batampos – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan Presiden Jokowi akan terus dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia telah menentukan pilihan keberlanjutan.

Salah satu kebijakan Presiden Jokowi yang dilanjutkan ialah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

“Pertama tentu masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan-pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, program yang dicanangkan pemerintah dilanjutkan termasuk kebijakan PPN,” kata Airlangga dalam media brifieng di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3).

Meski begitu Airlangga mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu hasil resmi pemilihan presiden (pilpres). Bahkan, pembahasan APBN 2025 juga akan dilanjutkan kembali jika hasil pilpres telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu menjadi dasar, karena sejumlah program yang akan tertuang di APBN merupakan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang.

“Program yang perlu masuk ke dalam APBN adalah program yang akan dijalankan oleh pemerintah mendatang,” ucapnya.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Lewat aturan tersebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022. Dalam UU itu diamanatkan, tarif PPN dinaikan menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025.

Namun, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dengan pertimbangan tertentu. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3), tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen. (*)

batampos – Jamaah An Nadzir menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah melalui metodologi dan hasil pengamatan bulan secara internal kelompoknya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan jatuh pada hari Minggu, 10 Maret 2024.

“Kami sampaikan bahwasanya Jamaah An Nadzir memiliki ilmu metodologi dan tata cara sendiri dalam memantau dan menetapkan 1 Ramadhan, serta 1 Syawal dan 10 Zulhijjah,” ujar Pimpinan Jamaah An Nadzir Gowa, Al Ustadz HM Samiruddin Pademui, Jumat, (8/3).

Ilmu metodologi ini, kata dia, merupakan hasil pengajaran dari guru dan Imam KH Syamsuri Abdul Madjid yang diklaim menjamin kebenaran ilmu serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan hasil pemantauan bulan internal beberapa bulan terakhir, kata Samiruddin secara singkat disampaikan hasilnya. Pertama, pemantauan bulan dimulai dengan mengamati tiga bulan purnama 14, 15, dan 16 Sya’ban 1445 Hijriah yang secara berurutan bertepatan dengan tanggal 23, 24, dan 25 Februari 2024.

Kedua, setelah menetapkan tiga purnama pada pertengahan bulan Sya’ban itu, selanjutnya menghitung perjalanan bulan, maka didapatkan 27, 28, dan 29 Sya’ban 1445 Hijriah bertepatan tanggal 7, 8, dan 9 Maret 2024 sambil memperhatikan jam terbitnya bulan di ufuk Timur, saat fajar kazib, siddiq dan pagi hari termasuk melihat bayangan bulan bersusun dengan menggunakan kain tipis hitam.

Ketiga, menggunakan alat bantu teknologi aplikasi melalui ponsel pintar yang sudah diteliti beberapa tahun terakhir, yang akurasi datanya sangat mendukung dan memudahkan untuk menentukan waktu atau jam terjadinya pergantian atau bulan baru, konjungsi dari bulan Sya’ban ke Ramadhan 1445.

“Hal itu juga diikuti oleh fenomena alam, seperti adanya hujan, angin kencang, petir dan pasang puncak (kondak) air laut,” paparnya.

Keempat, perlu dipahami bahwa selama bulan masih duluan terbit di ufuk Timur daripada matahari, itu artinya masih bulan tua. Namun sebaliknya jika matahari sudah duluan terbit di ufuk Timur dari pada bulan, sehingga dianggap bahwa itu sudah bulan baru atau hilal.

Kelima, hari Ahad, 10 Maret 2024, akhir bulan Sya’ban 1445 Hijriah, diprediksi terbit di ufuk timur sekitar pukul 05.49 Wita, sementara matahari terbit jam 06.07 Wita. Meskipun sudah sulit dilihat secara kasat mata, sebagaimana sulitnya melihat hilal. Perjalanan akhir bulan Sya’ban sudah tidak sampai lagi ke Barat.

“Artinya, pada hari Ahad sudah terjadi pergantian atau new moon (bulan baru) konjungsi dari bulan Sya’ban ke Ramadhan, yang terjadi sekitar jam 17.02 Wita. Berdasarkan, hasil pemantauan bulan tersebut, maka Jamaah An Nadzir mulai puasa hari Ahad dengan niat menyambut datangnya Ramadhan,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya, organisasi Islam Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramdhan 1445 Hijriah pada Senin, 11 Maret 2024 dengan menggunakan metode hisab wujudul hilal hakiki. Sedangkan untuk ketetapan pemerintah melalui Kementerian Agama belum memastikan karena masih akan melaksanakan rukyatul hilal (pemantauan hilal melalui teropong) untuk menentukan awal puasa. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan dimulainya penyidikan perkara dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di PT Taspen untuk tahun anggaran 2019.

“Benar, dengan ditindaklanjutinya laporan masyarakat berkaitan dugaan korupsi yang menjadi wewenang KPK, saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (9/3).

Ali mengatakan perkara dugaan korupsi tersebut juga diduga melibatkan beberapa perusahaan lain. Tim penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, sesuai dengan kebijakan lembaga antirasuah, siapa saja para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta uraian lengkap perkara akan disampaikan saat dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

“Konstruksi kasus yang menjerat para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk siapa saja yang menjadi tersangka belum dapat umumkan pada publik hingga kami anggap seluruh tahapan pengumpulan alat bukti ini cukup,” ujar Ali.

Namun, Ali mengatakan perkembangan penyidikan perkara tersebut akan disampaikan secara berkala. Juru bicara bidang penindakan KPK itu juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan meminta masyarakat untuk tidak segan melapor ke KPK apabila mempunyai informasi yang relevan terkait perkara tersebut.

“Perkembangan dari penyidikan ini akan kami sampaikan pada publik dan kami persilakan untuk dikawal,” pungkas Ali.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang dihadapi PT Taspen (Persero) terkait dugaan korupsi bermodus investasi fiktif untuk tahun anggaran 2019.

“Kementerian BUMN selalu menghormati proses hukum, termasuk yang sedang berlaku terhadap kasus korupsi di PT Taspen. Kasus ini terjadi pada periode 2016 hingga pertengahan 2019,” ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (9/3).

Erick Thohir menyampaikan Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus bersikap profesional dan transparan. Kementerian BUMN juga telah menonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius NS Kosasih. Posisinya saat ini digantikan Direktur Investasi Biaya Taspen Rony Hanityo Aprianto sebagai pelaksana tugas (plt). (*)