batampos – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan memastikan tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) di 13 desa akan dimulai pada Juli 2026. Pemungutan suara direncanakan berlangsung pada 11 November 2026.

Kepala Dinas PMD Bintan Firman Setyawan mengatakan, secara keseluruhan terdapat 14 desa di Bintan yang akan melaksanakan pilkades. Namun, satu desa di antaranya akan menggelar pilkades melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Tahapan pilkades di 13 desa akan dimulai pada Juli 2026. Untuk pemungutan suara direncanakan pada 11 November 2026,” ujar Firman, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga: Asap Tebal Kebakaran Lahan di Teluk Bakau Bintan Ganggu Pengendara

Sementara itu, untuk pilkades PAW, Firman menyebut Desa Pengudang di Kecamatan Teluk Sebong akan menjadi desa pertama yang melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun ini.

“Tahapan pilkades PAW Desa Pengudang rencananya digelar pada April mendatang,” katanya.

Firman berharap seluruh rangkaian pilkades di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi di tingkat desa.

“Melalui pilkades ini, kita berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan terpilih kepala desa yang berkualitas,” ujarnya.

Menurut Firman, kepala desa terpilih nantinya diharapkan mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bintan.

“Harapannya, kepala desa yang terpilih dari pilkades ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa di Bintan,” pungkasnya. (*)

Artikel Tahapan Pilkades Serentak di Bintan Mulai Juli, Pemungutan Suara November pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan pinjaman daerah senilai Rp400 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri ke perbankan tidak diperuntukkan bagi proyek pembangunan Jembatan Batam–Bintan (Babin).

Menurut Ansar, dana pinjaman tersebut akan difokuskan untuk membiayai sejumlah proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Itu (pinjaman) bukan diperuntukkan bagi proyek Jembatan Babin, tetapi untuk sejumlah proyek strategis lainnya yang menjadi prioritas pelayanan masyarakat,” kata Ansar di Batam, Selasa (20/1).

Baca Juga: Ririn Warsiti Minta Kepastian dan Kebijakan Berkeadilan bagi Guru Honorer Non-ASN di Kepri

Ia menjelaskan, terdapat tiga sektor utama yang menjadi prioritas penggunaan dana pinjaman tersebut, yakni penguatan layanan kesehatan, pengembangan pariwisata berbasis budaya, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota se-Kepri.

Pada sektor kesehatan, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan rumah sakit guna memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan. Ansar menilai peningkatan infrastruktur kesehatan menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan tantangan layanan medis di wilayah kepulauan.

Selain itu, pembangunan Monumen Bahasa juga masuk dalam daftar prioritas. Proyek tersebut dinilai memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang di sektor pariwisata.

“Monumen Bahasa itu memiliki urgensi tinggi karena nilai sejarahnya yang besar, sekaligus potensinya sebagai daya tarik wisata baru di Kepri. Karena itu kita bangun, agar bisa menjadi magnet pariwisata,” ujarnya.

Tak hanya terfokus di tingkat provinsi, sebagian dana pinjaman juga akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dari total Rp400 miliar, sebesar Rp150 miliar dialokasikan bagi kabupaten dan kota di Kepri.

Baca Juga: Stok Aman, DPRD Kepri Minta Distributor Serap Beras Premium Bulog

“Rp150 miliar itu untuk kabupaten dan kota. Banyak infrastruktur yang kita bangun di sana. Itu usulan-usulan yang sempat tertunda beberapa tahun lalu, sekarang kita realisasikan,” kata Ansar.

Sementara itu, terkait proyek Jembatan Babin yang menjadi perhatian publik, Ansar memastikan prosesnya masih berjalan. Saat ini, proyek tersebut masih berada pada tahap uji tanah (soil test).

“Untuk proyek Jembatan Babin, insyaallah masih dalam proses. Sekarang masih tahap soil test. Doakan saja,” tutupnya. (*)

Artikel Ansar: Pinjaman Rp400 M Fokus Kesehatan dan Infrastruktur, Bukan Jembatan Babin pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua, menilai rencana penyesuaian tarif air bersih oleh PDAM Tirta Kepri terpaksa dilakukan guna menegakkan asas keadilan bagi pelanggan.

Menurutnya, rencana kenaikan tarif tersebut menyusul hasil audit yang menemukan PDAM Tirta Kepri belum menerapkan kebijakan full cost recovery serta klasifikasi pelanggan. Akibatnya, selama ini tarif air rumah sederhana disamakan dengan rumah mewah.

“Karena dianggap melanggar asas keadilan. Tarif air untuk rumah sederhana selama ini sama dengan pelanggan rumah mewah,” kata Rudy Chua, Jumat (23/1).

Baca Juga: Stok Aman, DPRD Kepri Minta Distributor Serap Beras Premium Bulog

Meski demikian, politisi DPRD Kepri itu menegaskan PDAM Tirta Kepri harus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di Tanjungpinang dan Bintan. Pasalnya, penyesuaian tarif tersebut direncanakan mulai berlaku pada Februari 2026.

Berdasarkan hasil pemantauannya di Tanjungpinang, Rudy menyebut hampir seluruh pelanggan kini sudah mendapatkan suplai air setiap hari. Namun, di beberapa wilayah lain seperti Tanjung Unggat dan kawasan Jalan MT Haryono, distribusi air masih belum berjalan setiap hari.

“Daerah lain yang sebelumnya harus antre dua sampai tiga hari sekali, sekarang sebagian besar sudah bisa mendapatkan air setiap hari,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Kepri Canangkan Jalan Santai dan Goro Pegawai, Dorong Disiplin dan Kebersamaan

Selain soal tarif, DPRD Kepri juga mendorong PDAM Tirta Kepri segera merealisasikan pemasangan sambungan pelanggan baru. Saat ini, daftar tunggu calon pelanggan disebut telah mencapai sekitar 4.000 rumah.

Rudy menjelaskan, laporan terakhir dari manajemen PDAM Tirta Kepri menyebutkan pihaknya tengah melakukan improvisasi sistem melalui otomatisasi untuk meningkatkan kapasitas layanan.

“Langkah ini dilakukan agar bisa mendapatkan tambahan air baku untuk kebutuhan pemasangan pelanggan baru. Kita harapkan bisa terealisasi pada paruh pertama tahun ini,” pungkasnya. (*)

Artikel DPRD Kepri Nilai Penyesuaian Tarif PDAM Demi Asas Keadilan Pelanggan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kebijakan pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI pada akhir 2025 berdampak langsung terhadap kondisi fiskal sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemangkasan tersebut membuat keseimbangan keuangan daerah kian tertekan menjelang penutupan tahun anggaran.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025.

Bagi Anambas yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, pengurangan TKD dinilai sangat berisiko karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mahalnya biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan membuat Anambas berada dalam posisi rentan ketika alokasi TKD dipangkas.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kepulauan Anambas Aneng mendatangi langsung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Jumat (23/1).

Kunjungan itu dilakukan untuk meminta kejelasan teknis perhitungan alokasi TKD sekaligus menyampaikan dampak kebijakan tersebut terhadap daerah.

“Kebijakan ini berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Anambas memiliki keterbatasan sumber PAD serta beban pembiayaan pelayanan publik yang relatif tinggi,” ujar Aneng.

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, penyesuaian dan pengurangan TKD membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap diwajibkan memenuhi belanja wajib dan belanja mengikat, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Kita tetap dihadapkan pada kewajiban belanja wajib dan belanja mengikat, serta tuntutan pembangunan wilayah kepulauan yang tersebar dan berbiaya tinggi,” jelasnya.

Aneng menegaskan, daerah kepulauan seperti Anambas membutuhkan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, biaya logistik, transportasi, hingga penyediaan layanan dasar di wilayah perbatasan jauh lebih besar dibandingkan daerah daratan.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan TKD ke depan, serta memastikan adanya keselarasan antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah kepulauan.

“Penetapan TKD harus mencerminkan asas keadilan fiskal dan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan serta wilayah perbatasan,” tegas Aneng.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Askolani menjelaskan bahwa pengurangan alokasi TKD merupakan konsekuensi dari kondisi keuangan negara.

“Realisasi penerimaan negara tidak mencapai target, sehingga pemerintah harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Askolani.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap berupaya menjaga keseimbangan fiskal nasional sekaligus membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik ke depan. (*)

Artikel TKD Dipangkas, Bupati Anambas Temui Kemenkeu Minta Kepastian Fiskal Daerah Kepulauan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bintan berharap Maskapai Garuda Indonesia tetap melayani penerbangan dari dan ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, khususnya rute Tanjungpinang–Jakarta yang dinilai sangat strategis bagi sektor pariwisata.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Tanjungpinang–Bintan, Safril Sembiring, mengatakan Jakarta merupakan pasar utama pariwisata Bintan, terutama untuk kawasan wisata Bintan Resort Lagoi.

“Jakarta adalah pasar yang sangat baik untuk pariwisata Bintan, khususnya kawasan Bintan Resort Lagoi yang memiliki lapangan golf,” ujar Safril, Jumat (23/1/2026).

Menurut Safril, Bintan Resort Lagoi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata golf berkelas internasional. Dalam hal ini, Garuda Indonesia dinilai memiliki segmentasi penumpang yang sejalan dengan pasar wisata golf.

“Garuda identik dengan segmen penumpang golf dan premium. Itu sangat cocok dengan karakter wisata yang ada di Lagoi,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya berharap Garuda Indonesia dapat mempertimbangkan kembali kebijakan operasional dan tetap melayani rute Tanjungpinang–Jakarta demi mendukung konektivitas pariwisata.

“Kami sangat membutuhkan mitra, khususnya maskapai penerbangan, untuk mendatangkan tamu dari luar daerah ke Bintan,” kata Safril.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, khususnya melalui dinas pariwisata, agar ikut berperan aktif dengan melakukan pendekatan dan komunikasi intensif kepada manajemen Garuda Indonesia.

Safril mengungkapkan, pelaku usaha pariwisata di Bintan saat ini juga tengah menjalin komunikasi internal untuk merumuskan langkah bersama, termasuk rencana pertemuan langsung dengan pihak Garuda Indonesia.

“Kami mencoba mengomunikasikan dengan pelaku usaha pariwisata agar bisa duduk bersama Garuda membahas pengembangan pariwisata Pulau Bintan,” ujarnya.

Selain itu, Safril berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa insentif atau program promosi pasar domestik agar rute penerbangan tersebut tetap bertahan.

“Harapan kami, dinas pariwisata bisa meyakinkan kembali Garuda. Mungkin melalui insentif atau kerja sama promosi agar penerbangan ini tetap eksis,” pungkasnya. (*)

Artikel Pelaku Pariwisata Minta Garuda Indonesia Pertahankan Rute Tanjungpinang–Jakarta pertama kali tampil pada Kepri.