalau belum punya akun, harus daftar dulu. Tinggal klik Daftar. Maka halaman akan memandu orangtua atau pun calon siswa,” ujarnya, Kamis (30/5).
Tri membeberkan semua informasi mengenai PPDB tersedia. Terutama hal yang paling utama yaitu kuota. Sehingga orangtua bisa melihat sendiri, kemampuan sekolah atau data tampung sekolah yang dituju.
“Ini data yang kami tampilkan ril. Jadi orangtua sudah bisa memprediksi, sebelum memilih jalur yang akan dipilih,” imbuhnya.
Ia menegaskan link yang tersebar saat ini adalah ujicoba atau demo. Kehadiran link ujicoba ini guna memudahkan, dan memberikan waktu kepada orangtua untuk berlatih.
“Jadi, saat pendaftaran dibuka, mereka tidak kebingungan lagi atau gagap. Sehingga berkas mereka tidak salah, atau tertolak karena tidak lengkap,” Tri menambahkan.
Berdasarkan jadwal PPDB, jalur afirmasi pendaftaran dimulai 3- 7 Juni 2024. Pengumuman tanggal 8 Juni 2024. Jalur zonasi dan perpindahan orang tua pendaftaran dimulai 10 – 15 Juni 2024. Pengumuman jalur zonasi dan perpindahan orang tua 19 Juni 2024. Daftar ulang tanggal 20- 22 Juni 2024.
Sementara itu untuk jenjang SMPN jalur Afirmasi dan Prestasi Pendaftarannya dimulai Kamis 20 s.d Senin 24 Juni 2024. Pengumuman jalur afirmasi dan jalur prestasi Selasa 25 Juni 2024.
Jalur Zonasi dan Perpindahan Orang Tua Pendaftaran dimulai Rabu 26 Juni s.d Senin 1 Juli 2024. Pengumuman Jalur Zonasi dan Perpindahan Orang Tua Selasa 2 Juli 2024. Daftar ulang Rabu 3 s.d Jum’at 5 Juli 2024. (*)
Pelaku terekam CCTV saat melakukan pencurian di toko percetakan Jalan Hanjoyo Putro.
batampos-Aksi pencurian terjadi di toko percetakan Advertising dan Printing 86 Jalan Hanjoyo Putro Tanjungpinang, pada Kamis (30/5) dinihari. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas (CCTV).
Berdasarkan rekaman CCTV, saat beraksi pencuri mengenakan jaket dan bercelana pendek. Ciri-cirinya kurus tinggi dan seorang laki-laki dewasa
Pengelola percetakan Advertising dan Printing 86 Haryadi, mengatakan aksi pencurian terungkap setelah ia melihat uang yang tersimpan di dalam laci kasir, hilang.
Merasa curiga tokonya kemasukan pencuri, Haryadi langsung mengecek CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, toko percetakan telah dibobol oleh pencuri.
“Pencuri masuk lewat ventilasi jendela di dapur. Setelah itu dia langsung ke laci kasir dan mengambil dompet yang berisikan uang harian lebih kurang Rp 600 ribu,” katanya.
Hariyadi mengungkap aksi pencurian di toko percetakan bukan pertama kali terjadi. Pencurian sebelumnya, dua unit ponsel milik karyawan juga pernah raib.
“Ini sudah kedua kali, yang pertama pencuri lewat pintu depan saat pagi hari. Dua HP (ponsel) hilang,” ungkap Aryadi.
Terkait kejadian pencurian di toko percetakan, Haryadi akan melaporkan kejadian ini ke polisi karena pencuri sangat meresahkan.
“Kalau bukti sudah jelas, kami lapor agar ada efek jera. Kita tidak mau terjadi lagi di tempat yang lain,” tegasnya. (*)
Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (sscasn.bkn.go.id)
batampos – Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menetapkan sebanyak 110.553 formasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mewakili Tim Panselnas saat menghadiri dan memberikan arahan pada Sosialisasi dan Penyerahan Formasi CASN Kementerian Agama Tahun 2024 di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (29/5).
Dia menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan total kebutuhan CASN tahun 2024 sebesar 2.302.543. Di antaranya terdiri dari 6.027 formasi sekolah kedinasan, 429.183 formasi instansi pusat, dan 1.867.333 formasi pemerintah daerah.
“Dari 429.183 formasi instansi pusat, 110.553 formasi dialokasikan untuk Kementerian Agama baik formasi CPNS maupun CPPPK,” kata Haryomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/5).
Terkait prioritas kebutuhan seleksi CASN tahun ini, dia mengungkapkan akan ada alokasi CPNS khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini sebagai upaya menyamaratakan penyebaran ASN agar tidak hanya terpusat di perkotaan tetapi juga di daerah.
Begitu pula Kementerian Agama yang akan membuka formasi khusus tersebut di IKN sebagai upaya mendukung pembangunan dan pengembangan program nasional pemerintah.
Selain itu, di hadapan para pejabat pimpinan tinggi Kementerian Agama, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat dan Daerah yang hadir dalam penyerahan formasi tersebut, Haryomo menyinggung target Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan SDM sehingga reformasi birokrasi berdampak akan lebih cepat diwujudkan.
“Meski formasi yang dibuka pada seleksi CASN tahun ini terbilang paling banyak di banding tahun-tahun sebelumnya, namun BKN akan mengoptimalkan 14 titik Kantor Regional BKN dan 16 Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia agar seleksi CASN tahun 2024 dapat terealisasi dengan cepat, tepat, akuntabel dan transparan,” pungkasnya.
Dalam proses rekrutmen CASN tahun ini termasuk tahapan penetapan formasi, Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan BKN melalui sistem SIASN untuk menginjeksi data, persiapan pendaftaran di portal SSCASN, dan sistem CAT pelaksanaan seleksi. (*)
Terdakwa Ernawati usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (2/4). F.Yashinta
batampos – Ernawati, mantan karyawan pabrik di kawasan Mukakuning, Batam hanya bisa menangis saat divonis bersalah majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Apalagi, saat mendengar vonis hakim terhadap dirinya dengan pidana penjara 9 tahun dan 6 bulan.
Meski lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun, menurutnya hukuman itu terlalu tinggi. Karena itu, melalui kuasa hukumnya, Fransiskus Dwi pikir-pikir atas tuntutan itu.
Sidang vonis terhadap Ernawati dipimpin oleh hakim Sapri Tarigan. Dalam amar putusan ditegaskan hakim Sapri bahwa perbuatan Ernawati tak ada alasan pemaaf dan pembenar.
Hal itu karena terdakwa telah menghilangkan nyawa anak yang sedang dikandung. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 UU perlindungan anak.
“Hal itu disimpulkan dari keterangan saksi dan terdakwa selama proses pembuktian berlangsung,” ujar Sapri, Selasa (28/5).
Namun, hakim punya pertimbangan hukuman memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa anak yang seharusnya mendapat kasih sayang darinya. Hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan merasa bersalah.
“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 9 tahun dan 6 bulan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” sebut Sapri Tarigan.
Mendengar vonis itu Ernawati langsung menangis. Melalui kuasa hukumnya Fransiskus Dwi kemudian menyatakan pikir-pikir.
“Kami pikir-pikir, ” sebut Dwi. Hal senada juga diucapkan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, Ernawati, mantan karyawan pabrik Mukakuning dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (14/5). Wanita berusia 22 tahun ini dinilai terbukti melakukan aborsi hingga menghilangkan nyawa anak yang sedang dikandungnya.
Diketahui Erna ditangkap usai ketahuan melahirkan bayi di toilet pabrik pada bulan Desember 2023 lalu. Bayi itu merupakan hubungan gelap antara terdakwa dan sang kekasih. Bayi itu di simpan di dalam lemari. Saat diperiksa kondisi bayi sudah meninggal. (*)
Petugas SAR gabungan menyisir lokasi dilaporkannya korban hilang kontak saat memancing di perairan Pulau Mubut, Selat Riau pada Kamis (30/5/2024). F.Pangkalan PLP Tanjunguban untuk Batam Pos.
batampos– Seorang nelayan asal Bintan, Putra Priliansa, 28, dilaporkan hilang kontak saat memancing di perairan Pulau Mubut, Selat Riau pada Kamis (30/5/2024).
Kasatpolair Polres Bintan, Iptu Sarianto mengatakan, korban dilaporkan warga Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan.
Sebelum dilaporkan hilang, korban pergi memancing sekira pukul 04.00 WIB.
“Korban berangkat waktu subuh untuk memancing lalu dilaporkan hilang kontak,” katanya saat dihubungi, Kamis (30/5/2024) malam.
Tim SAR gabungan dari Pangkalan PLP Tanjunguban dan Basarnas Tanjungpinang dibantu masyarakat telah melakukan pencarian di lokasi hilangnya korban.
“Besok kita akan lakukan pencarian. Untuk titik pencarian akan dibagi,” ujarnya.
Kepala Pangkalan PLP Tanjunguban, Sugeng Riyono membenarkan adanya nelayan asal Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan yang hilang kontak saat memancing di perairan Pulau Mubut, Selat Riau. Diduga, pompong yang dinaiki korban tenggelam.
Dia mengatakan, Petugas SAR gabungan telah menyisir di lokasi hilangnya korban namun hanya menemukan senter milik korban yang masih menyala.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan penyisiran di lokasi tenggelamnya pompong korban hingga sekira pukul 18.00 WIB, namun korban belum ditemukan.
“Pencarian akan dilanjutkan besok (Jumat, 31/5/2024) pagi,” ujarnya. (*)
batampos – Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan teman lelakinya Muhammad Rizky mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diperintahkan untuk mengawal kasus tersebut secara terbuka dan transparan.
“Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir Antara, Kamis (30/5).
Sebagaimana diketahui, Kamis ini Presiden memang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel). Di sana mantan gubernur DKI Jakarta itu melakukan tinjauan langsung ke Pasar Lawang Agung.
Di sela-sela kunjungan itu Presiden mendapat pertanyaan dari awak media perihal viralnya kasus pembunuhan Vina di Cirebon tersebut.
Presiden meminta agar tidak ada yang perlu ditutupi terhadap berjalannya proses hukum kasus Vina. “Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada,” kata Presiden Jokowi menambahkan.
Kasus pembunuhan Vina Cirebon memasuki babak baru setelah satu dari tiga tersangka berhasil ditangkap Polda Jawa Barat bersama Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, setelah delapan tahun buronan.
Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.
Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky.
Saat itu, ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.
Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30; Andi, 31; dan Dani, 28 tahun.
Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik disebabkan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap. (*)
