batampos – Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menepis tuduhan yang disampaikan kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bahwa Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Otto menyebut, pemilu kali ini jutsru berjalan paling damai.

“Pemilu kali ini pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon,” kata Otto dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3).

Otto menyebut, narasi yang disampaikan pemohon kubu 01 dan 03 hanya berdasarkan asumsi. Menurutnya, pihak Prabowo-Gibran tak akan terpancing dengan tuduhan-tuduhan tersebut.

“Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo-Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi dan diksi kecurangan yang dituduhkan,” tegas Otto.

Ketua Umum Peradi itu mengutarakan, pihaknya akan memberikan analisa juridis dalam menyanggah setiap tudingan yang disampaikan paslon 01 dan 03.

“Kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip, kejuruuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa jurdis untuk membantah dalil-dalil pemohon dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi, dan asumsi tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada,” cetus Otto.

Otto menekankan, narasi soal adanya kecurangan Pemilu 2024 seharusnya tidak dibawa ke dalam gugatan sengketa Pilpres 2024. Melainkan dapat dilaporkan ke Bawaslu.

“Bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK melainkan ke Bawaslu. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan UU khususnya pasal 475 UU Pemilu,” ucap Otto.

Oleh karena itu, Otto menyebut tudingan yang disampaikan pihak pemohon dalam hal ini kubu 01 dan 03 salah alamat. Ia pun menegaskan, petitum yang disampaikan tidak sesuai dengan hukum acara di MK.

“Sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Begitu juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di MK, karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar ke mana-mana, sehingga terkesan petitum tersebut seperti petitum sapu jagat,” pungkas Otto. (*)

batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada sebanyak 57 pemerintah daerah (pemda) yang telah merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro tidak menyebutkan daerah mana saja yang sudah melakukan pembayaran THR itu.

Hanya saja secara total nilai anggaran yang telah dicairkan untuk THR mencapai Rp 1,68 triliun, dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 19 triliun.

“Pencairan THR untuk ASN Pemda, berdasarkan data sementara sebesar Rp 1,68 triliun,” kata Deni Surjantoro kepada JawaPos.com, Kamis (28/3).

Deni juga menyebutkan, realisasi THR yang bersumber dari APBD itu telah diterima oleh sebanyak 319.519 pemda di tanah air.

“(Total ASN Daerah sudah menerima THR) 319.519 pegawai Pemda,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah baru terealisasi sebanyak 12 pemda per 25 Maret 2024. Secara total, nilai anggaran yang telah dicairkan untuk THR tersebut sebesar Rp 322 miliar, dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 19 triliun.

“Untuk Pemda, berdasarkan data pada Senin, 25 Maret 2024 per 10.45 WIB telah ada 12 pemda yang menyalurkan THR-nya, yaitu sebesar Rp 322 miliar,” kata Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, ditulis Selasa (26/3).

Untuk diketahui, komponen THR bagi para aparatur sipil negara di daerah sama dengan ASN di tingkat pusat. Terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

Kemudian, 100 persen tunjangan kinerja atau nama lain di ASN Daerah, serta 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.

Adapun mereka yang akan menerima THR terdiri dari ASN daerah, meliputi PNS dan PPPK. Lalu guru yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah, serta guru yang menerima tambahan penghasilan atau tamsil guru ASN daerah. (*)

batampos – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 ini terdapat kenaikan jumlah pemudik yang signifikan dibandingkan tahun 2023 lalu.

Dilansir dari Antara, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan hal tersebut pertanda kondisi keuangan masyarakat membaik pasca Covid-19.

Seperti yang disampaikan dalam keterangan secara tertulisnya pada hari Kamis (28/3) yang menyebutkan bahwa pertanda keuangan masyarakat membaik itu bisa dilihat dari animo melakukan perjalanan mudik pada Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pemudik tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau naik 14,2 persen dari tahun 2022.

Sedangkan pada tahun 2024 ini, data pemudik naik sebanyak 193,6 juta orang atau 71,7 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Naiknya jumlah pemudik pada tahun 2024 ini akan berpengaruh terhadap kenaikan perputaran uang yang sangat besar di seluruh penjuru tanah air. Khususnya di daerah tujuan mudik dan destinasi wisata.

Jika dikalkulasi dari jumlah pemudik yang mencapai 193,6 juta orang itu dan setiap keluarga rata-rata terdiri dari empat orang maka jumlah pemudik setara dengan 48,4 juta keluarga.

Dengan asumsi setiap keluarga membawa uang rata-rata Rp 3.250.000 maka perputaran uang selama Ramadhan dan Idul Fitri diperkirakan mencapai 157,3 triliun.

“Jumlah tersebut masih berpotensi naik, karena kita mengalikan angka minimal atau moderat,” ujar Sarman.

Terjadinya perputaran uang itu akan tersebar di berbagai sektor usaha, antara lain ritel, fashion, makanan dan minuman, BBM, transportasi darat (bus, rental, kereta api, mobil pribadi, dan motor), transportasi laut (kapal penumpang dan penyeberangan), serta transportasi udara (pesawat).

Perputaran uang juga akan terjadi di sektor lain yaitu pariwisata, antara lain hotel, motel, villa, restoran, kafe, minimarket, destinasi wisata, aneka warung atau toko, UKM makanan khas daerah, kain khas daerah, dan produk unggulan daerah lainnya.

Besarnya perputaran uang tersebut akan memastikan ekonomi daerah dapat produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

“Perputaran uang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri sangat signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2024 dan menjadi modal awal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 bertahan di angka lima persen,” kata dia.

Ia mengharapkan pemerintah daerah juga dapat terlibat dalam membantu kelancaran arus mudik dan memastikan para pengusaha di daerah tujuan mudik dan memastikan tidak terjadi kenaikan harga tinggi yang dilakukan oleh para pengusaha di daerah.

Naiknya harga dapat mengakibatkan para pemudik enggan untuk membelanjakan uangnya. (*)

batampos – Deputi hukum tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tak terima gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebut salah alamat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Menurutnya, dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan kewenangan MK cukup luas, termasuk untuk mengusut tuntas kecurangan Pemilu 2024.

“Saya menolak disebut salah kamar. Jadi tidak semata-mata menyelesaikan persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara,” kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).

Todung menekankan, penyelesaian gugatan sengketa Pemilu 2024 tak hanya sebatas hanya perolehan suara. Namun, MK juga bisa mengusut dugaan kecurangan selama proses tahapan Pemilu 2024.

“Jadi ini satu hal menurut saya mereka yang tidak teliti membaca itu akan menganggap bahwa ya itu hanya persoalan suara dan perbedaan perolehan suara. Tapi, sebetulnya tidak TSM itu masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menyelesaikannya,” tegas Todung.

Sebab, Todung mengatakan MK sering membuat putusan yang tidak membatasi kewenangannya. Menurutnya, MK juga bisa mengadili hukum yang bahkan dibuat sebelum lembaga peradilan tersebut berdiri di tahun 2003.

“MK itu didirikan tahun 2003 kalau Anda ingat, seharusnya MK hanya boleh misalnya menguji Undang-Undang yang lahir tahun 2003,” ujar Todung.

Sebelumnya, KPU RI menilai gugatan kubu Ganjar-Mahfud yang menyinggung soal penyalahgunaan kekuasaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) salah sasaran. Menurutnya, gugatan tersebut tidak tepat dilayangkan karena Jokowi bukan peserta Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan KPU selaku pihak termohon melalui kuasa hukumnya, Hifdzil Alim dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

“Bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi pelanggaran atau kecurangan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukan peserta pemilu dan bukan pihak yg berperkara dalam sengketa PHPU a quo,” ujar Hifdzil.

“Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik dalam posita atau petitum menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Belasan oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap empat warga sipil diduga karena membalas dendam. Sebelumnya seorang anggota TNI bernama Prada Lukman juga dikeroyok warga Cikini sehari sebelum kejadian pada Rabu (27/3).

“Itu melakukan tindak pidana pengeroyakan terhadap orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam pengeroyokan anggota atas nama prada Lukman pada sehari sebelumnya,” ujar Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam Jaya) Brigjen CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar kepada wartawan, Kamis (28/3).

Namun begitu, ia mengatakan hingga kini masih melakukan pendalaman terhadap aksi pengeroyokan yang dilakukan para oknum anggota TNI tersebut.

“Dari tadi malam bekerja sama dengan Polres Jakarta Pusat sudah bekerja untuk mengidentifikasi siapa pelaku pengeroyokan yang korbannya diletakkan di depan polres tersebut,” tururnya.

Irsyad juga memastikan bahwa para terduga pelaku itu berasar dari satuan-satuan yang berbeda.

“Tidak bisa disampaikan satu persatu karena banyak,” tandasnya.

Sebelumnya, belasan oknum anggota TNI Angkatan Darat diduga melakukan pengeroyokan terhadap empat warga sipil pada Kamis (28/3) dini hari. Korban kemudian diletakkan di depan Mapolres Metro Jakarta Pusat dalam keadaan bersimbah darah.

“Benar, tadi malam  sekitar pukul 01.00 WIB, tiba-tiba di jalan raya depan Polres tergeletak empat orang dalam kondisi terluka,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis (28/3).

Empat korban masing-masing bernama Abdullah, 26, Mamih, 42, Hasan, 32, dan Syefri Wahyudi, 25. Mereka adalah warga yang mengontrak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

“Kami segera mengevakuasi. Kami juga berkoordinasi dengan Pomdam Jaya karena ada dugaan keterlibatan oknum TNI,” ungkap Susatyo. (*)

Sumber: JP Group