batampos – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berikan kritikan pedasnya terhadap PBB dan negara-negara Barat, pada hari Sabtu (24/2) lalu.

Menurut Erdogan, PBB dan Barat hanya menonton kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di Gaza selama 140 hari terakhir.

Dilansir melalui Anadolu Agency, Senin (26/2), pernyataan Erdogan disampaikan saat berbicara dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di provinsi barat laut Turkiye, Sarkaya.

Ia mengungkapkan penilaianya bahwa PBB dan negara Barat tidak memiliki keseriusan dalam mengupayakan gencatan senjata.

“Sedemikian rupa sehingga Dewan Kemanan PBB tidak dapat menyerukan gencatan senjata segera,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa negara-negara Barat maupun PBB tidak membuat upaya yang berguna untuk mencegah kekerasan yang dilakukan oleh Israel.

“Baik kekuatan Barat maupun Dewan Keamanan PBB tidak membuat upaya yang berguna untuk mencegah kekerasan Israel di Gaza,” tambahnya.

Sebelumnya pada sidang DK PBB hari Selasa, Amerika Serika memberikan veto untuk ketiga kalinya dalam menggagalkan upaya pembicaraan gencatan senjata oleh negara-negara Arab yang di pimpin oleh Aljazair.

Pemungutan suara di dewan tersebut beranggotakan 15 negara, 13 negara yang mendukung, sedangkan Inggris Abstain dan AS menjadi satu-satunya negara yang menentang rancangan itu.

Kondisi di Gaza kini semakin kritis yang telah menewaskan 29.000 lebih nyawa dan Rafah menjadi daerah terakhir tempat warga Gaza untuk mencari perlindungan yang juga kini terus digempur oleh tentara Israel dimana lebih dari 1,4 juta orang ada disana.

Perang Israel di Gaza telah mendorong 85% populasi wilayah itu ke dalam perpindahan internal di tengah kekuarangan makanan, air bersih dan juga obat-obatan dan telah menewaskan lebih sementara itu 60% infrastruktur kantong telah rusak dan hancur menurut laporan PBB.

Israel telah menghantam Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas. Untuk pertama kalinya sejak didirikan pada tahun 1948, Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional badan peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas perang Gaza.

Keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan Tindakan genosida dan mengambil Langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pelaksanaan hak angket dapat dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, hak angket atau penyelidikan sebagai sarana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah jalan konstitusional.

Opsi itu, lanjut mantan ketua MK tersebut, bahkan selalu digunakan DPR di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Justru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hak angket DPR belum pernah digunakan.

”Hak angket oleh DPR mencerminkan berjalannya fungsi checks and balances antarcabang kekuasaan eksekutif versus legislatif,” ujarnya kemarin (25/2).

BACA JUGA: AHY Ngaku Tak Ada Pembicaraan Khusus saat Salaman dengan Moeldoko

Karena itu, rencana penggunaan hak angket sebagai proses politik di parlemen harus dilihat secara positif saja. Pendapat tersebut senada dengan yang sebelumnya disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK menyebut hak angket DPR baik untuk kedua pihak (penggugat dan tergugat).

Hak angket, lanjut JK, juga dapat digunakan pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu. Karena itu, JK menyarankan pihak tergugat tidak perlu khawatir jika memang tidak merasa bersalah.

Jimly melanjutkan, meski ada proses di DPR, proses hukum di peradilan seperti di Bawaslu hingga MK harus pula dimanfaatkan untuk menyalurkan aspirasi ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu. Dua proses itu sama-sama penting dan punya peran untuk memastikan pemerintahan terpilih legitimate.

Namun, Jimly mengingatkan, anggota DPR harus memahami batas-batas kewenangannya. Jangan sampai melebar dan jadi bola liar. ”Tidak melebar kepada isu-isu liar seperti pemakzulan presiden, pembatalan hasil pemilu, dan lain-lain yang dapat dinilai memenuhi unsur sebagai tindakan makar yang diatur dalam KUHP,” imbuhnya.

Karena itu, tambah dia, aspek jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan benar-benar tidak terganggu. ”Untuk menjamin jangan sampai terjadi kevakuman kekuasaan menurut UUD 1945,” kata mantan ketua Mahkamah Kehormatan MK itu.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menekankan, pelaksanaan pemilu sangat boleh diuji dengan menggunakan hak angket oleh DPR. ”Kalau bolehnya sangat boleh. Ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara-juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok. Siapa bilang tidak cocok,” kata Mahfud di Sleman, Jogjakarta, kemarin.

Dia menekankan, angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya. Melainkan untuk kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Karena itu, yang bisa diangket adalah pemerintahnya.

”Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu,” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, hak angket bukan untuk hasil pemilu. Sebab, hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memang memiliki jalur sendiri.

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket. Tapi, yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu.

Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai tidak ada urgensi menggulirkan angket. Selain penghitungan masih berlangsung, selisih paslon pemenang dengan lainnya sangat jauh.

”Saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh,” ujarnya.

Meskipun, Demokrat menghormati tokoh mana pun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya. Ketimbang angket, AHY berpendapat ada hal lain yang penting. Yakni, merajut kembali rekonsiliasi bangsa sehingga tidak terlalu lama terjebak pascapemilu. AHY berharap delapan bulan ini jadi waktu yang penting untuk mempersiapkan transisi kepemimpinan nasional dan itu harus dikawal dengan baik. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Sekelompok massa yang menamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI, menggeruduk kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (26/2). Mereka mengklaim merasa diintimidasi.

Koordinator Lapangan Abdul Aziz Fadirubun menegaskan, dirinya bukan kelompok preman. Ia menyuarakan agar isu pemakzulan yang disuarakan masyarakat sipil untuk dihapus.

“Saya kuliah cape, saya bukan preman, seperti yang disampaikan Lokataru,” kata Aziz saat menyampaikan orasi di depan kantor ICW, Jakarta.

BACA JUGA: AHY Ngaku Tak Ada Pembicaraan Khusus saat Salaman dengan Moeldoko

Ia menekankan, narasi pemakzulan terhadap Presiden harus dihapus. Ia khawatir ada yang menunggangi isu pemakzulan tersebut.

“Narasi pemakzulan harus dihapus, karena nanti ada capres-cawapres yang memanfaatkan,” teriak Aziz.

Selain menyuarakan orasi di depan kantor ICW, massa aksi juga melakukan aksi bakar ban. Mereka pun turut membawa spanduk yang bertuliskan antirasisme.

Peneliti ICW Wana Alamsyah sebelumnya merasa heran dengan penjagaan ratusan aparat kepolisian di depan kantornya. Pasalnya, kantor ICW yang berlokasi di Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, dikabarkan akan digeruduk sejumlah massa yang menamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI.

“Kalau dilihat dari kronologisnya, jadi kami itu baru dapat informasi bahwa ada sejumlah kepolisian yang datang, yang ingin mengamankan kantor ICW. Menurut informasi yang disampaikan pihak kepolisian, mereka menjaga dan mengamankan karena ada informasi bahwa terdapat satu kelompok masyarakat yang ingin melakukan demo ke ICW, dengan isu membahas mengenai rasisme di Papua,” ujar Wana Alamsyah ditemui di kantor ICW, Jakarta, Senin (26/2).

Wana merasa heran, kantornya yang akan digeruduk massa dengan isu rasisme Papua. Padahal, ICW tidak pernah membahas isu-isu soal Papua.

“Memang ini yang menjadi kebingungan kami juga sejujurnya, kami secara prinsip tidak melarang siapapun untuk melakukan aksi demonstrasi, karena itu merupakan hak warga negara. Tapi yang kami pertanyakan adalah mengenai isu tersebut yang didesak ke ICW mengenai isu rasisme di Papua,” ucap Wana.

Wana menduga, pengamanan kepolisian di depan kantor ICW, karena belakangan ini kerap kritis terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Yang kami curigai adalah salah satunya adalah terkait isu kecurangan Pemilu. Karena memang beberapa waktu terakhir, kami aktif sejumlah kecurangan Pemilu bersama KontraS dan sejumlah teman-teman masyarakat sipil untuk mengkritisi sejumlah kecurangan pemilu,” ungkap Wana.

Aksi demonstrasi yang menyasar kantor ICW ini disinyalir setelah menyuarakan berbagai kecurangan pada Pemilu 2024. Pasalnya, ICW bersama KontraS sebelumnya mengungkapkan terdapat selisih suara Pilpres 2024 dalam jumlah besar yang disebabkan kerusakan dalam Sirekap. Sebab, jumlah suara dalam formulir C1 yang diunggah ke Sirekap berubah dan mengalami pelonjakan.

“Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli,” ucap Kepala Divisi KontraS Rozy Brilian dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Pemantauan sepanjang 14 Februari 2024 – 19 Februari 2024, lanjut Rozy, menemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Tiga pasangan calon mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap.

Adapun selisih suara itu yakni, Anies – Muhaimin (01) 65.682 suara atau 28,52 persen, Prabowo – Gibran (02) 109.839 suara atau 47,70 persen dan Ganjar – Mahfud (03) 54.765 atau 23,78 persen.

Ia menegaskan, kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Terlebih, penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap.

“Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan suara menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak lanjuti putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap 78 pegawai, yang terbukti menerima pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Putusan etik terhadap 78 pegawai KPK itu berupa permintaan maaf yang disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2).

Permintaan maaf dibacakan langsung oleh para pegawai terkait. Pelaksanaan putusan etik dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa.

BACA JUGA: AHY Ngaku Tak Ada Pembicaraan Khusus saat Salaman dengan Moeldoko

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Anggota Dewas KPK, serta jajaran struktural KPK turut hadir dan menyaksikan eksekusi putusan etik tersebut.

“Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan Pribadi dan/atau golongan,” ujar salah satu perwakilan pegawai terperiksa yang diikuti oleh seluruh terperiksa.

Dalam sambutannya, Cahya mengaku berduka atas kasus pungli di rutan KPK yang berujung penjatuhan sanksi etik ini. Dia menegaskan, perbuatan 78 pegawai itu telah menyimpang dari nilai-nilai KPK.

“Saya selaku Insan KPK, merasa prihatin dan berduka karena sebagai dari insan KPK dijatuhi hukuman etik sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan,” ucap Cahya.

Cahya berharap, pemberian sanksi ini dapat membuat insan KPK mampu melaksanakan tugas dan jabatannya, dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar KPK. Dia juga mengingatkan, agar insan KPK mampu menghindari segala bentuk penyimpangan, menjaga organisasi KPK, serta selalu mawas diri.

Sebagaimana diketahui, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK.

Sementara itu, 12 pegawai KPK sisanya yang juga diduga terlibat menerima pungli diserahkan Dewas kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Sebab, 12 pegawai itu melakukan perbuatan pungli pada 2018, yaitu saat Dewas KPK belum dibentuk, sehingga Dewas KPK tidak mempunyai kewenangan.

Adapun pegawai KPK yang saat ini berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dipecat begitu saja atas persoalan etik. Namun, Dewas KPK merekomendasikan kepada Sekjen KPK untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mulai tahun ini, kantor urusan agama (KUA) tak hanya melayani pencatatan nikah untuk umat Islam saja.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa KUA akan melayani pencatatan nikah untuk semua agama.

Rencana itu pun mendapat beragam respons. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan, pada prinsipnya, KUA bukan lembaga yang berwenang menikahkan. ”KUA itu kewenangannya adalah pencatatan nikah,” katanya kemarin (25/2).

BACA JUGA: AHY Ngaku Tak Ada Pembicaraan Khusus saat Salaman dengan Moeldoko

Karena itu, tokoh Muhammadiyah tersebut mengatakan, tidak ada persoalan ketika pencatatan nikah untuk agama selain Islam juga dilakukan di KUA.

Dia menjelaskan, dalam Islam, yang menikahkan adalah wali nikah dari pihak perempuan. Seperti diketahui, rukun nikah dalam Islam ada empat. Yakni, ada dua mempelai, ijab kabul, wali dari pihak perempuan, dan dua saksi.

Anwar mengatakan, pernikahan bisa dilakukan di mana saja. Baik masjid, rumah pengantin, maupun kantor KUA. Kemudian, petugas KUA yang hadir melakukan pencatatan. Nah, untuk pasangan agama lain, menurut dia, tidak jadi persoalan ketika juga diberi akses pencatatan nikah di KUA.

Namun, harus ada kerja sama atau MoU antara Kemenag dengan lembaga terkait. Dalam hal ini Kemendagri selaku pembina dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, kegiatan pernikahan untuk pasangan selain Islam, misalnya Kristen, dilakukan di gereja dengan proses pemberkatan nikah. Setelah pemberkatan nikah, pasangan itu mendaftarkan pencatatan pernikahannya di dispendukcapil setempat.

Nah, ketika nanti pencatatan nikah pasangan nonmuslim bisa dilakukan di KUA, harus ada integrasi data antara KUA dan dispendukcapil, termasuk MA. Supaya secara administrasi kependudukan bisa dipantau dan dicatat secara legal. Selain itu, lanjut Anwar, perlu ada sosialisasi yang baik terkait kebijakan itu. Sebab, membuka layanan nikah untuk pasangan nonmuslim di KUA bisa jadi dinilai tidak lazim. ”Meskipun sesuai namanya, KUA itu tidak hanya untuk umat agama Islam,” tuturnya.

Tetapi, kegiatan pernikahan atau pencatatan nikah non-Islam di KUA yang berada di daerah mayoritas agama Islam tentu menjadi sesuatu yang baru. Sehingga harus ada sosialisasi yang baik agar tidak memicu gejolak.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi belum bisa berkomentar banyak terkait usulan Menag itu. Dia berdalih belum mendapat penjelasan resmi dari menteri agama. ”Kami bahas dulu,” ujarnya.

Saat ditanya apakah akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk membahas hal itu, Teguh belum bisa memastikan. Dia kembali beralasan belum ada komunikasi. ”Saya baru baca di media ini,” imbuhnya.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Syariah sekaligus Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Kharlie menyebut gagasan membuka layanan pencatatan nikah untuk semua agama di KUA itu out of the box. Selain itu, ada landasan filosofinya. Sebab, Kemenag adalah kementerian untuk semua agama.

Hanya saja, dia menilai gagasan tersebut perlu dikonsolidasikan. ”Baik itu aspek regulasi, organisasi, maupun kemampuan SDM,” katanya. Sehingga pencatatan nikah untuk semua agama di KUA bisa berjalan lancar dan memenuhi aspek hukum atau legal di Indonesia.

Dia menegaskan, dari sisi regulasi, sampai saat ini pencatatan perkawinan masih ada dua klaster. Yakni, pencatatan perkawinan bagi pasangan muslim dan perkawinan pasangan nonmuslim. Menurut dia, sinkronisasi aturan itu bukan urusan yang enteng. Sebab, terkait dengan banyak undang-undang yang melibatkan lintas kementerian dan peraturan di internal Kemenag.

Dia menambahkan, KUA berada di bawah naungan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Ditjen Bimas Islam Kemenag. Jadi, tidak salah ketika KUA cenderung memberi pelayanan untuk umat Islam saja. Pasalnya, mereka berada di bawah Ditjen Bimas Islam yang khusus memberikan layanan keagamaan untuk umat Islam. Mulai urusan perkawinan, madrasah, hingga soal haji.

Namun, terkait urusan kelembagaan itu, Tholabi menilai bukan persoalan yang pelik. Tinggal diatur di internal Kemenag. Ketika KUA dibuka untuk pelayanan semua agama, maka semua Ditjen Bimas di Kemenag ikut nimbrung di dalam KUA. ”Saya kira urusan internal organisasi di Kemenag tidak terlalu rumit. Tinggal reposisi dan membuat payung hukum saja,” tuturnya.

Persoalan lain yang harus diantisipasi adalah kesiapan SDM. Dia mengatakan, SDM di KUA harus diberi wawasan, peningkatan kapasitas, dan pengetahuan lebih dalam mengenai layanan pencatatan pernikahan untuk semua agama.

Seperti diketahui, gagasan membuka layanan pencatatan perkawinan semua agama di KUA itu disampaikan langsung oleh Menag Yaqut saat raker Ditjen Bimas Islam di Jakarta pada Jumat (23/2) malam. Dia mengatakan, KUA selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat Islam, juga direncanakan jadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-Islam. ”Kita sudah sepakat sejak awal bahwa KUA akan dijadikan sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama,” katanya.

Yaqut menuturkan, ketentuan yang berjalan saat ini, umat agama non-Islam mencatatkan pernikahan di dispendukcapil. Padahal, menurut dia, pencatatan perkawinan itu menjadi urusan Kemenag. Dengan inovasi tersebut, menurut Yaqut, data pernikahan dan perceraian untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa terintegrasi dengan baik. Dengan aturan yang ada sekarang, Kemenag hanya memiliki data pencatatan nikah untuk umat Islam saja.

Selain urusan pernikahan, lanjut Yaqut, aula atau gedung di KUA juga bisa digunakan untuk tempat ibadah sementara umat non-Islam. Khususnya nonmuslim yang masih kesulitan memiliki rumah ibadah sendiri. Baik itu karena belum memiliki dana pembangunan rumah ibadah maupun faktor lainnya.

Pada kesempatan itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyatakan, mereka akan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama. KUA saat ini menjadi unit pelaksana teknis (UPT) dari Ditjen Bimas Islam Kemenag. KUA saat ini sudah tersebar di 5.917 kecamatan. Tapi, dalam praktiknya, KUA melayani masyarakat yang tersebar di 7.277 kecamatan. (*)

Sumber: JP Group