batampos – Pihak Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,mengajukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keterangan pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Ihwal hal ini dikatakan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

“Kami meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya,” kata Todung ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, dikutip dari Antara, Selasa (2/4).

Ia mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi terkait permintaan tersebut.

Alasan pengajuan nama Kapolri, karena menurut pihaknya terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Ada cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, di antaranya pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, dan yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye,” tutur dia.

Melalui pemanggilan tersebut, Tim Hukum TPN berharap mendapatkan penjelasan yang akuntabel mengenai kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh kepolisian.

“Tidak cukup hanya melihat soal bansos, tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mendukung permintaan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi dalam persidangan PHPU Pilpres 2024.

Kemudian, pada Senin (1/4), Mahkamah Konstitusi mengumumkan akan memanggil empat menteri, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Para pihak tersebut akan dimintai keterangan dalam sidang yang akan digelar pada Jumat (5/4).

Ketua Majelis Hakim Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

“Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansa-nya menjadi keberpihakan kalau mengakomodasi pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak,” ucap Suhartoyo.

Dia menjelaskan permohonan kedua kubu tersebut sejati-nya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP itu mengingat jabatan yang mereka emban. (*)

Sumber: JP Group

batampos– Pengusaha sekaligus pemilik dari PT Startmara Pratama yang bergerak di bidang usaha distributor makanan seperti Indofood salah satunya serta PT Panca Rasa Pratama yang memproduksi Teh Prendjak bernama Bandi yang dahulu sempat diperiksa oleh Polda Kepulauan Riau karena terlibat dugaan tindak pidana limbah B3 kembali terjerat kasus hukum. Yayasan Giri Buddha melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Bandi atas dugaan tindak pidana penggelapan di Bareskrim Mabes Polri.

Dugaan penggelapan ini telah dilaporkan Yayasan Giri Buddha dan diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor LP/B/212/VII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI. Saat ini laporan tersebut telah diproses oleh Penyidik Subdit I Dittipidum Bareskrim Polri dan telah dinaikkan prosesnya ke dalam tahap Penyidikan.

Laporan polisi ini bermula dari adanya kesepakatan antara Yayasan Giri Buddha dengan Bandi yang tertuang didalam Notulen Rapat Kesepakatan Bersama tanggal 26 November 2016 yang mana di dalam kesepakatan tersebut, Bandi dan istri yang bernama Sariati akan menyerahkan bidang-bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 09096/Baru Sembilan, SHM Nomor 19383/Batu Sembilan, dan SHM Nomor 18599/Batu Sembilan kepada Yayasan Giri Buddha untuk digunakan, dikelola dan dikembangkan Yayasan Giri Buddha dan hibah tersebut akan dilaksanakan dihadapan PPAT sesuai dengan wasiat dari alm TJUNG GOEI HENG alias TJOA selaku pendiri Yayasan Giri Buddha sekaligus ayah kandung dari Bandi.

Namun hingga berita ini dirilis, yang bersangkutan sama sekali tidak menyerahkan SHM Nomor 19383/Batu Sembilan dan SHM Nomor 18599/Batu Sembilan secara fisik dan tidak melaksanakan hibah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya meskipun sudah ada permohonan baik lisan dan tertulis dari pihak Yayasan Giri Buddha, bahkan Bandi juga melakukan pengancaman dan berniat akan melakukan pemagaran atas bidang tanah tersebut padahal di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan Vihara Giri Buddha sejak tahun 1980 yang digunakan oleh masyarakat umum disana untuk beribadah dan kegiatan keagamaan.

“Bahwa proses laporan kami sudah dinaikan statusnya ke tahap penyidikan dan mudah-mudahan bisa segera dilakukan gelar perkara penetapan tersangka. Diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut pihak Bandi maupun Sariati selaku Terlapor dan saksi tidak pernah hadir sampai saat ini, meskipun sudah dipanggil berkali-kali oleh pihak Penyidik Bareskrim Mabes Polri dan terakhir kami mendapat informasi bahwa terlapor sedang berada di Cina,” ujar kuasa hukum Yayasan Giri Buddha Randy Gunawan, Selasa (2/4/2024) dalam rilisnya.

“Tentunya kami berharap pihak Terlapor tidak menunda dan mengulur waktu sehingga kasus ini dapat segera selesai karena ini semua demi tujuan sosial dan kepentingan umum karena tempat ibadah ini memang dibangun dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum sekitar,” tutup Randy Gunawan. (*)

batampos – Komite II DPD RI mengundang Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog untuk mendorong stabilitas harga pangan jelang hari raya Idulfitri 1445 H.

“Kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin bersama Ketua Komite II DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh dan Aji Mirni Mawarni saat membuka rapat kerja membahas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1445H, di Gedung GBHN Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (2/2/2024).

Komite II DPD RI melihat sejumlah komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah mulai dari beberapa waktu lalu. Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga tersebut disebabkan penurunan produksi beras akibat perubahan iklim yang ekstrim, diperparah dengan kenaikan harga pupuk. Kemudian untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Bustami menjelaskan, kenaikan harga ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, kenaikan harga sejumlah komoditas menyebabkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, kenaikan harga ayam tidak serta merta memberikan manfaat untuk peternak.

“Oleh sebab itu, kami Komite II DPD RI perlu melakukan pembahasan yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan harga pangan dengan stakeholder terkait,” lanjut Bustami.

Pada rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan turun di antaranya akibat volume produksi pupuk yang berkurang drastis dari periode tahun sebelumnya, dan juga adanya iklim ekstrim. Ia menjelaskan bahwa secara nasional, ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari sampai Desember 2024 mencukupi, selain itu beberapa komoditas pangan yang berpotensi impor pada tahun 2024 adalah beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir.

“Kami bergerak cepat melalui rapat terbatas, mencari solusi terbaik, di antaranya alokasi pupuk, optimalisasi lahan, dengan percepatan mekanisasi alat pertanian modern untuk mempercepat proses petanian, hal ini sudah dianggarkan,” tutur Andi Amran.

Menteri Andi Amran menambahkan, saat ini pemerintah mengambil langkah untuk memaksimalkan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk menggenjot produksi pangan.

“Rencananya sudah dihitung ada sekitar 1 juta hektar di dalam dan luar Jawa disiapkan untuk menggenjot dan maksimalisasi produksi bahan pangan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga menambahkan beberapa langkah kementerian perdagangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang IdulfItri 1445H. Inflasi pangan relatif terkendali pada awal 2024 namun perlu diantisipasi kecenderungan secara historis inflasi yang meningkat pada periode Idul Fitri. Peningkatan harga tersebut didorong cuti bersama dan libur sekolah, kecenderungan konsumsi yang meningkat, dan daya beli yang menguat.

“Inflasi pangan terkendali namun perlu diantisipasi akan meningkat pada periode ramadan karena konsumsi akan meningkat,” ujar Jerry.

Jerry menambahkan, perlu adanya penguatan koordinasi pemda bersama Perum Bulog, dengan mempertahankan HET bahan pangan di pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pada rapat koordinasi lintas K/L terkait sebelumnya pemerintah akan intensif melakukan pemantauan dan pengawasan.

“Pemerintah juga akan mengintervensi pasar secara masif untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan, kemudian memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi positif antar K/L terkait,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-April 2024 dalam kondisi aman. Aksi yang dilakukan Bapanas dengan penyaluran beras SPHP dan komersial, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran jagung SPHP, Bantuan Pangan dan Koordinasi stabilisasi pangan selama HKBN bersamadengan K/L terkait.

“Dari data dan proyeksi kami berkaitan dengan cadangan pemerintah meskipun ada penurunan tapi masih dalam kondisi aman,” ucap Sarwo Edhi.

Di saat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamukti menguraikan kondisi harga beras di pasaran umum sampai dengan Maret 2024. Saat ini Bulog mempunyai stok 1,1 juta ton tersebar di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras dan akan diperkuat dengan pembelian beras dalam negeri.

“Kami segera meluncurkan program mitra tani memberikan dukungan program kementan mulai dari bibit, pupuk, pestisida dan alat pertanian untuk menggenjot produksi,” kata Bayu.

Pada rapat itu, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti banyaknya lahan pertanian yang sangat besar di luar Jawa, tetapi menjadi mangkrak karena tidak didukung oleh teknologi pertanian dan terutama saluran dan pengadaan irigasi dalam mendukung produksi pertanian.
“Harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terkait produksi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, jangan sampai terulang masalah itu-itu saja,” pungkas Abdullah Puteh. (*)