Senin, 20 April 2026
Beranda blog Halaman 375

Pencekalan Tujuh Tersangka Kasus Ledakan Kapal Federal II Diperpanjang

0
Jenazah korban kapal Federal II yang akan dipulangkan kepada pihak keluarga setelah di lakukan idetifikasi oleh tim DVI Polda Kepri di Rumah Sakit Bhayangkara, Kamis (16/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos — Penanganan kasus ledakan kapal Federal II milik PT ASL Shipyard kembali menunjukkan perkembangan terbaru. Hingga Senin (2/2), penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang masih menunggu hasil penelitian berkas perkara dari pihak kejaksaan.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Debby Tri Andrestian, mengatakan berkas perkara saat ini tengah diteliti oleh jaksa penuntut umum. “Kami masih menunggu P21 dari kejaksaan. Saat ini berkas masih dalam tahap penelitian,” ujarnya.

Debby menegaskan jumlah tersangka dalam perkara ini tetap tujuh orang. Dari tujuh tersangka tersebut, empat di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari unsur manajemen perusahaan. Hingga kini, tidak ada penambahan maupun pengurangan tersangka.

Adapun tujuh tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya masing-masing berinisial KDG, NAC, DR, A, MS, RP, dan BS. Seluruh tersangka berasal dari jajaran manajemen PT ASL Shipyard, mulai dari level manajerial hingga unsur yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Meski belum dilakukan penahanan, penyidik memastikan seluruh tersangka tetap berada dalam pengawasan. Untuk menjamin kelancaran proses hukum, kepolisian telah melakukan perpanjangan masa pencekalan ke luar negeri terhadap para tersangka, khususnya yang berstatus WNA.
“Perpanjangan masa cekal sudah dilakukan. Ini untuk memastikan para tersangka tidak keluar dari wilayah hukum Indonesia selama proses hukum berjalan,” tegas Debby. Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur penyidikan.

Kasus ledakan kapal Federal II sendiri terjadi pada 15 Oktober 2025 saat kapal tengah menjalani proses perbaikan di galangan PT ASL Shipyard, kawasan Tanjunguncang, Batam. Insiden tersebut menewaskan 14 pekerja dan melukai belasan lainnya.
Penyidikan perkara ini menjadi perhatian luas publik karena menyangkut dugaan kelalaian dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di industri berisiko tinggi. Polisi menegaskan proses hukum akan dituntaskan secara profesional dan transparan.

“Kami tetap fokus menunggu hasil penelitian jaksa. Setelah P21 terbit, proses akan kami lanjutkan sesuai ketentuan hukum,” tutup Debby.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lubang jalan itu berada di tengah jalur dan semakin melebar dalam beberapa hari terakhir. Pada malam hari, kondisi ini semakin berbahaya lantaran minimnya penerangan di sekitar lokasi.

Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan lubang besar tersebut menyebabkan kendaraan melambat dan mengular. Sejumlah pengendara tampak harus menghindar secara mendadak untuk menghindari lubang, sehingga memicu potensi kecelakaan beruntun.

Asrul, salah seorang pengguna jalan yang kerap melintas di kawasan tersebut, mengaku was-was setiap kali melewati jalur Sei Ladi.

“Lubangnya cukup dalam dan posisinya di tengah jalan. Kalau tidak hafal atau kurang waspada, bisa langsung terperosok. Apalagi malam hari gelap, sangat berbahaya untuk pengendara motor,” kata dia, Minggu (1/2/2026).

Ia berharap, pemerintah segera menuntaskan perbaikan agar tidak ada lagi korban berikutnya. “Jangan sampai menunggu korban bertambah. Minimal diberi tanda atau penerangan sementara supaya pengendara bisa lebih hati-hati,” tambahnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA)  Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, menyampaikan bahwa perbaikan tengah dilakukan.

“Saat ini masih dalam proses pemadatan, mudah-mudahan bisa segera rampung. Kami juga bekerja sama dengan BP Batam dalam melakukan pemeliharaan jalan di seluruh Kota Batam,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi jalur tersebut, terutama pengendara sepeda motor, hingga proses perbaikan benar-benar selesai.

“Kami mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati saat melintasi jalur Sei Ladi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum perbaikan jalan benar-benar selesai,” kata dia. (*)

Artikel Pencekalan Tujuh Tersangka Kasus Ledakan Kapal Federal II Diperpanjang pertama kali tampil pada Metropolis.

IKM Batam Minta Sengketa IKSB–Yayasan Pagaruyung Disikapi Adil, Dorong Musyawarah

0
Ketua DPD IKM Kota Batam, H Yunasril foto bersama pengurus IKM Kota Batam. F. istimewa untuk Batam Pos.

batampos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Batam meminta agar sengketa antara Ikatan Keluarga Sumatera Barat (IKSB) Batam dan Yayasan Pagaruyung Batam yang kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Batam disikapi secara adil dan objektif. IKM juga mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah agar tidak berlarut-larut dan merugikan semua pihak.

Ketua DPD IKM Kota Batam, H Yunasril, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada majelis hakim.

Ia berharap putusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan profesionalisme, tanpa keberpihakan.

“Kita minta putusan yang seadil-adilnya. Hakim harus melihat perkara ini secara objektif dan profesional. Jangan ada keberpihakan, meskipun posisi Ketua IKSB saat ini sebagai tergugat dalam perkara ini,” kata Yunasril.

Menurutnya, sebagai sesama perantau Minang, gugatan yang berujung hingga ke pengadilan sangat disayangkan. Ia menilai persoalan tersebut sejatinya tidak terlalu rumit dan dapat diselesaikan dengan duduk bersama, sesuai dengan nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi filosofi masyarakat Minangkabau.

“Kalau sebagai orang Minang, sebenarnya ini bisa disederhanakan. Dengan duduk bersama, persoalan bisa dibicarakan. Itu dasar kita,” ujarnya.

Yunasril menegaskan, tujuan orang Minang membentuk paguyuban di perantauan adalah untuk mempersatukan dan mempererat silaturahmi, bukan justru memecah belah. Apalagi seluruh pihak yang terlibat sama-sama berada di Batam untuk mencari rezeki dan membangun kehidupan di tanah rantau.

“Kalau persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, yang rugi kita semua. Tujuan kita di perantauan ini kan mencari rezeki dan menjaga persaudaraan,” tambahnya.

Terkait pokok sengketa, Yunasril menjelaskan bahwa berdasarkan pemahaman IKM, lahan yang menjadi objek perkara sejak awal merupakan milik IKSB.

Namun karena pada saat itu IKSB belum berbadan hukum dan pengurusnya juga berada dalam struktur yayasan, pengajuan lahan disepakati menggunakan nama yayasan.

“Pengajuan memakai nama yayasan, tapi bukan berarti lahan itu milik yayasan. Lahan itu tetap milik IKSB dan diperoleh dari pihak otoritas, yang sekarang BP Batam,” jelasnya.

Ia juga mengakui lambannya pembangunan di atas lahan tersebut turut dipengaruhi berbagai persoalan internal, sehingga memicu sengketa di kemudian hari.

Lebih lanjut, Yunasril menyinggung bahwa sebelumnya sudah ada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait persoalan ini yang telah melalui proses hukum panjang, mulai dari PTUN Kepri, PTUN Medan, hingga berakhir di Mahkamah Agung.

“Proses hukumnya sudah kita ketahui bersama. Sudah sampai ke Mahkamah Agung dan kasasinya ditolak. Putusannya sudah inkracht. Kita hargai itu, jangan kemudian diperpanjang lagi dengan menambah-nambah persoalan baru,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pernyataan tersebut disampaikannya bukan tanpa dasar. Yunasril mengaku mengikuti langsung jalannya persidangan gugatan sederhana yang berlangsung beberapa hari lalu di PN Batam, sehingga mengetahui secara langsung dinamika perkara yang kembali mencuat.

“Saya hadir dan menyaksikan sendiri sidangnya. Itu yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa persoalan ini harus terus berlanjut. Kalau tidak ada yang mau menarik diri dan menahan ego, ini tidak akan ada hentinya,” ujarnya.

IKM, kata Yunasril, juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak lain yang ikut berbonceng atau memanfaatkan konflik tersebut sehingga berpotensi memecah belah sesama perantau Minang di Batam.

“Jangan mau kita terpecah belah hanya karena persoalan dunia. Semua amanah yang kita emban ini juga akan kita pertanggungjawabkan di akhirat,” katanya.

Meski demikian, Yunasril menegaskan IKM tidak berniat mencampuri urusan internal IKSB. Sebagai organisasi perantau Minang yang terstruktur secara nasional dan berada di bawah pimpinan Ketua Umum Andre Rosiade, IKM hanya berharap konflik tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik, adil, dan damai.

“IKM hadir bukan untuk ikut campur dalam kepengurusan IKSB, tapi ingin kisruh ini diselesaikan secara adil dan damai, demi menjaga persaudaraan kita bersama,” tutupnya.

Sebelumnya, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Yayasan Pagaruyung Batam kembali disorot dalam persidangan di PN Batam.

Kuasa hukum Tergugat I Arisal Fitra menilai gugatan tersebut tidak berdasar setelah menghadirkan lima orang saksi dalam sidang yang digelar Rabu (28/1).

Sidang perkara nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN Btm itu dihadiri kuasa hukum penggugat, kuasa hukum Tergugat I Arisal Fitra. (*)

Artikel IKM Batam Minta Sengketa IKSB–Yayasan Pagaruyung Disikapi Adil, Dorong Musyawarah pertama kali tampil pada Metropolis.

Jalan Raya Sungai Ladi Rusak Sudah Memakan Korban, Warga Desak Pemerintah Lakukan Perbaikan

0
Jalan rusak di Sei Ladi rusak parah. Bahkan sudah memakan korban jiwa. f. Arjuna

batampos – Kondisi jalan rusak di kawasan Sei Ladi dari arah Laluan Madani, kian mengkhawatirkan. Lubang besar yang menganga di badan jalan dikabarkan telah memakan korban setelah seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal akibat terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lubang jalan itu berada di tengah jalur dan semakin melebar dalam beberapa hari terakhir. Pada malam hari, kondisi ini semakin berbahaya lantaran minimnya penerangan di sekitar lokasi.

Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan lubang besar tersebut menyebabkan kendaraan melambat dan mengular. Sejumlah pengendara tampak harus menghindar secara mendadak untuk menghindari lubang, sehingga memicu potensi kecelakaan beruntun.

Asrul, salah seorang pengguna jalan yang kerap melintas di kawasan tersebut, mengaku was-was setiap kali melewati jalur Sei Ladi.

“Lubangnya cukup dalam dan posisinya di tengah jalan. Kalau tidak hafal atau kurang waspada, bisa langsung terperosok. Apalagi malam hari gelap, sangat berbahaya untuk pengendara motor,” kata dia, Minggu (1/2/2026).

Ia berharap, pemerintah segera menuntaskan perbaikan agar tidak ada lagi korban berikutnya. “Jangan sampai menunggu korban bertambah. Minimal diberi tanda atau penerangan sementara supaya pengendara bisa lebih hati-hati,” tambahnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA)  Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, menyampaikan bahwa perbaikan tengah dilakukan.

“Saat ini masih dalam proses pemadatan, mudah-mudahan bisa segera rampung. Kami juga bekerja sama dengan BP Batam dalam melakukan pemeliharaan jalan di seluruh Kota Batam,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi jalur tersebut, terutama pengendara sepeda motor, hingga proses perbaikan benar-benar selesai.

“Kami mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati saat melintasi jalur Sei Ladi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum perbaikan jalan benar-benar selesai,” kata dia. (*)

Artikel Jalan Raya Sungai Ladi Rusak Sudah Memakan Korban, Warga Desak Pemerintah Lakukan Perbaikan pertama kali tampil pada Metropolis.

Musim Angin Utara, Penyu Sisik Mati Terdampar di Pantai Senggiling Bintan

0
Penampakan penyu sisik yang ditemukan mati terdampar di pesisir Bintan. F. Robby untuk Batam Pos.

batampos – Seekor penyu sisik ditemukan mati terdampar di Pantai Senggiling, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada Minggu (1/2) sore. Temuan tersebut menambah daftar kematian penyu di wilayah pesisir Bintan selama musim angin utara.

Salah seorang warga yang menemukan bangkai penyu, Robby, mengatakan penyu tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 50 sentimeter dengan berat kurang lebih 10 kilogram.

Menurut Robby, penyu diduga mati setelah menelan sampah plastik yang mengapung di laut. Kondisi ombak yang cukup kuat saat musim angin utara diduga turut menyebabkan penyu terdampar ke pesisir pantai.

“Kalau bulan Januari ini saja sudah ada lima ekor penyu yang ditemukan mati. Salah satunya kemarin ditemukan tim saya di kawasan Bintan Lagoon,” ujar Robby.

Ia menambahkan, bangkai penyu tersebut telah dikuburkan oleh warga setempat untuk mencegah bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan di sekitar pantai.

Selain sampah plastik, Robby juga menyoroti maraknya pencemaran limbah minyak hitam yang kerap ditemukan di pesisir Pantai Senggiling dan perairan sekitarnya.

Menurutnya, banyak karung berisi limbah minyak hitam yang terdampar di pantai dan laut, sehingga semakin memperburuk kondisi ekosistem laut.

“Limbah minyak hitam memang sering muncul saat musim angin utara,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat pesisir serta para pekerja kapal agar tidak membuang sampah ke laut. Sampah plastik, kata dia, sangat berbahaya bagi biota laut, khususnya penyu.

“Kasihan penyu-penyu itu. Kalau melihat plastik mengapung, mereka mengira itu ubur-ubur atau krustasea, yang sebenarnya merupakan makanan mereka,” tutup Robby. (*)

Artikel Musim Angin Utara, Penyu Sisik Mati Terdampar di Pantai Senggiling Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

Skandal Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Periksa ASN DJP dan Pegawai Perusahaan

0
Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara serta lima pegawai PT Wanatiara Persada.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK terhadap BD selaku Penilai Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jakarta Utara; VC dan SFZ selaku staf akuntan PT Wanatiara Persada; ANS selaku Manajer Akuntan PT Wanatiara Persada; FRM selaku penerjemah PT Wanatiara Persada; serta YUR selaku Manajer Keuangan PT Wanatiara Persada,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2).

Budi menjelaskan, keenam orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pertama pada 2026 yang berlangsung pada 9–10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap delapan orang. KPK menyatakan OTT itu berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), anggota Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Edy Yulianto diduga sebagai pihak pemberi suap kepada pegawai KPP Madya Jakarta Utara senilai Rp4 miliar. Suap tersebut bertujuan menurunkan kewajiban pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2023 dari semula sekitar Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. (*)

Artikel Skandal Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Periksa ASN DJP dan Pegawai Perusahaan pertama kali tampil pada News.

Di Rakornas 2026, Prabowo Tekankan Kepemimpinan Berbasis Sejarah dan Kepentingan Rakyat

0
Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2).

batampos – Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Dalam taklimatnya di hadapan para kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Prabowo mengingatkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang layak, aman, tenang, dan harmonis. Oleh karena itu, masyarakat mendambakan pemimpin yang adil, jujur, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir orang atau kepentingan pribadi.

“Rakyat tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya. Ini adalah harapan semua rakyat kita,” kata Prabowo.

Menurutnya, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi momentum penting karena dihadiri hampir seluruh unsur pimpinan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prabowo menilai forum tersebut sebagai kesempatan strategis untuk menyamakan visi dan memperkuat kualitas kepemimpinan nasional.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pemimpin Indonesia harus memiliki kewaspadaan, pemahaman, serta kesadaran sejarah bangsa.

“Kita harus menjadi pemimpin yang tidak lugu, yang waspada, yang mengerti sejarah kita, sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang intervensi dan penjajahan oleh bangsa lain. Sejarah tersebut, kata Prabowo, wajib dipahami oleh seluruh pemimpin agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, terlebih di tengah dinamika global saat ini.

“Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan demi kedaulatan rakyat. Karena itu, para pemimpin yang saat ini menerima mandat harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

“Negara ini dibangun dengan darah, keringat, dan air mata rakyat. Kita ada untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Ini mudah diucapkan, tetapi harus dibuktikan,” kata Prabowo.

Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti sekitar 4.487 peserta. Mereka terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forkopimda dari seluruh Indonesia. Para peserta mengikuti arahan Presiden Prabowo serta paparan dari para menteri dan pimpinan lembaga.(*)

 

Artikel Di Rakornas 2026, Prabowo Tekankan Kepemimpinan Berbasis Sejarah dan Kepentingan Rakyat pertama kali tampil pada News.

Libur dan Tanggal Merah Februari 2026, Imlek Bikin Long Weekend 4 Hari

0
Ilustrasi kalender. (Freepik)

batampos – Bulan Februari memiliki jadwal libur nasional dan cuti bersama. Libur bulan ini berkaitan dengan perayaan keagamaan.

Tanggal merah kali ini dapat digunakan untuk liburan, aktivitas bersama keluarga, dan istirahat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, ada dua tanggal merah di bulan Februari 2026 yang berkaitan dengan peringatan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.

Dilansir dari radarsolo, Pemerintah mengalokasikan satu hari sebagai cuti bersama untuk mendukung kelancaran perayaan keagamaan sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama keluarga

Libur Nasional dan Cuti Bersama Februari 2026

– 14 Februari 2026 (Libur akhir pekan)
– 15 Februari 2026 (Libur akhir pekan)
– 16 Februari 2026 (Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili)
– 17 Februari 2026 (Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili)

Jadwal libur tersebut memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintahan untuk merencanakan liburan.

Tanggal di atas menjadi penanda libur yang bisa digunakan dengan bijak oleh masyarakat.

Di luar perayaan Imlek, tidak terdapat tanggal merah lain pada Februari 2026.

Momen libur panjang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, maupun merencanakan perjalanan singkat tanpa mengganggu aktivitas kerja dan sekolah.(*)

 

Artikel Libur dan Tanggal Merah Februari 2026, Imlek Bikin Long Weekend 4 Hari pertama kali tampil pada News.

Suka Tomyam? Ini 5 Tempat Tomyam Enak di Batam

0
Ilustrasi Tomyam. (Tangkapan layar youtube.com/@devinahermawan)

batampos – Tomyam merupakan makanan kuah dengan cita rasa asam, pedas, dan segar. Kuliner khas Tailan ini menjadi favorit masyarakat Batam.

Bahkan wisatawan mancanegara ikut menggemari makanan ini.

5 Tempat Tomyam Enak di Batam

1. Khanoom Khafe
Salah satu cafe yang mengusung konsep makanan khas Tailan. Tomyannya selalu menjadi menu favorit. Terletak di Ruko, Jl. Pasir Putih No.1 blok 2, Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam.

2. Soitom
Bagi yang suka makan tomyam dengan isian melimpah bisa ke sini. Ada berbagai menu Tailan lainnya. Terletak di Nagoya Thamrin City, Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam.

3. Chatuchak Yindee
Tempat ini menjual berbagai makanan Tailan, termasuk tomyam, somtam, pad thai, dan lainnya. Tomyam terkenal dengan kuah creamy dan asem.

Terletak di SNL Food Tanjung Uma, Jodoh, kawasan baru phrayangan, Jl. Tj. Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

4. Aroi Cafe
Cafe dengan tema lucu lengkap dengan menu Tailan. Porsi tomyumnya besar dengan sensasi pedas segar. Terletak di Ruko Penuin Centre, Blok Ya No 06, Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam.

5. Wong Java
Cafe terkenal dengan makanan Nusantara, tetapi ada menu khas Tailan. Tomyum memiliki rempah yang kuat dan pedas. Terletak di Business Centre, Ruko OPBC, Jl. Orchid Park Jl. Raja H. Fisabilillah No.B7 No.1, Batam.

Kelima tempat tersebut bisa menjadi pilihan untuk kulineran di Kota Batam. Pastikan lokasi dan jam buka sebelum berkunjung.(*)

Artikel Suka Tomyam? Ini 5 Tempat Tomyam Enak di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

BEI Tingkatkan Transparansi, Data Pemegang Saham di Bawah 5 Persen Dibuka

0
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2). (Nurul F/JawaPos.com)

batampos – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meningkatkan keterbukaan informasi di pasar modal dengan membuka data kepemilikan saham di bawah 5 persen mulai awal Februari 2026.

Kebijakan ini ditempuh untuk menyelaraskan standar transparansi pasar modal Indonesia dengan praktik yang berlaku di bursa-bursa global.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, peningkatan keterbukaan tersebut mencakup pengungkapan data kepemilikan saham secara lebih rinci, termasuk identitas pemegang saham dengan porsi kepemilikan di bawah 5 persen.

“Kami akan meningkatkan disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk shareholders name di bawah 5 persen, sehingga setara dengan bursa global lainnya,” ujar Jeffrey dalam Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Selain meningkatkan transparansi kepemilikan saham, BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga akan memperbarui klasifikasi tipe investor agar lebih detail dan sesuai dengan praktik terbaik global.

Saat ini, klasifikasi investor berbasis Single Investor Identification (SID) masih terbagi ke dalam sembilan kategori. Ke depan, BEI akan menambah sejumlah klasifikasi baru, salah satunya Sovereign Wealth Fund (SWF).

“Klasifikasi investor akan disesuaikan dengan global best practice. Penambahan kategori ini juga menyesuaikan ekspektasi MSCI,” kata Jeffrey.

Selain SWF, klasifikasi baru investor juga akan mencakup private equity (PE), investment advisor, discretionary fund, serta beberapa kategori investor lainnya.

Melalui penyesuaian tersebut, BEI berharap profil investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia dapat tergambarkan secara lebih transparan dan komprehensif.

Jeffrey menambahkan, BEI akan mulai melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada pelaku pasar pada pekan ini. Dalam prosesnya, BEI meminta pelaku pasar, bank kustodian, dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pemetaan ulang atau remapping kebutuhan klasifikasi investor.

“Kami berharap proses ini dapat diselesaikan paling lambat April 2026, sebelum timeline yang ditetapkan oleh MSCI,” ujarnya.

Ke depan, BEI menegaskan akan terus melakukan sosialisasi terkait perkembangan dan langkah strategis yang diambil guna memberikan kejelasan serta kepastian iklim investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun asing. (*)

Artikel BEI Tingkatkan Transparansi, Data Pemegang Saham di Bawah 5 Persen Dibuka pertama kali tampil pada News.

Tanggapi Rencana Pertemuan dengan DPRD Batam, Kadinkes: RDPU Bahas Persoalan RS Terkait BPJS Kesehatan

0
Kepala Dinkes Batam dr. Didi Kusmarjadi, SpOG.

batampos – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, meluruskan informasi terkait rencana pertemuan antara DPRD Kota Batam, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, bahwa agenda tersebut merupakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang difokuskan untuk membahas persoalan pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan.

Didi menjelaskan, RDPU tersebut merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kota Batam yang telah diusulkan sejak rapat triwulan IV tahun lalu bersama Komisi IV DPRD Kota Batam.

“Usulan itu dari kami. Waktu rapat triwulan empat kemarin, saya yang mengusulkan ke Ketua Komisi IV agar diagendakan pertemuan dengan rumah sakit dan BPJS. Sudah lama kita tidak duduk bersama,” ujarnya, Minggu (1/2).

Baca Juga: Soroti Pelayanan, Anggota DPRD Batam akan Panggil Dinkes dan RS untuk RDP

Didi menyebutkan, fokus utama RDPU adalah membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang umumnya berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, sebagian besar permasalahan yang muncul di rumah sakit berhubungan langsung dengan sistem dan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Intinya membahas persoalan di rumah sakit yang menyangkut BPJS. Karena seluruh persoalan yang timbul umumnya berhubungan dengan masalah pembiayaan pelayanan kesehatan,” tegas Didi.

Ia menekankan, agenda tersebut bukan untuk menyudutkan pihak rumah sakit. Justru, banyak pengaduan yang disampaikan rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan, mulai dari mekanisme pelayanan hingga sistem pembayaran.

“Bukan rumah sakit yang mau disorot. Justru banyak keluhan rumah sakit terhadap BPJS, baik soal pelayanan maupun pembiayaan,” katanya.

Didi mengungkapkan, rencana awal RDPU akan menghadirkan seluruh rumah sakit dan BPJS Kesehatan secara bersamaan agar pembahasan berlangsung terbuka dan komprehensif, sehingga solusi dapat dicari bersama.

Baca Juga: Batam dan Karimun Dapat Tambahan Pasokan Beras, Segera Masuk Bulan Ini

Ia menambahkan, secara kelembagaan, Dinas Kesehatan merupakan mitra kerja Komisi IV DPRD Kota Batam, sehingga pelaksanaan RDPU tersebut masih berada dalam koridor tugas dan fungsi komisi.

“RDPU ini sifatnya umum, untuk menyerap masukan dari semua pihak dan mencari solusi bersama,” jelasnya.

Menurut Didi, pertemuan semacam ini sebenarnya rutin dilakukan setiap tahun oleh Dinas Kesehatan sebagai bagian dari evaluasi dan koordinasi pelayanan kesehatan di Kota Batam.

“Setiap tahun memang ada pertemuan seperti ini. Ini bagian dari upaya memperbaiki pelayanan, bukan mencari kesalahan,” ujarnya.

Baca Juga: Pelebaran Jalan Tengku Sulung dan Jalan Orchard Jadi Prioritas, Ditargetkan Terealisasi Tahun Ini

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, menyampaikan rencana pemanggilan Dinas Kesehatan dan seluruh rumah sakit di Batam untuk membahas keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Namun, Didi kembali menegaskan bahwa agenda yang diinisiasi Dinkes tersebut bukan RDP, melainkan forum koordinasi dan evaluasi yang difokuskan pada persoalan BPJS Kesehatan.

“Tujuan akhirnya tetap satu, bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa semakin baik,” pungkasnya.(*)

Artikel Tanggapi Rencana Pertemuan dengan DPRD Batam, Kadinkes: RDPU Bahas Persoalan RS Terkait BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Metropolis.