batampos – Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam pada bulan Ramadan 2024 telah ditetapkan Wali Kota Batam. ASN hanya akan bekerja sekitar tujuh jam dalam satu hari kerja.

Hal ini sesuai Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan 1445 H/2024H di Lingkungan Pemko Batam. Jam kerja ASN akan dibagi 2 yakni bagi perangkat daerah yang memberlakukan 5 hari kerja dan 6 hari kerja.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Heryanto, mengatakan, pada bulan Ramadan, pelayanan di Disdukcapil batam menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu. Pelayanan akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Durasi tersebut dikurangi waktu istirahat setengah jam dan berlaku pada hari Senin sampai Kamis.

Sementara, pada hari Jumat, ASN bekerja sejak pukul 08.00 hingga 15.30 dengan waktu istirahat sekitar 1 jam, yakni pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30 WIB. “Ya, kita berlakukan 5 hari kerja, ” ujarnya, Senin (18/3).

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menginstruksikan seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama Ramadan meski jam kerja disesuaikan. “Jam kerja selama Ramadan ada penyesuaian, namun kinerja dan pelayanan tetap harus berikan yang terbaik,” pesan Rudi.

Bagi perangkat daerah yang memberlakukan 5 hari kerja, jam masuk pada Hari Senin-Kamis masuk pada pukul 08.00 hingga 15.00 dan waktu istirahat dari pukul 12.00-12.30. Kemudian, pada Hari Jumat masuk pukul 08.00 hingga pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga pukul 12.30.

Selanjutnya, bagi perangkat daerah memberlakukan 6 hari kerja yakni Senin-Kamis dan Sabtu masuk pada pukul 08.00-14.00 dengan waktu istirahat yakni pukul 12.00-12.30. Kemudian Hari Jumat masuk pukul 08.00-14.30 dengan waktu istirahat 11.30 hingga pukul 12.30.

Di kesempatan itu, Wali Kota mengajak seluruh pegawai selain fokus beribadah, juga terus memberikan kinerja terbaik. “Semoga apa yang dilakukan dinilai ibadah, berikan pelayanan prima,” pesan Rudi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melanjutkan Safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Jami’ Nurul Iman, Pulau Buluh, Jumat (15/3/2024). Muhammad Rudi mengatakan, kunjungannya ke Pulau Buluh sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi yang sudah terjalin selama ini.

“Sejauh ini, pembangunan wilayah hinterland masih menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain di Belakangpadang, infrastruktur di Pulau Buluh juga akan segera dibenahi,” ujar Rudi dalam pidato singkatnya.

Ia mendorong, pembangunan kawasan hinterland ke depannya dapat memperkuat pengembangan sektor pariwisata Kota Batam.

Mengingat, pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung kemajuan Batam.

“Destinasi wisata di pulau-pulau ini tentu menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang datang ke Batam. Pembenahan infrastruktur di sini [hinterland] pun menjadi penting agar promosinya maksimal,” tambah Rudi.

Pada kesempatan ini, orang nomor satu di Kota Batam tersebut juga menyerahkan bantuan untuk Masjid Jami’ Nurul Iman sebesar Rp 50 juta.

Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepri, Rudi berharap, bantuan itu dapat memaksimalkan syi’ar Islam di Pulau Buluh.

“Batam sedang kita bangun, mari jaga kekompakan agar pembangunan ini bisa selesai,” pungkasnya. (*/rilis)

batampos  – Sebanyak 12 nasabah atau pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sudah mengajukan pinjaman permodalan, melalui dana bergulir milik Pemko Batam sepanjang 2024 ini. Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir, Dinas UMKM Batam, Zulfahri menjelaskan sejak dikembalikan dan berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, pengajuan permohonan semakin ramai.

Berdasarkan data sementara, penyaluran dana bergulir sudah mencapai Rp1,3 miliar dengan total 12 nasabah.

“Alhamdulillah sudah berjalan mbak, regulasi yang baru sudah keluar. Lumayan selama di dinas, progres penyaluran dan antusias masyarakat cukup tinggi,” kata dia Senin (18/3).

Untuk pengajuan bantuan permodalan ini tergantung permintaan dari nasabah atau pelaku UMKM. Rata-rata pengajuan pinjaman mulai dari Rp100- 150 juta, namun ada juga yang mengajukan di bawah angka tersebut.

“Ada juga yang Rp85 juta, bahkan Rp50 juta. Tergantung kebutuhan nasabah,” sebutnya.

Ia menyebutkan untuk jenis usaha yang mengajukan permodalan beragam. Mulai dari usaha sembako, pangkalan gas LPG, perdagangan dan jasa, hingga home industri seperti kripik.

“Ada juga yang mengusulkan untuk usaha kos- kosan mereka. Intinya kalau memenuhi syarat kami akan proses, dan cairkan bantuan pinjaman yang diusulkan nasabah,” ungkap Zul.

Dalam aturan terbaru tenor ditingkatkan menjadi 5 tahun atau 60 bulan. Hal ini akan memudahkan bagi nasabah dalam melunasi pinjaman mereka.

Sementara untuk jaminan pinjaman, Zul mengungkapkan masih sama dengan tahun lalu yaitu sertifikat bangunan atau properti. Hal ini guna menjamin pengembalian dana bergulir terjaga, dan menghindari adanya kredit macet.

Dana bergulir yang dikelola oleh Pemko Batam ini memberikan bunga flat sebesar 4 persen. Tahun 2024 ini, Pemko Batam menyiapkan dana bergulir sebesar Rp10,5 miliar. Ia berharap seluruh dana ini bisa tersalurkan, dan termanfaatkan dengan baik di tahun ini.

Besaran dana pinjaman yang diberikan kepada pemohon adalah Koperasi maksimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Usaha Mikro maksimal Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Terkait dengan syarat pengajuan pinjaman Zul menambahkan memiliki usaha produktif dan jasa yang layak dikembangkan, dan telah menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.

Bertempat tinggal di pemukiman resmi, dan untuk Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir, dan melampirkan foto copy KTP suami dan isteri yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK). Fotokopi izin usaha mikro yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Melampirkan pencatatan total penerimaan dan pengeluaran usaha 3 (tiga) bulan terakhir, melampirkan foto usaha. Melampirkan fotokopi dokumen jaminan. Melampirkan foto jaminan, dan melampirkan fotokopi rekening Bank. (*)

Reporter : YULITAVIA

batampos – Polda Kepri sukses menutup Operasi Keselamatan Seligi 2024 dengan hasil sebanyak 526 pelanggar lalu lintas dijaring melalui tilang ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) selama periode operasi.

“Penindakan ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan aturan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya,” ujar Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol. Tri Yulianto, Senin (18/3).

Ia menambahkan, 344 pelanggaran terkait penggunaan safety belt, 17 pelanggaran menggunakan handphone saat berkendara, 5 pelanggaran terkait pengabaian terhadap rambu dan marka lalu lintas, 158 pelanggaran terkait penggunaan helm, serta 2 pelanggaran terkait kelengkapan dokumen kendaraan bermotor (TNKB tidak sah).

“Pelanggaran untuk roda empat yakni penggunaan safety belt dan roda dua dengan pelanggaran penggunaan helm,” ujarnya.

Ia menambahkan jumlah kecelakaan ada 38 kasus, dan korban meninggal dunia ada orang.
Meskipun demikian, terdapat penurunan jumlah korban luka berat yang turun dari 15 orang pada tahun ini, serta jumlah korban luka ringan yang juga mengalami penurunan dari 56 orang menjadi 51 orang

“Meskipun jumlah kecelakaan meningkat, ETLE terbukti efektif dalam menekan jumlah korban fatal,” jelas Kombes Pol. Tri Yulianto.

Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk terus menjaga keselamatan di jalan raya dengan mematuhi aturan lalu lintas.

“Operasi Keselamatan Seligi mungkin telah berakhir, namun komitmen terhadap keselamatan harus terus berlanjut,” tutupnya. (*)