batampos – Masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahap kedua resmi ditutup, Selasa (26/3) sore. Hasilnya, masih tersisa sekitar 3 ribu kursi, termasuk untuk usulan kuota cadangan.

Pengumuman lebih lanjut soal pengisian sisa kuota itu menunggu keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Hasil rekapitulasi Kemenag menyebutkan, sisa kuota khusus untuk pelunasan bipih tahap kedua sebanyak 3.001 kursi. Jika dihitung secara keseluruhan dengan sisa kuota pelunasan tahap pertama, terdapat sisa kuota 18.576 kursi.

Perincian pelunasan untuk tahap kedua adalah untuk kelompok jemaah berhak lunas, dari 18.562 kuota tersisa 1.755 kursi. Untuk kelompok petugas haji daerah (PHD) dari 1.572 kuota, masih tersisa 88 kuota.

Berikutnya, untuk kelompok pembimbing KBIHU dari 685 kuota, masih tersisa 299 kursi. Terakhir, untuk kelompok kuota cadangan, dari 2.915 kursi masih tersisa 859 kursi. Kuota terbesar untuk pelunasan bipih tahap kedua terdapat di Provinsi Jawa Barat sejumlah 4.577 orang. (*)

batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terkait tunjangan pionir PNS yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anas menyebut, kebijakan terkait insentif yang akan diberikan kepada PNS yang bersedia pindah ke IKN hampir final. Anas mengaku akan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Rapat Terbatas dalam waktu dekat.

“Hampir selesai. Kemarin baru akan kami laporkan di ratas, tapi skemanya sudah mulai ada,” kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Anas tidak memastikan kapan ratas tersebut akan digelar. Hanya saja, saat ditanya perihal waktu pelaksanaan Ratas terkait tunjangan pionir, dia menyatakan akan dilakukan pada bulan ini atau sebelum libur lebaran. “Bulan ini Insya Allah,” imbuhnya.

Mantan Bupati Banyuwangi ini juga mengatakan, usai dilaporkan dalam Ratas untuk disetujui Presiden Jokowi. Selanjutnya, detail skema dari tunjangan tersebut baru bisa diumumkan ke publik setelah disetujui juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Setelah kami laporkan di Ratas ke Presiden, jika beliau kemudian setujui dan Kementerian Keuangan oke. Nanti baru bisa kami umumkan. Tapi skenario nya sudah keliatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anas juga sempat membeberkan bahwa paket tunjangan pionir yang akan diberikan ke PNS yang pindak ke IKN salah satunya adalah tunjangan kepindahan alias biaya packing.

Biaya packing tersebut meliputi sejumlah keluarga PNS yang ditanggung, meliputi satu ASN, pasangan ASN, dua anak, dan satu Asisten Rumah Tangga (ART).

“Tetapi komponennya adalah pertama siapa saja yang akan ditanggung, untuk pemindahan itu, satu ASN, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu ART,” kata Anas beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat konferensi pers THR dan Gaji ke-13. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero). Dokumen-dokumen itu ditemukan tim penyidik KPK saat menggeledah kantor Hutama Karya dan kantor Hutama Karya Realtindo beberapa waktu lalu.

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar JTSS oleh Hutama Karya.

“Selama kegiatan berlangsung, tim penyidik memperoleh dokumen-dokumen terkait pengadaan lahan yang diduga terkait perkara ini,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/3).

Ali menjelaskan, dokumen tersebut tercantum item-item pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Ia menekankan, bakal menganalisis lebih lanjut temuan tersebut untuk mengembangkan penyidikan kasus korupsi ini.

“Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk dikonfirmasi lagi pada para saksi yang dipanggil,” ucap Ali Fikri.

Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Hutama Karya (Persero). Dugaan korupsi ini terkait dengan pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera pada 2018 hingga 2020.

Kasus korupsi itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah. KPK saat ini sedang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung secara pasti nilai kerugian keuangan negara.

Dalam penanganan perkara yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Namun, KPK masih enggan mengungkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK pun telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo bepergian ke luar negeri selama enam bulan. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyanjung keberhasilan Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo terpilih atas kehendak rakyat.

“Saya ingin menyederhanakan cara berpikir saya, mengapa Pak Prabowo menang dan terpilih menjadi presiden kita. Karena rakyat memang menghendaki beliau memimpin kita semua,” kata SBY dalam acara buka puasa bersama Prabowo di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

SBY menyampaikan, selama 3 bulan kampanye, dirinya mengunjungi 85 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dari sana dia melihat dan mendengar langsung aspirasi rakyat.

“Saya sampaikan kepada Bapak Prabowo, Insya Allah beliau akan terpilih menjadi presiden mendatang, karena bukan hanya survei, sebelum pemungutan suara yang mengunggulkan Pak Prabowo, tetapi di lapangan, di desa, Kecamatan dan kota, saya mendengarkan langsung, mengetahui langsung bahwa dukungan rakyat sangat kuat,” kata SBY.

“Ditambah setelah pemungutan suara, semua penghitungan cepat dari lembaga survei memenangkan beliau. Ini kesimpulan besar, ini sejarah,” imbuhnya.

Atas dasar itu, SBY mengajak semua pihak mendukung pemerintahan Prabowo nanti. “Jangan melukai hati rakyat yang memang ingin memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin mereka,” pungkas SBY.

Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). “Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.

Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. “Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucap Hasyim.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan. (*) 

Sumber; JP Group