batampos – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjanjikan kepada PNS yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan mendapat insentif dan percepatan karir atau kenaikan pangkat.

“Bagi mereka yang bertugas di 3T untuk waktu tertentu, akan mendapat kenaikan pangkat dan karier yang lebih cepat, dan seterusnya,” kata Anas dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Anas mengatakan, insentif diberikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian yang telah dilakukan PNS. Di sisi lain, Anas memastikan bahwa persebaran ASN menjadi substansi krusial dalam RPP tersebut.

Pasalnya, kata Anas, saat ini talenta-talenta ASN masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T.

“Kita memberikan ruang percepatan karir bagi talenta muda yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Tidak hanya talenta muda, ASN yang mengabdi di daerah 3T juga akan mendapatkan percepatan karir,” ujar Anas.

Tak hanya itu, aturan ini juga membahas terkait penghargaan ASN mulai dari penghasilan, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum. Sehingga nantinya, komponen penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi kinerja ASN dan lingkungan yang lebih kompetitif.

Anas memastikan, terkait insentif hingga percepatan karier akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

“Ini untuk menjadikan ASN lebih kompetitif, meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN, serta memberikan jaminan terpenuhinya dasar hidup yang adil dan layak bagi pegawai ASN,” jelas Anas.

Sebelumnya, Menteri Anas menyebut aspek substansial dari RPP ini sudah terpenuhi 100 persen. Harapannya, RPP ini dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan ASN. “RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden,” pungkas Menteri Anas. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah aktif melakukan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 di setiap provinsi Indonesia. Sampai dengan Selasa (12/3), sebanyak 15 provinsi sudah melewati proses rekapitulasi tersebut.

Data menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran dengan mengungguli pada 15 provinsi tersebut di angka 36.979.215, Ganjar-Mahfud menempati posisi ke-2 dengan perolehan 15.098.763 dan Anies-Muhaimin di posisi ke-3 dengan suara 13.209.506.

Direktur Political Public and Policy Studies Jerry Massie menilai, hasil rekapitulasi KPU yang sudah disahkan itu sekaligus membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa ada kekuatan besar dan algoritma yang dimasukkan ke sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, Hasto sedang berhalusinasi akibat kekalahan telak Capres-Cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

“Kalau saya melihat ini hanya mengada-ada saja, bahwa pernyataan akibat kekecewaan dari kekalahan total kan buat saya sih tidak perlu mengkambinghitamkan atau jangan menuding KPU yang tidak tidak lah,” kata Jerry Massie saat dihubungi, Rabu (13/03/2024).

Menurut Jerry, kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini adalah pilihan rakyat secara langsung dan disaksikan oleh para pemimpin dunia, hingga tudingan kecurangan sangat tidak masuk di akal. Apalagi kemenangan antara tiga pasangan calon ini sangat jauh di atas 25 persen.

“Padahal kan sudah banyak kepala negara menyampaikan selamat. Sekarang hitungannya sudah sampai 80% lebih real count di KPU itu tetap 58%. Yang sering diulang-ulang oleh kubu 03 itu kecurangan di Malaysia, namun mereka juga melakukan pelanggaran juga kan, toh mereka pernah melakukan tindakan melanggar undang-undang Pemilu,“ ucapnya.

Jerry pun menyoroti langkah PDIP dan PKB yang menggulirkan hak angket pemilu di DPR RI, padahal partai-partai yang menggulirkan hak angket juga melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, terutama pada pemilihan calon anggota legislatif.

“Buat saya itu tidak ada gunanya, jadi hak angket ini bisa menjadi hak angket. Jadi buat saya dan secara esensi, substansi yang mengangkat kecurangan-kecurangan itu kan menurut survei PDIP dan PKB untuk legislatif banyak bermain serangan fajar. KPU juga harus menelusuri siapa yang serangan fajar dan boleh dibekukan walaupun sudah lolos,“ ungkapnya.

Jerry pun menyarankan agar Hasto Kristianto berhenti menggiring opini terjadi kecurangan hasil pemilu dengan menuding KPU melakukan kecurangan dengan mengunci suara capres nomor urut 03 hingga finish di angka 17 persen.

“Mereka menuding seakan-akan pasangan Prabowo yang berdosa dalam hal ini, Hasto itu mulutnya terlalu gede, kadang-kadang kita banyak berpikir tetapi dia (Hasto) mulutnya yang banyak bekerja. Jadi otaknya sebetulnya kosong, mulutnya yang gede,” ujarnya.

Jerry juga mengaku heran dengan sikap Hasto dan para kader PDIP yang hingga saat ini belum menerima kekalahan. Padahal, hasil quick count dan real count KPU tidak berbeda jauh, artinya tidak ada indikasi kecurangan seperti yang disampaikan oleh pihak yang kalah Pilpres 2024.

“Okelah quick count mereka nggak percaya nggak masalah, tapi real count juga tidak percaya entah apa yang mereka mau percayai kan. Kalau sekarang kan 17 persen tidak akan mampu mengejar 58 persen, taruhlah dia dapat real count-nya 34 persen tapi tidak akan mencukupi lagi,” jelasnya.

“Faktanya pasangan Prabowo-Gibran menang di atas 57 persen. Bahkan, ada beberapa PSU di beberapa daerah Prabowo-Gibran tetap menang dan Ganjar-Mahfud tetap kalah telak,” bebernya.

Jerry pun meminta agar Capres 01 dan 03 ikuti alur undang-undang yang ada yakni menggugat hasil Pilpres 2024 di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, Jerry Massie pesimis mereka akan menang karena hasil pilpres saat ini semuanya dihitung manual yakni dari C1.

“MK akan bertanya berapa persen selisih, kan sekarang selisihnya 17 persen banding 58 persen, ini tidak masuk akal kalau digugat. Kalau Prabowo hanya unggul 51 persen atau 50 persen sekian itu barangkali masih masuk akal beda tipis. Suara Anies dan Ganjar digabung hanya mentok 45-46 persen tidak mencukupi, kecuali mereka gabung berdua dan suaranya naik 49 persen sekian beda selisih 1 persen, itu baru bisa,” jelasnya lagi.

“Kalau di Georgia, Amerika itu memang selisih satu persen itu diulang. Pengulangan ini dibiayai oleh pajak rakyat tapi kalau untuk pengulangan di Nevada itu melalui pengadilan jadi beda. Jadi sekali lagi, kalau beda selisih satu persen masih boleh lah tapi kalau puluhan persen itu bahkan puluhan juta suara itu mustahil lah,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Hutama Karya (Persero). Dugaan korupsi ini terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera pada 2018-2020.

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penanganan perkara itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, KPK belum mengungkap identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Karena adanya indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan lahan di sekitar Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN (PT Hutama Karya), KPK kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan,” kata Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3).

Kasus dugaan korupsi itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah. KPK saat ini sedang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung secara pasti nilai kerugian keuangan negara kasus itu.

“Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud,” ucap Ali.

Dalam penanganan perkara yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Namun, Ali masih enggan mengungkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Paparan lengkap perkaranya termasuk para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan kami umumkan saat proses pengumpulan alat bukti ini telah tercukupi,” tegas Ali.

Berdasarkan informasi, pihak yang dijerat KPK sebagai tersangka adalah mantan Direktur Utama PT Hutama Karya berinisial BP, mantan Kadiv Pengembangan Bisnis Jalan Tol PT Hutama Karya berinisial RS, dan seorang pihak swasta berinisial IZ. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) me-warning para pelaku usaha jasa titip (jastip) dari luar negeri. Mereka diminta menaati aturan membawa makanan atau obat dari luar negeri (LN) ke dalam wilayah Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023, makanan atau obat yang boleh dibawa dari LN hanya untuk konsumsi pribadi dan bobotnya tidak lebih dari 5 kilogram, kecuali ada izin dari BPOM. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bisa berakibat penyitaan dan pemusnahan oleh Bea Cukai.

”Jelas disampaikan batas untuk kebutuhan pribadi hanya 5 kg. Lebih dari itu harus mendapat izin edar. Jika tidak ada izin edar, akan ditindak sesuai dengan ketentuan,” tegas Plt Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Didik Joko Pursito.

Warning tersebut disampaikan BPOM menyikapi masuknya jajanan khas Thailand bernama milk bun dalam jumlah besar. Milk bun memang sedang viral di media sosial. Roti itu sering menjadi oleh-oleh hingga dijual kembali. Namun, jajanan tersebut masuk melalui pelaku usaha jastip.

Didik menegaskan, warning itu berlaku untuk semua produk, bukan hanya milk bun. Dia menambahkan, maraknya produk pangan yang masuk melalui jastip dalam jumlah fantastis telah menyalahi aturan.

”Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi salah satu pintu masuk makanan dari luar negeri,” bebernya. Selama Februari saja, Bea Cukai Soekarno-Hatta telah mencegat 2.564 piece milk bun. Beratnya sekitar 1 ton dengan nilai sekitar Rp 400 juta. Jajanan sebanyak itu disita hanya dari barang bawaan milik 33 penumpang.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengungkapkan, jika tidak terdapat izin dari BPOM, jajanan apa pun akan ditindak. ”Mereka itu kadang sudah pesan dan dibelikan di Thailand,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pemusnahan tersebut merupakan upaya untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Diharapkan, masyarakat mengonsumsi produk dalam negeri, terutama produk dari UMKM yang menurut Gatot bisa memproduksi jajanan yang sama. ”Ini juga terkait dengan kesehatan masyarakat. Kalau dilepas dan ada yang sakit, akan jadi masalah,” katanya.

Selain di Jakarta, demam milk bun merambah banyak daerah. Kantor Satuan Pelayanan Karantina Bandara Kualanamu, Medan, telah menyita 694 piece milk bun dari 11 penumpang.(*)

Sumber: JP Group

batampos – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencatat sudah menangkap 58 tersangka jaringan gembong narkoba Fredy Pratama. Terbaru dilakukan penangkapan kepada orang.

“Ya betul nambah 4 (orang) dari Jawa Tengah, totalnya 58 (tersangka),” kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/3).

Empat tersangka baru ditangkap di wilayah Jawa Tengah. Ini adalah jaringan baru buatan Fredy Pratama yang dikendalikan oleh seorang perempuan.

“Ini 4 tersangka diamankan di Jawa Tengah dengan barang bukti 51 kilogram sabu ya,” jelas Mukti.

BACA JUGA: Mulai Hari Ini, Pelunasan Haji Tahap Kedua Dibuka

Penyidik kini masih mengembangkan temuan ini. Petugas juga masih memburu pengendali jaringan baru Fredy Pratama tersebut.

“Kita sedang mencari tokoh intelektual yang baru seorang wanita, peran utamanya yang mengendalikan jaringan baru ini dan merekrut orang-orang baru dan juga sebagian mantan narapidana,” pungkas Mukti.

Sebelumnya, Bareskrim Polri bersama dengan Royal Thai Police (RTP), Polis Diraja Malaysia (PDRM), US DEA dan instansi terkait lainnya mengungkap sindikat narkoba jaringan internasional pimpinan Fredy Pratama. Nilai aset jaringan ini bahkan sampai Rp 10,5 triliun, dari 10,2 ton sabu serta 100 ribu lebih ekstasi.

“Selain tindak pidana narkoba dan tindak pidana asal, kita juga melaksanakan tindak pidana pencucian uang, dan ini semua kita lakukan dalam bentuk join operation yang dilakukan juga dengan rekan-rekan kita dari Royal Thai Police dan Royal Malaysia Police, juga dengan US-DEA dan dengan rekan-rekan kita di Indonesia dengan Imigrasi dengan PPATK, Bea Cukai dan Ditjen PAS,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Selasa (13/9).

Dalam kasus ini, Polri berhasil menangkap 39 orang. Penangkapan dilakukan pada rentang waktu Mei 2023 sampai September 2023.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup, dan pidana denda maksimal Rp 10 miliar, serta sejumlah tersangka juga dikenakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asalnya yaitu UU RI 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga pasal 3,4,5 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pemerintah bakal menerbitkan Peraturan pemerintah (PP) yang membahas soal manajemen ASN. Saat ini, Rancangan Peraturan pemerintah (PP) tersebut sudah masuk tahap finalisasi dan ditargetkan terbit pada 30 April mendatang. Hal yang menjadi sorotan dalam aturan itu, salah satunya membahas jabatan ASN yang bisa diduduki oleh anggota TNI-Polri, serta sebaliknya.

BACA JUGA: Mulai Hari Ini, Pelunasan Haji Tahap Kedua Dibuka

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI-Polri hanya dapat dilakukan di instansi pusat tertentu. Bahkan, tak sembarang orang, hanya talenta terbaik TNI-Polri yang boleh mengisi jabatan ASN tersebut.

“Secara umum pengisian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Sekali lagi, pengisian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu,” kata Anas dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Selain itu, pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dan anggota Polri hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan kesetaraan jabatan. Bahkan, pengisian jabatan yang akan diduduki harus sesuai dengan persetujuan menteri.

“Pengisian juga harus diisi oleh talenta terbaik dari TNI/Polri, kesetaraan jabatan juga menjadi konsiderasi dalam pengisian jabatan antara ASN, TNI dan Polri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) atau RPP Manajemen ASN mendekati hasil akhir. RPP Manajemen ASN yang terdiri dari 22 bab dan 305 pasal ini membahas substansi diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN.

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP tersebut. Misalnya soal pengaturan rekrutmen jabatan dan ASN yang lebih fleksibel.

Oleh karena itu, mulai tahun ini telah ditetapkan bahwa akan ada tiga kali siklus rekrutmen calon ASN (CASN). Penataan rekrutmen dan jabatan ASN ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif.

Transformasi selanjutnya terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan sebelumnya, mobilitas talenta hanya bisa dilakukan dalam dan antarinstansi pemerintah saja.

Melalui RPP Manajemen ASN ini, mobilitas talenta dapat dijalankan dalam, antarinstansi, maupun di luar instansi. Dengan demikian, pemerataan talenta-talenta ASN yang saat ini masih bisa dicapai di kota-kota besar bisa dilakukan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag), pelunasan biaya haji tahap kedua dibuka mulai hari ini (13/3). Berbeda dengan tahap pertama, pada pelunasan tahap kedua ada beberapa kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, daftar nama calon jemaah haji (CJH) berhak lunas untuk tahap kedua sudah selesai disusun. Masyarakat yang masuk daftar tersebut bisa segera melakukan pelunasan. Pelunasan tahap kedua dibuka pada 13–26 Maret.

BACA JUGA: Pendiri Majelis Nurul Musthofa Habib Hasan Wafat Setelah Menunaikan Sholat Duha Pagi Tadi

Pengisian daftar CJH berhak lunas menyesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan Kemenag. ”Alhamdulillah, Kemenag telah selesai melakukan verifikasi data,” kata Saiful kemarin (12/3).

Verifikasi tersebut juga disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan. Sebab, aturan yang berlaku mulai tahun ini, CJH wajib mengantongi hasil kesehatan dengan keputusan memenuhi istitaah terlebih dahulu. Setelah itu, mereka berhak melakukan pelunasan ongkos haji. ”Istitaah kesehatan menjadi syarat utama bagi jemaah haji reguler untuk melaksanakan pelunasan di tahap kedua ini,” katanya.

Aturan itu juga berlaku untuk pelunasan tahap pertama lalu. Jemaah yang dinyatakan tidak istitaah harus menunda atau terpaksa membatalkan pendaftaran hajinya.

Saiful lantas menyebutkan beberapa kriteria CJH yang masuk daftar berhak lunas tahap kedua. Kriterianya adalah jemaah yang masuk pelunasan tahap pertama, tetapi mengalami gagal sistem saat pelunasan. Kriteria berikutnya adalah jemaah haji reguler pendamping jemaah haji reguler lanjut usia. Lalu, ada juga kriteria jemaah haji reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarganya. Selain itu, ada jemaah haji reguler pendamping penyandang disabilitas.

Seperti diberitakan, pelunasan biaya haji tahap pertama ditutup pada 23 Februari lalu. Saat itu tingkat pelunasannya mencapai lebih dari 94 persen. Data Kemenag menunjukkan 200.601 CJH yang melunasi biaya haji. Tahun ini kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 213.320 orang. Dengan demikian, sisa kuota itu dibuka pada pelunasan tahap kedua. (*)

Sumber: JP Group