batampos – Kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat tersangka Harvey Moeis, suami dari selebriti Sandra Dewi, tengah ramai menjadi perbincangan di jagat media sosial. Pasalnya, penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyebut penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan korupsi tersebut mencapai Rp 271 triliun.

Angka korupsi yang fantastis itupun ramai ditanggapi masyarakat di media sosial. Tak hanya itu, Pakar Hukum Pidana, Anwar Husin meminta pemerintah menindaktegas dan menghukum berat para pelaku.

Dalam kasus ini, Anwar menilai jika pihak keluarga maupun istri dari para tersangka diduga mengetahui atau ikut terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Istri sebagai pihak yang paling rentan mengetahui dan turut serta dalam menyamarkan hasil korupsi yang dilakukan oleh suaminya sebagai pelaku,” kata Anwar dalam keterangan yang diterima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam proses pembuktian apabila ditengarai melakukan pencucian uang, kata Anwar, maka pihak-pihak terkait harus membuktikan bahwa harta dan aset yang diperoleh bukan dari hasil pencucian uang.

Kasus korupsi IUP yang diduga dilakukan Harvey Moeis sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Lahan yang digunakan juga cukup besar.

“Kok baru bisa diungkap sekarang? Terlepas semua itu, diperlukan keseriusan dan upaya bersama serta dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI (Pertambangan Tanpa Izin) beserta dampak yang ditimbulkan,” kata dia.

Selain Harvey Moeis, Kejaksaan Agung juga telah menahan dan menetapkan Crazy Rich PIK, Helena Lim sebagai tersangka.

Sebelumnya, Direktur Penyidik Jampidsus Kuntadi mengatakan, pihaknya masih dalam proses penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan BPKP maupun dengan para ahli,” ujar Kuntadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, belum lama ini.

Diberitakan sebelumnya, Harvey Moeis ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.

Berdasarkan penghitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) akibat kasus ini mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun. (*)

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, D. I. Jogjakarta, Minggu (31/3).

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari bersama Sekretaris Jenderal Bernad Dermawan Sutrisno serta anggota Idham Holik dan Yulianto Sudrajat turut meresmikan acara bertajuk ‘Peluncuran Tahapan dan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024’.

Hasyim dalam pidatonya mengajak jajaran penyelenggara pemilu agar menjalankan tugas dengan baik selama tahapan pilkada berlangsung.

“Dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan kepada jajaran penyelenggara pemilu KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia, mari kita tuntaskan tugas, amanah yang diberikan kepada kita untuk menyelenggarakan pilkada tahun 2024,” ujar Hasyim.

“Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada dan juga bekerja dengan berpedoman dan berpegang teguh pada kode etik penyelenggaraan pemilu,” sambungnya.

Selain itu, Hasyim meminta jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kemudian, dia pun memberikan arahan agar jajaran KPU daerah berkoordinasi dengan aparat hukum dan instansi terkait.

“Secara teknis saya meminta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten/kota, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, dengan TNI, polisi, kejaksaan, dengan pengadilan, supaya dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas penyelenggara pilkada dapat bekerja dengan baik,” kata Hasyim.

Hadir pula jajaran KPU daerah dari 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, DKPP, dan lembaga terkait.

Adapun pejabat yang hadir, yaitu Plh Dirjen Polpum Togap Simangunsong, Deputi Bidkoor Poldagri Kemenkopolhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Asdep Pengelolaan Pemilu dan Parpol Kemenkopolhukam Brigjen TNI Haryadi, Asintel TNI Djaka Budhi Utama, Wakil Direktur Baintelkam Polri, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa, Sekda DIY, Bupati Klaten Sri Mulyani. (*)

batampos – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengakui, seorang jaksa penuntut umum (JPU) berinisial TIN yang diduga memeras saksi kasus dugaan korupsi sebesar Rp 3 miliar telah dipulangkan ke institusi asalnya, yakni Kejaksaan Agung RI. Johanis tak menjelaskan lebih rinci terkait pemulangan jaksa TIN tersebut.

“Iya beliau sudah dikembalikan ke Kejagung,” kata Johanis dikonfirmasi, Minggu (31/3).

Johanis tak menjelaskan secara rinci terkait pengembalian jaksa TIN ke Kejagung. Ia hanya menyebut, TIN sudah bertugas di KPK selama 10 tahun. “Karena sudah 10 tahun di KPK,” ucap Johanis.

Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya menyatakan, akan melakukan pengecekan terkait informasi yang disampaikan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oknum jaksa penuntut umum (JPU) kepada seorang saksi kasus dugaan korupsi. Tak tanggung-tanggung, aksi pemerasan itu mencapai Rp 3 miliar.

“Kami akan segera cek terkait adanya aduan dimaksud dan hasil dari seluruh proses tindaklanjutnya di Dewas KPK,” ujar Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (29/3).

Ali meminta masyarakat menghormati proses yang berlangsung, baik di Dewas, Deputi Penindakan maupun di Deputi Pencegahan KPK. Ia meminta publik tidak menggiring opini-opini lainnya, karena informasi itu sifatnya masih berupa aduan yang harus dibuktikan kebenaran substansinya.

“Kami tentu mengapresiasi setiap laporan masyarakat sebagai bagian kepedulian terhadap dugaan korupsi di sekitarnya, dan kami komitmen dengan akan lakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran dr informasi tersebut,” tegas Ali.

Lebih lanjut, Ali Fikri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada jika ada pihak yang mengaku dari KPK dan menjanjikan sesuatu terkait penyelesaian perkara yang ditangani KPK.

“Silakan masyarakat dapat laporkan melalui call center KPK di nomor 198 atau penegak hukum terdekat,” imbau Ali.

Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku telah meneruskan informasi terkait dugaan oknum jaksa penuntut umum (JPU) yang memeras seorang saksi hingga Rp 3 miliar. Informasi itu diteruskan Dewas KPK ke Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan KPK.

“Benar Dewas menerima pengaduan dimaksud dan setelah diproses sesuai POB di Dewas sudah diteruskan dengan Nota Dinas tanggal 6 Desember 2023, ke Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku, dengan tembusan ke pimpinan KPK,” ucap Albertina Ho dikonfirmasi, Jumat (29/3).

Albertina mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpunnya kasus itu tengah dalam proses penyilidikan. “Info terakhir yang diperoleh Dewas telah di Lidik dan LHKPN,” ucap Albertina.

Meski demikian, Albertina tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait perkembangan kasus itu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

“Perkembangannya seperti apa, Dewas tidak tahu, silahkan konfirmasi ke humas KPK,” pungkas Albertina. (*)

batampos – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik selama periode April-Juni 2024.

“PT PLN siap mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dengan menghadirkan tarif listrik yang tetap terjangkau untuk periode triwulan II-2024,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jisman P Hutajulu di Jakarta, Minggu (31/3), dikutip dari ANTARA.

Jisman mengungkapkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan II-2024 adalah realisasi pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024, yaitu kurs sebesar Rp15.580,53 per dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 77,42 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,28 persen, dan Harga Batubara acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

“Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I-2024. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif listrik tetap atau tidak naik,” kata Jisman.

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Kementerian ESDM tetap mendukung PLN agar selalu berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sesuai dengan keputusan pemerintah, PLN pun siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan listrik yang tetap andal dan terjangkau demi menjaga daya beli masyarakat.

“PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan energi listrik yang andal serta terjangkau untuk seluruh pelanggan. Berbagai upaya efisiensi dan digitalisasi yang telah dilakukan PLN menjadi kunci dalam mewujudkan komitmen ini,” ujar Darmawan.

Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di kuartal II-2024 (April-Juni) dapat diakses melalui https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment (*)