Petugas Bea Cukai Batam memeriksa minuman beralkohol satu Kontainer setelah diamankan di Gudang Bea Cukai di Tanjunguncang, Batuaji, Jumat (2/2). (F. Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Bea Cukai Batam sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp 6,9 miliar. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan belum ada penambahan tersangka.
“Sementara masih dua (tersangka). Belum ada informasi tambahan,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Evi Oktavian.
Diketahui, tersangkanya yakni AN, pemilik mikol dan TS, sebagai broker atau yang mencarikan importir untuk memasukkan mikol ke Batam.
“Kalau ada informasi tambahan akan kita sampaikan,” katanya.
Diketahui, sebelumnya penyidik BC Batam sudah menetapkan AN, pemilik mikol sebagai tersangka. Kepada penyidik AN mengaku pemilik mikol jenis Rio Sparkling Drink yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Legend Marine Indonesia dari Singapura menuju Batam. Minuman tersebut dimuat ke kontainer berukuran 40 feet dengan nomor LEGU4500028.
AN mengaku membeli mikol produk Tiongkok tersebut seharga Rp 600 juta ke PT Thom Hills PTE. LTD pada 16 Januari lalu.
Namun, dari BAP tersangka AN muncul fakta baru. AN menyebutkan mikol di dalam kontainer tersebut juga milik rekannya berinisial HR yang berstatus aparat dan bertugas di Kepri.
Terkait keterlibatan aparat ini, Evi enggan menjawab pertanyaan yang diajukan. (*)
batampos– Apa hubungannya albatros pengelana dengan pesawat? Bagaimana ekor kuda laut bisa membantu menyukseskan pembedahan? Dan bagaimana warna biru terang buah beri Pollia mencegah pembuatan uang palsu?
Jawaban ilmiah untuk pertanyaan-pertanyaan di atas dan lebih banyak perincian lagi tentang tumbuhan dan binatang bisa ditemukan dalam sebuah video menarik dan seri artikel berjudul ”Apakah Ini Dirancang?” Informasi gratis ini bisa didapatkan di jw.org, salah satu situs web edukasi berdasarkan Kitab Suci yang paling banyak dikunjungi di dunia.
”Seri ini tidak hanya menarik bagi orang-orang yang berminat terhadap alam dan binatang, tapi juga untuk semua orang yang peduli dengan pelestarian keanekaragaman alam planet kita,” kata Elyto Tan, juru bicara setempat untuk Saksi-Saksi Yehuwa.
Karena menyadari minat dan kepedulian banyak orang terhadap alam, PBB bahkan telah menetapkan Hari Satwa Liar Sedunia tiap tahunnya. Pada 3 Maret 2024, banyak orang akan merayakan keanekaragaman flora dan fauna liar serta meningkatkan kepedulian mereka terhadap pelestarian alam.
Setiap hari, ada lebih dari 2.100.000 orang yang mengunjungi jw.org, situs web resmi Saksi Saksi Yehuwa, untuk mendapatkan informasi gratis yang membahas hal-hal yang dikhawatirkan orang-orang sekarang. Mereka bisa mencari tahu banyak topik dalam situs tersebut, dan salah satunya adalah tentang kepedulian terhadap lingkungan.
Artikel-artikel dalam seri ”Apakah Ini Dirancang?” dilengkapi dengan rekaman audio dan video yang mempermudah orang untuk memahami hal-hal luar biasa dari binatang dan tumbuhan di bumi. Seri ini juga menjelaskan bagaimana alam bahkan bisa menginspirasi inovasi dalam bidang teknik, robotik, dan desain produk:
● Kemampuan terbang burung albatros pengelana bisa membantu para insinyur merancang pesawat yang lebih hemat energi, dan bila perlu, kendaraan yang menggunakan daya dorong tanpa mesin.
● Rancangan ekor kuda laut bisa ditiru pada robot tim SAR dan peralatan bedah yang mampu membengkok dan memutar di celah yang sempit.
● Para ilmuwan mengatakan bahwa cara buah beri Pollia menghasilkan warna bisa membantu menghasilkan bahan pewarna antipudar dan kertas yang tidak bisa dipalsukan.
”Kami yakin bahwa mereka yang memeriksa seri ’Apakah Ini Dirancang?’ bukan hanya akan lebih menghargai tumbuhan dan binatang di bumi, tapi juga akan memiliki harapan tentang masa depan mereka,” kata Elyto Tan.
Untuk mengakses seri online gratis ”Apakah Ini Dirancang?”, kunjungi jw.org >Ajaran Alkitab > Sains dan Alkitab > Apakah Ini Dirancang? (*)
Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Keberadaan eks Ketua KPK Firli Bahuri saat ini menjadi sorotan. Sebab, dia kedapatan mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya, padahal statusnya sudah tersangka.
Irwan Irawan, ketua RW di kompleks tempat tinggal Firli Bahuri di Bekasi, Jawa Barat, mengaku tidak tahu keberadaan Firli saat ini. Sebab, sudah beberapa waktu tidak bertemu Firli.
Irwan mengaku terakhir kali melihat Firli pada 14 Februari. ”Pemilu saja, setelah itu tidak pernah melihat lagi,” kata Irwan kepada wartawan, Kamis (29/2).
Irwan mengatakan, pada hari coblosan Pemilu 2024, Firli datang ke TPS pagi-pagi untuk menyalurkan hak suara. Sejak saat itu, Irwan tak pernah lagi melihatnya.
”Sudah nggak lihat lagi karena aku punya rumah agak berjauhan. Jadi jarang lihat,” jelas Irwan.
Irwan pun tak melihat ada aparat kepolisian atau petugas lain yang datang ke rumah Firli.
Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan itu dilakukan usai gelar perkara.
”Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).
Penetapan tersangka juga berdasar hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan; dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak Februari 2021 sampai September 2023.
Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti, pada rumah dinas Mentan yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.
Barang bukti lain yakni satu eksternal hard disk dari penyerahan KPK RI. Hard disk itu berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.
Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet cokelat, 1 anak kunci gembok, dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lain.
Firli dijerat pasal 12 e atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 KUHP. (*)
batampos – Polda Kepri salah satu dari 6 Polda yang akan melakukan uji coba syarat baru penerbitan SKCK dengan BPJS Kesehatan. Penambahan kepersertaan BPJS Kesehatan ini akan diuji coba sebelum dievaluasi dan diberlakukan secara serentak di tingkat nasional.
“Mulai 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2024 akan dilaksanakan uji coba implementasi kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),” ucap Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Selasa (27/2).
Pandra menyebut uji coba BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat SKCK berlaku di enam Kepolisian Daerah atau Polda. Meliputi, Polda Kepulauan Riau yaitu di Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji.
“Untuk diketahui, kebijakan BPJS Kesehatan menjadi syarat membuat SKCK ini sebagaimana sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN dan sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK,” ujarnya.
Menurut aturan ini, 30 kementerian atau lembaga termasuk Polri, mendukung terlaksananya implementasi Program JKN dan memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Permohonan penerbitan SKCK bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui metode elektronik menggunakan aplikasi resmi Polri (Super Apps Presisi Polri) atau secara langsung dengan mengunjungi loket layanan SKCK,”ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdiansyah menyampaikan dalam program uji coba ini, bagi masyarakat yang ingin mengurus SKCK namun belum terdaftar sebagai peserta JKN atau berstatus tidak aktif maka peserta dapat menyerahkan bukti nomor virtual account pendaftaran, bukti mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN, dan bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.
“Namun kami imbau kepada masyarakat atau peserta JKN untuk tetap memastikan kepesertaan aktif sebagai peserta JKN, karena sangat bermanfaat untuk perlindungan di masa yang akan datang. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kita sakit,” ucapnya. (*)
Usai dianugerahi jenderal bintang 4 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar syukuran bersama keluarga. (Ist)
batampos – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianugerahi jenderal bintang 4 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai penganugerahan itu, Prabowo Subianto menggelar syukuran bersama keluarganya di kediaman Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Rabu (28/2). Prabowo pun memotong tumpeng tanda syukur.
Potongan tumpeng tersebut kemudian diberikan kepada sang bibi, yaitu Sukartini Silitonga-Djojohadikusumo, adik dari ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo. Ia juga melakukan sungkem kepada Tante Tin -sapaan akrab Prabowo untuk Sukartini- yang diketahui sudah berusia 105 tahun.
Seperti diketahui, Prabowo menerima penganugerahan jenderal bintang 4 dari Jokowi pagi tadi di Mabes TNI, Jakarta.
Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sesuai dengan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.
Selaras dengan Keppres tersebut, penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Prabowo ini sesuai dengan UU yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 20 tahun 2009. Dalam UU tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa.
“Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto,” kata Jokowi.
Sebelumnya, pada 2022 Prabowo telah menerima empat tanda kehormatan bintang militer utama, yaitu Bintang Yudha Dharma Utama; Bintang Kartika Eka Paksi Utama; Bintang Jalasena Utama; dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. (*)
Salah seorang pedagang sayuran memperlihatkan cabe merah yang kini harganya turun. f,TRI
batampos– Tinggal menghitung hari memasuki bulan suci Ramadan 1445 H, namun harga sembako sudah merangkak naik terus. Salah satu komoditi sembako tetap diburu warga yaitu cabai rawit merah yang sudah tembus Rp92 ribu per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp85 ribu per kilogramnya.
” Parahlah sekarang, pusing jualan bang. Beras naik terus, tambah ini cabe naik lagi belum sayuran dan bumbu pasti naik. Apalagi, puasa besok entah jualan atau tidak kami ini,” keluh Rajab salah seorang penjual nasi di Karimun, Rabu (28/2).
Keluhan tersebut, hampir diungkapkan para pedagang makanan. Termasuk, para pedagang maupun ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari belanja di warung maupun dipasar tradisional.
” Tak taulah, mau jualan apa nanti. Kita naikkan harga, sepi pembeli. Tak naik harga, tak mungkin bakti sosial saja,” ujar Santi salah seorang pedagang di pasar Puan Maimun.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Karimun Basori ketika dikonfirmasi mengakui, bahwasannya ada beberapa komoditi sembako yang naik cukup tinggi.
” Memang ada kenaikan, karena pasokan sembako kita dari luar daerah. Paling penting, pasokan sembako tercukupi dipasaran,” jawabnya.
Untuk harga komodisi sembako saat ini dipasaran seperti cabe merah keriting dari sebelumnya Rp59 ribu per kilogram menjadi Rp87 ribu per kilogram, cabai rawit merah Rp53 ribu per kilogram menjadi Rp92 ribu per kilogram, cabai rawit hijau Rp 50 ribu per kilogram menjadi Rp56 ribu per kilogram. Kemudian, bawang merah Rp34 ribu per kilogram, bawang putih Rp30 ribu per kilogram, bawang bombai Rp20 ribu per kilogram.
Selanjutnya, untuk sayur-sayuran sawi hijau Rp10 ribu per kilogram, kangkung Rp7 ribu per kilogram, timun Rp 13 ribu per kilogram, kentang Rp18 ribu per kilogram, kacang ketela pohon Rp6000 per kilogram, kacang panjang Rp10 ribu per kilogram.
” Tetap kita prioritaskan beras, telor ayam, gula pasir, migor yang harus tersedia dipasaran maupun mini market,” ujarnya.(*)
Penimbunan hutan bakau yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan perumahan di Piayu, Seibeduk, Senin (6/3/2023) lalu.
batampos – Hutan mangrove atau yang kerap disebut dengan hutan bakau tumbuh di sepanjang pesisir pantai hingga muara sungai. Hutan mangrove bermanfaat besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah dekat pantai, yakni untuk mencegah abrasi laut, serta peresapan air laut ke daratan.
Di Kota Batam terdapat kawasan ekosistem bakau yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Ekosistem bakau yang berada di kawasan hutan terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam luasnya mencapai lebih 13,4 ribu hektare. Selain itu ada juga bakau yang berada di kawasan Area Penggunaan Lain (APL).
Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Kesatuan Penge-lolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam, Kesuma Wijaya, menyebutkan bahwa bakau yang berada di APL atau area di luar kawasan hutan bisa diganti atau dibayarkan PNBP ke negara.
”Kalau di Batam kan APL itu dipegang BP Batam. Anggaplah di kawasan APL itu masih ada atau terdapat tunggakan alami hutan mangrove. Jadi ketika BP Batam memberikan PL, maka pemilik PL itu punya kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tunggakan mangrove,” ujarnya, Rabu (28/2).
Dikarenakan tegakan bakau tersebut tumbuh alami maka dana reboisasi akan kembali ke negara dan akan kembali juga ke daerah penghasil. Kesuma menegaskan, dalam pembayaran PNBP ada hitu-ngan yang harus dibayarkan. Nanti akan dibagi menjadi golongan kayu indah, atau rimba campuran jika itu hutan. Sementara bila itu ada bakau akan dibagi juga apakah itu bakau bulat kecil, sedang atau besar.
”Maksimal masing-masing pajak beda nilainya,” tuturnya.
Lalu bagaimana jika berada di dalam kawasan hutan bakau, Kesuma menjawab, boleh dikelola bagi yang sudah memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemberian izinnya pun tidak mudah karena ada banyak proses yang dijalankan.
”Kalau untuk kawasan hutan sendiri itu kan ada yang boleh dikelola. Maksudnya itu bagi yang punya izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ada yg di kawasan hutan rimbun dan juga ada yang di kawasan hutan produksi,” sebut Kesuma.
Dalam pemanfaatan jasa lingkungan ini berbunyi hanya bisa memanfaatkan 10 persen dari kawasan bakau untuk sarana prasarana pendukung dengan perencanaan dan desain yang betul-betul matang serta mendapat pengawaan yang ketat.
”Pengawasan di KPHL ada beberapa orang yang ditugaskan dari DLH sebagai polhut (polisi hutan) dan untuk penegakan hukum jika menyalahi aturan kita juga siapkan,” ucapnya.
Selain itu pihak kementerian juga akan menyiapkan orang untuk melakukan monitoring sistem informasi di lokasi-lokasi pemanfaatan jasa lingkungan tersebut. ”Artinya walaupun dia mendapat izin namun pengawasan akan tetap dilakukan, sehingga mangrove kita benar-benar terjaga,” pungkasnya.
Sementara itu, data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam mencatat ada sekitar 13.460,4 hektare kawasan hutan dan ekosistem mangrove di Kota Batam. Dari jumlah tersebut hampir seluruhnya berada di pulau penyangga Kota Batam seperti di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakangpadang serta sebagaian kecilnya berada di wilayah Nongsa.
”Jika melihat data 2021, luasan ekosistem mangrove Batam hanya kurang lebih 13 persen,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Batam IP.
Rinciannya, ekosistem hutan mangrove 404 hektare. Hutan konservasi (TWA) mangrove sekunder 459,62 hektare, hutan lindung (HL) mangrove primer 386,15 hektare, HL mangrove sekunder 4.016 hektare dan hutan produksi (HP) mangrove primer 1.683,72 serta HP mangrove sekunder 6.510,91 hektare.
”Lebih dari 16 ribu itu masuk kawasan hutan dan hanya 13 persen masuk ekosistem mangrove,” tambahnya.
IP menyebutkan, sekitar 25 persen sampai dengan 30 persen luasan ekosistem mangrove di Batam dengan kondisi kritis. Ada beberapa beberapa penyebab degradasi mangrove di Batam, di antaranya, dampak pengembangan pembangunan terutama yang berada di garis pesisir yang meliputi pengembangan industri perkapalan dan kegiatan reklamasi.
Bhayangkari langsung turun ke laut menanam ratusan pohon mangrove.
Hutan Bakau Pulau Ngual Direklamasi
Aktivitas yang merusak kawasan hutan bakau masih berjalan masif di berbagai wilayah di Kota Batam. Pembangunan properti perumahan, industri perkapalan, dan budidaya perikanan umumnya merusak kawasan hutan bakau.
Pemerhati lingkungan yang bernaung dibawa NGO Akar Bhumi Indonesia mencatat dari sekian banyak kasus peng-rusakan hutan bakau di 2023 ada 27 kasus yang dilaporkan ke instansi terkait untuk ditindak lanjuti. Kasus yang dilaporkan ini umumnya adalah reklamasi yang dampaknya sangat merugikan masyarakat nelayan dan lingkungan.
”Di Kepri ini hanya ada dua pulau sedang yakni Lingga dan Natuna, sisanya adalah pulau kecil yang rentan akan abrasi, land subsidence (penu-runan daratan) dan ancaman sea level rise atau naiknya permukaan air laut karena climate change. Nah, ini kalau dirusak semua akan menurunkan daya dukung, daya tampung, dan daya tahan lingkungan. Bisa hilang pulau ini nanti. Ini yang kita waspada, instansi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait harus serius melihat masalah ini,” ujar founder NGO Akar Bhumi Indonesia, Hendrik, kepada Batam Pos, kemarin.
Hendrik mengatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat reklamasi banyak terjadi di Batam. Beberapa di antaranya adalah reklamasi di Kecamatan Seibeduk, Nongsa, Batam Center, Bengkong, Batuaji, Sagulung, Tiban, dan Galang.
”Lebih dari 50 hektare reklamasi telah kita temukan dan laporkan di Batam. Perlu kita ketahui bahwa ekosistem mangrove yang tidak termasuk dalam hutan lindung adalah kawasan yang dilindungi dengan UU No: 27 tahun 2007 junto UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil,” bebernya.
Salah satu proyek reklamasi yang tengah bergejolak saat ini adalah reklamasi di Pulau Ngual, Galang Baru. Reklamasi untuk kepentingan perusahaan ini dikeluhkan masyarakat setempat.
”Itu yang terbaru dan sudah kita laporkan juga ke pihak terkait. Luasnya sekitar dua hektare. Dekat dengan masyarakat Pulau Ngual yang memang keseharian mereka adalah nelayan. Ini sangat berdampak dan butuh penanganan yang serius,” ujar Hendrik.
Aksi penolakan masyarakat atas kegiatan reklamasi di Pulau Ngual ini dibenarkan pihak Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. PSDKP yang telah menerima aduan itu, kini melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
”Iya sedang pulbaket. Hasilnya belum bisa kami sampaikan biar tak mengganggu dulu proses di lapangan ya. Intinya sedang kami tangani,” ujar Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan PSDKP Batam, Anam.
Meskipun demikian, untuk penanganannya nanti tetap melalui aturan yang ada. Jika masuk salam zona garis pantai tentu akan ditangani secara serius oleh KKP, namun jika di zona darat akan dikoordinasikan ke KLHK. (*)
batampos – Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Batam meringkus sindikat pelaku pengiriman TKI ilegal ke Malaysia Sabtu 18 November 2023 lalu. Tak tanggung-tanggung, empat orang pelaku langsung diamankan dan ditahan di Polsek KKP.
Para pelaku diamankan di empat lokasi berbeda. Andi Julianto ditangkap di perumahan Golden Prima Tanjung Buntung, Batam. Lalu Hanifa alias Mami Desi di Batu Merah, Batuampar dan Fery Rikardo di Taman Eiren Blok Tiban Baru, Sekupang serta Wira Ardiansyah di Perumahan Tiban Anggrek, Tiban.
Keempat pelaku sindikat pengiriman TKI ilegal ke Malaysia ini memiliki tugas masing-masing. Andi memiliki peran membantu menjemput calon korban di pelabuhan Domestik Sekupang. Setelah sampai di Batam, ia juga bertugas untuk membuatkan paspor kepada para korban CPMI di kota Batam.
Kapolsek KKP Batam melalui Kanit Reskrim Polsek KKP Batam Iptu Noval Putra Adimas mengatakan, setelah dilakukan pengembangan terhadap pelaku Andi, Unit Reskrim berhasil mengamankan terduga pelaku lain yakni Hanifa alias Mami Desi di Batu Merah, Batuampar. Hanifa berperan sebagai perekrut korban PMI dari kampung halaman dan membelikan tiket kapal dari kampung halaman sampai ke Kota Batam.
Setelah menangkap dua pelaku, lanjut dia, polisi juga memburu pelaku lainnya. Dalam hal ini dua pelaku yang baru diamankan berperan mengirim korban Yuli lewat jalur tikus.
Dia adalah Fery Rikardo warga Taman Eiren Blok Tiban Baru Sekupang. Bahkan saat ditangkap, Fery sempat melakukan perlawanan hingga polisi membekuknya.
Fery berperan sebagai penjemput korban dari rumah pelaku lainnya, Hanifa alias mami Desi. dan mengantarkan korban ke sebuah perumahan tempat korban menginap sebelum diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. Tak berhenti disitu, polisi kemudian melakukan pengembangan terhadap pelaku lain dan berhasil mengamankan Wira Ardiansyah yang beralamat di Perumahan Tiban Anggrek, Tiban, Sekupang.
“Keempat pelaku ini masih dalam rangkaian kasus korban. Kita mengusut tuntas para pelaku yang terlibat,” tegasnya.
Dikatakan Iptu Noval, Wira berperan sebagai orang yang menyediakan penginapan dan menampung korban di rumahnya sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia dan juga orang yang mengantarkan korban ke pelabuhan rakyat Sagulung untuk di berangkatkan ke Malaysia secara illegal dengan menggunakan kapal boat kecil.
Kini, keempat pelaku telah mendekam di sel tahanan Polsek KKP Batam. Empat pelaku itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. (*)
batampos – Ekonomi Batam dalam kurun waktu 2023 tumbuh hingga 7,04 persen. Angka itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam yang membandingkan pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2022 an 2023.
Kepala BPS Batam, Agus Kadaryanto mengatakan capaian ekonomi Batam unggul jauh dari Provinsi Kepri yang tumbuh 5,20 persen, dan nasional 5,02 persen.
“Batam tertinggi. Ini capaian yang luar biasa dibanding tahun 2022 lalu,” katanya di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/2).
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Batam tertinggi dari kabupaten lainnya. Hal ini menimbulkan efek positif bagi perkembangan ekonomi di Batam.
Kontribusi positif ini jelas efeknya, seperti meningkatnya pendapatan perkapita yang jelas naik juga tahun ini.
Keadaan perekonomian beberapa sektor akan tumbuh, karena pertumbuhan ekonomi ini. Ia menambahkan beberapa sektor yang sempat lesui diprediksi akan kembali bergairah di tahun 2024 ini.
Kadaryanto mengatakan sektor industri pengolahan menjadi sektor paling menonjol di tahun 2023 lalu. Hal ini terlihat jelas dari tumbuhnya beberapa bisnis makanan baru yang dibuka di tahun lalu.
“Beberapa ritel modern tumbuh di tahun lalu, dan berdampak terhadap ekonomi,” sebutnya.
Begitu juga dengan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang di tahun 2023 lalu mencapai 110 persen. Kedatangan wisman ini memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor.
“Bisa kuliner, perhotelan, pusat perbelanjaan, transportasi dan lainnya. Hal ini yang mendorong ekonomi tumbuh positif dan baik di tahun lalu,” imbuhnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang baru saja disampaikan adalah kabar baik bagi Batam. Pertumbuhan ekonomi ini adalah hal yang menunjukkan kemajuan Batam di tahun 2023.
“Alhamdulillah progresnya baik. Tahun 2022 lalu pertumbuhan ekonomi kita 6,84 persen, dan tahun 2023 ini adalah 7,04 persen. Ini harus terus ditingkatkan, begitu juga dengan tahun ini, harus ada upaya yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Rudi menyampaikan hal ini artinya ini kerja bersama, yang sudah membantu meningkatkan ekonomi ini. Investasi juga menjadi salah satu yang harus terus dikejar. Sehingga perputaran uang lebih banyak di Batam ini.
“Untuk membuat investor mau ke Batam harus disiapkan dulu infrastrukturnya, dan itu selama lima tahun belakang ini sudah kami coba bangun, dan kita bisa rasakan sekarang manfaatnya,” terang Rudi. (*)
Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Tanjungpinang, Rabu (28/2). f.peri
batampos– Pemko Tanjungpinang menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Komisi IX datang bersama mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta intansi lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, dalam kesempatan itu menyampaikan upaya penanganan ketenagakerjaan karena berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang dihitung dari angka pendapatan.
“Tentu pelaksanaan BPJS juga penting bagi tenaga kerja yang harus dilaksanakan merata. Jika tidak mencapai standar maka ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Hasan, dalam sambutanya, Rabu (28/2).
Hasan berharap dari kunjungan rombongan Komisi IX DPR RI itu dapat memberikan dukungan ketenagakerjaan melalui kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
“Apalagi Tanjungpinang dengan wilayah kepulauan, saat musim hujan membuat sektor kerja tertentu seperti nelayan tidak bisa bekerja,” ungkapnya.
Apalagi nelayan yang ada di Tanjungpinang yang hanya menggunakan kapal kecil untuk mencari ikan membuatnya harus berhenti melaut untuk sementara.
“Dengan kondisi itu kita harus berupaya untuk mengcover agar masyarakat nelayan itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya,” terangnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengatakan dalam kunjungan reses itu datang bersama tujuh anggota lainnya dari beberapa partai politik (Parpol).
Ia mengapresiasi bahwa angka harapan hidup di Kota Tanjungpinang terus meningkat dan diharapkan bisa terus membaik ke depannya.
“Keberadaan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pratama sekarang juga sudah memadai dan bisa menjadi perhatian kedepannya untuk terus ditingkatkan,” kata Kurniasih.
Tidak hanya itu, menurutnya penanganan stunting dan pembayaran peserta penerima bantuan (PBI) BPJS Kesehatan juga sudah baik serta mengalami peningkatan. Termasuk angka pengangguran terbuka juga terus berkurang.
“Tentu ini semua menjadi konsentrasi kami di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan sekarang jumlah pekerja informal di Tanjungpinang yang telah terdaftar sebagai peserta sebanyak 12.586 di tahun 2023.
“Ditargetkan di 2024 bisa meningkat mencapai 24.868 agar lebih maksimal dalam penanganan resiko sosial,” terangnya.
Ia menambahkan tahun 2023 di Tanjungpinang telah membayarkan klaim jaminan hari tua sebesar Rp 27,4 miliar, Rp 83 juta untuk 11 beasiswa, santuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp 64 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp 2,7 miliar, Jaminan Kematian (JKM) Rp 4,1 miliar dan JP Rp 966 juta. (*)
batampos– Apa hubungannya albatros pengelana dengan pesawat? Bagaimana ekor kuda laut bisa membantu menyukseskan pembedahan? Dan bagaimana warna biru terang buah beri Pollia mencegah pembuatan uang palsu?
